Giri Menang, Senin 22 Agustus 2016 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Kabupaten Lobar menggelar Rapat Koordinasi yang ditajukkan dalam Silaturahmi antara Bupati bersama Kapolsek, Danramil, Babinkamtimbas dan Babinsa se-Kabupaten Lombok Barat, Senin (22/8/2016). Acara yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Lobar tersebut memfokuskan diri dengan tema “Kewaspadaan Dini Dalam Rangka Kesinambungan Pembangunan  Di Kabupaten Lombok Barat”.

Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, dan dihadiri oleh Sekda Lobar, Anggota FKPD Lobar, Kepala SKPD Lobar, Kapolres Lobar, Kapolres Kota Mataram, DANDIM 1606 Lobar, Danramil, Danposramil, serta Babinsa dan Babinkamtibmas se-Lobar.  Unsur TNI Angkatan Darat yang hadir sebanyak 132 orang yang terdiri dari para Danramil dan Danposramil serta Babinsa di desa se-Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan dari unsur Kepolisian RI sebanyak 132 orang yang terdiri dari 80 orang Babinkamtibmas di wilayah kerja Polres Lobar dan 62 orang di wilayah kerja Polres Kota Mataram.

Dalam laporannya, Plt. Kepala Bakesbangpoldagri I Ketut Sandiase, SE menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat adalah prasyarat pelaksanaan pembangunan  yang bertujuan untuk kesejahteraannya. Kewaspadaan dini di tengah masyarakat  terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum akan berdampak langsung terhadap proses dan keberlangsungan pembangunan. Kewaspadaan dini akan menghasilkan langkah-langkah antisipatif dan langkah sigap untuk menanggulangi adanya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang akan berpengaruh negatif terhadap stabilitas pembangunan.

Selaku Ketua Panitia acara, ia menjelaskan tujuan diselenggarakannya acara tersebut  untuk menemukan solusi alternatif untuk penanganan persoalan, mengantisipasi semua kejadian yang berpengaruh pada stabilitas. “Tujuan terpenting dari pertemuan ini adalah kesadaran bahwa kamtibmas adalah pra syarat adanya pembangunan,” jelasnya. Proses pembangunan akan berjalan secara baik dan menghasilkan kesejahteraan umum hanya dapat ditunjang oleh stabilitas, dan proses transparansi yang partisipatif dengan melibatkan semua komponen masyarakat,” tambahnya.

Rapat Koordinasi ini dirasa penting mengingat kondisi alam dan letak geografis Kabupaten Lombok Barat yang merupakan pintu masuk dan penyangga bagi Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta era globalisasi dan pengaruh negatif dari perkembangan tekhnologi menjadi persoalan moral bagi masyarakat. Faham-faham anti nasionalisme dan tidak mendukung terhadap pluralism dan kebhinekaan bangsa Indonesia juga menjadi berkembang. Agenda-agenda politik lokal dan regional seperti agenda pemilihan Calon Wakil Bupati berpengaruh terhadap stabilitas politik daerah.

Dalam arahannya, Bupati Lombok Barat berharap acara semacam ini dapat memantapkan dan mempererat tali silaturahmi dari berbagai macam unsur. “Semoga acara ini juga dapat memberi manfaat dalam akselerasi pembangunan di daerah kita dan bagaimana supaya basic pembangunan bisa lebih maksimal lagi,” harapnya. Beliau mengingatkan agar kita semua harus lebih mengutamakan “bernegara” daripada “berpolitik”. Menurutnya “berpolitik” ditafsirkan hanya untuk mengejar kepentingan personal. Namun dengan “bernegara” apapun yang kita lakukan selalu bagaimana supaya masyarakat kita kuat dan sejahtera. “Marilah, apapun yang kita lakukan ini berada dlaam konteks bernegara !” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, beliau memaparkan beberapa raihan penting yang harus dipertahankan. WTP dalam 2 tahun berturut-turut, raihan sangat tinggi dalam LPPD dan LKPJ yang menempatkan Lombok Barat di urutan ke-2 di Provinsi NTB, serta meningkatnya point percepatan pembangunan dengan turunnya angka kemiskinan, naiknya IPM, dan hasil-hasil pembangunan lainnya. Raihan tersebut, ditegaskan oleh beliau, adalah kerja bareng antar semua komponen penyelenggara Negara dan masyarakat sehinga diharapkan dapat ditopang kembali oleh peran aktif para Babinsa dan Babinkamtibmas di semua desa di Kabupaten Lombok Barat.

Dalam gilirannya, Kapolres Lombok Barat, AKBP Winky Adhitya Kusumo menjelaskan isu-isu nasional dan regional yang harus diantisipasi oleh semua anggota dan menekankan peran aktif mereka dalam menjaga stabilitas dengan Pemerintah Desa tempat masing-masing Babinkamtibmas bertugas. Ditegaskan oleh beliau, di antara isu-isu yang krusial dan mendesak harus diamati dan didampingi adalah adanya pemilihan calon wakil bupati, pemilihan kepala desa, adanya ADD dan DD yang ada di setiap desa, budaya nyongkolan yang tetap menimbulkan kemacetan dan gesekan di tengah masyarakat, serta isyu-sisyu penting lainnya. Sedangkan Kapolres Kota Mataram, melalui Kasat Bimas Polresta Mataram, AKP I Ketut Sugiade menegaskan isu-isu tersebut dengan menambahkan bahaya radikalisme, terorisme, dan gangguan keamanan lain yang menjadi implikasi negative dari era  globalisasi.

Dalam kesempatan terakhir, Komandan Kodim 1606 Letkol (Inf) Ardiansyah mengajak para peserta untuk mengulang kembali sejarah perjuangan nasional yang menjadi dasar mempertahankan Negara. Di tengah persoalan kenegaraan dan pergaulan antar Negara, beliau menegaskan pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila, kebhinekaan, dan UUD 1945 sebagai nilai yang fundamental.

Dalam acara yang berlangsung lebih dari 3 jam tersebut, Kapolres Lombok Barat dan Dandim 1606 memakaikan Jaket, Rompi, dan Baret Lapangan kepada Bupati Lombok Barat sebagai mitra Kepolisian Republik Indonesia dan mitra TNI AD. (romi/humas)

foto.ryan/humas