Giri Menang, 1 November 2016 – Sejumlah SKPD tampak antusias memaparkan program kegiatannya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pagi tadi (1/11) di hadapan Tim Verifikasi Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Banyak program kegiatan yang dilakukan seperti pembinaan, pelatihan hingga bantuan peralatan dan modal yang diberikan oleh SKPD Lombok Barat. Kehadiran Tim Verifikasi di Lombok Barat dalam rangka melakukan verifikasi evaluasi kepada Lombok Barat sebagai satu-satunya kabupaten se Indonesia yang masuk verifikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2016. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan suatu penghargaan yang diberikan oleh Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai dan menunjukan kondisi dan kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Selain SKPD, hadir pula Ketua TP-PKK Lombok Barat, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid yang dengan semangat menyampaikan program kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan dalam keluarga. Dengan menggandeng SKPD seperti Disperindag dan Dinas Koperasi, PKK Lobar melakukan berbagai kegiatan seperti produksi songket, tenun ikat, dan lainnya. Sedangkan untuk pemberdayaan perempuan dengan melihat kecenderungan yang dimiliki, seperti yang beberapa waktu lalu dilakukan di desa Bajur, PKK Kabupaten bersama PKK Kecamatan dan Desa mengadakan pelatihan-pelatihan hingga memberikan bantuan untuk memasarkannya. Di bidang kesehatan PKK juga memiliki terobosan dengan langsung  turun ke posyandu-posyandu yang ada di Lombok Barat. “Ada lebih dari 800 posyandu di Lombok Barat, di sana kita melakukan sosialisasi seperti pola asuh, kesehatan ibu hamil dan lainnya,” jelas Hj. Khaeratun.

Hadir pula dalam acara tersebut beberapa NGO sebagai mitra dari SKPD yang memaparkan programnya dengan bersinergi bersama SKPD yang ada di Lobar. Ibu Ati dari yaitu Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) menjelaskan  program yang ada bersama BKBPP terkait perlindungan anak. Dalam upaya melindungi anak dari perkawinan usia anak, Pemda Lombok Barat  memiliki program untuk mengakhiri perkawinan anak yang bernama “GAMAQ” (Gerakan Anti Merariq Kodeq).

Yayasan Tunas Alam Indonesia saat ini bersinergi dengan BKBPP sedang mendampingi 5 desa untuk mendorong program pendewasaan usia perkawinan. Salah satu cara yang ditemuh yaitu dengan melahirkan awiq-awiq atau aturan masyarakat di tingkat desa. Strateginya dengan mengajak anak2 muda sebagai inisiator dan penggerak yg kemudian mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak sekolah bersama2 melakukan perlindungan terhadap anak kemudian mengakhiri perkawinan usia anak kaitannya menuju “Desa Ramah Anak”. “Saat ini juga  kami dorong ada 10 aktivis desa dlm mlkkan perlindungan terpadu berbasis masyarakat. Ini bentuk konkrit kerjasama Pemda Lobar dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI,” jelasnya. “Bagaimana kemudian masyarakat melakukan gerakan yang sama dan andil bersama dalam perlindungan anak. Terlibat dalam aksi itu diantaranya Kepala Desa, BPD, unsur forum anak dan lainnya dgn harapan desa memiliki perhatian terhadap perlindungan anak dan perempuan. Desa kemudian dapat menganggarkan program kegiatannya untuk peningkatan kapasitas bagi perempuan dan perlindungan anak,” harapnya dihadapan tim verifikasi dari Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Sementara itu SKPD yang hadir bergiliran menyampaikan program kegiatannya. Di bidang pertanian terdapat kegiatan program di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan seperti  program peningkatan ketahanan pangan. Kegiatan yang dilakukan berupa penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dimana kelompok-kelompok yang ada di dalam pengolahan hasil pertanian diberikan program, bantuan peralatan dan pelatihan untuk meningkatkan ketahanan pangan termasuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu kegiatan yang sama juga dilakukan untuk meningkatkan produksi hasil peternakan terutama ternak unggas serta bantuan pengolahan produksi di bidang holtikulturanya. Kantor Ketahanan Pangan juga memiliki program khusus bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) yaitu dengan memberikan KRTL (Kawasan Rumah Tangga Lestari) baik dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.

Di sektor kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan khususnya bagi masyarakat pesisir di Lombok Barat. Kelompok Wanita Nelayan (KWN) diberikan bimbingan teknis sekaligus bantuan modal dan peralatan untuk memaksimalkan komoditi unggulan yang ada di Lombok Barat seperti tongkol, rumput laut dan udang kebon. Selain itu ada program “Pugar” yaitu usaha pengembangan garam rakyat serta pembinaan kelompok Sasak Maiq dari Desa Senteluk, Batulayar yang mewakili NTB di tingkat nasional untuk kelompok pengolahan.

Selain Kelompok Tani dan Kelompok Nelayan terdapat kelompok industri rumahan yang dibina melalui program kegiatan dari Dinas Perdagangan. Ada sekitar 70 Kelompok industry rumahan yang digerakkan oleh ibu-ibu yang diberikan bantuan seperti bantuan produksi telur asin, pengolahan makanan, pengolahan gula aren dan sebagainya. Sedangkan Dinas Koperasi memiliki program kegiatan untuk memfasilitasi pembentukan Koperasi Wanita (Kopwan) dan UKM. Di Lombok Barat sendiri terdapat 26 Kopwan.
(romi/humas)
#LobarBangkit