Program KOTAKU Senilai Rp 4 Milyar Sasar 4 Desa di Lombok Barat

Giri Menang, 16 Juli 2020-Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan program padat karya tunai (PKT) yang dianggarkan dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang berkolaborasi dengan Pemerintah daerah (Pemda) bersama kelompok masyarakat dalam bentuk perbaikan rumah kumuh, perbaikan sanitasi lingkungan, saluran irigasi, pembuatan jalan paving blok, saluran pembuangan limbah dan lainnya mulai dilaksanakan di Lombok Barat.
Menandai program KOTAKU yang berorientasi pada penyediaan infrastruktur berbasis masyarakat tersebut, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mengawalinya dengan peletakan batu pertama program Kotaku di Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi , Kamis (16/7). Program serupa juga dilaksanakan di tiga desa lainnya yang mendapatkan bantuan program KOTAKU ini yaitu DesaPerampuan, Desa Jagaraga Indah dan Desa Kediri. Masing-masing desa dari program ini mendapatkan anggaran sebesar Rp 1 miliar sehingga total dana keseluruhan bagi 4 desa lokasi program ini sebesar Rp 4 miliar.
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Bappeda Rusditah, Kepala Dinas PU-TR Lombok Barat Made Arthadana dan Camat Labuapi L. Moh. Hakam memberi apresiasi atas terlaksananya program KOTAKU di Lombok Barat yang diinisiasi oleh Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR. Bagi Bupati program ini diharapkan akan mampu mendorong dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam membangun desanya agar terbebas dari desa yang kumuh, tidak rapi bahkan kurang bersih.
Menurut orang nomor satu di Gumi Patut Patuh Patju ini, program KOTAKU setidaknya memiliki dampak ganda bagi masyarakat secara langsung. Dampak ganda dimaksud bupati yakni bagaimana masyarakat bisa memiliki ketersediaan infrastruktur desa yang memenuhi standar kelayakan baik itu jalan desa, ketersediaan air minum, serts kebersihan perumahan di desa. Selain itu, karena program ini dilaksanakan dengan pola padat karya, masyarakat diharapkan terlibat untuk bisa langsung mengerjakan sarana dan prasarana program ini dan bisa mendapatkan upah dari hasil kerjanya.
“Apalagi dampak Covid-19 ini, setidaknya padat karya ini bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat,” tukasnya.
Bupati juga menilai program KOTAKU ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah desa untuk bisa diprogramkan melalui DD ataupun ADD dengan basis yang sama dengan program KOTAKU. Dengan begitu, masyarakat bisa mengambil manfaat lebih dari program semacam ini. Tidak saja masyarakat bisa terpenuhi akan ketersediaan infrastruktur dasar di desanya, namun juga masyarakat bisa terbantu ekonominya.
Bupati juga mengingatkan, agar sarana dan prasarana yang dibangun ini menjadi milik masyarakat untuk tetap dipelihara dengan sebaik-baiknya. Bupati perlu mengingatkan hal ini, karena membangun merupakan pekerjaan gampang, namun pemeliharaan menjadi hal sulit dijadikan kebiasaan masyarakat. Karena itu bupati meminta masyarakat memeliharanya dengan baik.
Namun yang jelas secara umum, Bupati Fauzan Khalid mengaku program ini sangat baik bagi upaya bersama untuk merubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Rumah kumuh, infrastruktur desa yang tidak layak akan berdampak pada kesehatan dan perilaku masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan. Semua itu erat kaitannya dengan upaya pencegahan penularan Covid-19 yang saat ini masih terjadi.
“Sesungguhnya jika masyarakat berperilaku bersih dan sehat, menata lingkungan perumahannya dengan baik ataupun rajin cuci tangan, merupakan cikal-bakal terhindar dari penularan Covid-19,” ujarnya. Ditambahkan, hasil penelitian para ahli menyebutkan saat ini penyebaran Covid-19 melalui udara. Para ahli menyarankan agar kita rajin-rajin berkumur. “Ajaran agama kita sudah lama diterapkan seperti ini sebelum melakukan sholat melalui wudu’. Artinya kita diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Agama telah memberikan pedoman seperti itu untuk kita jalankan dengan baik,” kata bupati,
Bupati juga menyinggung lomba “Kampung Sehat” yang diinisiasi Polda NTB dibackup Korem 162/WB. Kampung sehat oleh masyarakat hendaknya dimaknai untuk mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal seperti gotong royong. Masyarakat diharapkan dalam membangun kesehatan di desanya hendaknya dilakukan secara gotong-royong.
“Dalam kampung sehat itu ada aspek positif yang ada di dalamnya. Di antaranya aspek kesehatan, aspek sosial ekonomi, hubungan sosial kemasyarakatan, terciptanya kamtibmas dan dari sisi kelembagaan masyarakat akan semakin kuat,” tegas bupati.
Kadis PUTR Lombok Barat Ir Made Arthadana terpisah mengungkapkan, program KOTAKU saat ini juga memberikan pendampingan kepada dua desa khususnya di Kecamatan Labuapi yakni Desa Kuranji Dalang dan Desa Karang Bongkot.
Menurut Made, sapaan akrab Kadis PUTR ini, dari 122 desa dan kelurahan di Lombok Barat tercatat sebanyak 17 desa yang dikategorikan kawasan kumuh dengan luas 230 ha. Harapannya dengan program KOTAKU saat ini bisa mengurangi penyandang kawasan kumuh di sejumlah desa di Lombok Barat.
Program KOTAKU ini yang dilakukan secara padat karya juga bisa dijadikan referensi bagi penuntasan kawasan kumuh di desa-desa lainnya di Lombok Barat.
“Penanganan rumah kumuh, sanitasi, ketersediaan air bersih, penataan irigasi desa dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat menjadi PR Pemkab Lombok Barat untuk secara bertahap dituntaskan. Terlebih upaya pencegahan Covid-19 ini haruslah didukung oleh masyarakat yang harus tetap hidup bersih dan sehat,” ujarnya.
Pemeliharaan infrastrukur berbasis masyarakat seperti tersebut di atas, kata Made, hendaknya dipelihara dengan baik. Ke depannya bisa dijadikan sebagai aset desa dengan konsekwensi, masyarakat hendaknya memeliharanya dengan baik. Sehingga bisa berkelanjutan dan bisa ditulari oleh desa-desa lainnya sebagai pilot projek yang memberi dampak positif bagi tatanan kehidupan masyarakat yang bersih, sehat dan asri.

Sumber : Humas Lobar

Program KOTAKU…Insya Allah Kotaku Tak Kumuh Lagi

Ahad Legiharto,ST.M.EngSetiap orang berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan bathin. Bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak, merupakan hak dasar yang harus dipenuhi pemerintah. Namun penanganan permukiman kumuh menjadi sebuah tantangan  bagi pemerintah kabupatenh/kota. Karena selain merupakan masalah, tapi juga merupakan salah satu pilar penyangga pererkonomian. (lebih…)