Banyak masyarakat yang tak habis pikir, termasuk sejumlah pejabat di Pemkab. Lombok Barat, jika air kali yang diketahui banyak pencemaran, keruh, kotor dan kumuh, ternyata bisa dimanfaatkan untuk Mandi, Cuci Kakus (MCK), bahkan bisa dikonsumsi untuk diminum sehat dan dijamin higienis.

Fakta itu terjadi di di Ponpes Baitul Hidayah NW, Midang, Gunungsari, saat Bupati Lombok Barat, H. Zaini Arony meresmikan beroperasinya mesin penhyulingan sarana air bersih dari Planet Water Foundation (PWF) sebuah LSM dari Amerika Serikat (AS) belum lama ini. Penyulingan air bersih dari air kali tersebut dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekolah dan masyarakat setempat. (lebih…)

Pemkab Lobar melakukan terobosan dengan menggandeng PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN). BTPN inilah yang akan memberikan bantuan modal serta pembekalan dan pelatihan bagi mereka yang akan pensiun maupun PNS aktif.

Kerja sama ini sengaja dibuat untuk membantu para pensiunan mengembangkan usahanya. Sehingga, para mereka tidak lagi bingung dalam mengisi mengisi waktu mereka. ”Ini hadiah di hari ulang tahun Lobar. Makanya kami jalin kerja sama dengan BTPN, agar nantinya para pensiunan bisa berusaha dengan modal pinjaman itu,” kata Sekda Lobar HM Uzair saat penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkab Lobar dengan BTPN, akhir pecan lalu. (lebih…)

Pelantikan 17 Kepala Desa terpilih se Lombok Barat hasil Pilkades serentak 6 Desember 2014 lalu, dilantik pada Rabu (18/2) di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat. Pelantikan dihadiri seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan daerah (FKPD), Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Camat dan para Kades beserta istri serta masyarakat pendukungnya. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua TP. PKK Lobar, Ketua GOW Lobar dan organisasi lain di Lombok Barat. (lebih…)

Guna terjalinnya komunikasi intensif antara Pemerintah Daerah dan masyarakat Lombok Barat pesan-pesan program kerja pembangunan lima tahun ke depan tidak saja dilakukan melalui tatap muka, namun juga berbagai informasi pembangunan baik program, yang tengah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan ke depan juga bisa disampaikan melalui kerjasama media masa cetak maupun elektronik serta media online. (lebih…)

Ditengah kemajuan yang selama ini diraih Lombok Barat dalam upaya maksimal menuju sebuah perubahan dan mengubah peradaban kearah yang semakin baik, Bupati Lombok Barat H. Zaini Arony tak memungkiri, masih ada orang yang sengaja mebutakan mata hatinya untuk melihat kemajuan yang sudah diraih Lombok Barat selama kepemimpinannya berjalan hingga saat ini.

Dalam interpretasi Bupati H. Zaini Arony perubahan dari sesuatu yang kurang baik, menjadi lebih baik, kurang sempurna menjadi lebih sempurna, terbelakang beranjak ke yang lebih maju sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan. Dalam bahasa manajment semua orang ingin maju dan berubah. (lebih…)

 Komisi Informasi (KI), Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Utama dan Perwakilan Australian Indonesia Patnership Decentralition (AIPD) NTB melakukan audiensi dengan Bupati Lombok Barat, DR. H. Zaini Arony, di ruang rapat Umar Maya, kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (229/1).

Selain Bupati H. Zaini Arony, juga turut mendamping pada audiensi kali ini diantaranya, Sekda Lobar Drs. HM. Uzair, Kadishubkominfo Lobar HM. Saikhu, SE, MM, Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan Ir. H. Robiyono, Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baihaqi, M.Si dan segenap tim PPID Lobar. (lebih…)

Prestasi ini untuk pertama kalinya diterapkan di NTB, Puskesmas jadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tim penilai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terdiri dari SKPD lintas sektor terkait guna memberikan penilaian di 17 Puskesmas se Lobar yang dipersiapkan menjadi Puskesmas BLUD Tahun 2015 memutuskan secara umum 17 Puskesmas se Lombok Barat ditetapkan sebagai Puskesmas dengan status BLUD penuh. Dan secara umum pula seluruh Puskesmas dimaksud telah siap menjadi BLUD.

Pada pertemuan akhir Tim Penilai menuju Puskesmas BLUD Tahun 2015, akhir pekan lalu disepakati jika 17 Puskesmas tersebut telah memenuhi persayaratan yang telah ditetapkan sebagai ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 Permendagri No: 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. (lebih…)