Dirjen IKM Kementerian Perindustrian RI : Bupati Benar-Benar Cerdas !

Giri Menang, Rabu 26 Jui 2017 – Kabupaten Lombok Barat memiliki sentra industri Rumah Tangga yang tersebar di berbagai wilayah, salah satunya adalah sentra indutsri gula aren yang tersebar di empat kecamatan yang meliputi 22 desa. Terdapat 5,6% atau sebesar 5.781 Rumah Tangga yang bekerja di bidang industri kecil. Secara keseluruhan, potensi industri gula aren telah mampu menyerap tenaga kerja 2.058 orang dengan kapasitas produksi sebesar 1.418,5 ton per tahun.

Desa Langko, Kecamatan Lingsar merupakan salah satu sentra industri gula aren yang pagi tadi (26/7) mendapat kehormatan dikunjungi oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Usai menghadiri Festival Tenun di Desa Sukerare Kabupaten Lombok Tengah, Menteri Perindustrian yang diwakili Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian RI, Ibu Gati Wibawaningsih langsung bertolak ke Desa Langko. Kedatangan rombongan langsung disambut oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Moh. Taufiq didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Agus Gunawan, Kepala Desa Langko dan masyarakat sekitar.

Ibu Dirjen mengaku bangga dengan Kabupaten Lombok Barat, khususnya program Bupati H. Fauzan Khalid. “Program yang sudah dibuat oleh bupati ini adalah sebuah program untuk meningkatkan nilai dari produk yang sudah ada. Karena itu produk ini tidak hanya sebatas gula aren saja, akan tetapi juga akan diproduksi gula semut dimana produk ini nilai exportnya juga menjanjikan,” ujarnya.

Wanita kelahiran Bogor ini juga memuji langkah bupati menerbitkan Perbup tentang penggunaan produk lokal unggulan daerah sebagai upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. “Ternyata pak bupati ini benar-benar cerdas karena sudah membuat peraturan dalam bentuk Perbup, dimana semua yang dibiayai dari APBD harus menggunakan produk lokal,” pujinya.

Untuk itu dirinya berjani akan mensupport pembangunan UPT untuk produk gula semut yang ada di Lombok Barat. “Kementerian nanti support untuk pembangunan UPT nya. Tidak hanya itu, untuk peralatannya juga akan dibantu pengadaannya oleh Pemerintah Pusat, sedangkan untuk pelatihannya pihak Kementerian akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi,” jelasnya.

Menanggapi rencana pembangunan UPT, Bupati H. Fauzan Khalid mengaku antusias. Menurutnya, dengan dibangunnya UPT pengolahan ini, nantinya Desa Langko akan dijadikan pusat pengolahan gula semut yang ada di wilayah bagian tengah Kabupaten Lombok Barat. Termasuk juga Kecamatan Lingsar dan Kecamatan Narmada yang notabene juga sebagi penghasil air nira di Lombok Barat. Tidak ketinggalan, bupati juga merencanakan hal serupa untuk wilayah utara seperti Kecamatan Batulayar dan Gunungsari.

“Sedangkan untuk pemasaran jangka pendek, nantinya semua konsumsi yang dibiayai oleh uang APBD, harus menggunakan produk lolal termasuk gula semut ini, termasuk juga saya akan mewajibkan semua hotel yang ada di wilayah Lombok Barat untuk membeli produk lokal,” tegas bupati.

Kegembiraan juga diungkapkan H. Mustaan, Ketua Kelompok Tani Gula Aren Bukit Tuan yang produknya sempat dicicipi oleh Ibu Dirjen dan bupati. Dirinya berharap agar UPT yang diusulkan dapat trealisasi dengan cepat. “Jadi proses produksinya, pemasaran dan di pengemasan bisa disinkronkan. Yang lebih penting lagi qualty controlnya bisa diterapkan di UPT tersebut sehingga mutunya tidak berbeda-beda. Dari UPT tersebut nantinya dapat terbentuk standarisasi produk,” harapnya. (romi/humas)

Koperasi Tani Dan Petani Desa Gapuk Siap Ke Istana

Giri Menang, Rabu 26 Juli 2017 – Koperasi Tani Syariah Harapan Bersama serta Petani Teladan Desa Gapuk Kecamatan Gerung masuk nominasi lima sesar tingkat nasional dalam kategori Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Petani Berprestasi. Sebagai proses lanjutan, pagi tadi (26/7) perwakilan Kabupaten Lombok Barat itu dinilai oleh pihak Kementerian Pertanian yang berlangsung di Kantor Koperasi Tani Syariah Harapan Bersama.

Koperasi Syariah Harapan Bersama dan Petani Teladan melaju ke tingkat nasional setelah sebelumnya berhasil menyisihkan pesaing dari seluruh kabupaten/ kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Tidak ada persiapan khusus yang kami lakukan. Pelayanan berjalan seperti biasa. Kami lebih mengutamakan kualitas dari pada kuantitas anggota kelompok,” terang Sudirman, ketua kelompok tani.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai, Rani Mutiara mengaku banggan dengan capaian wakil NTB itu. “Dari lima kategori yang dilombakan oleh Kementerian Pertanian, NTB masuk dalam dua kategori. Kelompok Tani Syariah Harapan Bersama dan Petani Teladan atas nama Mursidin yang mewakili. Keduanya berasal dari Lombok Barat. Ini patut diapresiasi,” tegas Rani.

Juara dari Lima Kategori ini nantinya akan diundang langsung ke Istana Negara dan akan diberikan penghargaan langsung oleh Presiden Jokowi di acara 17 Agustus mendatang.

“Peluang juara untuk NTB sangat terbuka. Kami berharap keberhasilan yang sudah diraih sekarang bisa menjadi virus yang akan menyebar di setiap kecamatan dan desa lainnya,” harapnya.

Asisten I Setda Lombok Barat, H. Halawi yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat senantiasa mendukung upaya pengembangan koperasi tani dan petani yang ada di Lombok Barat. “Selain pembinaan oleh dinas terkait, dukungan juga kita berikan dalam bentuk pemberian reward seperti yang diberikan pada Acara HUT Lombok Barat kemarin. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi penyuluh dan petani yang ada di Lombok Barat,” jelasnya.

Koperasi Syariah Harapan Bersama hingga saat ini memiliki anggota sebanyak tiga puluh orang. Koperasi yang telah terbentuk sejak 2014 lalu ini mengalami kemajuan yang cukup baik. Dari modal awal sebesar Rp. 62.163.000,- kini telah bertambah menjadi sekitar Rp 117 juta. Adapun produk yang dikembangkan dalam koperasi antara lain, pembiayaan bagi hasil, jual beli dan saprodi (pupuk benih). (budi/humas)

 

 

DPRD setuju bahas PPAS APBD perubahan lobar 2017

Giri Menang, Kamis 27 Juli 2017 – DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menyatakan setuju untuk membahas Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Lobar 2017. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Lobar, Munawir Haris, SIP melalui Rapat Paripurna, Kamis (27/7).

Dilaporkan Munawir, asumsi dasar persetujuan dibahasnya PPAS APBD-P 2017 tersebut karena meningkatnya PAD sebesar Rp.98 milyar lebih (6,12%) serta meningkatnya penerimaan daerah sebesar Rp.1,4 milyar lebih. Selain itu, kata Munawir, terjadi peningkatan pengeluaran daerah sebesar 80,74%.

Dijelaskan Munawir, dalam permendagri No. 1 tahun 2011, tentang Pedoman Perubahan II atas permendagri No.2 tahun 2006, bahwa perubahan APBD bisa dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA PPAS, pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, sumber dan penggunaan yang ditetapkan dalam KUA PPAS. Alasan berikutnya adalah keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya hanya digunakan pada tahun berjalan.

Dalam permendagri No. 18 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2017, juga disebutkan, bahwa penyesuaian ABPB dapat menyebabkan ada saldo anggaran, harus digunakan pada tahun berjalan.

Sebelum juru bicara Badan Anggaran menyatakan persetujuannya, di tempat yang sama, Pemerintah Daerah Lobar, melalui Sekda HM. Taufiq terlebih dahulu menyampaikan laporannya. Menurut Taufiq, sesuai Permendagri No.21 tahun 2011 tentang perubahan ke-2 Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dapat terjadi berupa tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pebiayaan yang semua ditetapkan dalam KUA.

Dalam sidang paripurna DPRD kali ini, Badan Anggaran akan menggelar sidang untuk berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Untuk itu eksekutif diharapkan hadir pada sidang tersebut yang rencananya akan digelar Senin mendatang. (LPA/humas)

Koperasi Jangan Sakit !

Giri Menang, Rabu 26 Juli 2017 – Secara konstitusi, Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi tidak boleh hanya tulisan dalam konstitusi saja, tapi harus diaplikasikan dengan nyata. “Koperasi itu harus maju dan kuat. Basicnya adalah kebersamaan. Hasil serta manfaatnya dapat dirasakan bagi kesejahateraan masyarakat Lombok Barat,” ujar Bupati Lobmok Barat, H. Fauzan Khalid pada acara HUT Koperasi ke-70 di Gedung Budaya Narmada, Rabu (26/7).

Dari data yang ada, koperasi yang ada di Lombok Barat berjumlah 520 koperasi. Namun, hanya 25% yang dikatakan sehat, selebihnya 75% dikatakan tidak sehat karena tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT sendiri dimaksudkan agar koperasi dapat berkembang dengan baik dan mampu memberikan kesejahteraan kepada anggotanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, I Nyoman Sembah akan melakukan pembinaan bagi koperasi yang “sakit”. “Koperasi yang tidak melaksanakan RAT akan dibina untuk menjadi sehat. Yang sehat juga akan dilakukan pembinaan agar lebih berkembang,” ujarnya.

Untuk itu, Dinas Koperasi Lombok Barat berencana akan meluncurkan Klinik Koperasi Sehat (KKS) yang nantinya berfungsi sebagai tempat konsultasi dan pelayanan.

Nyoman Sembah berharap, dinas yang dipimpinnya mampu mengembalikan kejayaan koperasi di Lombok Barat.

Hadir pada acara tersebut diantarantya, Ketua DPRD Lombok Barat, Sekda Lombok Barat, Kapolres, para Kepala SKPD, Camat serta seluruh Gerakan Koperasi se-Lombok Barat. (ded/and/humas)

458 PKB/PLKB Se-NTB Jadi Pegawai Pusat

Giri Menang, Rabu 26 Juli 2017 – Sebanyak 458 tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se-NTB diserahterimakan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah pusat. Serah terima tersebut ditandatangani langsung oleh masing-masing kepala daerah di Hotel Grand Legi, Rabu (26/7). Untuk Lombok Barat (Lobar) sendiri penandatanganannya dilakukan oleh Sekda Lobar H. Moh. Taufiq.

Kepala BKKBN Provinsi NTB, Dr. L. Ma’rifudin, M.Si memaparkan, 458 orang PKB/PLKB tersebut nantinya berubah status menjadi pegawai pusat dan diberdayakan di daerah. Secara detail Ma’rifudin merincikan jumlahnya per kabupaten/kota. Untuk PKB/PLKB dari Kota Mataram berjumlah 27 orang, Lombok Barat 57 orang, Lombok Tengah 52 orang, Lombok Timur 138 orang dan Lombok Utara 7 orang. Sementara itu untuk Sumbawa Barat 17 orang, Kabupaten Sumbawa 54 orang, Dompu 24 orang, Kabupaten Bima 61 orang dan Kota Bima 21 orang.

Di era otonomi daerah ini, lanjutnya, banyak PKB/PLKB yang dimutasi jadi pejabat daerah. Akibatnya terjadi kekurangan tenaga PKB/PLKB. Seharusnya rasio PKB/PLKB di tiap desa adalah satu berbanding satu, tapi kenyataannya sekarang sudah berkurang menjadi satu petugas untuk tiga desa.

“Ini tentu berakibat turunnya intensitas kunjungan ke rumah-rumah akseptor. Dampak selanjutnya yakni perkembangan KB di NTB bisa stagnan,” ujarnya.

Lebih lanjut dipaparkan, total peserta KB aktif hingga saat ini di NTB sebanyak 761.318 akseptor dengan 264.227 menggunakan MKDP. Pengguna KB pria hingga saat ini terbilang sangat kecil yakni hanya 0,06 persen dari jumlah peserta KB aktif.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB H. Moh. Amin, SH, M.Si berharap dengan beralihnya status dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat, kesejahteraan PKB/PLKB bisa meningkat. “Apapun status kepegawaiannya, yang terpenting adalah pengabdian kepada nusa dan bangsa,” ujarnya.

Dijelaskan, saat ini sebanyak 50 persen perkawinan masih dalam kisaran umur 15-19 tahun. Ini tentunya akan membahayakan SDM di masa depan, kesehatan dan pada ujungnya akan berkaitan dengan kemiskinan. Untuk itu Moh. Amin minta segepan PKB/PLKB agar jangan sampai kendor dalam bekerja.

“Kolaborasi dengan pihak lain harus tetap dijaga, karena pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan sendiri,” pungkasnya.

Diwawancarai terpisah, Kepala BKBPP Lobar Ramadhan Harianto menjelaskan, jumlah PKB/PLKB di Lobar sebanyak 57 orang dengan rincian PKB 50 orang, dan PLKB 7. Ke 57 orang tersebut bertugas untuk memberikan penyuluh di 122 desa se Lobar. Jika dihitung berarti 1 orang menangani 2 desa.

“Kita masih kekurangan 65 orang lagi. Idealnya 1 desa ditangani 1 orang,” ujar Kang Hari, panggilan akrab Ramadhan Hariyanto. (afgan/humas)

Logo HUT RI ke 72

 

Peringatan HUT RI Ke-72

  1. Tema dan Logo Peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan RI Tahun 2017 [download]
  2. Pedoman Penggunaan Identitas Visual HUT ke-72 Kemerdekaan RI Tahun 2017 [download]
  3. Turunan Logo untuk Merchandise HUT ke-72 Kemerdekaan RI Tahun 2017 [download]
  4. Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara tentang Partisipasi Menyemarakkan Bulan Kemerdekaan [download]

 

“Toleransi Harga Mati”

Giri Menang, Senin 24 Juli 2017 – Ketika di tempat lain ketenangan dan kenyaman beragama menjadi hal langka, hal itu tidak berlaku di Desa Mareje dan Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Masyarakat di kedua desa ini secara turun temurun tetap memelihara keberagamannya.

Desa Mareje merupakan Desa induk. Sebagai langkah untuk percapatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kemudian melakukan pemekaran menjadi dua desa, yakni Desa Mareje dan Mareje Timur.

Terdapat dua agama besar yang dianut oleh masyarakat kedua desa tersebut yakni agama Islam dan Budha. Meski demikian mereka tetap memelihara kedamaian.

“Toleransi merupakan harga mati yang ada di setiap jiwa masyarakat kami. Jika ada pembanguan Masjid maupun Vihara semua dikerjakan secara gotong royong. Musyawarah untuk mufakat merupakan solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang ada,” tegas H.M. Hadran Farizal Kepala Desa Mareje Timur, usai melaksanakan acara halal bihalal di Dusun Apit Aik, Senin (24/7).

Perkawinan antara seseorang yang beragama Islam dan beragama Buddha sering terjadi di kedua desa ini. “Kita tetap selesaikan secara adat. Pihak wanita mengikuti agama yang dianut suaminya,” tambahnya.

Kedamaian yang tercipta juga terwujud akibat dari masih adanya ikatan keluarga dari para pemeluk beda keyakinan ditempat ini. “Setiap Hari Raya Islam maupun Budha tradisi saling mengunjungi tetap kami lakukan. Jika ada acara hajatan kita saling mengundang,” terang Nasib, tokoh agama Budha asal Mareje saat ditemui di kediamannya.

Sementara itu Babinkamtibmas Aiptu Nengah Sudiana mengutarakan, semenjak tahun 2010, di masing-masing dusun telah terbentuk Pam Swakarsa yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Poskamling ada setiap dusun, Kepala Dusun kita libatkan langsung menjadi Ketua Satgas. Masing-masing Pam swakarsa dilengkapi dengan Orari. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kita jika terjadi gangguan seperti pencurian, perampokan dan masalah lainnya,” pungkasnya. (Humas Lombok Barat)

Kepala BKN Kagumi Lombok

Giri Menang, Jum’at 21 Juli 2017 – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Bima Haria Wibisana mengaku bangga datang ke Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Selain karena sambutan yang cukup baik, tapi juga tempat berlangsungnya kegiatan silaturahmi pun cukup menarik perhatiannya. “Ini Pendopo ya ? Kayu ukirannya artistik,” katanya menyanjung Bencingah Agung.

Hal itu dinyatakan Bima disela-sela sambutannya pada acara silaturahmi rombongan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKN di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (21/7).

Menurut Bima, pihaknya sudah lama mengenal Sekotong. Bahkan dia mengakui pernah datang ke Sekotong. Hal ini juga ditunjang oleh istrinya yang memerlukan data-data disertasi tentang pengairan wilayah Sekotong serta sejumlah tempat di Lombok Utara (KLU). “Jadi, saya tahu banyak tentang Sekotong. Ya memang indah sekali,” ujarnya kagum. “Kalau istri saya cari data, saya cari alam pemandangan,” tambahnya.

Bima mengakui, di Lombok ini memang banyak tempat wisata, bahkan sampai menyebut air awet muda di Narmada. “Saya juga pernah cuci muka, ow.. rasanya awet muda lima tahun,” candanya seraya tertawa lebar.

Namun menurutnya, tempat-tempat wisata di Pulau Lombok belum dikembangkan dengan baik. Padahal kata dia, kawasan seperti Mandalika Resort di Lombok Tengah sebagai andalan wisata utama, cuma belum ada gerakannya.

Rencananya, usai acara di Bencingah, rombongan terlebih dahulu melakukan Sholat Jum’at di Masjid Patut Patuh Patju bersama Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid, baru kemudian menuju Hotel Cocotinus Sekotong tempat berlangsungnya Rakernas BKN. (LPA/humas)

Bupati Ingatkan Tanam Nilai Silaturahim

Giri Menang, Senin 24 Juli 2017 – Melanjutkan budaya halal bihalal yang telah turun temurun ada, masyarakat Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar menggelarnya dengan mengundang Bupati H. Fauzan Khalid, Senin (24/7). Acara yang hakekatnya merupakan ungkapan saling menghalalkan kesalahan dan kekhilafan serta memupuk kepedulian dan kebersamaan ini digelar di Masjid Al Abror Dusun Apit Aik.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam sambutannya mengatakan, penanaman nilai silaturahim merupakan hal mendasar dalam agama Islam.
“Dimana kita tinggal hendaknya kita membina hubungan baik dengan Allah SWT dan manusia. Jika kedua hal ini baik, maka keberhasilan akan mudah diraih,” jelasnya.

Masyarakat Mareje sendiri memiliki dua agama, yakni Islam dan Budha. Meski demikian, kekompakan, kebersamaan dan keamanan tetap terpelihara di tempat ini. “Ini patut ditiru oleh desa lain. Mari tetap jaga kondisi yang stabil ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Mareje Timur, H. M. Hadran Farizal mengatakan halal bihalal ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan di setiap dusun yang ada di Desa Mareje. Acara ini dimaksudkan untuk menyatukan masyarakat sehingga rasa kekeluargaan tetap terjaga.

“Menjalin silaturahmi dan kebersamaan akan memanjangkan umur serta memudahkan terbukanya pintu rezeki. Hal inilah yang menyebabkan kami melaksanakan acara halal bihalal ini,” terangnya di hadapan bupati dan warganya.

Hadran menambahkan, dengan tetap digelarnya halal bihalal di setiap dusun, diharapkan akan tumbuh semangat persatuan sehingga semangat membangun desa akan tumbuh di masyarakat. (Humas Lobar)

Sigap, 10 Menit Api Pun Padam

Giri Menang, Senin 24 Juli 2017– Pagi yang cerah dan tenang di Dusun Arum Manis Desa Sandik Kecamatan Batulayar Lombok Barat mendadak berubah menjadi ribut dan heboh dengan teriakan minta tolong. Tidak berselang lama, asap hitam pun membumbung tinggi ke angkasa di tengah perkampungan padat penduduk itu.

Rumah salah seorang warga bernama Amaq Nafsiah terbakar. Istrinya yang bernama Rohaniah tidak sempat meneliti kompor dan tabung gas ketika akan memasak untuk kebutuhan makan mereka hari itu.

Api yang membesar di kompornya membuat sang istri panik dan keluar rumah meminta tolong tatangga yang saat itu sudah mulai beraktivitas.

Salah seorang tetangganya berinisiatif untuk menelpon Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) pada jam 10.45 WITA hari ini (24/7). Kesigapan pasukan penjinak api Lobar itu teruji. Hanya dalam kisaran 15 menit, dua unit kendaraan taktis penyemprot air pun sampai di lokasi yang berada di tengah perkampungan dan membuat 12 orang pasukan biru itu hanya mampu menguraikan selang ke rumah yang terbakar.

Kepala DPK Lobar Fauzan Husniadi menceritakan, jarak tempuh dari Posko Utama di Gerung ke titik lokasi cukup jauh, namun pihaknya mampu mencatatkan respons time dalam 15 menit.

Cukup dalam sepuluh menit, si jago merah pun berhasil dipadamkan. Api telah berhasil ditaklukkan SKPD yang belum genap berumur satu tahun itu. Kesigapan DPK telah mampu melokalisir api agar tidak merembet ke rumah-rumah lainnya.

Namun sayang, karena material rumah yang mudah terbakar membuat api meluluh lantakkan rumah bertingkat itu.

Fauzan pun mengingatkan agar setiap warga selalu memiliki kewaspadaan yang tinggi. “Masyarakat belum banyak tahu cara menjinakkan api di tahap awal. Belum lagi karena panik,” ujar Fauzan Husniadi di sela-sela meninjau bekas reruntuhan bangunan.

Melihat kondisi rata-rata kebakaran yang terjadi, Kepala DPK itu kerap menggandeng warga dan lembaga lain untuk melakukan pelatihan sigap bencana kebakaran.

Hal tersebut bagi Fauzan menjadi jalan keluar dari persoalan keterbatasan armada. DPK sendiri berupaya untuk meningkatkan layanannya ke publik dengan menginisiasi posko pemadam kebakaran di beberapa titik wilayah, namun tetap harus memperhatikan rasio jumlah armada yg dimiliki dan dibutuhkan.

“Saat ini kami akan tetap lanjutkan program pelatihan dan pemberdayaan sampai terbentuknya relawan di setiap dusun dan desa,” ujar Fauzan sambil memprioritaskan juga program sosialisasi untuk membuat masyarakat waspada terhadap hal-hal yang memicu kebakaran.

Kerugian akibat kebakaran yang menimpa Amaq Nafsiah dan keluarga ditaksirnya mencapai 100an juta rupiah.

“Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa,” pungkas mantan Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD, sekarang Bapenda, Red) itu.

Kejadian tersebut semakin menambah deretan peristiwa kebakaran yang terjadi. Untuk Tahun 2016 saja, paling tidak ada 18 kejadian yang menelan kerugian lebih dari 2,2 miliar rupiah. Sampai dengan kejadian di rumah Amaq Nafsiah, belum genap tutup buku tahun 2017, sudah terjadi 14 peristiwa, meningkat tajam dari semester awal tahun lalu. (Humas Lombok Barat)

1 120 121 122 123 124 242