Penghematan Nasional, dari Perjalanan Dinas hingga Hidup Sederhana

KemenPAN&RBJAKARTA – Sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan gerakan penghematan nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Surat Edaran nomor 10 tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara. Seluruh aparatur negara diinstruksikan untuk melakukan penghematan, mulai dari penggunaan listrik, perjalanan dinas, penggunaan produksi lokal, hingga kesederhanaan hidup.
Untuk memastikan gerakan ini berjalan dengan baik, pimpinan instansi wajib melakukan evaluasi di lingkungannya secara berkala setiap 6 bulan sekali dan melaporkan kepada Kementerian PANRB.

(lebih…)

Pengcab Forki Lobar Siap Gelar Kejurda Karate”Bupati Cup” 2014

ForkiLOBAR-Pengurus cabang (Pengcab) Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki) Lombok Barat (Lobar), siap menggelar Kejuaraan Daerah (Kejurda) Karate Bupati Cup 2014. Sejauh ini, tercatat sekitar 200 karateka yang siap bertarung pada kompetisi bergengsi tersebut.
”Ini adalah Kejurda pertama buat insan Karate di Lobar,” kata Ketua Pengcab Forki Lobar, H Ramlan Yogiharto.
Kejurda itu sendiri rencananya bakal digelar di Bencingah, kantor pusat pemerintahan Lobar dan berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 21 November. Setidaknya ada tiga katagori yang dilombakan yakni, tingkat anak-anak, remaja, dan dewasa. Masing-masing terbagi menjadi enam kelas meliputi perseorangan dan komite. (lebih…)

Ratusan Pejabat Jalani Tes Urine

GIRI MENANG-Ratusan pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dikejutkan dengan tes urine mendadak usai apel peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11). Tes yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Tripad tersebut dihajatkan untuk mendekteksi penyalahgunaan narkoba di kalangan pejabat sipil.
“Tes ini bersifat dadakan. Pejabat tersebut baru kita informasikan usai apel tadi pagi (kemarin),” kata Kepala Kesbangpol Lobar Ahdiat Soebiantoro yang ikut memantau jalannya tes, kemarin.
Dijelaskan, ini adalah tahun kedua Pemkab Lobar menggelar tes urin, bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) NTB. Sebelumnya, tes serupa sempat dilaksanakan pada tahun lalu dan diikuti oleh 300 orang. Sementara, untuk tes urin tahun ini, diikuti oleh 350 orang. Terdiri dari pejabat eselon II hingga eselon IV dari sejumlah SKPD.
Menurut Ahdiat, kegiatan ini bakal terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, kegiatan tersebut bagian dari komitmen pemkab dalam memberantas peredaran narkoba di Bumi Patut Patuh Patju. Diawali dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan barang haram tersebut. Terlebih, PNS dan khususnya pejabat berada di garda terdepan dalam upaya pemberantasan narkoba. Sehingga, sudah sepatutnya para pejabat dapat memberi contoh yang baik kepada bahawannya maupun Masyarakat luas agar terhindar dari dunia kelam narkoba.
“Sebagai garda terdepan, PNS sudah tentu harus terbebas dari jeratan narkoba. Bagaimana kita akan memberantas narkoba kalau internal pemerintah sendiri belum bersih. Untuk itu, kami perlu melaksanakan tes seperti ini,” lanjut Ahdiat.
Selanjutnya, hasil tes itu sendiri tak akan dipublikasikan. Melainkan, bakal dilaporkan langsung kepada Kepala Daerah sebagai bahan evaluasi. Dipastikan, apablila ada oknum PNS yang terjerat narkoba akan diberi sanksi tegas. “Menegnai sanksi sendiri, itu ranah kepala daerah. Hasil dari tes ini langsung dilaporkan ke beliau,” lanjutnya.
Ditambahkan, peredaran narkoba memang menjadi salah satu ancaman di tengah geliat kepariwisataan belakangan ini. Apalagi, Lobar termasuk daerah utama tujuan wisata di Lombok. Dampak narkoba bisa merusak sang korban sehingga tidak fokus dalam bekerja, terjerumus dalam masalah financial maupun pribadi. Hingga, yang paling fatal juga bisa berujung pada kematian.

Sumber: Lombok Post, Rabu 12 Nopember 2014

UMK Lobar Disepakati Rp 1,4 Juta

Rencana Kenaikan BBM Jadi Pertimbangan

GIRI MENANG-Dewan Pengupahan menyepakati Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) untuk tahun 2015 mendatang mencapai Rp 1,4 juta. Angka tersebut telah disetujui oleh kepala daerah dan tinggal diajukan ke provinsi agar dapat segera ditetapkan.
“Hasil rapat dewan pengupahan, UMK tahun depan sebesar Rp 1,4 juta,” kata Kepala Dinas Sosial Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disosnakertrans) Lobar Fathurrahim di ruang kerjanya, kemarin.
Besaran UMK tersebut mengalami kenaikan hingga 15 persen dibanding tahun ini yang hanya sebesar Rp 1.225.000. Ditambahkan Fathurrahim, UMK Lobar juga terbilang lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB yang ditetapkan sebesar Rp 1.330.000. Bahkan, hanya selisih Rp 5000 dari UMK Mataram yang tahun depan mencapai Rp 1.405.000.
Dijelaskan. penetapan UMK tersebut berdasarkan kajian kebutuhan hidup layak (KHL) di Bumi Patut Patuh Patju. Berdasarkan survei oleh Disosnakertrans sendiri, KHL di Lobar mencapai Rp 1.449.282. Sementara, survei dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) sendiri, KHL menembus Rp 1.457.782. Sementara, KHL Lobar versi BPS sebesar Rp 1.486.000.
Ditambahkan, penetapan UMK itu juga sudah mempertimbangkan rencana kenaikan BBM dalam waktu dekat. Mengingat lonjakan BBM akan berdampak signifikan pada kenaikan berbagai komoditas, tak terkecuali kebutuhan pokok. “Jadi dari pertimbangan hasil survei KHL tersebut, kita sepakati UMK tepat Rp 1,4 juta. Memang masih di bawah KHL,” lanjutnya.
Diharapkan, besaran UMK yang telah disepakati tersebut dapat diterima oleh semua pihak, baik dari kalangan pengusaha maupun tenaga kerja. Sehingga, tidak ada permasalahan yang timbul di kemudian hari. Ia mengingatkan kepada perusahaan agar mematuhi ketetapan UMK tersebut mulai tahun 2015. Terutama bagi perusahaan besar seperti perhotelan, agar tidak mengupah karyawannya di bawah UMK.

Sumber: Lombok Post, Rabu 12 Nopember 2014

Kemkominfo Bahas Aturan Tanda Tangan Elektronik

rudiantaraPemerintah akan membuat aturan mengenai tanda tangan elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi online atau elektronik melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Rencana tersebut diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, di sela-sela ajang Indonesia Infrastructure Week yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. (lebih…)

Semua SKPD Wajib Punya SOP dan SPM

GIRI MENANG -Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diwajibkan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Masing-masing SKPD ditenggat menyelesaikan penyusunan SOP dan SPM hingga akhir tahun ini agar bisa diterapkan per awal tahun 2015.
“Hingga akhir tahun ini, semua SKPD harus ada SOP dan SPM. Sehingga, bisa menjadi acuan mulai tahun depan,” kata Bupati Lobar Dr H Zaini Arony.
Dijelaskan, SOP dan SPM sendiri untuk memberi informasi terkait kegiatan dalam suatu pekerjaan. Di samping itu juga menjadi suatu acuan, intruksi, ataupun prosedur kerja. Dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan tersebut, masyarakat pun mendapat kejelasan serta kemudahan maupun transparansi dalam setiap prosedur pelayanan yang diberikan. “Standar pelayanan yang sudah ada harus dipedomani. Artinya, dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat harus sesuai dengan SPM yang ada. Sehingga, menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas,” lanjut Zainy.
Mulai tahun 2015, lanjut bupati, semua masyarakat harus mendapatkan kepastian dalam memperoleh pelayanan publik. Zaini menegaskan, setiap SKPD tidak boleh lagi seenaknya dalam memberi pelayanan. Misalnya, ketika ada masyarakat yang ingin mengurus perizinan, yang bersangkutan pun harus diberi kejelasan kapan pengurusan tersebut bisa selesai. Demikian pula dalam pelayanan kesehatan, harus ada standar yang pasti dalam pelayanan pasien.
“Jadi kalau di rumah sakit, pasien pun harus tahu perlu menunggu berapa lama. Tidak boleh melebihi atau menyalahi standar pelayanan yang sudah ditetapkan,” papar Zainy.
Orang nomor satudi Bumi Patut Patuh Patju itu menegaskan, sudah menjadi tanggung jawab masing- masing SKPD untuk dapat memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan.
SKPD yang mengabaikan standar pun, dipastikan, bakal mendapat sanksi.
“Sekarang ini, semua daerah tengah berlomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, Zainy pun mengimbau masing-masing kepala SKPD di lingkup pemerintahan Lobar agar rajin blusukan atau turun ke masyarakat. Sehingga, bisa mengetahui dan menyerap informasi langsung dari lapangan. Begitu ada permasalahan maupun aspirasi dari masyarakat bisa dicarikan solusinya sesegera mungkin.
“Kita harus meniru semangat dari Presiden kita saat ini untuk rajin blusukan. Artinya. perlu lebih aktif turun dan mendekatkan diri dengan masyarakat,” pungkas Zainy.

Sumber: Lombok Post, Jum’at 7 Nopember 2014

Atlet Karate Lobar Mendunia

GIRI MENANG-Meski masih muda, torehan prestasi Acmad Zigi Zarista Yuda patut diancungi jempol. Laki-laki yang baru menginjak usia 16 tahun tersebut sukses membawa harum nama Provinsi NTB, khususnya Kabupaten Lombok Barat (Lobar).
November ini, Zigi, panggilan akrabnya, dipastikan bakal mewakili Indoneisa menuju “ Kejuaraan di Venesia Italia 2014”. Zigi akan terbang bersama 10 orang atlet senior. “Zigi ini memang sukses menorehkan berbagai prestasi. Dalam waktu dekat, dia akan mewakili Indonesia ke Italia,” kata Ketua Forki Lobar, H Ramlan Yugiharto.
Pria yang akrab disapa Yogi tersebut mengaku bangga dengan terpilihnya Zigi sebagai atlet yang menjadi wakil Indonesia di kejuaraan yang berlangsung tanggal 14 November 2014 tersebut. ’’Semoga Zigi berhasil merebut medali emas dalam kejuaraan tersebut,” harapnya.
Atas prestasinya tersebut, Zigi pun diundang langsung ke Jakarta untuk mengikuti latihan terpusat (TC). Pelatihan tersebut sudah ia jalani sejak beberapa hari terakhir. Sehingga, memperkuat bekalnya untuk mendulang prestasi maksimal pada kejuaraan Karate Piala Venesia 2014 di Italy kelak.
“Kami sangat bersyukur atlet kami bisa terbang mengharumkan nama Indonesia di dunia. Artinya dengan prestasi ini, kita telah sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia,” tukas Yogi dengan rasa bangga.
Menurut Yogi, sosok Zigi memang layak untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Meski lahir dari keluarga sederhana, semangat Zigi berhasil mengantarkannya untuk menjuarai berbagai ajang bergengsi selama ini.
Siswa kelas III SMAN 1 Lingsar itu tercatat menjuarai piala Mendagri makasar pada tahun 2010 silam. Putra Yuda Madi itu juga pemah meraih juara 1 pada Mendgari Cup tahun 2011. Dua tahun berturut-turut, ia juga sukses menjuarai Mendiknas Cup pada tahun 2012 dan 2013.
Prestasinya di kejuaraan internasional berawal pada tahun 2013 silam dimana Zigi akhirnya keluar sebagai juara 1 pada kejauraan karate Vietnam. Terakhir, ia kembali menorehkan prestasi gemilang dengan menyabet juara 2 pada ajang Asia 14 th Asian Karate-Do Federation (AKF) Cadet, Junior, and U-21 Championship di Malaysia. “Masih banyak lagi prestasi yang pernah dia raih berkat keuletannya,” pungkas Yogi.

Sumber: Lombok Post, Jum’at 7 Nopember 2014

Mendagri Evaluasi Proyek E-KTP

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, proyek pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bukan diberhentikan. Namun dievaluasi agar pelaksanaannya dapat lebih baik pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “E-KTP bukan disetop. Tapi dievaluasi. Ini kan ada masalah hukum sekarang. Ya sudah, mari kita cek. Di mana permasalahannya,” kata Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (5/11). (lebih…)

Mendagri: Baru 33 Persen LPJ Keuangan Daerah Benar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mencurigai masih banyak potensi penyimpangan anggaran di daerah. Hal lantaran dari sekian banyak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan daerah yang diterima Kemendagri, baru 33 persen yang dinyatakan benar. “LPJ daerah baru 33 persen yang benar. Ini potensi (penyimpangan),” ujar Tjahjo dalam rapat koordinasi nasional dengan gubernur seluruh Indonesia di kantornya, Jakarta, Selasa (4/11).
(lebih…)

Presiden Wajibkan Daerah Bentuk Layanan Satu Atap

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu satu tahun bagi seluruh pejabat daerah untuk mempersiapkan layanan satu atap atau one stop service guna meningkatkan kinerja pemerintah. “Saya sudah melihat di provinsi one stop service banyak yang sudah siap. Tapi masih banyak yang belum. Mulai tahun depan akan kita berikan waktu setahun, setelah itu tidak ada waktu lagi,” kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (04/11).
(lebih…)

1 150 151 152 153 154 242