GIRI MENANG-Awal tahun, Badan Legislasi (Banleg) DPRD Lombok Barat (Lobar) di sodorkan dua pembahasan raperda yakni penyelenggaraan perlindungan dan pencegahan tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk menetapkan keduanya, ketua Banleg DPRD Lobar HL Pattimura Farhan menyatakan tidak ingin terburu-buru dengan harapan produk hukum yang di buat bisa efektif dan populis di masyarakat.
Pattimura mengatakan, secara garis besar Banleg mengapresiasi pengaturan jenis pemanfaatan yang tertuang pada Raperda Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, adanya ketentuan yang membolehkan pemanfaatan untuk tujuan non-usaha di reperda menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.
“Raperda ini memberi kesempatan kepada masyarakat tradisional dapat menikmati nilai-nilai ekonomi sumberdaya pesisir sesuai dengan kearifan lokal., “kata Pattimura kepada Lombok Post, kemarin. (lebih…)