AdminWebLobar

ASN PEMKAB LOMBOK BARAT HARUS NETRAL

Giri Menang, Senin 18 Februari 2019 – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diminta untuk bisa netral dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif tahun ini. Hal tersebut ditegaskan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Barat, Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih saat bertindak menjadi inspektur upacara paripurna di Lapangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Gerung, Senin (18/2).

“ASN harus netral. Jangan sampai bermusuhan, karena itu membuat kondisi yang kurang kondusif untuk bekerja,” tegas Eva.

Eva mensinyalir situasi hangat menjelang Pemilu tidak hanya menerpa masyarakat yang sudah terpolarisasi akibat perbedaan pilihan, namun bisa jadi juga terjadi di kalangan ASN, terutama untuk penyelenggaraan Pilpres 17 April 2019.

Di tempat terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Barat, Abror menyatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima satu pun aduan tentang ketidak netralan ASN.

“Kita belum menerima satupun aduan masyarakat untuk netralitas ASN, baik berupa tindak pidana Pemilu maupun indikasi tidak netral,” ujar Abror.

Kalau isyu, aku Abror, dirinya mendapat informasi bahwa memang ada kelompok-kelompok pensiunan atau kelompok profesi tertentu yang mendukung calon tertentu.

“Tapi ini masih subjektif dan tidak didasarkan bukti. Cuma cerita-cerita saja,” lanjut Abror.

Pihak Panwaslu, harap Abror, meminta agar ASN menjadi terdepan dalam pendidikan politik masyarakat.

“Terutama dalam hal mencerdaskan masyarakat dari berita-berita hoax. Tentu dengan kemampuan memilah informasi dan aksesnya kepada masyarakat, ASN diharapkan terdepan dalam mengklarifikasikan berita-berita hoax,” pinta Abror panjang lebar.

Terkait dengan Pemilu Legislatif, Abror pun meminta ASN bisa membantu dalam memberikan pendidikan tentang cara menggunakan kertas suara dan mencoblosnya.

Abror mensinyalir berdasarkan temuan pihaknya di lapangan, pendidikan tersebut tidak bisa diserahkan begitu saja ke para Calon Anggota Legislatif (Caleg).

“Ada Caleg, misalnya caleg provinsi. Dia hanya mensosialisasikan pencoblosan untuk kepentingan dirinya. Caleg ini tidak peduli terhadap kertas suara untuk yang lainnya,” tutur Abror.

Dengan lima kertas suara, pungkas Abror, mestinya caleg tersebut bisa mensosialisasikan juga pencoblosan untuk kertas suara lainnya dan kertas suara untuk calon presiden.

Dalam Upacara Paripurna itu selain masalah netralitas, Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih meminta ASN lingkup Pemkab Lombok Barat untuk mengedepankan disiplin dalam bekerja dan ikut memeriahkan hari Ulang Tahun Lombok Barat yang ke-61 dan jatuh bertepatan dengan Pemilu, yaitu 17 April 2019.

“Ini ulang tahun kita. Siapa lagi yang akan meramaikannya kalau bukan kita,” tegas Eva memungkasi amanatnya. (Humas Lobar)

EVA: “ASN PEMKAB LOMBOK BARAT HARUS NETRAL”

By AdminWebLobar/ Februari 18th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

SEKOTONG LOMBOK BARAT JADI LOKASI SHOOTING PROJECT PUTERI INDONESIA 2019

Giri Menang, Rabu 13 Februari 2019 – Puteri Indonesia 2018 Sonia Fergina Citra, Puteri Pariwisata 2018 Wilda Octaviana Situngkir dan Puteri Lingkungan 2018 Vania Fitryanti Herlambang tampak melakukan shooting video untuk Pagelaran Puteri Indonesia 2019 di wilayah Sekotong, Lombok Barat. Pengambilan gambar dilakukan stasiun tv nasional SCTV selama tiga hari (13-15 Februari).

Perpaduan alam dengan hamparan padang savanah, pemandangan bukit, lembah, dan laut yang indah dan unik menjadikan Bukit Buwun Mas menjadi lokasi pertama pengambilan gambar. Di sini, Wilda berperan sebagai penari gandrung. Lengkap dengan pakaian khasnya, Wilda ditemani beberapa penari dengan iringan musik gamelan dan gendang beleq khas Lombok kemudian berpose layaknya penari gandrung professional. Sementara itu Puteri Lingkungan 2018 Vania, menggunakan pakaian tenun Lombok berpose di hamparan padang savanah.

Proses shooting hari ke dua dilanjutkan di kawasan Hotel Wyndham Sundancer, Pantai Elak-Elak dan kawasan Kedaro. Di Pantai Elak-Elak, Puteri Indonesia 2018 Sonia menyusuri tepi pantai dengan menunggang kuda. Terlihat Sonia dengan santai menikmati suasana pagi pantai Elak-Elak.

Pemilihan Puteri Indonesia 2019 sendiri akan digelar di Pulau Lombok dan Sumbawa pada Maret mendatang. Tahun ini, ajang tahunan Puteri Indonesia mengusung tema “Colorful West Nusa Tenggara” atau kekayaan alam dan budaya Nusa Tenggara Barat.

Bukit Buwun Mas yang terletak di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong merupakan desa terluas di Lombok Barat ini memiliki potensi yang luar biasa untuk pengembangan pariwisata.

“Wisata alamnya dengan perbukitan yang indah, wisata bahari dengan lautnya, hiu martilnya, pantai nambung. Desa Buwunmas juga memiliki goa bawah laut yang bisa dikunjungi bagi tamu-tamu mancanegara yang suka berpetualang,” jelas Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Ispan Junaedi saat ditemui dilokasi shooting.

Ispan menambahkan, pariwisata Lombok Barat memerlukan koneksi dan dukungan dari semua pihak. Baik dari masyarakat bawah hingga public figure.

“Seperti Puteri Indonesia yang followernya banyak sampai ribuan follower untuk mempromosikan wisata di Lombok Barat, khususnya yang ada di wilayah Sekotong,” katanya.

Senada dengan Ispan, Puteri Pariwisata 2018 Wilda Octaviana Situngkir juga mengingatkan agar para generasi muda gemar dan aktif mempromosikan daerahnya. Salah satu caranya adalah dengan menggali dan mencari tahu potensi-potensi yang masih tersembunyi, kemudian mengupload di media sosial miliknya.

“Ini sebagai kebanggaan buat kita sebagai masyarakat, bangsa kita memiliki banyak tempat indah yang ternyata seperti permata yang tersembunyi. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum tau tempat ini, bahwa buwun mas hill begitu indah,” ungkapnya kagum.

Sementara itu H. Abd Majid (Lozawa) selaku penggiat pariwisata dan salah satu bagian dari yang memviralkan Bukit Buwunmas di media sosial ini sangat mengapresiasi Bukit Buwun Mas yang menjadi lokasi shooting Project Puteri Indonesia 2019. Baginya, hal tersebut dapat membatu mempromosikan pariwisata Sekotong yang merupakan cita-citanya untuk menjadikan “Sekotong Mendunia”. (Humas Lobar)

SEKOTONG LOMBOK BARAT JADI LOKASI SHOOTING PROJECT PUTERI INDONESIA 2019

By AdminWebLobar/ Februari 13th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

PANGDAM IX UDAYANA TINJAU OPSTER TNI DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Rabu 13 Februari 2019 – Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderel TNI Benny Susianto meninjau langsung progress pelaksanaan Operasi Teritorial di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lombok Barat, Rabu (13/2). Operasi Teritorial ini sendiri dilaksanakan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan terdampak genpa yang ada di NTB. Di Lombok Barat, operasi ini menyasar empat dusun di Desa Taman Sari.

Mengawali kunjungannya, Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto didampingi Danrem 162/Wira Bhakti Kolonel (Czi) Ahmad Rizal Ramdhani, Dandim 1606/Lombok Barat Let. Kol. Czni Djoko Rahmanto dan Asisten III Setda Lombok Barat H. Fathurrahim melihat kegiatan anggota TNI dan masyarakat membangun Hunian Sementara (Huntara) di Dusun Medas dilanjutkan ke Dusun Medas Bawaq Bagek.

“Saya hadir kesini untuk melihat langsung perkembangan sejauh mana anggota saya membantu masyarakat dalam perbaikan rumah pasca gempa,” ujar Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderel TNI Benny Susianto.

Pangdam berharap pemerintah bersama kepolisian dan kejaksaan dapat mengawasi berbagai masalah khsusunya pencairan dana bantuan stimulan dari pemerintah pusat dengan memfasilitasi pembentukan Pokmas.

Pangdam menilai masih banyak Pokmas yang belum memahami manajemen sehingga perlu terus difasilitasi dan dievaluasi. Tidak hanya itu, Pangdam mengingatkan agar aplikator juga harus jelas dan bermodal agar proses pembangunan tidak terganggu.

“Jangan sampai aplikator menunggu modal baru membangun. Mari kita sama-sama kerja dan awasi,” pungkasnya.

Senada dengan Pangdam, Asisten III Lobar H. Fathurrahim berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipercepat dan dipermudah. Pemkab Lobar sendiri terus berupaya mempercepat proses pelayanan pencairan dengan membuka layanan satu atap bekerjasama dengan Bank BRI.

Sementara itu, Kepala Desa Taman Sari H. Ihsan mengaku sangat bersyukur atas kehadiran Pangdam di desanya. Dengan begitu apa yang diragukannya selama ini tentang bantuan gempa termasuk pengembalian bantuan gempa yang tidak habis terpakai dapat terjawab.

“Sesuai kata Pangdam tadi bahwa uang yang diberikan pemerintah itu hak masyarakat. Gunakan habis untuk perbaikan rumah, asal jangan pakai beli yang lain,” ujar Ihsan menirukan kata pangdam.

“Ucapan lisan Pangdam itu saya berani pertanggungjawabkan. Di sana ada Kapolres dan Kejaksaan,” lanjutnya semangat. (Humas Lobar)

PANGDAM IX UDAYANA TINJAU OPSTER TNI DI LOMBOK BARAT

By AdminWebLobar/ Februari 13th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

MASYARAKAT LOMBOK BARAT DIMINTA PARTISIPATIF DALAM PENGAWASAN PEMILU

Giri Menang, Senin 11 Februari 2019 – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Lombok Barat (Lobar) meminta kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan Pemilu tahun 2019. Caranya dengan memberikan informasi kepada pengawas terdekat baik secara formal maupun informal atau langsung ke kantor Bawaslu. Laporan juga bisa disampaikan melalui media sosial resmi milik Bawaslu.

Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Lobar, Abrar saat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam Penguatan Peran Masyarakat Melakukan Pengawansan Pemilu tahun 2019 di Aula Kantor Desa Babussalam Kecamatan Gerung, Senin (11/2).

“Laporan pelanggaran secara formal ke Bawaslu pada tahun ini belum ada laporan. Tetapi Bawaslu banyak menangani pelanggaran yang ditemukan langsung,” ungkap Abrar.

Diakuinya, secara infrastruktur Bawaslu memiliki keterbatasan dalam pengawasan. Dalam satu desa saja hanya diawasi oleh satu Bawaslu. Oleh karena itu diharapkan agar partisipasi masyarakat sebagai informasi awal dapat membantu Bawaslu dalam pengawasan pemilu yang “Luber dan Jurdil”.

Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB Muhamad Khualid yang hadir sebagai narasumber dalam kesempatan itu dengan tegas mengingatkan agar para kepala desa dan kepala dusun untuk tidak terlibat dalam perpolitikan.

“Karena hal itu diatur oleh Undang-undang dengan sangsi pidana. Dan juga jabatan kepala desa dan kepala dusun merupakan pemerintahan terkecil yang berinteraksi langsung dan pengayom masyarakat,” ujarnya. (Humas Lobar)

MASYARAKAT LOMBOK BARAT DIMINTA PARTISIPATIF DALAM PENGAWASAN PEMILU

By AdminWebLobar/ Februari 11th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

BPK MULAI PERIKSA OPD DAN PARTAI POLITIK DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Senin 11 Februari 2019 – Mulai hari ini (11/2) hingga tiga puluh enam hari ke depan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB mulai melakukan pemeriksaan intern penggunaan anggaran untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Lombok Barat.

“Pemeriksaan pendahuluan ini sama dengan tahun sebelumnya untuk mengevaluasi kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan perundang-undangan, termasuk partai politik,” ungkap Anom selaku ketua tim pemeriksa di hadapan Plh Bupati Lombok Barat Baiq Eva Nurcahya Ningsih dan jajaran di Pendopo Bupati, Senin (11/2).

Kunjungan tim pemeriksa ini sendiri menjadi langkah pendahuluan untuk melaksanakan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk kepatuhan Pemkab Lombok Barat dalam melaksanakan perundang-undangan.

Setelah memeriksa seluruh OPD selama 30 hari, kegiatan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan ke partai politik yang ada di Lombok Barat yang memakan waktu selama enam hari.

Dalam kesempatan itu, Plh Bupati Hj. Baiq Eva berharap agar pemeriksaan dapat berjalan lancar. “Saya siap mendampingi selama 12 hari sampai bupati pulang umroh,” tegasnya. (Humas Lobar)

BPK MULAI PERIKSA OPD DAN PARTAI POLITIK DI LOMBOK BARAT

By AdminWebLobar/ Februari 11th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

PELAYANAN SATU PINTU PERMUDAH AKSES PENCAIRAN DANA BANTUAN GEMPA LOMBOK

Giri Menang, Sabtu 9 Februari 2019 – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perumkim), Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta jajaran TNI bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) melakukan berbagai upaya guna mempermudah pelayanan pencairan dana stimulan bagi warga yang terkena gempa Lombok. Salah satu cara dengan memberikan pelayanan satu pintu secara terpadu di masing-masing kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.

“Pelaksanaan pendebetan rekening bisa langsung dilaksanakan untuk semua jenis kerusakan dengan syarat administrasi lengkap sehingga aplikator dapat mencuri start dalam penanganan perbaikan rumah yang rusak,” ungkap Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Barat Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih saat menghadiri Pelayanan Satu Pintu itu di Gedung Seni dan Budaya Narmada, Sabtu (9/2).

Baiq Eva menilai dengan adanya pelayanan satu pintu ini akan semakin memudahkan pelayanan, khususnya untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang sudah terbentuk dan berhak mendapatkan dana stimulan bagi warga yang rumahnya rusak ringan dan rusak sedang.

Ia berharap agar para fasilitator dan Pokmas lebih teleliti mengoreksi pengerjaan persyaratan yang harus dipenuhi agar pelaksanaan pencairan Dana Bantuan bisa segera dicairkan. “Kita berkumpul bersama bahwa bagaimana teknis-teknis dalam hal pencairan dana bantuan gempa, agar kedepanya dapat berjalan dengan teratur dan baik,” tambahnya.

Selain di kecamatan, pelayanan satu pintu juga bisa dilaksanakan di kantor BPBD Lombok Barat. “Tentunya dengan syarat seperti melengkapi prosedur administrasi yang sudah ditentukan dalam rangka untuk percepatan dan tidak terpatok disini saja,” kata Kepala BPBD Lobar, H. M. Najib.

“Proses administrasi itu sambil jalan, akan tetapi menjadi catatan kita, mohon administrasi itu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggung jawabkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” lanjutnya menambahkan. (Humas Lombok Barat)

PELAYANAN SATU PINTU PERMUDAH AKSES PENCAIRAN DANA BANTUAN GEMPA LOMBOK

By AdminWebLobar/ Februari 9th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

BUPATI UMROH, GUBERNUR TUNJUK EVA SEBAGAI PLH

Giri Menang, 8 Februari 2019 – Gubernur Nusa Tenggara Barat menunjuk Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov NTB, Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Barat pasca izin untuk H. Fauzan Khalid pergi umroh diterbitkan.

Surat yang ditanda tangani Gubernur itu tertanggal 29 Januari 2019 dengan nomor 97/026/Pem.2019. Berdasarkan surat perintah tersebut, Eva akan bertugas sebagai Plh. Bupati Lombok Barat dari tanggal 8 – 21 Februari 2019.

Melalui awak media, Eva mengatakan, pengangkatan dirinya sebagai Plh. Bupati Lombok Barat sudah resmi.

”Ya benar. Sudah saya terima.” katanya saat dikonfirmasi.

Setelah resmi menjadi Plh, Eva berencana langsung akan bekerja. Ia mengaku, hari Sabtu ini akan mengikuti salah satu jadwal protokuler kegiatan Kepala Daerah di Narmada Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid disebutkan akan berangkat umroh bersama istri dan beberapa anggota keluarganya. Keberangkatan mereka ternyata diikuti juga oleh sejumlah pejabat teras di Lombok Barat.

Seminggu sebelumnya, Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq bersama Inspektur H. Rahmat Agus Hidayat terlebih dahulu terbang ke Kota Suci, Sabtu (2/2). Sedangkan Bupati bersama keluarga dijadwalkan berangkat hari Sabtu ini (9/2) bersama dengan Asisten Bidang Administrasi dan Kesra H. Fathurrahim, Kepala Bappeda H. Baehaqi dan Kepala Dinas Perkim H. Lalu Winengan. Mereka akan meninggalkan tanah air untuk 12 hari.

“Saya sudah merencanakan umroh seusai Pilkada, namun karena kondisi daerah dan jadwal umroh atau haji sudah ada ketentuannya, alhamdulillah bari bisa berangkat sekarang,” ujar Fauzan.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Barat, H. Saiful Ahkam menjelaskan, bahwa umrohnya Bupati hampir berbarengan waktunya dengan Sekretaris Daerah serta beberapa Kepala SKPD, sebelumnya tidak pernah direncanakan.

“Semua serba kebetulan, karena Sekda tidak pernah cerita kalau dirinya bersama keluarga akan umroh pada bulan ini, begitu juga Bupati tidak pernah cerita ke Sekda, kalau dirinya juga akan umroh,” terang Ahkam.

Bagi Ahkam, keberangkatan mereka bersama-sama, konteksnya karena ibadah umroh tidak mungkin bisa berangkat sendiri-sendiri, dalam waktu yang semau-maunya, dan tanpa rencana.

“Seperti ibadah haji, umroh ini pun waktunya sudah ditentukan oleh agama. Pun keberangkatannya harus dalam kelompok karena untuk Indonesia aturannya sangat spesifik. Untuk itu harus melibatkan jasa biro travel. Nah mereka kebetulan di Travel yang sama,” terang Ahkam.

“Mungkin saja mereka (Bupati dan para pejabat tersebut, red) saling cerita akan umroh,” tutur Ahkam.

Alhasil masing-masing pihak travel menentukan jadwal keberangkatan mereka. Itu kenapa keberangkatan mereka diseling, dengan cara Sekda berangkat lebih dulu, seminggu kemudian Bupati bersama beberapa kepala SKPD berangkat belakangan.

“Pak Sekda akan pulang duluan, Bupati dan Sekda tidak bertemu, mungkin posisinya ketika pak Sekda ada di Madinah, Bupati ada di Makkah. Saat Bupati ada di Madinah, Sekda sudah pulang,” jelas Ahkam.

Kalaupun sekarang mereka berangkat bersamaan, bagi Ahkam itu hak mereka dalam melaksanakan ibadah, karena mereka berangkat dengan biaya sendiri.

Ia mencontohkan H. Lalu Winengan yang diketahuinya sudah menjadwalkan umroh tahun ini bersama istrinya.

“Begitu tahu Bupati mau umroh, ia memutuskan untuk berangkat bersama rombongan Bupati. Ini kan hak personality mereka untuk melaksanakan umroh?, Saya saja kalau punya uang, saya akan berangkat umroh,” ujar Ahkam sambil senyum.

Terhadap kondisi Pemda Lobar saat ini , Ahkam membantah bahwa umroh tersebut akan menghambat pelayanan publik. Menurutnya, karena saat ini masih awal tahun, tidak terlalu banyak tugas strategis yang harus bersifat kebijakan (policy).

Semua program yang bersifat non kebijakan sudah dilimpah kepada beberapa pejabat yang diangkat, seperti untuk Sekda sudah ditunjuk PLT Sekda yakni Asisten II. Begitu juga untuk Kepala OPD, tentunya sudah ada pejabat sementara yang sudah ditunjuk.

“Semua program yang mengandung kebijakan setrategis sudah dilakukan sebelumnya,” pungkasnya. (Humas Lobar)

BUPATI UMROH, GUBERNUR TUNJUK EVA SEBAGAI PLH

By AdminWebLobar/ Februari 8th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

SEGERA INISIASI TRIPARTITE, PEMKAB LOMBOK BARAT RESPONS SERIKAT PEKERJA

Giri Menang, 8 Februari 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Tenaga Kerja mengambil langkah cepat atas tuntutan para pekerja yang demonstrasi Kamis (7/2) kemarin.Dinas terkait segera mengambil langkah mediasi tripartit dengan mempertemukan kedua pihak, yaitu pihak pengusaha dan pekerja di mana Pemda akan menjadi mediator.

Langkah ini akan diambil setelah ada laporan dari pihak pekerja yang keberatan terhadap persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan gajinya yang belum terbayar selama 12 bulan. Kalaupun belum ada laporan dari pihak pekerja, Pemda bisa saja pro aktif menjalin komunikasi dengan kedua belah pihak.

Disamping melakukan langkah mediasi, Dinas terkait juga sudah mengirim surat himbuan kepada seluruh perusahaan agar tidak melakukan PHK. Demikian klarifikasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Rusditah dan Kepala Bagian Humas Protokol Setda Lobar H. Saiful Ahkam terhadap aksi demonstrasi pekerja Kamis kemarin.

Rusditah mengatakan pihaknya segera melakukan upaya mediasi tripartit.

“Rencana tersebut baru akan kami lakukan setelah menerima hasil klarifikasi pihak owner Hotel Sentosa di Jogjakarta. Termasuk menunggu adanya laporan pihak pekerja Villa Image. Kami akan panggil setelah mediator kami balik (dari Jogjakarta). Karena mediator kami itu cuma satu orang,” ujar Kepala Disnaker Lobar, Rusditah.

Menurutnya sesuai prosedur dalam tripartite tersebut, pihaknya akan menghadirkan pihak Serikat Pekerja (SP) dengan menajemen perusahaan. Nantinya jika dalam tiga kali mediasi tidak menemui hasil kesepakatan terkait hak setelah di -PHK, pihaknya akan mengeluarkan anjuran untuk diproses melalui pengadilan.

“Di pengadilan diproses lagi. Kalau pengadilan mengabulkan dapat pesangon, maka dapat (pekerja). Tapi kalau sebaliknya pengadilan menolak maka tidak dapat pesangon,” jelasnya.

Terkait tudingan oknum mediator yang bermain, Rusditah mengaku akan meminta klarifikasi yang bersangkutan. Hanya saja pihaknya juga meminta kepada pelapor bisa menunjukan bukti jika yang bersangkutan benar “bermain”. Sebab pihaknya tidak bisa sembarangan mengeluarkan sanksi. Mengingat sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

“Jangan sepihak, karena kami tidak berani asal kasih sanksi. Karena itu pertanggungjawabannya kami. Tapi harus ada bukti-bukti real,” tegasnya.

Bukan tanpa alasan mengapa pihaknya meminta bukti tersebut. Sebab berdasarkan PP. Nomor 53/ 2010 terdapat beberapa sanksi. Mulai dari pemberian surat teguran lisan, tertulis, penurutan jabatan hingga pemberhentian. Terlebih lagi mediator yang dimiliki hanya satu. Sehingga jika terbukti dan diberikan sanksi pemberhentian akan membuat Lobar tidak memiliki mediator tenaga kerja kembali.

“Jadi dia ini satu-satunya,” ucapnya.

Rusditah dan Ahkam sontak membantah tudingan bahwa Pemkab Lobar dianggap lemah oleh pekerja lantaran mendatangi pihak owner perusahaan dan bukan memanggilnya.

Kabag Humas Setda Lobar H. Saiful Ahkam, menilai jika Pemkab tetap berada disisi tengah-tengah kedua belah pihak. Menurutnya langkah Disnaker yang langsung menemui pihak owner menjadi langkah pro-aktif untuk memperhatikan kondisi masyarakat. Sebab ketika dilakukan komunikasi dengan pihak pengelola yang ada di Lobar, justru hanya bisa menyampaikan kepada pihak owner yang tidak berada di dalam daerah. Hampir sebagian besar owner pemilik hotel berada dan tinggal di luar daerah.

“Dari pada kita ini mengulur-ngulur waktu oleh mereka, lebih baik pro-aktif kita mendukung masyarakat dengan begitu,” ujarnya.

Menurutnya peran Pemkab dalam permasalahan ini hanya sebagai mediator kedua belah pihak. Sehingga ia berangapan agak salah jika Pemkab hanya berat sebelah.

“Tidak (kami tidak berat sebelah),” katanya.
Ahkam sedikit menyinggung cara pendemo yang dinilai tidak elegan saat menyatroni kediaman Bupati Lobar. lantaran tidak bertemu di kantor bupati saat melakukan demo. Ia mempertanyakan apa urgensi sehingga para pendemo melakukan itu. Ia menjelaskan jika saat itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid memang sedang menghadiri acara di Gili Gede Indah dan Pelangan Sekotong hingga siang hari. Bahkan setelah itu melakukan pengecekan gelondong emas non merkuri di kawasan Sekotong.

“Bagi kami ini urusan ke dinasan. Kami tetap berbaik sangka tujuan pendemo sampai ke rumah dalam rangka silatuhrahmi atau pendekatan informal,” sambungnya.

Bupati Lobar, menurut Ahkam sudah menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan Serikat Pekerja pada malam harinya, namun para pekerja tidak ada kunjung datang. (Humas Lobar)

SEGERA INISIASI TRIPARTITE, PEMKAB LOMBOK BARAT RESPONS SERIKAT PEKERJA

By AdminWebLobar/ Februari 8th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

LOMBOK BARAT BUAT PELAYANAN SATU PINTU UNTUK BANTUAN GEMPA

Giri Menang 7 Februari 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), segera melakukan klarifikasi proses pencairan bantuan gempa.

Proses klarifikasi pencairan ini ditujukan bagi rumah warga yang mengalami kategori rusak berat, ringan dan sedang.
Proses klarifikasi itu dilakukan dengan menyediakan pelayanan satu pintu.

Teknisnya adalah pihak Pemkab Lobar menggabungkan semua perangkat daerah yang berkepentingan terhadap pelayanan warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Perangkat daerah yang digabung untuk memberi pelayanan satu pintu itu adalah BPBD, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas PUPR serta pihak BRI. Pelayanan Satu Pintu itu dipusatkan di Gedung Budaya – Narmada, Kamis (7/2).

Mewakili Bupati Lobar, Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum dan Kesra Pemkab Lobar, H. Fathurahim mengemukakan, tujuan dibentuknya pelayanan satu pintu ini untuk mempermudah masyarakat dalam proses persyaratan dan pencairan bantuan rumahnya. Masyarakat tidak lagi datang ke Gerung untuk mengurus ke dinas terkait, tapi mereka cukup dilayani di satu tempat.

Dijelaskan Fathurahim, persyaratan administrasi pencairan harus dilengkapi oleh kelompok masyarakat (Pokmas) yang meliputi foto copy KTP warga, rekening dan SK kelompok serta rekomendasi dari BPBD.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses selanjutnya di serahkan ke Pos Palayanan Satu Pintu untuk diserahkan ke pihak BRI sebagai lembaga pencairan dana.

Demi tertib dan amannya proses klarifikasi pembayaran, Fathurrahim meminta agar semua fasilitator pendamping desa maupun kecamatan hadir dalam proses klasifikasi.

Dalam proses tersebut, Fathurrahim pun memastikan bahwa TNI AD pun berpartisipasi dalam mendampingi Pokmas agar proses berjalan aman dan secara teknis di lapangan, bantuan tidak disalahgunakan oleh pokmas maupun oknum lain.

“Saya minta fasilitator teknis standby untuk membantu pelayanan. Gunanya untuk mempercepat proses pencairan. Kita selesaikan kebutuhan warga melalui pelayanan satu pintu,” tegas Fathurahim.

Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Lobar, H.M. Najib menegaskan kembali pentingnya kelengkapan dokumen administrasi.

“Gunanya untuk pertanggungjawaban penerimaan dana. Apalagi dana yang dicairkan di Lobar mencapai Rp. 1, 3 trilliun,” tegas Nadjib.

Najib mengakui, dalam tahap pencairan pun pihaknya masih menemukan banyak data yang salah kamar.

“Ada data yang seharusnya rusak berat, tapi masuk dalam kategori rusak ringan. Ada yang rusak ringan masuk dalam data rusak berat,” keluh Nadjib.

Tapi Nadjib menegaskan, data tersebut akan segera diverifikasi ulang.

“Data ini akan diverifikasi, karena dana sebesar Rp.1,3 triliun harus dipertanggung jawabkan agar tepat sasaran,” kata Najib tegas seraya berharap, masyarakat bisa memahami pentingnya proses administrasi yang disiapkan oleh penerima. (Humas Lobar)

LOMBOK BARAT BUAT PELAYANAN SATU PINTU UNTUK BANTUAN GEMPA

By AdminWebLobar/ Februari 7th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

PEMKAB LOMBOK BARAT RAIH PREDIKAT “B”

Banjarmasin, Rabu 6 Februari 2019 – Dinilai telah baik, efektif, dan efisien dalam pemerintahan dan pengelolaan anggarannya, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diganjar Predikat “B” dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018.

Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Menteri PAN-RB Syafruddin di Hotel Golden Tulip Galaxy, Banjarmasin Kalimantan Selatan, Rabu (6/2).

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat meraih predikat tersebut setelah dianggap mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja selama kurun waktu 2018 lalu dengan point 62,60.

“Penilaian untuk SAKIP Lombok Barat meningkat dari capaian tahun lalu. Tahun lalu point kita cuma 60,24 dengan predikat CC. Kita meningkat dua point. Kita masih punya banyak PR (pekerjaan rumah, red) untuk bisa meraih predikat A”, terang Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat, H. Baehaqi.

Mewakili Bupati Lombok Barat, Baehaqi juga hadir mendampingi Asisten I Bidang Aparatur dan Pemerintahan Pemkab Lombok Barat, H. Ilham untuk menerima penghargaan tersebut.
Pekerjaan rumah untuk Pemkab Lombok Barat, terang Baehaqi adalah agar di tahun mendatang mampu mensinkronkan keseluruhan dokumen perencanaan.

“Mulai dari Renja (Recana Kerja, red) SKPD harus sinkron dengan Renstra (Rencana Strategis, red) SKPD. Begitu juga renstra harus sinkron dengan RPJMD. Terutama agar keseluruhan perencanaan tersebut disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD dan SPM (Standar Pelayanan Minimal, red),” terang Baehaqi panjang lebar.

Penghematan anggaran dan tidak hanya terjebak dalam rutinitas, imbuh Baehaqi, juga harus ditempuh bila ingin meraih predikat A di masa mendatang.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri PAN-RB Syafruddin menegaskan, evaluasi SAKIP bukan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapai indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan kepada Pemerintah Daerah.

Terutama kepada jajaran aparatur pemerintah, Syafrudin menegaskan agar mereka menerapkan pola kerja yang inovatif dan kreatif.

“Mengubah mindset seluruh aparat tidaklah mudah, harus punya komitmen yang tinggi untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik,” terang Syafrudin.

Dengan penerapan SAKIP, imbuh Syafrudin, terbukti mampu mencegah pemborosan anggaran pembangunan di daerah. Menteri PAN RB itu lalu memberi contoh untuk Wilayah II. Anggaran yang dihemat melalui pendampingan SAKIP mencapai Rp. 22, 3 Triliun.

“Secara nasional tahun 2018, berhasil menghemat Rp. 65,1 triliun,” pungkas Syafrudin.

Penilaian SAKIP untuk seluruh Pemerintah Daerah di wilayah II menghasilkan 7 Pemda meraih predikat ‘A’, 21 Pemda meraih predikat ‘BB, 70 Pemda berpredikat ‘B’, 49 Pemda dengan predikat ‘CC’ dan 19 Pemda lainnya masih ‘C’.

7 Pemda peraih predikat “A” adalah Pemprov Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Ngawi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Ngawi merupakan pendatang baru dalam raihan Predikat A. Sementara Pemprov Jatim dan Kabupaten Banyuwangi adalah dua Pemda yang berhasil mempertahankan predikat ‘A’ yang mereka raih di tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri meraih Predikat B bersama 69 daerah lainnya. Lebih tinggi dari raihan itu ada 21 Pemda meraih predikat BB. Sisanya adalah Pemda-Pemda yang hanya mampu meraih predikat CC dan C. (Humas Lobar)

PEMKAB LOMBOK BARAT RAIH PREDIKAT “B”

By AdminWebLobar/ Februari 6th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/