AdminWebLobar

77 KEPALA DESA DI LOMBOK BARAT DILANTIK SERENTAK

Giri Menang, Rabu 6 Februari 2019 – Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Rabu (6/2) melantik sebanyak 77 Kepala Desa se Kabupaten Lobar. Ke-77 Kades tersebut merupakan hasil Pilkades serentak yang digelar Pemkab Lobar pada Desember tahun lalu.

Pelantikan pun terkesan cukup meriah karena beberapa Kades terpilih membawa iring-iringan. Mulai dari iringan penari Rudat hingga Gendang Beleq khas Gumi Sasak, bahka ada iringan Baleganjur yang merupakan kesenian khas Pulau Dewata Bali.

Dalam sambutannya, Fauzan berpesan agar para Kades tersebut segera melaksanakan visi misi dan janjinya kepada Masyarakat.

“Jaga amanah dan janji serta laksanakan program. Usahakan dilaksanakan semua,”ujar Fauzan.

Orang nomor satu di Gumi Patut Patuh Patju itu meminta agar para kades tetap menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Tidak hanya warga yang mendukungnya saat Pilkades, namun juga yang tidak mendukung.

“Layani semuanya, komunikasi dengan semua masyarakat,”ucapnya.

Menurutnya hal itu sangat diperlukan oleh kades yang baru. Terlebih lagi untuk koordinasi, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Seperti bagaimana melakukan gerak bersama dalam membangun desa. Hingga keselarasan program desa dengan program diatasnya seperti Pemkab dan seterusnya.

“Pesan saya juga untuk segera menyusun RPJM desa,” tegasnya.

Menyinggung terkait penyaluran dana bantuan untuk Program Harapan Keluarga (PKH), Fauzan meminta agar Kedes untuk segera melakukan Musyawarah Desa (Musdes) terkait verifikasi data PKH. Menyusul sudah ditanda tanganinya MoU antara Polri dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI terkait pengawasan penyaluran bantuan tersebut. Bentuk tindak lanjut kerjasama itu akan segera dibentuk tim Basis Data Terpadu (BDT) untuk penerima PKH.

“Karena BDT itu akan diserahkan bulan ini oleh Menteri Sosial. Jangan sampai nanti kalau sudah diserahkan protes ada warganya yang tidak masuk, karena langsung diinput sama operator yang diangkat kades,” pungkasnya.

Di lain kesempatan, Kepala Desa Pelangan M. Zainul Hafidz mengatakan bahwa setelah pelantikan ini dirinya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajarannya di Desa Pelangan. Mulai dari staf dikantor Desa hingga jajaran Kepala Dusun dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pelangan.

“Banyak hal yang perlu kita persiapkan. Sudah lama Desa Pelangan tertidur, saatnya untuk bangkit,” tegas Zainul.

Terkait visi dan misinya, Zainul juga menegaskan bahwa titik fokus memang pada pemerataan pembangunan.

“Selama ini memang terlihat ada ketimpangan. Kita tidak ingin ada perbedaan di setiap dusun. Dan terpenting juga adalah kita akan lebih memperhatikan kondusifitas di Desa Pelangan,” singkatnya. (Humas Lobar)

By AdminWebLobar/ Februari 6th, 2019/ Berita Terbaru, Kegiatan Bupati/ Komentar Dinonaktifkan/

DISDUKCAPIL LOMBOK BARAT KEBUT KEPIMILIKAN AKTA KELAHIRAN

Giri Menang, 4 Februari 2019 – Dalam rangka melindungi hak-hak anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat menggandeng Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) Mataram untuk melakukan pendampingan terhadap pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), khususnya Akta Kelahiran.

Bertempat di Ruang Rapat Pendopo Bupati, ketiga institusi itu menanda tangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), Senin (4/2). Hadir dalam acara tersebut Ketua LPA Mataram H. Sahan, perwakilan Santai Suarti Hartati, Kepala Dinas Dukcapil H. Muridun beserta jajarannya, serta Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid.

“Kita akan bekerja sama dengan LPA dan Santai yang akan memberikan pendampingan ke warga dalam pengurusan akta kelahiran anak,” lapor H. Muridun kepada Bupati.

Menurut Kepala Dinas tersebut, cakupan kepemilikan akta kelahiran di Lombok Barat sudah lebih dari 96%.

“Saat ini warga yang berusia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran baru 96,29%. Kita masih minus 4% lebih, tapi di atas rata-rata nasional yang baru mencapai 85,53%,” terang Muridun.

Oleh karena manfaat akta kelahiran yang sangat besar bagi setiap warga, pihak Dinas Dukcapil tidak segan-segan membangun kerja sama dengan pihak luar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memperbanyak warga bisa memiliki akta kelahiran.

Mewakili Santai, Suarti Hartati mengaku, pihaknya telah melakukan pendampingan secara intensif di dua desa di Kecamatan Sekotong, yaitu Desa Sekotong Tengah dan Desa Taman Baru.

“Komitmen dua desa tersebut sudah kuat. Keduanya bahkan telah memiliki Perdes (Peraturan Desa, red) dan bahkan telah menganggarkan untuk program ini di APBDesnya,” tutur Suarti berdasarkan pengalamannya.

Suarti mengaku, kerja sama di desa-desa tersebut telah menjadi energi positif bagi upaya pemerintah memenuhi hak-hak dasar warganya di bidang adminduk.

“Kita pun membantu orang tuanya dengan terlebih dahulu membantu melalui isbath nikah di Pengadilan Agama,” aku Suarti yang mengklaim lebih dari 75 pasangan telah diisbatkan pernikahannya melalui program Santai.

Di kesempatan yang sama, H. Sahan dari LPA Mataram mengaku bahwa pihaknya membantu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, khusus di dua kecamatan wilayah utara, yaitu Kecamatan Batulayar dengan mencakup 5 desa dan Kecamatan Gunung Sari dengan 4 desa.

“Kita disupport oleh UNICEF di dua kecamatan. Gunung Sari dan Batulayar untuk percepatan adminduk bagi warga usia 0-18 tahun. Program ini khusus untuk membantu masyarakat miskin, termasuk penyandang disabilitas,” terang Sahan.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengapresiasi uluran bantuan dari dua lembaga tersebut. Bagi Fauzan, membangun sumber daya manusia tidak bisa hanya menyentuh sektor hilirnya, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat yang sudah mapan usia dan kondisi.

“Ini termasuk kita menyentuh hulu persoalan. Kita mengintervensi dari aspek administrasi. Tapi kita pun tidak berhenti di situ. Saya berharap agar Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas P2KBP3A pun bisa dilibatkan,” ujar Fauzan sambil menuturkan programnya melawan stunting (tumbuh pendek pada anak, red).

Bagi Fauzan, persoalan pembangunan keluarga tidak hanya soal adminduk, pernikahan dini, dan hak-hak dasar di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan kepada hak-hak anak.

“Karena masalah ini kompleks, maka saya harap kerja sama ini lebih melebar lagi, yaitu lebih hulu lagi ke persoalan anak-anak sebagai personal dan memperluas cakupan pendampingan ke wilayah lainnya,” pungkas Fauzan. (Humas Lobar)

DISDUKCAPIL LOMBOK BARAT KEBUT KEPIMILIKAN AKTA KELAHIRAN

By AdminWebLobar/ Februari 4th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

RIBUAN KTP TERCETAK DI LOMBOK BARAT BELUM DIAMBIL PEMILIKNYA

Giri Menang, Senin 4 Februari 2019 – Sebanyak 2.072 keping KTP Elektronik yang sudah dicetak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Barat belum diambil oleh pemiliknya.

“Kita tunggu mereka mengambil karena sudah jadi. Kita berharap bisa diambil secara kolektif oleh desa. Nanti kita serahkan dengan membuat berita acara serah terima lengkap dengan nama, NIK, dan Nomor KTP,” terang Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Lombok Barat, Hamdi sesaat sebelum mengikuti penanda tanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dua NGO, di Ruang Rapat Bupati, Senin (4/2).

KTP tersebut, aku Hamdi, telah menumpuk cukup lama di kantornya.

“Tahun 2016-2017 saja ada 1.072 keping yang belum diambil. Sisanya di tahun 2018 kemaren, ada 1000 yang belum diambil,” terang Hamdi.

Hamdi berharap agar masyarakat pro aktif untuk mengambil KTP yang sudah jadi tersebut. Termasuk kepada warga yang merasa sudah merekam jati dirinya, Hamdi meminta agar bisa datang ke kantor camat atau ke pihaknya dengan membawa surat pengajuan cetak.

“Selama blangko, kartu, dan tinta ada, kita cetakkan,” janji Hamdi.

Pihaknya berharap, dengan aktifnya masyarakat untuk mengecek administrasi kependudukannya, pihaknya akan lebih mudah melakukan coklit.

Di kesempatan terpisah, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat H. Muridun optimis dengan target nasional 100% warga wajib KTP bisa direkam.

“Saat ini capaian kita baru 90,89% atau 467.900 warga dari 514.817 warga yang wajib KTP sudah perekaman,” ujarnya optimis.

Senada dengan Hamdi, Muridun pun berharap warga masyarakat aktif dalam mendaftarkan dirinya.

“Kita sudah menggelar banyak terobosan untuk mewujudkan Gerasak (Gerakan Sadar Adminduk, red). Kita mau perbup-kan agar semakin kuat,” ujar Muridun.

Dalam mewujudkan Gerasak, pihaknya pun membuka pelayanan sampai malam hari. Bahkan dengan satu kebutuhan, kata Muridun, warga bisa memperoleh lainnya. Tidak hanya KTP, tapi kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan bahkan kematian.

Muridun pun menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan NGO Santai Mataram untuk mendampingi warga yang memerlukan Akta Kelahiran.

Untuk itu, bertempat di Ruang Rapat Bupati, Senin (4/2) pihaknya menanda tangani Perjanjian Kerja Sama dengan dua lembaga tersebut untuk mempercepat cakupan pembuatan akta kelahiran.

“Saat ini warga yang berusia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran baru 96,29%. Kita masih minus 4% lebih,” terang Muridun.

Bupati Lombok Barat yang hadir saat penanda tanganan PKS tersebut berjanji untuk mendekatkan pelayanan adminduk ke warga, akan membangun Unit Pelaksana Teknis.

“Paling tidak kita membutuhkan tiga UPTD yang menjangkau semua wilayah,” pungkas Fauzan. (Humas Lobar)

humas.lombokbaratkab.go.id/ribuan-ktp-tercetak-di-lombok-barat-belum-diambil-pemiliknya/

By AdminWebLobar/ Februari 4th, 2019/ Berita Terbaru, Kegiatan Bupati/ Komentar Dinonaktifkan/

LOMBOK BARAT LUNCURKAN AKSI BERGIZI

Giri Menang, Senin 4 Februari 2019 – Mengantisipasi rendahnya kesadaran gizi, khususnya di kalangan remaja putri, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan meluncurkan “Aksi Bergizi”.

Aksi tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Lombok Barat Nomor 444/91/DIKES/I/2019 per tanggal 21 Januari 2019 yang meminta semua sekolah tingkat SLTP dan SLTA di Lombok Barat untuk melaksanakan aksi tersebut setiap hari Rabu selama 45 menit.

Selama 45 menit, semua sekolah tersebut diminta untuk melakukan sarapan bersama, meminum Tablet Tambah Darah (TTD), dan menyelenggarakan kegiatan literasi dengan “modul aksi bergizi”.

Kepala Dinas Kesehatan Rachman Sahnan Putra saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/2) menjelaskan, kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak Januari 2019 lalu dengan menyasar 10 SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang menjadi pilot project.

Sepuluh sekolah tersebut adalah SMPN 5 Lembar, SMPN 2 Kuripan, SMPN 1 Labuapi, MTs Ad-Dinul Qayyim, dan MTs Sayang Ibu. Sisanya adalah 5 sekolah SLTA yang tersebar di beberapa kecamatan.

Intervensi Dinas Kesehatan kepada sekolah-sekolah pilot tersebut dalam bentuk pelatihan kepada 5 guru setiap sekolah, guru-guru terlatih tersebut melatih lagi guru wali kelas, dan para wali kelas tersebut mendampingi para siswa untuk sarapan bersama dan meminum TTD.

“Saat itu kita baru mulai di kelas 8 dan kelas 11. Untuk tahun 2019 ini kita akan minta semua sekolah tingkat SMP/ MTs sederajat dan SMA/SMK/MA sederajat untuk menyelenggarakan hal tersebut,” terang Rahman.

TTD sendiri, imbuh Rahman telah dimulai sebelum aksi itu resmi digelar, tepatnya sejak 7 Februari tahun lalu. Tujuannya, menurut Rahman, untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi dan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku para remaja tentang kesehatan reproduksinya.

“Kita perlu menyiapkan kondisi fisik dan mental para remaja putri untuk menghadapi masa reproduktif mereka, sekaligus untuk mencegah terjadinya stunting (tumbuh pendek, red) untuk kita bisa bebas stunting di 2030 nanti,”terang Rahman dengan menyebut bonus demografis 2030 sebagai target jangka panjang.

Di tempat terpisah, Kepala Sekolah SMPN 1 Labuapi H. Nurdin mengaku bahwa aksi tersebut berjalan sangat efektif di sekolahnya.

“Sangat efektif, tidak ada kendala. Pada saat pemberian TTD, para siswa sudah merasakan sendiri efek pemberian TTD itu. Kami dari pihak sekolah sangat terbantu dengan aksi tersebut,” aku Nurdin menuturkan keterlibatan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dalam mendampingi mereka.

Nurdin merasa bangga karena salah satu dampak dari kegiatan aksi tersebut, sekolahnya bisa meraih prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat di urutan 6 tingkat nasional.

“Sekarang kita sedang menunggu hasil lomba sekolah adiwiyata tingkat nasional,” pungkas Nurdin bangga.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di kesempatan terpisah menegaskan bahwa aksi tersebut adalah bentuk sentuhan pembangunan manusia dari hulunya dalam memerangi stunting.

“Kita tidak hanya menyentuh ibu dan anak, tapi menyiapkan para remaja putri yang akan menjadi ibu, agar bisa sehat dan di saat waktunya melahirkan, pun mampu melahirkan anak-anak yang sehat dan tidak mengidap stunting,” papar Fauzan.

Di samping menyentuh persoalan kesehatan personal remaja putri, imbuh Fauzan, pihaknya pun sedang menggerakkan anti pernikahan dini. Melalui Gerakan Anti Merariq Kodek (Gamaq) yang sudah diatur melalui Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berusaha menegaskannya lagi dalam bentuk yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Daerah.

“Dari aspek kesehatan dan usia reproduksi, kita pun berupaya keras agar tidak lagi terjadi pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan secara sehat dalam fisik maupun psikis, pasti berpengaruh terhadap anak-anak yang akan lahir dari keluarga itu,” pungkas Fauzan.

Gerakan Aksi Bergizi yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini menjadi pilot project dari Badan Dunia Unicef. Bersama Kabupaten Klaten di Jawa Tengah, Lombok Barat diharapkan dapat menjadi wilayah yang bebas stunting di 2030. Untuk diketahui, angka stunting di Lombok Barat di tahun 2017 untuk anak usia bawah lima tahun (balita) masih berkisar pada angka 33,61%. Sedangkan untuk anak usia di bawah dua tahun (baduta) berkisar pada angka 22,82%.

Angka tersebut, menurut Rahman sudah mampu diturunkannya.

“Menurut hasil pengukuran mandiri kita di Posyandu, angka stunting per Agustus 2018 adalah 28,96%. Target kita di 2020 adalah 28%,” pungkas Rahman.

Di sisi lain, angka gizi buruk di Lombok Barat di tahun 2018 mencapai 31 kasus, menurun dari angka tahun 2017 lalu yang mencapai 45 kasus. (Humas Lobar)

By AdminWebLobar/ Februari 4th, 2019/ Berita Terbaru, Kegiatan Bupati/ Komentar Dinonaktifkan/

HANYA SEPULUH PERUMAHAN DI LOMBOK BARAT YANG DIBANTU PSU

Giri Menang, Sabtu 2 Februari 2019 – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Fasilitas Rumah Umum mengunjungi lokasi bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang dikucurkannya di Kabupaten Lombok Barat, Kamis (31/1).

Kunjungan tim itu dipusatkan di Perumahan Muhajirin Asri 2 di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Lombok Barat. Komplek perumahan tersebut adalah salah satu dari total 10 titik lokasi yang dibantu untuk PSU dari anggaran Kementerian.

Untuk tahun 2018 lalu, Lombok Barat memang hanya kebagian 10 lokasi dengan total nilai Rp. 4,1 milyar. Sedangkan untuk unit rumah, bantuan PSU itu mencakup 936 unit.

Menurut Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB Heri Susanto, SP., yang ikut menyambut mereka, kunjungan itu dilakukan oleh tim secara lengkap, yaitu dari unsur Kementerian PUPR, Bappenas, dan bahkan unsur Kemendagri.

Bantuan PSU untuk wilayah NTB, ujar Heri, mulai direalisasikan dari tahun 2016 sampai 2018 lalu. Untuk Lombok Barat sendiri, baru mulai di tahun 2018 berupa jalan lingkungan sepanjang 4.032 meter.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lombok Barat H. Lalu Winengan mengemukakan, bantuan PSU ditujukan untuk rumah subsidi agar penghuninya bisa nyaman, leluasa dan tidak terganggu dengan jalan yang banjir, dan becek.

“Dalam akad pembelian rumah mereka, PSU itu dijamin ada,” tegas Winengan.

PSU yang dimaksud Winengan adalah drainase yang baik, jalan yang lebar yang sudah dirabat beton atau paving block.

“Untuk tahun 2019 ini, kita harap dan optimis akan dapat bantuan PSU lagi,” harap Winengan.

Sepuluh perumahan yang mendapat PSU tahun 2018 lalu adalah Perumahan Amaris Green Hill Wadon, Muhajirin Asri 2, Royal Zam Zam 2, Griya Perembun Asri, Taman Ayu, Pesanggrahan Indah, Griya Reyan Indah, Citra Persada Dawung, Lentera Garden dan Perumahan Bhayangkara Residence. (Humas Lobar)

HANYA SEPULUH PERUMAHAN DI LOMBOK BARAT YANG DIBANTU PSU

By AdminWebLobar/ Februari 2nd, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

ENAM PULUH DUA KASUS DBD DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, 1 Februari 2019 – Mengantisipasi wabah Demam Berdarah Dangue (DBD), Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid telah mengingatkan jajaran dan masyarakatnya dengan mengeluarkan Surat Edaran. Surat itu ditujukannya kepada seluruh Kepala Desa dan Camat se Kabupaten Lombok Barat untuk segera melakukan pencegahan dan menangani kasus DBD secara cepat.

“Surat edaran Bupati sudah dijalankan oleh Puskesmas dengan melakukan sosialisasi dan pogging” kata Kepala Dinas Kesehatan H. Racham Sahnan Putra di Ruang Kerjanya, Jum’at (1/2/2019).

Pihaknta dan semua Puskesmas, aku Rahman, harus mengambil tindakan segera dalam menangani DBD, baik melalui sosialisasi, pogging, dan penanganan kuratif berdasarkan standar operasional prosedur Puskesmas.

“Puskesmas kan sudah memiliki SOP sendiri dalam penanganan DBD,” tegas Rahman.

Menurut Dinas Kesehatan Lombok Barat, jumlah kasus DBD sampai saat ini mencapai 62 kasus.

“Di Kecamatan Kuripan yang paling banyak terkena DBD, jumlahnya 32 kasus, kemudian di Puskesmas Kediri ada 12 kasus, Puskemas Jembatan Kembar ada 6 kasus, Puskesmas Gunungsari 4 kasus, Puskesmas Dasan Tapen dan Gerung masing-masing 6 kasus dan di Puskesmas Labuapi ada 2 kasus. Sehingga kasus keseluruhan di Lombok Barat mencapai 62 kasus,” terang Rahman.

Rahman memastiksn, sampai saat ini dari 62 kasus itu semuanya sudah mendapat perawatan dan tidak ada yang meninggal. Untuk itu Rachman berharap agar masyarakat dan semua stekholder kesehatan bisa secara mandiri membersihkan tempat-tempat berkembangnya perindukan nyamuk, seperti kaleng, air gelas, dan bak kamar mandi.

“Jika tidak di lakukan maka nyamuk sebagai sumber penyakit DBD akan semakin berkembang dan akan ada korban-korban lain, “ujarnya

Namun menurut Rachman, kasus itu belum bisa disebut Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Masih bisa ditangani lah,” ujarnya.

Selain DBD, menurut Rachman, penyakit lain yang bersumber dari lingkungan adalah malaria. Namun pihaknya mengaku sudah menangani dengan memperkuat kerja sama dengan Unicef.

Dari 536 kasus malaria sejak ditetapkan sebagai KLB Kecamatan, pihaknya terus melakukan tindakan agar tidak terjadi penularan.

Target untuk tahun 2019 ini, aku Rachman, Kabupaten Lombok Barat harus mengeliminasi penyakit malaria sehingga menjadi nol kasus.

Selain malaria, penyakit lain akibat lingkungan yang kurang sehat adalah penyakit diare dan ispa. Namun Dinas Kesehatan, aku Rachman, pun bisa mengendalikannya.

Untuk itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat berpartisipasi dengan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Semua pihak harus terlibat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat,” pungkas Rachman sambil meminta agar masyarakat segera memeriksakan diri di Puskesmas bila menemukan kasus-kasus penyakit menular seperti itu.

ENAM PULUH DUA KASUS DBD DI LOMBOK BARAT

By AdminWebLobar/ Februari 1st, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

TK PEMBINA MATARAM KENALKAN PEMADAMAN DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Kamis 31 Januari 2019 – Sebanyak puluhan anak-anak usian 5-6 tahunan melurug Kantor Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) Lombok Barat di Gerung, Kamis (31/1).

Dalam kegiatan outing itu, mereka didampingi 12 orang guru TK Pembina Mataram dan puluhan orang tua/wali murid yang sengaja datang ke Kantor Biru untuk mengenalkan tata cara pemadaman kebakaran sejak dini.

“Kami sengaja datang karena Kantor Pemadam di Lombok Barat ini cukup representatif sebagai tempat belajar peserta didik,” aku Hj. Heni Herawati, pengelola TK yang beralamat di Jalan Pemuda Mataram itu.

Heni mengaku, di samping mengenalkan pembelajaran pemadaman sederhana kepada anak-anak, pihaknya pun berharap para orang tua bisa lebih awas dan terlatih juga sejak dini.

“Jangan justru orang tua yang menakut-nakuti anaknya,” kata Heni.

Kedatangan mereka, tambahnya, adalah mempraktikkan pendidikan holistik dan integrarif, termasuk kepada orang tua.

“Banyak dari meraka itu yang takut dengan gas, padahal itu kan setiap hari mereka harus gunakan? dan sekarang mereka sudah mulai berani,” tegas Heni.

Salah seorang wali murid, Muhammad Masri, ST menanggapi positif kegiatan yang digagas pihak sekolah.

“Sangat positif. Kita jadi tahu bagaimana menangani kobaran ketika api sudah besar. Tadi pun dalam simulasi yang saya coba sendiri bagaimana memadamkan api dari tabung gas tiga kilo,” aku Masri penuh antusias.

Di samping anak-anak tahu bagaimana cara memadamkan api, lanjut Masri, mereka sebagai wali murid juga dapat ilmu bagaimana cara mengatasi apabila terjadi kebakaran besar di rumah.

Materi belajar sederhana tentang pemadaman disampaikan oleh personil DPK Lombok Barat. Kepala Bidang Pengendalian Operasi, Lalu Adiwijaya bersama beberapa anggota pasukan biru mengajarkan anak-anak dengan model bermain.

Anak-anak dari dua kelompok belajar itu bermain-main memadamkan api yang menyembur dari tabung gas dengan menutup sumber api dengan kain yang dibasahkan.

Begitu pula ketika mereka melakukan simulasi memadamkan kobaran api di tungku drum. Dengan riang gembira mereka menyemprotkan air dari selang besar untuk memadamkan api yang berkobar besar dan berjelaga hitam itu.

Di kesempatan terpisah, Kepala DPK Lombok Barat H. Fauzan Husniadi mengaku kunjungan belajar anak sekolah ke dinasnya sudah banyak.

“Bulan ini saja sudah 6 rombongan yang datang untuk belajar dan mensimulasi pemadaman,” terang Fauzan.

Fauzan mengaku, di samping mendapat kunjungan, pihaknya pun melayani undangan untuk langsung menggelar pembelajaran dalam penanganan kebakaran.

“Itu bagian dari proses pencegahan. Semakin banyak orang faham tentang tata cara penanganan cepat, semakin kecil resiko kebakaran besar yang bisa didapat,” pungkas Fauzan. (Humas Lobar)

TK PEMBINA MATARAM KENALKAN PEMADAMAN DI LOMBOK BARAT

By AdminWebLobar/ Januari 31st, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SIAP BEROPERASI

Giri Menang, Rabu 30 Januari 2019 – Terhitung Januari 2019, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) membentuk satu lagi unit di bawah naungan Sekretariat Daerah, yakni Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Bagian ini merupakan instansi khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa yang juga disebut sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Pembentukan UKPBJ ini sendiri merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Di dalam unit ini, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bersatu. Dengan begitu layanan yang kredibel, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa adanya diskriminasi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa diharapakan dapat terwujud.

Sebelumnya, ULP berada di Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda Lobar. Sedangkan LPSE berada di Dinas Kominfo Lobar.

Kini Bagian Pengadaan Barang/Jasa atau UKPBJ berkantor di Gedung Putih Kantor Bupati Lobar, tepatnya di lantai 2 sayap barat gedung. Dalam struktur unit ini ada tiga Sub Bagian yaitu Subbag Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Subbag Pengelola LPSE, dan Subbag Advokasi.

Ditemui di ruangannya beberapa waktu lalu, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sekaligus Kepala UKPBJ Lobar, Ahad Legiarto menegaskan dirinya dan jajaran akan bekerja secara maksimal mewujudkan layanan pengadaan yang kredibel, transparan dan akuntabel.

“Prioritas kita melaksanakan lelang tapi saat ini kita masih menunggu program dari SKPD dulu. Kita targetkan akhir Januari sudah selesai. Sementara ini kita lagi menyusun materi workshop entry penginputan SiRUP untuk admin masing-masing SKPD, termasuk kecamatan juga. Ini salah satu upaya kita untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Pemkab Lobar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yung Savitri mengaku pembentukan UPKBJ akan lebih memudahkan proses pengadaan barang jasa.

Salah satu faktor penunjangnya yaitu tersedianya personil yang penuh waktu dan memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa.

“Kalau dulu, kita kan pokja ULP itu ad hoc, diambil dari dinas-dinas. Sifatnya sementara. Jadi tugas kita dobel. Tugas di SKPD dan tugas sebagai pokja. Kalau sekarang, pokja pemilihan di bagian pengadaan sifatnya tetap. Jadi kerja bisa lebih konsen. Terus sekarang ULP sama LPSE kan satu atap. Jadi kalau ada masalah dengan sistem, koordinasi pokja kan lebih gampang,” ungkap ASN yang telah lama bergelut dalam bidang pengadaan barang jasa ini, Selasa (29/1).

“Kalau dulu pokja ada masalah, minim pendampingan. Sekarang ada subbag pembinaan advokasi yang tugasnya lebih ke peningkatan kapasitas SDM pokja. Dan pendampingan advokasinya,” lanjutnya menambahkan. (Humas Lobar)

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SIAP BEROPERASI

By AdminWebLobar/ Januari 30th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

64 TENAGA PENDAMPING DESA TANDATANGANI KONTRAK KERJA

Giri Menang, Selasa 29 Januari 2019 – Dalam rangka mendukung urusan pembangunan dan kawasan perdesaan, sebanyak 64 orang Tenaga Pendamping Desa Profesional (TPDP) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2019 menandatangani kontrak kerja. Penandatanganan kontrak digelar di Aula Kantor Dinas PUPR Lobar, Selasa (29/1).

Ke 66 TPDP itu terdiri dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur (PDTI) dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa. Para TPDP ini direkrut melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di bawah Kemendes Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI.

Hadir dalam kesempatan tersebut, wakil Gubernur (wagub) NTB, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMPD-Dukcapil) NTB, Bupati Lobar, Kadis PMPD Lobar, Kepala Desa, Camat serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Lobar.

Kepala Dinas PMPD-Dukcapil NTB, H.Azhari, SH, MH menyatakan, tupoksi dari para pendamping desa ini, selain menetralisir informasi hoax dimedia sosial, tetapi juga turut mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa. Selain itu lanjut Azhari, tugasnya meliputi pendampingan kepada masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Kita tidak ingin lagi ada masalah masalah hukum di desa,” tegasnya.

Disebutkan, sekitar 995 jumlah desa di NTB, hanya 1-2 persen saja yang masih bermasalah dengan hukum. Kecil memang jika diprosentasekan.

“Ini artinya, kepala desa kepala desa kita banyak yang cerdas,” pujinya seraya menangkal kalau SDM Kepala Desa (Kades) yang ada lemah, tetapi mereka tergolong cerdas. Karena mereka cerdas, jadi sudah mampu untuk menggerakkan roda pembangunan di desanya.

Terkait dengan Dana Desa (DD) tidak kurang dari Rp.900 Milyar yang digelontorkan untuk kegiatan pembangunan di desa. Tahun 2019 ini, peningkatannya menjadi sekitar Rp. 1,2 Triliun.

Di tempat yang sama, Wagub NTB Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah, M.Pd menyatakan, mudahan di Lobar ini, pencairan pembangunan rumah dampak gempa bisa terealisasi 100 persen. Jika semuanya sudah masuk ke rekeing, tinggal menyesuaikan validasinya saja dan melakukan pembangunan ke depan. Dia berharap program tersebut bisa berjalan dengan baik dan benar.

”Semoha tidak ada hal yang kira-kira menghambat proses pembangunan hunian tetap ini,” katanya.

Demikian pula, Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid memaparkan, dalam tahun 2019 ini, pemerintahannya akan mencoba memberikan bantuan kepada desa. Bantuan tersebut disalurkan melalui kegiatan Bumdes. Sebagai uji coba akan dimulai dari dua desa dulu. Namun bupati tidak menyebut desa mana yang diprioritaskan untuk diberi bantuan. Nilainya sekitar Rp.500 juta. Jika ini bisa berkembang, akan berkembang ke desa-desa lain.

Usai kegiatan penandatanganan kontrak, Koordinator Pendamping P3MD Lobar, Sabillirrosyid mengemukakan, dari 64 orang TPDP Lobar, 6 diantaranya sebagai pendamping tenaga ahli, 25 pendamping desa kecamatan dan 33 orang Pendamping Lokal Desa. (LPA/humas)

64 TENAGA PENDAMPING DESA TANDATANGANI KONTRAK KERJA

By AdminWebLobar/ Januari 29th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

TINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH, PEMKAB LOMBOK BARAT TERAPKAN PERBUP BARU

Giri Menang, Selasa 29 Januari 2019 – Dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) akan mulai menerapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019. Dalam perbup ini diatur agar para pengusaha atau wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Lobar namun NPWPnya berkedudukan di luar daerah untuk membuat NPWP cabang sesuai dengan lokasi kegiatan usahanya.

Dari hasil koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur, diketahui masih banyak perusahaan dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan di wilayah Lobar hanya terdaftar sebagai wajib pajak di daerah lain sesuai domisilinya. Akibatnya potensi pendapatan daerah menjadi tidak optimal.

Sesuai ketentuan perimbangan keuangan, bahwa bagi hasil pajak pusat khususnya dari Pph pasal 21, pasal 25 dan pasal 29, untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar dialokasikan sebesar 8,4 % dari realisasi, dan sebesar 3,6 % dibagi rata untuk semua kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang sama.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar,Dar Sapardi menyayangkan Dana Bagi Hasil (DBH) pusat khususnya yang bersumber dari PPh 21, PPh 25 dan PPh 29 untuk Lombok Barat sangat rendah. Bahkan lebih rendah dibandingkan Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kota Mataram. Padahal pembangunan fisik dan pengadaan barang jasa di Lobar sangat banyak. Termasuk banyaknya pelaku usaha yang mendirikan bangunan dan melakukan usaha di Lombok Barat.

Hal itu disampaikan Dar Sapardi dalam acara sosialisasi Perbup di Aula Kantor Bupati Lobar, Selasa (29/1). Sosialisasi ini dibuka Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra Setda Lobar H. Fathurrahim dan dihadiri perwakilan KPP Pratama Mataram Timur, Kepala OPD lingkup Lobar dan pimpinan organisasi badan usaha.

“Memperhatikan ketentuan tersebut, maka sangat besar pendapatan yang seharusnya kita terima beralih ke daerah lain. Ini dikarenakan bahwa NPWP pelaku usaha yang melakukan usaha kegiatan atau pekerjaan di Lombok Barat masih NPWP luar Lombok Barat. Oleh karenanya apa yang jadi hak milik Lombok Barat itu berpindah ke kabupaten/kota lain. Melalui sosialisasi ini mari kita bersama untuk menerapkan Perbup ini untuk menjamin ke depan APBD kita menguat,” ungkapnya.

Dar Sapardi menambahkan, terbitnya perbup ini juga menjadi komitmen Pemkab Lobar untuk mendukung upaya KPP Pratama dalam menjaring pelaku usaha yang berkegiatan di wilayah Lobar, terutama yang masih terdaftar di daerah lain untuk segera melakukan pencabangan NPWP.

NPWP Cabang/Lokasi ini dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah maupun instansi vertical dalam wilayah Lobar, perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerbitan dan perpanjangan izin, dan penerbitan rekomendasi dan pelayanan administrasi lainnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra Setda Lobar H. Fathurrahim mewakili bupati sangat mengapresiasi inovasi Bapenda untuk membenahi cara mencapai pendapatan daerah ini.

“Tahun 2019 ini adalah tahun pemulihan bagi kita, terutama terdampak bencana gempa pertengahan 2018 lalu. Musibah gempa membuat fiskal kita labil sehingga pendapatan daerah kita tidak bisa tercapai sesuai harapan. Kegiatan ini sebagai langkah membenahi cara mencapai pendapatan daerah,” kata Fathurrahim.

“Kami ingin memaksimalkan potensi pendapatan daerah di Lombok Barat karena ada dana bagi hasil yang pajaknya masuk ke daerah kita. Itu yang kita harus lakukan dengan membuat Perbup nomor 3 Tahun 2019 ini. Perusahaan-perusahaan yang bekerja di Lombok Barat inikan rata-rata dari luar. Nah NPWPnya ada di tempat domisilinya seperti Jakarta atau Surabaya. Tentu DBHnya masuk kesana. Maka kita cut dengan Perbup ini sehingga mereka diwajibkan membuat NPWP cabang di mana ia bekerja,” lanjutnya. (Humas Lobar)

TINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH, PEMKAB LOMBOK BARAT TERAPKAN PERBUP BARU

By AdminWebLobar/ Januari 29th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/