Giri Menang, Kamis 21 Februari 2019 – Sosialisasi keberadaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Barat terus dilakukan. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, H.Ahmad Saikhu dalam acara pembukaan “Sosialisasi Kesetaraan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Penyelenggaraan Transportasi Dan Pembangunan Infrastruktur Jalan” yang berlangsung dua hari (20-21/2) di dua tempat juga, yaitu Hotel Jayakarta Senggigi dan Hotel Aston Mataram.

Sosialisasi dihadiri oleh pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, dan para pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, serta pengurus FLLAJ Kabupaten Lombok Barat. Acara sosialisasi tersebut memaparkan materi tentang tugas dan fungsi FLLAJ, langkah-langkah program FLLAJ, kondisi para penyandang disabilitas di NTB, dan peran FLLAJ untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkesetaraan gender dan ramah terhadap kalangan difabel.

Kegiatan Gender Equality and Social Inqlution (GESI) diwujudkan oleh FLLAJ dengan mengedepankan keterwakilan perempuan dan inklusi sosial, sehingga mereka masuk dalam struktur forum itu. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan lan, termasuk mendengar pendapat dan kebutuhan para penyandang disabilitas.

Dari pantauan di lokasi acara di hari kedua, salah seorang narasumber, Dayu Sidemen pun menggali kebutuhan dan model fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas.

“Misalnya disabilitas netra, apa lagi jenis fasilitas yang dbutuhkan agar mereka bisa aman dan dketahui sebagai penyandang disabiltas netra oleh orang lain,” ungkapnya yang kemudian mendapat sambutan dari para hadirin dengan memberi pendapat.

Acara sosialisasi dan penelusuran kebutuhan kaum disabilitas itu, oleh FLLAJ akan dijadikan sebagai rekomendasi dan bahan untuk disampaikan ke semua pihak yang berkepentingan.

“Ke depannya kita berharap di Lombok Barat ramah akan adanya Inklusi. Jika tidak di 2019, maka di 2020 setiap OPD merencanakan setiap pembangunan harus bisa ramah terhadap Inklusi Sosial atau Sosial Inklusi,” kata Saikhu.
Saikhu berharap untuk tahun 2019 seluruh OPD di Kabupaten Lombok Barat sudah bisa memulainya. Kalaupun tidak ada anggaran, lanjut Saikhu, agar diprioritaskan di tahun 2020. Di Dinas perhubungan yang dipimpinnya sendiri, pembangunan gedung ramah disabilitas baru dilaksanakannya di tahun 2017 lalu.

Menurut Saikhu, melalui FLLAJ, maka isyu kesetaraan gender dan inklusi sosial akan disuarakan tidak hanya di satu pihak, namun seluruh pihak yang berkepentingan terhadap fasilitas jalan. Tidak hanya soal tersebut, FLLAJ memiliki peran dalam mengkoordinasikan kepentingan pemerintah dengan masyarakat terkat dengan masalah jalan.

“Jadi, jika bertugas di Perhubungan, kita cukup mempelajari UU Nomor 22 Tahun 2019 karena tidak ada Undang-undang lain yang mengatur tentang Perhubungan Darat,” kata Saikhu saat membuka acara di hari pertama. Lebih lanjut menurut Saikhu, dalam Pasal 13 disebutkan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas itu terkoordinasi dalam suatu wadah yang dinamakan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ).

“Untuk Kabupaten Lombok Barat, Forum ini telah terbentuk sejak Tahun 2012 dengan prodaknya KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas, red) mulai dari Dasan Cermen ke Gerung. Menuju kawasan tertib lalu lintas, banyak pula masyarakat yang tidak Tertib Lalu Lintas, dan ini merupakan tugas Forum untuk melakukan sosialisasi,” terang Saikhu.

Namun diakui oleh Saikhu, forum ini mati suri dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Faktor operasional diakuinya menjadi sebab tidak aktifnya forum itu.

“Karena anggaran operasional yang ada di Dinas Perhubungan hanya cukup untuk satu kali pertemuan sehingga tidak efektif,” kata Saikhu yang beranggapan bahwa efektifnya sebuah kegiatan tentu karena ditunjang dengan anggaran.

Saat ini, lanjut Saikhu, keberadaan forum ini membuka peluang bagi program-program lain dandianggap forum berhasil sehingga menjadi pilot project.

“FLLAJ Kabupaten Lombok Barat menjadi tujuan studi banding daerah lain, karena FLLAJ Provinsi NTB dan Kabupaten.Lombok Barat dianggap maju,” ujar Saikhu bangga. (Humas Lobar)