Kediri, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa orang orang radikal tidak mungkin lahir dari Pondok Pesantren. Hal ini karena di pondok pesantren sangat jelas sanad (ketersambungan ilmu-red) gurunya. Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya pada acara Halal Bi Halal dan Silaturahmi Lintas Angkatan Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Ahad, 29 Mei 2022.

Bupati Fauzan mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan sistem pendidikan asli Indonesia. Karenanya tidak mungkin orang orang radikal itu lahir dari pondok pesantren. Karena di dalam pondok pesantren yang utama dan sudah jelas itu adalah Sanad gurunya. Ia mengatakan sanad gurunya ini tidak hanya satu dua tingkat keatas bahkan hingga Rasullah Muhammad SAW. Karenanya ia sekali lagi menegaskan bahwa orang radikal tidak lahir dari Pondok Pesantren.

“Biasanya orang radikal itu, orang yang baru bisa baca Al Qur’an dan berguru di gogle atau youtube belajar sedikit sedikit di google, langsung mau menghabisi orang yang berbeda dengan dia. Kalau di Pondok Pesantren Insya Allah Tidak ada, bisa dilihat dari Pimpinan dan tokoh nasional kita saat ini seperti Wapres, Menkopolhukam, TGB dan beberapa menteri yang murni lulusan pondok pesantren” ujarnya.

Dalam kesempatan ini ia juga mengajak semua pihak utamanya alumni pondok pesantren untuk menjadi bagian dari komponen bangsa yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fauzan Khalid juga mengajak agar alumni pondok pesantren menjadi bagian dalam komponen bangsa yang memerangi dan menangkal HOAX atau berita Bohong. Hal ini sangat diperlukan karena berita bohong atau hoax ini menjadi persoalan tersendiri di masyarakat saat ini.

“Mari kita menjadi komponen bangsa yang menjaga keutuhan NKRI dan memerangi serta menangkal berita bohong atau HOAX. Kita selamatkan bangsa ini dari berita bohong” ujarnya.

Sementara itu TGH Muchlis Ibrahim selaku Pimpinan Ponpes Al Ishlahuddiny kediri menyampaikan terima kasih dan aprsiasi yang mendalam pada semua tamu undangan dan alumni yang hadir. Ia juga berterima kasih pada para panitia dan alumni yang memiliki gagasan dan ide untuk menggelar Halal Bi Halal dan Silaturahmi lintas angkatan ini. Menurutnya hal ini sesuatu yang baru yang diharapkan dapat mengeratkan silaturahmi dan kebersamaan alumni Ishlahuddiny yang saat ini tersebar di berbagai profesi dan memiliki sejumlah posisi strategis.

“Kami berharap agar kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturahmi antar alumni yang akan menguatkan kebersamaan” ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh pimpinan ponpes dan keluarga besar alumni Ishlahuddiny, para tokoh agama, Kepala Kanwil Depag NTB, Bupati Lombok Barat, Perwakilan Kapolda, Perwakilan Danrem, Kapolres Lombok Barat, Sekda Lombok Barat, Sejumlah kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan alumni ponpes Al Ishlahuddiny Kediri, Lombok Barat. (Tim IKP)

Narmada, Diskominfotik – Desa Wisata Buwun Sejati merupakan salah satu perwakilan Nusa Tenggara Barat bersama Desa Wisata Loang Baloq dalam ADWI. Dua Desa Wisata ini berhasil hingga 50 Besar Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

Prestasi membanggakan Desa Wisata Buwun Sejati ini membangkitakan semangat masyarakat desa Buwun Sejati agar lolos dalam penilain selanjutnya sehingga dapat memperoleh ADWI. Semangat masyarakat bersama Pokdarwis dan Perangkat Desa Buwun Sejati terlihat dalam kegiatan gotong royong bersih bersih lokasi wisata yang dilaksanakan Jumat, 27 Mei 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membersihkan lokasi wisata serta membangkitkan semangat masyarakat desa buwun sejati. Hal ini disampaikan oleh Kades Buwun Sejati Muhidin, S.Ag di sela sela kegiatan gotong royong bersih bersih lokasi wisata. Menurutnya lokasi wisata ini sudah memberikan manfaat yang besar bagi desa dan masyarakat desa buwun sejati. Sehingga tempat wisata ini harus dijaga dan dipelihara bersama sama oleh semua masyarakat.

“Kegiatan bersih bersih ini menjadi cara kita untuk menjaga dan memelihara destinasi wisata desa yang masih alami dan asri ini” ujarnya.

Kegiatan bersih bersih ini diharapkan dapat membangkitkan semangat semua pihak untuk bersama sama dan saling membahu dalam menjaga destinasi wisata di desa Buwun Sejati. Dengan kebersamaan dan gotong royong tentu desa wisata buwun sejati akan semakin maju dan berkembang desa pesat. Terlebih saat ini desa wisata buwun sejati masuk dalam 50 besar ajang ADWI. I berharap agar desa wisata buwun sejati dapat memenangkan ADWI sehingga desawisata buwun sejati semakin dikenal masyarakat.

Menurutnya desa wisata buwun sejati yang memiliki dua destinasi alam andalan yaitu Taman Wisata Aik Nyet dan Taman Wisata Bunut Ngengkang telah mendorong masyarakat untuk mengembangkan berbagai saran dan prasarana untuk menunjang desa wisata. Seperti Homestay, kuliner, seni tradisional, dan souvernir serta ekonomi kreatif masyarakat desa. Masyarakat sejak lama telah mulai membuat kopi aik nyet yang merupakan kopi khas buwun sejati selain itu juga masyarakat juga berjualan kuliner sate bulayak dan kuliner khas lombok lainnya seperti pelecing kangkung.

“Tentu ini semua terus bergerak karena adanya destinasi unggulan yang kita miliki. Ekonomi kreatif bergerak dan para pemuda juga bergerak efek dari keberadaan desa wisata buwun sejati”ujarnya.

Kegiatan bersih bersih tempat wisata yang berlangsung dalam suasana alam yang asri dan sejuk ini, selain dilakukan oleh masyarakat buwun sejati, pokdarwis, perangkat desa juga dilakukan oleh ASN kabupaten Lombok Barat. Hal ini dalam rangka mendukung desa wisata buwun sejati agar selalu asri dan nyaman sehingga memperoleh juara dalam ADWI. (Tim IKP)

Gerung, Diskominfotik – Upaya Pemkab Lombok Barat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju posisi pertama untuk tingkat Kabupaten Se Nusa Tenggara Barat terus dilakukan. Pemkab Lobar bergerak cepat dengan menjalin kerjasama dengan berbagai Kampus di Indonesia seperti UGM, UIN Mataram, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Muhammadiyah Se Indonesia serta Universitas lainnya.

Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah kerjasama Pemkab Lobar dengan salah satu Kampus ternama di Indonesia yaitu Universitas Gajah Mada. Setelah dilakukan penadatangan MOU antara Pemkab Lobar dan UGM beberapa waktu lalu, perwakilan UGM menindaklanjuti MOU tersebut dengan melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Lombok Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat DR. H. Baehaqi bersama sejumlah kepala OPD menerima kunjungan Kerja Universitas Gajah Mada (UGM)  Yogyakarta di Ruang Rapat Jayengrane Jumat (27/05/2022).

Dalam kesempatan ini Sekda Lombok Barat menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dari perwakilan UGM ke Lombok Barat. Sekda berharap agar MOU yang telah di tandatangani beberapa waktu lalu antara Pemkab Lobar dan UGM dapat segera ditindaklanjuti melalui berbagai program kemitraan antara UGM dan Pemkab Lobar.

DR. Baehaqi berharap agar MOU atau kerjasama dengan UGM ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Lombok Barat. Selain itu ia juga berharap agar kerjasama ini nanti dapat menunjang dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Lombok Barat di berbagai sektor melalui program program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan SDM.

“Tentu kami sangat berterima kasih kepada UGM dan Universitas universitas yang sudah membantu dan mendukung kami dalam upaya peningkatan Indek Pembangunan Manusia di Lombok Barat. Kamj berharap kerjasama dengan UGM dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan kehidupan masyarakat Lombok Barat”ujarnya.

Sementara itu rombongan tim pengembangan kerjasama Dalam Negeri UGM dipimpin oleh Alfatika Aunuriella Dini, S. H, M. Kn, Ph. D mengatakan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan Kunjungan kerja Tim Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri  UGM Yogyakarta ini untuk menindak lanjuti MoU Kerjasama antara Pemkab Lombok Barat dengan UGM yang ditandatangi oleh Bupati Lobar dengan Rektor  UGM beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa ada 3 Point Kerjasama yang akan dilaksanakan diantaranya di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian di Masyarakat. Ia mengatakan bahwa UGM memiliki 15 Pusat Studi, 20 Fakultas dan lebih dari 140 jurusan atau prodi yang dapat diajak kerjasama sesuai dengan kebutuhan dan situasi masing masing daerah.

“Tentu kita nantinya akan melakukan penjajakan dan identifikasi potensi-potensi kerja sama antara UGM dan Pemkab Lombok Barat. Kita berharap kerjasama yang terjalin dapat mengimplementasikan program study yang ada di UGM untuk bisa bersinergi dengan kebutuhan pemerintah kabupaten Lombok Barat”ujarnya. (Diskominfotik/ria/Dhea).

Gerung, Diskominfotik – Setelah fraksi fraksi DPRD menyampaikan Pandangan umumnya terhadap dua buah Raperda usul Eksekutif pada rapat Paripurna DPRD Lombok Barat hari Rabu, 25 Mei 2022 lalu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat DR. H. Baehaqi menyampaikan Jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi fraksi DPRD Lombok Barat.

Sidang Paripurna DPRD Lombok Barat dengan agenda Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi Dewan terhadap dua Buah Raperda Usul Eksekutif & Jawaban Fraksi Dewan atas Pandangan Kepala Daerah terhadap dua buah Raperda Usul inisiatif DPRD Lobar yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Lobar pada hari Jumat (27/5/2022).

Sidang Paripuran ini dihadiri oleh Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurul Adha. Sidang ini dihadiri oleh anggota DPRD Lombok Barat. Sekertaris Daerah Lombok Barat menyampaikan beberapa jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh fraksi fraksi dewan DPRD Lombok Barat pada hari Rabu (25/5/2022) lalu.

Dalam pemaparannya Sekda Lombok Barat mengatakan bahwa aturan atau perda pengelolaan keuangan ini dibuat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu Raperda ini disusun agar pengelolan keuangan daerah dapat berjalan dengan labih baik lagi dan lebih akuntabel.

“Yang pertama ialah mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan mengacu pada ketentuan perundangan undangan yang berlaku serta menerapkan kedisiplinan transparansi, akuntabel, responsif, independen dan menyatakan hukum sebagai alat pengarah. Jelasnya.

Sementara terkait dengan raperda perubahan struktur RSUD tripat, DR. H. Baehaqi juga mengatakan bahwa saat ini RSUD Tripat Gerung telah naik status/kelas dari C menjadi B. Hal ini tentu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan RSUD sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa saat ini RSUD tripat telah memiliki fasilitas fasilitas yang cukup baik dan memenuhi standar pelayanan dan memenuhi kualifikasi sebagai rumah sakita tipe B.

“RSUD Tripat memiliki fasilitas ruang IGD, poliklinik rawat jalan-inap, ICU, NICU, radiologi serta tersedianya tempat tidur pasien sebanyak 227 buah. Ini tentu diharapkan dapat menunjang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat” Terangnya.

Sementara itu juru bicara fraksi fraksi DPRD Lobar, Ahyar Rosidi menyampaikan tanggapan dan jawaban atas Tanggapan Kepala Daerah terhadap dua buah Raperda Inisiatif DPRD masing masing tentang Pondok Pesantren dan Perubahan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD. Menurut Ahyar bahwa Raperda Pondok Pesantren ini diusulkan menjadi perda agar dapat meningkatkan peran Pondok Pesantren dalam pembangunan di Lombok Barat. Pondok pesantren menjadi bagian penting dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

Ia mengatakan bahwa berbagai hal yang menjadi pertanyaan pihak eksekutif maupun legislatif akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengan agenda pembahasan khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
(Diskominfotik/Dhea/Fery).

Giri Menang, Diskominfotik – Kabupaten Lombok Barat terus menorehkan berprestasi membanggakan. Setelah pemkab Lobar memperoleh sejumlah prestasi membanggakan, kini giliran atlit karate asal Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Zigi Zaresta Yuda menorehkan prestasi yang membanggakan masyarakat Lombok Barat. Pada ajang Sea Games 2022 di Vietnam, Zigi berhasil memperoleh medali emas sekaligus mengharumkan nama Indonesia.

Bupati Lombok Barat dalam acara penyerahan bonus untuk atlit berprestasi yang dilaksanakan di Ruang Umar Maya Kompleks Kantor Bupati Lobar, Rabu 25 Mei 2022, mengatakan bahwa capaian Zigi pada Sea Games di vietnam membanggakan semua masyarakat indonesia khususnya Lombok Barat. Prestasi zigi ini menunjukkan bahwa atlit dari Lombok Barat dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia pada ajang internasional. Hal ini sebagai salah satu bukti nyata bahwa Lombok Barat berhasil dalam melakukan pembinaan pada atlit.

“Kita bangga pada zigi dan atlit kita lainnya. Kita dapat memberikan kontribusi untuk mengharumkan nama indonesia” ujarnya.

Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa pencapaian zigi dan atlit asal lobar lainnya diharapkan dapat menjadi motivasi bagi atlit atlit lobar lainnya agar terus meningkatkan kemampuan. Bupati Fauzan juga berharap agar Koni dapat terus melakukan pembinaan pada atlit atlit dari lobar agar dapat berprestasi seperti Zigi. Momen ini tentu diharapkan menjadi momentum kebangkitan olahraga Lombok Barat sehingga dapat melahirkan atlit atlit berprestasi untuk Indonesia.

“Semoga momentum ini menjadi momentum kebangkitan olahraga Lombok Barat agar semakin berprestasi” ujarnya.

Sementara itu Ahmad Zigi mengatakan bahwa prestasi ini adalah prestasi semua masyarakat Indonesia. Ia mengatakan bahwa kegagalan saat PON lalu menjadi cambuk atau motivasi baginya untuk berlatih lebih giat lagi. Sehingga ia dapat memberikan yang terbaik bagi Indonesia di ajang Sea Gamea Vietnam.

“Saya mendapatkan hikmah atas kegagalan di PON hal, yaitu dengan mendapatkan medali emas kedua di SEA Games 2022.” Jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa ia saat ini sedang menyiapkan diri untuk ikut serta di ASIAN Games 2022 serta beberapa pertandingan karate lainnya. “Saya bertarget untuk menjadi yang lebih baik lagi dan akan dapat meraih medali emas di ASIAN Games.” Tegasnya.

Zigi mengatakan bahwa pembinaan karate dari KONI Lombok Barat sangat luar biasa dan ia berharap akan ada lahirnya generasi baru yang dapat menggantikannya.

Sementara itu Ketua KONI Lombok Barat H. Suherman menyampaikan bahwa mereka akan setia mendukung atlet mereka yang mengikuti perlombaan. “Kami dari KONI Kabupaten Lombok Barat akan selalu mendahulukan prestasi dan prestige belakangan dengan tujuan meningkatkan semangat para adik-adik atlet.” Tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa selain menyiapkan untuk ASIAN Games, pihak KONI saat ini juga sedang mempersiapkan para atlet untuk PORPROV NTB 2022 yang akan diadakan pada bulan November mendatang.

Dalam kesempatan ini Ahmad Zigi dan Putu Dini Jasita Utami diberikan bonus uang pembinaan oleh Pemkab Lombok Barat dan Koni Lombok Barat. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Ketua Koni Lobar H. Suherman, Kadispora Lobar drg. Arbain, Kasat Pol PP Baiq Yeni dan tamu undangan lainnya.

(Team IKP/Diskominfotik).

Sekotong, Diskominfotik – Berbagai langkah dan upaya serta gerak cepat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dibawah kepemimpinan Bupati H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj. Sumiatun untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Terbaru Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berhasil menggandeng investor untuk membangun pabrik pengolahan porang menjadi tepung glukomanan berkadar 90 persen.

Hal ini ditandai dengan kegiatan seremoni pembangunan Pabrik Porang di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat Rabu, 25 Mei 2022. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati dan wakil Bupati Lombok Barat. Selain itu kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Gatut Sumbogodjati, Direksi PT Rezka Nayatama Moshe Darron Panjaitan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam kegiatan ini juga secara khusus Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pesan melalui video yang diputar saat kegiatan tersebut.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa pembangunan pabrik porang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan petani. Ia berharap keberadaan pabrik pengolahan porang ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Lombok Barat melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan sebagainya.

Selain itu ia juga berharap agar pabrik pengolahan porang ini dapat memberikan manfaat bagi para petani. Ia mengatakan bahwa jumlah petani porang di Lombok sudah cukup banyak. Karenanya ini berharap keberadaan pabrik porang ini dapat memberikan manfaat bagi para petani porang yang tersebar di seluruh Lombok.

“Tentu kita ingin agar para petani porang di seluruh pulau Lombok dapat memperoleh manfaat dari keberadaan pabrik ini. Tentu dengan adanya pabrik ini para petani memiliki harapan dalam menanam dan merawat porang” ujarnya.

Sementara dalam pesan videonya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berharap, pabrik pengolahan tepung glukomanan yang dibangun PT Rezka Nayatama di Sekotong dapat menjadi acuan nasional terhadap pabrik sejenis. Menteri Pertanian mengatakan bahwa keberadaan pabrik ini sangat penting bagi NTB karena hal ini menjadi loncatan bagi NTB dalam industri Pengolahan Porang.

“Tidak sekadar menanam saja, pabrik ini menunjukkan Lombok Barat bisa menjadi lokasi industri terpadu porang. Pengolahan porang menjadi tepung glukomanan berkadar 90 persen akan menjadi lompatan penting dalam rantai industri porang nasional”ujarnya.

Sementara Direksi PT Rezka Nayatama Moshe Darron Panjaitan, mengatakan, pabrik porang yang dibangun ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut atas anjuran Presiden Joko Widodo soal peningkatan nilai tambah komoditas-komoditas Indonesia. Ia mengatakan
pabrik ini akan jadi pabrik pertama di Indonesia dengan kualitas produk yang terjamin yang ditujukan ke pasar ekspor.

“Kami memilih porang karena potensinya manfaatnya amat besar. Porang jadi solusi untuk peningkatan kesejahteraan dan pemulihan lahan kritis,” ujarnya.

Ia lebih lanjut mengatakan bahwa bahan baku porang selain diambil dari kebun binaan atau milik pabrik, bahan baku akan diambil dari kelompok tani. Bahkan, pasokan dari kelompok tani akan menjadi andalan.

Ia juga mengatakan bahwa
untuk mencapai target 240 ton tepung glukomanan kadar 90 persen, pabrik ini membutuhkan 4.320 ton porang per tahun. Dengan rata-rata panen 2 kilogram per tanaman dan per hektar bisa untuk 40.000 tanaman, maka dibutuhkan setidaknya 108 hektar.

“Kami menargetkan pabrik mulai beroperasi pada akhir tahun ini dengan kapasitas produksi tepung glukomonan kadar 90 persen sebanyak 20 ton per bulan. Tepung ini nantinya sebagai bahan baku pangan, farmasi, dan kosmetik,” ujar Moshe.

Gerung, Diskominfotik – Rapat Paripurna DPRD tentang pandangan kepala daerah terhadap dua buah Raperda inisiatif DPRD Lobar dan pandangan umum fraksi dewan terhadap dua Raperda Lobar yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Lombok Barat pada hari Rabu (25/5/2022).

Hadir dalam kegiatan Sekretaris Daerah Kab. Lobar H. Baehaqi bersama asisten dan kepala OPD, Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah, Wakil Ketua DPRD Hj. Nurul Adha serta anggota DPRD Lobar.

Kegiatan diawali dengan penyampaian pandangan kepala daerah oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat tentang Raperda pondok pesantren dan rancangan peraturan DPRD mengenai perubahan atas peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kab. Lobar.

Dalam kesempatan ini Pemerintah Daerah mengapresiasi dua buah Raperda Inisiatif DPRD. Menurutnya raperda tersebut memberikan manfaat bagi semua masyararakat Lombok Barat. Dalam kesempatan tersebut Sekda Lobar mengatakan bahwa Pemerintah Daerah memandang raperda inisiatif tentang Pondok Pesantren diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pondok pesantren dalam mengembangkan kegiatannya sehingga dapat menunjang dan bersinergi dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

“Mengenai Raperda pondok pesantren kami memiliki beberapa pendapat, yaitu diantaranya terkait dengan penyelenggaraan pesantren yang perlu adanya sinergi dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemda Lobar agar dalam pengerjaannya dapat lebih efektif dan efesien.” Jelasnya.

Selain itu Pemerintah Daerah juga memberikan sejumlah masukan dalam pandangan kepala daerah ini yaitu agar kerjasama pondok pesantren tidak terbatas dengan Pemda saja, malainkan dapat dilakukan dengan pihak ketiga sesuai dengan syariat dan peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini tentu memberian ruang yang lebih fleksibel kepada pondok pesantren dalam mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak. Selain itu dalam kesempatan ini juga Pemerintah Daerah juga memberikan pandangan terkait raperda tentang perubahan tata tertib DPRD. Pemerintah Daerah memandang hal ini sebagai kebutuhan dari legislatif agar dapat menyesuaikan dengan norma atau aturan yang berlaku.

“Sedangkan untuk perubahan atas peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 mengenai tata tertib DPRD, kami menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap perubahan tata tertib DPRD. Hal ini tentu menjadi sebuah kebutuhan agar dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan dan norma yang berlaku.” Tegasnya.

Sementara itu dalam kesempatan ini juga dibacakan pandangan fraksi fraksi DPRD terhadap Raperda mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang pembentukan Rumah Sakit dan Struktur Organisasi RSUD TRIPAT Kabupaten Lombok Barat. Pandangan umum fraksi fraksi ini disampaikan oleh juru bicara fraksi fraksi DPRD H. Abdul Majid. Dalam kesempatan tersebut fraksi fraksi DPRD menyampaikan bahwa dua raperda tersebut diperlukan agar dapat menyesuaikan dengan aturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini sebagai sebuah kebutuhan daerah agar dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.

“Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang berfungsi untuk menyempurnakan peraturan pengelolaan anggaran yang terdapat unsur kinerja di setiap penganggaran diharapkan mampu mensinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.” Jelasnya.

Dalam kesempatan ini fraksi fraksi DPRD melalui juru bicaranya menyampaikan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena itulah pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak tersebut. Ia mengatakan bahwa perubahan struktur organisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan adanya peningkatan peringkat RSUD TRIPAT dari C ke B diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan yang profesional, sehingga masyarakat Kabupaten Lombok Barat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang maksimal. Tentu dengan perubahan status dan struktur organisasi kami berharap pelayanan dasar kepada masyarakat dapat lebih maksimal lagi.” tegasnya.

Lebih lanjut Abdul Majid selaku juru bicara fraksi fraksi DPRD menyatakan bahwa semua fraksi dapat menerima dan menyetujui dua raperda ini dibahas lebih lanjut dengan sejumlah catatan dan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah. Nantinya tanggapan kepala daerah terhadap pandangan fraksi fraksi DPRD ini akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang dijadwal dilaksanakan pada hari Jumat (27/5/2022) mendatang. (Diskominfotik/Angga/Angge/Dhea).

Gerung, Diskominfotik – Gerak cepat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Aparat keamanan dalam mengatasi konflik antara pemuda di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si. Hal tersebut disampaikan di Giri Menang Gerung, senin 23 Mei 2022 dalam Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI Ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Menurut Diah Pitaloka gerak cepat dari Pemkab dan aparat keamanan dapat melokalisir konflik antar pemuda dengan cepat sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Hal ini tentu sangat positif dan baik untuk ditiru daerah lain agar konflik tidak melebar. Ia mengatakan bahwa situasi damai dan rukun di mareje harus terus dipelihara karena ini bagian dari toleransi dan moderasi beragama. “Moderasi dan toleransi perlu untuk terus dipelihara agar warga masyarakat tetap rukun dan damai”ujarnya.

Seperti yang diketahui saat konflik antar kelompok pemuda dari dua dusun yang berbeda di desa mareje mulai memanas dan terjadi aksi pembakaran, Bupati Lobar, Wakil Bupati bersama Kapolres Lombok Barat dan Ketua FKUB langsung turun ke lokasi untuk menenangkan masa. Setelah diajak berdialog masyarakat pun tenang dan kembali ke tempat masing masing. Langkah cepat dan tepat ini mampu meredam emosi dan amarah massa yang jumlahnya cukup besar.

Sementara itu anggota Komisi VIII DPR RI yang juga berasal dari Dapil NTB 2 H. Rahmat Hidayat,SH mengatakan bahwa selama ini Lombok Barat adem adem saja. Tidak pernah terdengar adanya konflik berbau sara. Karenanya ia meyakini bahwa konflik di desa mareje bukanlah konflik berbau sara namun konflik antar dua kelompok pemuda.

Ia berharap agar situasi rukun dan damai di Lombok khususnya Lombok Barat dapat terus dibina dan dipelihara. Hal ini agar masyarakat dapat beraktivitas dengan baik dan tenang. “Kami meyakini bahwa Lombok Barat ini tetap aman dan rukun. Jadi mari kita jaga bersama keamanan dan kerukunan di masyarakat” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Lombok Barat DR. H. Baehaqi mengatakan bahwa konflik yang terjadi di mareje adalah konflik antar pemuda yang dipicu oleh kesalahpahaman akibat mercon dan petasan. Hal ini memicu terjadinya ketegangan dua kelompok pemuda di desa mareje yang berujung pada pembakaran 6 rumah warga pada Selasa malam, 3 Mei 2022.

Menurut Sekda, satu hari pasca kejadian tersebut Pemkab Lobar bersama Kapolres Lobar dan tokoh masyarakat Lobar melakukan mediasi terhadap dua kelompok warga tersebut hingga akhirnya kedua kelompok pemuda dan warga sepakat untuk menandatangani surat kesepakatan damai antara dua kelompok pemuda. Penandatanganan dilakukan di kediaman Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun.

Seteleh menandatangani surat perdamaian tersebut, Pemkab Lobar bersama TNI/Polri dan warga melakukan gotong royong untuk membersihkan puing puing 6 rumah yang rusak. Selain itu Pemkab Lobar juga menanggung biaya perbaikan 6 rumah yang rusak akibat keributan antar pemuda pada 3 mei 2022. Pada hari kamis,13 Mei 2022 Pemkab Lobar bersama Polri dan TNI memulangkan 53 warga yang menginap sementara di polres Lombok Barat. “Setelah situasi baik dan masyarakat tidak trauma lagi, Pemkab bersama Polri/TNI langsung memulangkan 53 warga yang menginap sementara Polres Lombok Barat”ujar Sekda.

Setelah warga pulang dan masyarakat kembali beraktivitas dengan baik, Pemkab bersama TNI/Polri dan Pemerintah Desa menyelenggarakan acara Gawe Rapah Rabu, 18 Mei 2022. Kegiatan ini menurut Sekda Lobar sebagai simbol dan kegiatan rekonsiliasi antar masyarakat mareje sehingga kerukunan dan kedamaian di desa mareje tetap terjalin dengan baik.

Dalam kegiatan ini dilakukan pembacaan ikrar satu tundun atau satu keturunan yang dipimpin oleh Wali Paer atau tokoh adat sasak Lombok Barat H.Lalu Anggawe Nuraksi. Setelah itu dilakukan sembeq Kending “Patuh Patuh Saling Kangen” oleh Bupati, Wakil Bupati, Gubernur NTB, Kapolda NTB dan Dandrem 162 Wirabhakti. Kegiatan selanjutnya adalah makan bersama atau begibung antar warga mareje. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan kerukunan antar warga masyarakat.

“Masyarakat Mareje tetap rukun dan damai, tidak ada masalah. Yang terjadi adalah keributan antara pemuda namun semuanya sudah baik dan kondusif kembali yang ditandai dengan gawe rapah dan ikrar satu tundun warga mareje” ujarnya.

Kegiatan kunjungan kerja ini dihadiri oleh Wakil ketua dan anggota komisi Vlll DPR RI, Wakapolda NTB, Sekjen Kementrian Agama, Sestama BNPB, Direktur kementrian sosial, Asisten l Provinsi NTB, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Lobar, Anggota Forkopimda Lobar, Kakanwil kementerian Agama Provinsi NTB, Kakandepag Lobar, Ketua MUI Provinsi NTB, Ketua MUI Lobar, Ketua FKUB Lobar para camat, Tuan Guru Tokoh Agama dan tokoh masyarakat. (Diskominfotik/dea/ria)