Giri Menang, Diskominfotik – Upacara Hari Amal Bhakti ke 76 tahun 2022 Kementrian Agama Republik Indonesia dilaksanakan di Lapangan kantor Bupati Lombok Barat, Gerung. Senin (03/01/2022).

Apel Hari Amal Bakti (HAB), dengan mengambil tema “Transformasi Layanan Umat”. Hadir dalam kegiatan apel tersebut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khlid bertindak sebagai pembina upacara, Wakil Bupati Hj. Sumiatun, Anggota Forkopimda Lobar, Kepala OPD, Perwakilan dari unsur TNI/POLRI, Ketua TP-PKK Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, Kepala Sekolah lingkup Kementerian Agama, dan Para Tuan Guru.

Dalam Amanat Mentri Agama yang dibacakan oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyatakan bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 3 Januari 2022, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama dengan penuh rasa syukur dan suka cita. Sebab, sejak dibentuk tanggal 3 Januari 1946 hingga hari ini, Kementerian Agama terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta mewujudkan tatanan kehidupan beragama yang toleran dan ramah bagi semua. Pada setiap Hari Amal Bakti, tanggal 3 Januari dicanangkan sebagai KICK OFF pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan.

“Kementerian Agama telah hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur umat beragama, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan layanannya, dan menjaga Pancasila, konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dalam jalurnya,” ujarnya.

Kementerian Agama juga telah menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh dan pemuka agama, organisasi dan lembaga keagamaan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta unsur masyarakat lainnya. Hubungan baik tersebut diwujudkan dalam beragam pertemuan, baik di tingkat nasional maupun daerah, pendampingan, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi.

“Sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih, Kementerian Agama telah mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada 9.310 Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama dari 79 Satuan Kerja yang dinilai telah mengabdi tanpa cacat sebagai abdi negara. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah mengabulkan permohonan tersebut dan pada Hari Amal Bakti ke-76 ini, atas nama Bapak Presiden, diberikan Penghargaan Satyalancana Karya Satya 30 tahun kepada 509 orang, 20 tahun kepada 2.802 orang, dan 10 tahun kepada 5.999 orang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama.”

Mentri juga mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan, sebagai bagian dari Korps Kementerian Agama.

“Di usia yang ke-76 ini, Kementerian Agama harus terus berbenah. Prestasi yang telah diraih harus dipertahankan. Dan secara bersamaan, perlu terus berinovasi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang lebih baik. Untuk itu, jadikan agama sebagai inspirasi. Jadikan agama sebagai penggerak yang dapat meningkatkan daya kreativitas. Selain itu, jadikan pula Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama, yaitu Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saudara sekalian selaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.”

Kita semua percaya apabila berpegang teguh pada itu semua, Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama akan tampil sebagai sosok abdi negara yang luar biasa. Apa yang kemudian menjadi tagline Peringatan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama, yaitu Transformasi Layanan Umat akan dengan cepat dan mudah dilakukan. Transformasi yang dimaksud meliputi perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang mempercepat dan mempermudah kinerja Kementerian Agama dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” tutupnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara tambahan pemberian penghargaan Satya Lencana kepada pegawai lingkup Kemenag Lobar. (Diskominfotik/Bid. Ikp)

Narmada, Diskominfotik – Launcing pemasangan PJU-TS sekaligus Penandatanganan naskah perjanjian hibah PJU-TS antara dengan Lembaga Pengelola Proyek Forum Budaya Dunia Heritages (LPP-FBDH) yang dilaksanakan di kawasan wisata Gunung Jae, Desa Sedah, Narmada, Lombok Barat. Rabu (29/12/2021).

Turut hadir dalam kegiatan Koordinator Regional 3 Ronald Ngutra sebagai perwakilan dari Ketua Umum LPP-FBDH, Asisten Daerah II Provinsi NTB Muhammad Husni, Bupati se-NTB, Sekda Kota Mataram H. Effendi Eko Saswito, Koordinator Wilayah NTB M. Nur Haedin, Asisten I Daerah Agus Gunawan, Asisten II Daerah Rusditah, Kepala Dishub Lobar Muhammad Najib, Kepala Dinas Perkim H. Lalu Winengan dan Kepala Desa Sedau.

Kepala Dinas Perkim Lobar menyampaikan bahwa PJU-TS merupakan sebuah solusi dalam mengatasi kegelapan sebagai pengganti lampu jalanan yang disuplai oleh PLN.

“Seperti yang telah diketahui bahwa selama ini Kabupaten/kota tidak sedikit mengeluarkan untuk membayar lampu jalanan dan oleh karena itu sangat diharapkan dengan adanya hibah PJU-TS ini dapat membantu Kabupaten/kota di NTB.” Jelasnya.

Bupati Lombok Barat mengatakan bahwa ia berharap agar hibah lampu jalan ini dapat terselesaikan di bulan Februari 2022 nanti, mengingat pada bulan Maret 2022 akan dilaksanakan event Moto GP.

“Saya juga ingin mengajak kita semua untuk mari saling menjaga PJU-TS yang telah dihibahkan kepada kita ini, karena selama ini sering sekali lampu jalanan hanya bertahan paling lama yaitu tiga bulan karena kabelnya terputus atau dipecahkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.” Tambahnya.

Dalam melaksanakan program ini, Koordinator Regional 3 menyatakan harapannya kepada pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/kota dapat memberikan dukungan serta monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran dan pemasangan PJU-TS.

“Jika tidak terdapat halangan, kami akan usahakan pada bulan Februari 2022 kami sudah menyalurkan hibah ini kepada Kabupaten/kota yang telah mengajukan surat permintaan kepada kami.” Tambahnya. (Diskominfotik/Bid. IKP)

Pelantikan Kepala Desa Dasan Tereng Pengganti Antar Waktu (PAW) berjalan khidmat yang dilaksanakan di aula kantor desa setempat. Rabu (29/12/2021).

Berdasarkan surat keputusan Bupati Lobar bahwa pemilihan kepala desa PAW yang dilaksanakan memalui musyawarah Desa pada tanggal, 09, Desember lalu dan telah menetapkan saudara atas nama Purwanto resmi menggantikan jabatan kepala desa yang sebelumnya telah almarhum, dengan sisa masa jabatan sampai dengan februari tahun 2025 mendatang.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaiakan hal ini merupakan bentuk suport penuh kepada kepala desa yang telah dilantik, ia juga berharap agar kades yang dilantik saat ini bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat setempat, karna mengingat potensi yang ada di kecamatan Narmada luar biasa hingga dengan begitu dapat bersama- sama dimanfaatkan oleh pemerintah se kecamatan Narmada dengan baik.

Bupati juga menyampaikan kepada kepala desa yang dilantik agar menjadikan motivasi serta contoh dari apa yang telah dilakukan oleh kades sebelumnya ia juga menyematkan doa agar apa yang telah diupayakan kades semasa hidup menjadi amal jariahnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Provinsi NTB Komisi IV H. Hasbullah Muis, Anggota DPRD Lobar Indra Jaya Usman, Asisten I Setda Lobar H. Agus Gunawan, Kadis DPMD Lobar Herry Ramdan, Kepala BKD Lobar Syahrudin, Camat Narmada Busyairi dan para kepala desa se kecamatan Narmada. (fiyan/Juan/Windi)

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat raih urutan ke 12 dari 416 kabupaten dan urutan ke 15 dari 514 Kabupaten /kota dalam predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021. Kegiatan Penganugrahan yang dilaksanakan di ballroom Puri Ratna, Grand Sahid Jayakarta dilaksanakan secara virtual di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya Ketua Ombudsman RI Dr. Mokhamad Najih menyampaikan bahwa ombudsman yang berkomitmen dalam kepatuhan tinggi dengan meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjelaskan bahwa Ada 7 Kementrian yang mendapatkan status zona kuning dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik 2021 Dan ada 17 kementrian yang mendapatkan status zona hijau, sementara untuk lembaga ada 12 lembaga yang berada di zona hijau dan 3 lembaga zona kuning, dan tidak ada lembaga yang berada pada zona merah,” ungkapnya.

“Penilaian pelayanan publik dari ombudsman kali ini dibagi ke dalam 3 zonasi yaitu zona hijau, kuning Dan merah, adapun pelaksanaan penilaian terhadap 587 instansi,yang terdiri dari 24 kementrian, 15 lembaga, 34 Pemerintah Provinsi,4l6 Pemerintah kabupaten Dan 96 Pemerintah kota,” ujarnya.

Selain kementrian dan lembaga ada 13 Pemerintah Provinsi yang berada di zona hijau, 19 zona kuning, 2 zona merah, sedangkan untuk tingkat Pemerintah kabupaten ada l03 di zona hijau, 226 di zona kuning, 87 di zona merah, dan untuk Pemerintah kota ada 34 di zona hijau, 61 di zona kuning dan 3 di zona merah.

Presiden Republik Indonesia H. Joko Widodo juga menyebutkan bahwa tidak ada lagi toleransi bagi para penyelenggara pelayanan publik yang bekerja lambat, tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif.

“Presiden menyatakan bahwa para penyelenggara pelayanan publik harus mengubah cara berpikir, mengubah cara merespon, mengubah cara bekerja, orientasi mereka harus berupa hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima.”

Pelayanan publik adalah bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, adapun pelayanan yang baik menurutnya akan meninggalkan kesan yang baik dimasyarakat.” Tutupnya (Diskominfotik/Ria/Dhea).

Gerung, Diskominfotik – Bupati bentuk Tim Satgas Konvergensi Stunting Kabupaten Lombok Barat, kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Jayengrane dihadiri oleh Sekda Lobar H. Baehaqi, Para Asisten, Kepala OPD, dan Camat se-Kabupaten Lombok Barat. Senin (27/12/2021).

Dalam paparannya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Lobar H. M. Abdullah menyampaikan rencana penurunan stunting tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 memiliki peluang yang cukup tinggi dan di Kabupaten Lobar akan di prediksi mencapai 14 %. Kondisi stunting sudah menurun mencapai 70 %, anak yang stunting akibat gagal tumbuh karena kurangnya gizi . Stunting mempengaruhi tinggi badan dan kurangnya kecerdasan, akibat buruk dari anak stunting memiliki kekebalan tubuh dan intelek lebih rendah. Tahun 2021 stunting di Lombok Barat sudah menurun, pengaruh stunting juga dipengaruhi pada saat ibu hamil dan anak berusia 2 tahun dan ditahun 2021, meningkat 8 %kemungkinan disebabkan oleh faktor Ekonomi.

“Kategori jumlah Desa yang ada di Kab. Lobar tidak ada diatas angka 30 % yang mengalami stunting meskipun terdapat di beberapa desa yang masih diangka 20%. Tahun 2021 ada 20 Desa yang masuk stunting dan nantinya ditahun 2022 agar semua intstansi bisa bekerja sama dalam memerangi stunting. Cara mengatasi stunting dengan menerapkan hidup sehat dan mengomsumsi makan makanan yang bergisi, diharapkan dari pemerintah Daerah menyiapkan kesiapan untuk menurunkan jumlah stunting. Intervensi oleh OPD Lobar ada 2 yakni teknis dan Non teknis dimana semua yang berkaitan stunting harus dapat di penuhi untuk mengurangi jumlah stunting yang ada di wilayah Kab. Lobar”.ujarnya.

Dalam sesi diskusi Para kepala OPD dan Camat menyampaikan hal apa saja yang akan dilakukan dalam penekanaan penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat. Seperti yang diungkapkan Camat Kediri menyampaikan dari rekan rekan camat akan bergerak bersama untuk memerangi stunting dan akan ada penyusunan RKPDES dalam penanggulang Stunting.

Kepala Dinas Ketahanan pangan Damayanti mengungkapkan bahwa baru 60% RKPL dan akan diusahakan untuk menaikan persentase, dari Dinas Ketahanan Pangan juga akan menyarankan warga masyarakat untuk bisa menaman tanaman di pekarangan rumah tidak hanya sayur dan buah akan tetapi untuk ikan dan unggasnya sehingga kebutuhan gizi dapat terpenuhi.

Kepala Dinas Sosial Lalu Marta Jaya menyampaikan sudah ada program PKH dan BPMT yang sudah disalurkan kepada masyarakat. Untuk pedamping yang sudah tersebar di masing masing kecamatan diharapkan dapat membantu dalam penanganan stunting. Bantuan uang tunai kepada warga yang kurang mampu sudah diberikan masing-masing sebesar Rp. 200.000 setiap bulannya. Total PBI JKN sejumlah 40287 jiwa dan sampai saat ini pelayanan masih diberikan.

Sekeretaris Dinas Dukcapil Fathurrahman Tahir menyampaikan ada 3 bentuk pelayanan yang telah diberikan kepada warga, capaian akte kelahiran sudah diangka 97 %dan sudah memiliki NIK, dalam pendataan penduduk ada 14 Desa sudah yang berinisiatif untuk membuka kios adminduk dan bisa langsung dicetak di Desa sehingga untuk identitas sudah terjamin dan kaitan dengan status janda wilayah Kab. Lobar berada diangka 4000 lebih yang menjadi kepala keluarga.

Sementara itu kepala dinas Perindag H. Sabidin menyampaikan IKM masih banyak yang berstatus normal, kaitan dengan SITEBEL sudah sangat bagus akan tetapi berbahaya dalam segi kesehatan karena banyak menggunakan air isi ulang dan perlu dilakukan penanganan yang lebih baik.

Asisten III Setda Lobar H. Ilham menyampaikan agar OPD terkait dalam penanganan stunting memberikan anggaran dan peran dikbud harus maksimal agar pemamfatan anggaran untuk pemberian makanan tamabahan, perlu ada aturan kepada para penjual atau pedagang yang keluar masuk sekolah, maksimalkan BULD yang ada di Puskesmas dan rumah sakit.

Dalam arahannya Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyampaikan kegiatan ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak karena sangat penting dan merupakan tanggung jawab dari sisi kemanusian, agama, pemerintah dan yang lainnya. Kaitan stunting dari semua sisi harus diperhatikan sehingga masyarakat benar benar terjamin dalam segi kesehatan. Agar diagendakan khusus untuk bisa mempersiapkan dalam penanganan stunting, nantinya agar satgas dan masing masing Asisten serta OPD membagi bagi tugas dalam penanganan stunting, diharapkan satgas nantinya bisa melibatkan unsur-unsur dari luar seperti pemuda, masyarakat, LSM maupun yang lainnya di dalam mendukung kegiatan ini. (Diskominfotik/Ria/Dhea)

Senggigi, Diskominfotik – Penyerahan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) untuk calon Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 yang dilaksanakan di Hotel Aruna, Senggigi, Lombok Barat. Selasa (28/12/2021).

Turut hadir dalam kegiatan Asisten Daerah I Lombok Barat Agus Gunawan, Kepala Dinas Dikbud Lobar H. Nasrun, Kepala BKDPSDM Lobar Syahrudin serta calon kepala sekolah TK, SD, SMP Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Dinas Dikbud Lobar H. Nasrun dalam laporannya menyampaikan jumlah peserta awal bagi calon kepala sekolah ialah sebanyak 60 orang dan jumlah peserta yang lulus test adalah 42 orang atau sekitar 73% yang merupakan kelulusan diatas rata-rata nasional.

“Tahap selanjutnya ialah diklat dan karena pada tahun 2019-2020 terdapat delapan orang yang belum diklat, kemudian kami mengajukan kepada P2KS Solo disetujui sehingga jumlah peserta diklat adalah 50 orang dan Alhamdulillah peserta diklat ini lulus 100%.” Terangnya.

H. Nasrun menyapaikan harapannya pada tahun 2022 nanti jumlah pengawas dan kepala sekolah dapat terpenuhi, sehingga pelaksanaan pendidikan dapat sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan.

“Saya juga ingin menyampaikan hasil rapat dengan Dikbud Provinsi bahwa pertanggal 3-31 Januari akan dilaksanakan simulasi belajar tatap muka secara penuh di dan sekolah-sekolah juga harus menyiapkan segala-galanya untuk menyambut para murid di sekolah, karena jika ini berlangsung lancar maka insya Allah tatap muka ini akan terus berlanjut.” Tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid sangat antusias mendengar bahwa Lombok Barat merupakan salah satu daerah yang mendapatkan kelulusan diatas rata-rata nasional.
“Pelatihan, pendidikan serta ujian ini bersifat penting karena dimanapun kita bertugas kita membutuhkan legitimasi formal sebagai kunci untuk menjadi kepala sekolah.” Jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa jika nanti para calon kepala sekolah turun ke lapangan, maka skill yang dimiliki akan jauh berbeda dari hal-hal formal yang telah mereka pelajari karena saat di lapangan mereka akan bertemu dengan manusia yang dimana untuk menangani hal tersebut dibutuhkan keterampilan seperti komunikasi dan sosialisasi.

“Saya sangat berharap secara formalitis bapak-ibu sudah sah bahkan beberapa sangat memuaskan dan sekarang kita akan buktikan ujiannya di lapangan.” Harapnya (Diskominfotik/Fiyan/Juan/Dhea).

Gerung, Diskominfotik – Dialog Publik dan Refleksi Akhir Tahun dalam ranges “Gerakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan praktek perkawinan anak di Kabupaten Lombok Barat. Selasa (28/12/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat dihadiri oleh Asisten ll Rusditah S. Sos, Kepala dinas Kesehatan drg. Ambaryati, Kepala Badan DP2KBP3A Ramdhan Haryanto, Perwakilan OPD, Para Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sambutannya Direktur forum dan LSM SANTAI Suharti menyampaikan bahwa pencegahan perkawinan anak di usia dini tidak hanya melibatkan pihak desa melainkan pihak kecamatan dan Kabupaten dengan tetap mengacu pada peraturan desa dan Peraturan Daerah dan surat edaran yang mengacu pada undang-undang mencegah perkawinan dini pada anak yang tidak hanya menjadi tanggung jawab perseorangan melainkan tanggung jawab semua pihak baik keluarga, lingkungan dan masyarakat.

Asisten ll Setda Lobar Rusditah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program-Program dari forum SANTAI sudah dilaksanakan disejumlah desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat yang dibantu dengan OPD2 terkait agar program tersebut berjalan dengan maksimal dengan pengawasan yang ditingkatkan dalam upaya untuk mencegah pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat. (Diskominfotik/Bid. Ikp)

Gerung, Diskominfotik – Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, seluruh Gubernur, Bupati/Walikota di Indonesia beserta jajaran. Kegiatan Video Conference Rapat Koordinasi dilaksanakan di Ruang Jayengrana, Kantor Bupati Lombok Barat. Senin (27/12/2021).

Dalam paparannya, Menteri Dalam Negeri meminta kepada seluruh kepala daerah mengantisipasi naiknya kasus COVID-19 pada saat Nataru dengan menegakan kembali PPKM mikro.
“Saya juga telah memerintahkan kepada Dirjen Pemerintah Desa untuk mengirimkan tim ke lima daerah prioritas lokasi liburan seperti Bali, Lombok, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Yogyakarta.” Tegasnya.

Ia juga meminta agar kepala daerah terus memantau menegakkan protokol kesehatan (Prokes) untuk mencegah kasus COVID-19 kembali melonjak. Apalagi, kasus varian omicron sudah ditemui di Indonesia.

“Untuk tahun baru tahun ini saya anjurkan untuk merayakannya secara sederhana bersama keluarga dirumah karena tidak ada perayaan, pawai, pesta kembang api serta ditutupnya alun-alun. Sedangkan untuk restoran dan mall hanya dianjurkan berkapasitas sekitar 75%, tapi penerapan PeduliLindungi harus tetap jalan.” Jelasnya.

Menteri Kesehatan menjelaskan kronologi lolosnya salah satu pasien terinfeksi COVID-19 varian Omicron yang di isolasi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. “Pasien tersebut merupakan WNI yang baru saja pulang dari Inggris yang pada saat datang ke Indonesia ia positif COVID-19, namun kemudian pasien meminta tes pembanding dan hasilnya negatif dank arena itulah ia diperbolehkan untuk karantina mandiri di rumah oleh Dinas Kesehatan DKI.” Jelasnya.

Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa dibiarkannya isoman itu dikarenakan rumah pasien yang memadai untuk isoman. Namun, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan metode pengurutan denom keseluruhan (WGS) menunjukan hasil positif pasien terinfeksi Omicron, kemudian seluruh keluarga pasien ditest kembali dan hasilnya negatif.

“Saya sangat berharap dari adanya temuan itu dapat menjadi pelajaran bagi Kemenkes, yaitu dimana diwajibkan test COVID-19 tiga kali untuk memastikan pasien benar negatif dan juga mewajibkan pelaku perjalanan luar negeri untuk menjalankan karantina selama 10 hari di tempat isolasi terpusat.” Tambahnya.

Kemenkes juga menyampaikan bahwa jumlah kasus varian Omicron kian meningkat di Indonesia menjelang tahun 2022 dan dapat dipastikan bahwa kasus Omicron saat ini baru hanya penularan kasus dari para perjalanan internasional, sehingga belum ada penularan berskala lokal hingga saat ini. (Diskominfotik/Angga/Dhea).

Gerung, Diskominfotik – Kunjungan dan silaturahmi Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) disambut baik oleh Bupati di Pendopo Giri Menang Gerung, Selasa, (21/12/2021).

Yayasan SANTAI yang bergerak sejak tahun 2015 hingga sekarang di empat Kabupaten di NTB, termasuk Kabupeten Lombok barat adalah salah satu konsen yayasan SANTAI dalam pendampingan pada program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pencegahan praktek perkawinan anak. Yayasan SANTAI sudah begerak sejak tahun 2015 hingga saat ini di Lobar sudah medampingi tujuh 7 Desa dibeberapa Kecamatan Lobar, seperti Kec. Gunung Sari, yakni di Desa Kekait sebagai Pilot awal, Kec. Lingsar, Desa Dasan Gerie, Kec. Narmada, Desa Lebah Sempage, Kec. Kediri, Desa Bengkel dan Montong Are, dan terakhit di Kec. Sekotong, yakni fokus di Desa Taman Baru dan Sekotong Tengah.

Suharti selaku Direktur yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) di NTB, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tersebut sudah banyak yang merasakan dampak positif dari apa yang diharapkan oleh pemerintah terutama dalam mendukung gerakan anti merarik kodek (GAMAK) di Lobar, selain itu tujuan utama dan mengasilkan kebijakan di Desa terkait dengan perkawinan anak dan perlindungan anak, mendorong Desa-desa agar memiliki anggaran dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, juga memperkuat aktor muda dengan melibatkan beberapa lembaga terkait, di Desa-desa untuk membantu dan bergerak bersama Desa secara masif untuk kemudian mencegah tingkat perkawinanan anak di tingkat Desa.

“Kami melibatkan lembaga-lembaga seperti forum anak, komunitas peduli perempuan anak tingkat desa dan kami juga membentuk gugus tugas layak anak, kita berharap kelembagaan yang ada di tingkat desa mampu bergerak bersama desa secara masif,” jelasnya. Selain itu ia juga berharap untuk memperkuat strategi dalam hal ini agar menambah tokoh adat, agama, dan forum pemuda untuk lebih dilibatkan termasuk para masyarakat yang menerima BANSOS untuk selalu dibimbing dalam mensosialisasikan dan mencegah perkawinan anak di masing-masing desa.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam arahannya juga menegaskan terkait hal ini perlu dikonsultasikan ke tingkat Provinsi karna mengingat perkawinan anak bukan hanya terjadi di satu Kabupaten melainkan antar Kabupaten yang memiliki perbup yang bebeda, “Di Kabupaten Lobar sudah memiliki Perbup dan awik-awik terkait hal dan bahkan Lobar pernah menjadi Kabupaten percontohan dalam menangani kasus ini, dan sekarang sering kita temukan problem di Desa yang perkawinan anak antar Kabupaten yang dimana kita melarang namun Kabupaten lain membolehkan, nah ini yang perlu dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi NTB,” ujarnya. (Diskominfotik/Bid.Ikp)

Gerung, Diskominfotik – Bupati hadiri audiensi dengan PLN wilayah NTB dan PT. Sabena Eraka Lauda untuk pengolahan limbah Non-B3 FABA (Fly Ash, Bottom Ash) di Pendopo Bupati, Gerung, Lombok Barat. Selasa (21/12/2021).

Hadir dalam kegiatan Sekretaris Daerah Lombok Barat Dr. H. Baehaqi, Asisten I Setda Lobar Agus Gunawan, Kepala Dinas PERKIM Lobar H. Lalu Winengan, Manajer PLN UPK Lombok Nyoman Satriyadi Rai, Assistent Manager Pembangkit Indonesian Power Bagaskara, serta perwakilan dari PT. Sabena Eraka Lauda yaitu L. Fatahilah Prawiranegara dan Ismed Maulana.

Manajer PLN UPK Lombok menyatakan tujuan dari audiensi ini adalah untuk membentuk MoU antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, PLN Wilayah NTB bersama PT. Sabena Eraka Lauda tentang program pengolahan Limbah FABA menjadi Paving Block dan Batako. Limbah FABA sendiri merupakan limbah yang dihasilkan dari pembakaran batu bara yang berupa butiran debu di udara dan endapan dibawah alat pembakaran.

“Setiap harinya kami menghasilkan sekitar 80 ton limbah FABA dan kami berencana untuk membina, melatih serta membantu memasarkan hasil olahan FABA nantinya.” Jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dari pihak PLN dan PT. Sabena akan memberikan alat pembuatan Batako serta paving block berbahan dasar FABA. “Saat ini kami telah menjalankan pilot project di Lingsar untuk pembuatan paving block.” Tambahnya.

Bupati Lombok Barat antusias menyambut program ini dan ia berharap MoU dapat segera terbentuk. “Saya juga berharap agar olahan-olahan FABA tersebut dapat digunakan di daerah sekitar PLN Jeranjang yang merupakan asal limbah tersebut.” Harapnya. (Diskominfotik/Bid.Ikp)