Giri Menang, Lombok Barat – Proyek pembangunan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang dikerjakan Tahun Anggaran (TA) 2018 diresmikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Bencingah Agung, Komplek Pemerintahan kantor Bupati Lombok Barat – Giri Menang Gerung, Senin (1/4/2019).
Peresmian hasil-hasil pembangunan 2018 itu menyerap anggaran sebesar 229 miliar rupiah. Anggaran sebanyak itu terbagi untuk 552 paket dibidang pendidikan, kesehatan, pariwidata, perhubungan, pemuda dan Olahraga, Perindag, PUTR, Otonomi Desa dan lainnya.
Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan empat buah MoU antara Pemda Lobar dengan Kanwil Kemenhumkam NTB tentang fasilitasi Pendampingan Harmonisasi Produk Hukum Daerah, MoU Pemda dengan Ombudsmen NTB tentang pelayanan publik dan MoU Pemda Lobar dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara tentang Media Layanan Informasi Publik dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Diskominfotik Kabupaten Lobar dengan Antara Digital Media tentang Penyebaran Informasi Publik.
Bupati Lobar Fauzan Khalid mengakui, berbagai cobaan dan bencana seperti terjadinya gempa bumi tektonik yang mengguncang NTB termasuk Kabupaten Lobar telah banyak menimbulkan kerusakan pasilitas perumahan dan fasilitas umum milik warga. Karena itu terdampak pada defisitnya anggaran Pemerintah Daerah untuk mengesekusi pembangunan.
Dampak lainnya, sebut Bupati yakni dunia pariwisata yang seakan mati suri karena dampak gempa secara langsung mengurangi minat para wisatawan datang berkunjung ke Lobar. Padahal sesungguhnya sektor pariwisata merupakan sektor unggulan Kabupaten Lobar dalam menyumbang PAD dengan prosentase hingga 65 persen.
Namun begitui berkat kerjasama semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat sebagai subyek pembangunan, rintangan-rintangan tersebut bisa dilalui dengan membuahkan hasil yangh menggembirakan.
Bupati yang akan menjabat dua periode ini menunjukkan buktinya dengan menyebut terjadinya dongkrakan pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2017 yang pencapaiannya hanya 5,9 menjadi 6,2 pada tahun 2018. Demikian juga tingkat inflasi juga sangat terkendali di angka kurang lebih sekitar 3 persen.
“Demikian juga tingkat penurunan kemiskinan 2018 kita sudah melewati sekitar 2 persen dari target rencana pembangunan jangka menengah 2018 turun menjadi 1,60 persen. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan di tahun berikutnya akan lebih baik,” kata Bupati.
Bupati juga mengingatkan, bahwa pembangunan fhisik yang dilakukan di Lobar disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah, dimana terdapat scala-scala prioritas. Dalam hal ini Pemda tidak menutup mata atas protes masyarakat. Seperti jalan yang jelek lalu ditanami pisang.
“Tapi ketahuilah tidak ada pemerintah seperti itu, karena keterbatasan fiskal daerah, maka kita tentukan scala prioritas. Kaitan dengan itu, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di luar kota Mataram dan Kota Bima, Kabupaten Lobar termasuk tingkat kemantapan jalannya masih lebih baik 68 persen. Kabupatern lain kurang dari itu,” ujarnya lagi.
Dikatakan Bupati, Lombok Barat memiliki sumber pendanaan selain dari APBD juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat. Karena itu pihaknya mendorong seluruh OPD untuk menjemput bola mencari dana pembangunan dari pemerintah pusat.
Bupati juga tidak menutup mata atas pelayanan publik Kabupaten Lombok Barat oleh Ombusment NTB yang dinilai rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Adanya penilaian seperti itu, bukan berati jajaran pemda Lobar mengeluh, meratapi penilaian tidak sedap seperti itu.
“Justru kami langsung menyikapinya dengan mengundang Ombustmen NTB untuk bisa bekerjasama dengan Pemda Lombok Barat dengan melakukan pendampingan bersama OPD yang ada, agar capainnya tidak lagi berada pada zona hitam, merah atau kuning. Kita bahkan langsung melaksanakan MoU dengan Ombusment. Dengan ini kami optimis dalam rentang waktu kurang dari setahun Lobar tidak akan mengalami penilaian buruk terkait pelayanan publik. Bahkan Lobar nantinya akan mampu mengejar dan bahkan lebih tinggi dari daerah lain,” ujarnya.
Kebanggan daerah lainnya juga disebutkan Bupati. Diantaranya Lobar merupakan satu-satunya kabupaten/kota di NTB bahkan melebihi propinsi NTB dari sisi meminimalisir celah-celah atau kemungkinan terjadinya korupsi bagi aparatur Lobar.
“Dari sisi pelaksanaan tata kelola pemerintahan, Lobar juga sukses dengan penghargaan terbaik dalam pelaksanaan Lakip, Sakip. Ini menunjukkan kinerja Inpektortat Kabupaten Lobar yang menerapkan audit sistem sebelum proyek pembangunan tersebut dilaksdanakan. Cara ini ternyata memberi apresiasi dari segenap kabupaten/kota se NTB dan dijadikan contoh pelaksanaan yang layak diterapkan di daerah masing-masing. Karena itu Inspektorat Lobar merupakan inspektorat pertama di NTB yg menyandang level III,” ujarnya.
Bagaimana menghadapi event internasional MotoGP 2021 di Lombok Tengah? Bupati tidak ingin Lobar menjadi penonton tak berdampak bagi masyarakatnya. Ia justru telah merancang berbagai persiapan dengan berbagai potensi Lobar yang ada saat ini.
“Seperti kerajinan, home industri, aneka makanan olahan dan lainnya yang dibutuhkan para wisatawan. Kita harus berada di moment seperti itu dengan kemampuan potensi daerah yang kita miliki agar membeirkan dampak ekonomi kepada masyarakat,” ujarnya.
Soal Pilpres dan Pemilu Legislatif mendatanng, Bupati juga mengingatkan untuk menghadapi pesta demokrasi itu dengan nuansa kedamaian, tidak harus menghadapi pesta demokrasi tersebut dengan permusuhan meski pilihan berbeda. Bupati Fauzan mengajak untuk menjaga kondusifitas daerah, menjadikan idiologi Pancasila dan tetap tegaknya NKRI merupakan harga mati.
Hadir dalam peresmian itu, selain dihadiri Bupati Lobar H Fauzan Khalid, juga dihadiri anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Wakil Bupati Lobar terpilih Hj. Sumiatun, Sekda Lobar, para Asisten, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan para Kepala Desa dan Lurah se Lombok Barat. Diskominfo/her/rasidibragi
