Giri Menang, HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT.  29 November 2019-Dalam upaya meningkatkan kapasitas daya pegawainya, jajaran Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan Studi Tiru di Kantor UPTD Pertanian, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Jum’at (29/11). Studi Tiru merupakan sebuah konsep belajar yang dilakukan pada suatu institusi yang dianggap lebih kompeten dalam suatu hal dengan maksud peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan dan peraturan perundangan.

Mataram, Diskominfo – Kabupaten Lombok Barat kembali dianugrahi sebagai Badan Publik Informatif terbaik tahun 2019 untuk katagori Badan Publik Kabupaten/Kota se NTB. Lombok Barat memperoleh nilai tertinggi dengan score nilai 97,00 bersaing dengan Kota Mataram dengan pringkat yang sama dengan score 93,48. Sementara Kabuapten lainnya di NTB mendapat pringkat sebagai Badan Publik Menuju Informatif, masing-masing Sumbawa Barat, Lombok Tengah dan Kota Bima dengan nilai masing-masing 87,98. 83,76. 81,66. Kabupaten Lombok Barat kembali meraih “Anugrah Keterbukaan Informasi Publik 2019” untuk katagori Badan Publik Kabupaten/Kota se NTB

Penghargaan sebagai Badan Publik Informastif diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Moh. Taufiq dari Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djlalilah pada Anunggarah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komsi Informasi (KI) Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya Mataram (28/11/2019).

Lombok Barat telah secara konsisten dalam menginplementasikan Undang Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan memberikan dampak pada pemerintahan Lombok Barat yang baik, yang bersih dan pemerintahan yang berwibawa sesuai tuntututan reformasi.

“kami telah dengan konsisten menjalankan pemerintahan yang terbuka menurut undang-undang, mudahan menjadikan pemerintahan Lombok Barat semakin baik sebagaimana tuntutan reformasi” ungkap Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq sesaat setelah menerima anugrah.

Dikatakan wujud konsistensi keterbukaan itu juga tidak saja di tingkat Badan Publik Utama di Kabupaten, tetapi juga di Tingkat Layanan Dasar seperti Sekolah, Puskesmas dan Desa dimana sebulan yang lalu juga menerima penghargaan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) pada kegiatan Gebyar DBIP Provinsi NTB.

Ketua KI NTB Hendriyadi dalam laporannya pada acara Anugrah Keterbukaan Informasi Publik mengatakan tahun ini telah menyelesaikan kegaitan monitoring dan evaluasi (monev) serta  memberikan Anugrah sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi Badan Publik untuk menginplementasikan keterbukaan informasi publik dengan baik.

Menurut Hendiyadi tingkat partisipasi mengikuti monev keterbukaan informasi dari 94 Badan Publik di NTB hanya 59 Badan Publik (63,44%) mengikuti tahapan sampai akhir atau sebanyak 36 Badan Publik tidak mengikuti monev terdiri dari Sembilan  OPD, Sembilan Instansi Vertikal, 1 kabupaten/kota, 15 Partai Politik. 2 BUMD.

Sementara kualitas keterbukaan informasi public dari tahun 2018 sampai 2019, kualitas tertinggi Badan Publik informatif dari 4 menjadi 6. Menuju informative dari 3 menjadi 9 Badan Publik. Kemudian yang cukup informatik naik dari 14 menjadi 15 dan yang kurang informatik turun dari 15 menjadi 14 serta yang tidak informatik turun dari 22 menjadi 12 Badan Publik pada tahun 2019. Rata kualitas keterbukaan informasi public di NTB disimpulkan naik dari 49,05 poin  menjadi  64,78 poin.

“jadi peningkatannya signifikan lima belasan persen. Harapan kita kedepan agar semua OPD dapat menjadi Badan Publik level tertinggi yaitu Informatik seperti yang sudah dicapai oleh Provinsi NTB di Tingkat Nasional,”  ungkap hendriyadi bangga.

Wakil Gubernur Hj. Siti Rohmi Djalilah dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada yang telah mendapatkan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik. Dikatakan keterbukaan informasi bagi kita merupakan kebutuhan dan keharusan, bukan merupakan suatu yang ditakutkan asal kita jujur dalam menyampakan kepada masyarakat atau stagholder.

“keterbukaan informasi ini kebutuhan bukan hanya kewajiban juga kebutuhan kita untuk bisa apapun yang kita komunikasian dengan masyaraakt, kita eksekusi ke masyarakat sesuai dengan tujuannya,” ungkapnya.

Wakil Gubernur berharap anugarah keterbukaan informasi public dapat menjadi semangat dalam menginplementasikan keterbukaan informasi menjadi lebih lagi. Kominfo Lobar/rasidibragi/her

Jakarta, HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT. Rabu 27 November 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengentaskan diri dari status zona merah (kondisi buruk, red) dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik untuk level Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Setelah tahun lalu ditetapkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB sebagai Kabupaten Terburuk dalam pelayanan publik, maka kini Lombok Barat melejit menjadi terbaik di Provinsi NTB, bahkan menduduki posisi ketiga terbaik secara nasional dengan nilai skor mencapai 98,30. Pemkab Lombok Barat hanya kurang skor dari Kabupaten Mojokerto di ranking satu dengan skor 99,63 dan di posisi kedua Kabupaten Lamandau dengan perolehan skor 98,60.

Hal itu didapatkan berdasarkan survey oleh Ombudsman RI pada periode Bulan April-Agustus 2019 yang dilakukan secara independen terhadap 7 Kementerian/ Lembaga, 6 Provinsi dan 215 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Untuk diketahui, tahun lalu Lombok Barat berada pada zona merah dengan nilai 44,68 dan hanya mampu menempati urutan ke-162 secara nasional yang berarti lompatan yang dilakukan Lombok Barat tahun ini sangat fantastis.

Penegasan tersebut didapatkan saat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Moh. Taufiq menerima Anugerah Pelayanan Publik pada acara yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia di Hotel JS Luwansa Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).
H. Moh. Taufiq saat dihubungi via telpon memastikan bahwa zona hijau (terbaik, red) adalah kerja keras seluruh aparatur dan Perangkat Daerah pasca hasil survey tahun lalu berada pada zona paling bontot di NTB.

“Raihan penghargaan ini merupakan wujud dari implementasi visi kita. Kita melakukan perbaikan menyeluruh terhadap seluruh komponen yang dituntut dalam pelayanan publik,” terang Taufiq.

Kedepan, kata Taufiq, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik akan dilakukan secara paralel dengan Reformasi Birokrasi , Sistem Pengawasan Intern Pemerintahan, pembentukan mental kerja melalui Sekolah Perjumpaan, penetapan Zona Integritas, dan Whistleblower System di mana system bisa menghimpun dan menindak lanjuti aduan masyarakat. Taufiq berkeyakinan bahwa mental aparatur di Lombok Barat bisa berubah menjadi pelayan masyarakat yang berintegritas serta mengedepankan ketaatan pada hukum.

Di kesempatan terpisah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim melalui pesan WhatsApp menyatakan bahwa observasi kepatuhan ini adalah tools untuk melihat kesiapan Pemerintah Daerah dalam membangun proses pelayanan yang sesuai dengan undang-undang.

“Karena itu, sebaiknya capaian ini harus dilihat sebagai langkah awal perbaikan pelayanan kepada publik agar mudah terkontrol bagi capaian kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan. Saya sampaikan ucapan selamat kepada Pemda Lombok Barat atas capaiannya. Semoga pelayanan publiknya semakin membaik,” tegas Adhar.

Senada dengan Adhar, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh jajarannya atas capaian anugerah tersebut. Namun baginya, capaian tersebut adalah juga merupakan tolok ukur kewajiban pemerintah selaku pelayan masyarakat.

“Perubahan dari zona merah menjadi zona hijau sesungguhnya bukan prestasi, namun menjadi sebuah kewajiban. Kita harus berkomitmen terhadap indikasi pelayanan publik yang baik di mana ke depan jangan sampai ada komplain atau pengaduan masyarakat. Kalaupun ada, segera ditindak lanjuti,” tegas Fauzan.

Dalam melakukan penilaian saat survey, Ombudsman menetapkan 18 indikator penilaian, yaitu sistem mekanisme prosedur, tarif biaya, syarat-syarat, maklumat layanan, produk layanan, sistem informasi pelayan publik seperti web, brosur, running text, atau videotron. Berikutnya ada tidak ruang tunggu yang nyaman, loket atau meja layanan, toilet, kartu identitas petugas, sarana pengaduan, mekanisme pengaduan, dan petugas pengaduan. Hal tersebut ditambah lagi dengan harus ada visi misi dan motto, sarana yang membantu untuk penyandang difabel, sarana ramah ibu dan anak, serta indeks kepuasan masyarakat.

Seluruh indikator tersebut adalah cara mengukur efektivitas dan kepuasan masyarakat sebagai sasaran pelayanan. Oleh karena pentingnya indikator yang dipergunakan oleh Ombudsman, maka dalam arahannya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfudz MD menyampaikan agar hal itu dipandu oleh seluruh entitas dalam pemerintahan.

Mahfudz MD pun menyitir latar belakang mengapa Ombudsman layak diperhitungkan oleh seluruh entitas dalam pemerintahan.

“Ombudsman adalah anak kandung reformasi yang dilatar belakangi oleh birokrasi yang koruptif. Untuk itu Ombudsman harus dipandang sebagai institusi yang membantu pemerintah,” tegas Mahfudz MD.

Untuk itu, imbuhnya, seluruh entitas pemerintahan harus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

“Jika ada kesewenangan pemerintah kepada warga, maka warga lapor kepada Ombudsman dan Ombudsman akan memanggil pemerintah untuk penyelesaiannya,” kata Mahfudz MD.

Dalam acara tersebut, hadir Ketua Ombudsman RI Amzulian Rivai, Menko Polhukam Mahfudz MD, Duta Besar Kerajaan Belanda H.E Lambert Grijns, dan beberapa jajaran pejabat kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se-Indonesia.

Giri Menang, HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT. Selasa 26 November 2019 – Perhelatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), menjadi momen positif bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Tahun sebelumnya, kegiatan yang sama, biasanya digelar di dalam gedung atau di dalam hotel berbintang. Namun kegiatan yang menghadirkan Gubernur NTB, Forkopimda, serta bupati/walikota se-NTB ini, digelar di tempat terbuka. Seremoninya digelar di komplek Hotel Sundencer Kecamatan Sekotong-Lombok Barat.

Giri Menang, Senin 25 November 2019 – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Barat, H. Saikhu menyatakan, target Pendapatn Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Perkotaan dan Perdesaan (P2) bakal tidak tercapai. Kata dia, target PAD tahun 2019 dari sektor ini sebesar Rp. 16 milyar. Namun kondisi sampai minggu ketiga bulan November, capaiannya hanya sebesar Rp 12 milyar atau 76 persen.

Giri Menang, Senin 25 November 2019 – Momentum peringatan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (HUT PGRI) dan Hari Guru Nasional menuai harapan bukan hanya dari kalangan guru saja. Para siswa pun mempunyai harapan besar kepada guru-guru mereka.

Salah satunya, Baiq Malika Berliana Oktora (15). Siswi SMPN 4 Gerung Kabupaten Lombok Barat ini berharap, di momentum Hari Guru Nasional ini agar guru sebagai pengajar memberikan teladan yang baik agar selalu memberikan edukasi dan perhatian ke siswa. Guru juga diharapkan lebih mampu menjalin keakraban seperti merangkul dengan penuh tanggung jawab.

Giri Menang, HUMAS PROTOKOL LOMBOK BARAT. Senin 25 November 2019 – Kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi sangat cepat dan tidak dapat diduga. Kemajuan ini membawa dampak positif dan negatif secara beriringan dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam proses pembelajaran di sekolah.

Meskipun kemajuan teknologi pembelajaran sudah pada tahap yang cukup mencengangkan, namun kemajuan ini tidak dapat menggantikan fungsi dan peran guru dalam seluruh proses pendidikan anak. Manusia memang sudah hidup dalam dunia yang berteknologi tinggi tetapi secara psikologis pada kelompok anak-anak dan remaja usia sekolah tetap ada hasrat untuk mencari figur yang dapat mereka kagumi, hormati, dan bahkan meniru perilaku dan prestasi kehidupannya.

Hal itu disampaikan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid saat membacakan sambutan Ketua Umum PB PGRI saat upacara HUT PGRI dan Hari Guru Nasional yang ke-74, Senin (25/11/2019). Upacara yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Lobar ini dihadiri para guru dan kepala sekolah se-Lobar.

“Betapapun majunya teknologi dengan segala turunannya, sejatinya guru tidak pernah dapat digantikan oleh teknologi. Hal ini mengandung makna bahwa guru profesional dan berintegritas akan terus menjadi isu global dan menjadi perhatian dunia, tak terkecuali Indonesia,” katanya.

Sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo yakni “SDM Maju Indonesia Unggul” yang dimaknai sebagai pentingnya pendidikan dalam memajukan bangsa, sehingga menjadi prioritas utama dengan meletakkan pentingnya pendidikan dalam konstelasi pembangunan bangsa yang berarti menghargai keutamaan guru.

Dilanjutkannya, peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat penting. Hal itu sesuai dengan tema HUT PGRI tahun ini, yakni Peran Strategis Guru Dalam Mewujudkan Indonesia Unggul”.

“Tema ini secara substansial padu padan dengan tema Hari Guru Nasional dari Kemendikbud yaitu Guru Penggerak Indonesia Maju. Gurulah sebagai episentrum perubahan tersebut. Untuk itu, sudah seharusnya perhatian terhadap guru menjadi sangat penting mulai dari pemenuhan kebutuhan guru, profesionalisme, kesejahteraan, pelatihan, hingga perlindungannya,” jelasnya.

Melalui sambutan itu, Ketum PB PGRI juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada Bapak Presiden RI, seluruh jajaran Kemendikbud, KemenPan-RB, dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/kota yang responsif terhadap permasalahan guru yang selalu diperjuangkan PGRI.

Apresiasi tersebut antara lain dengan terbitnya PP PPPK yang disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi pada Puncak Perayaan HUT ke-73 PGRI dan HGN 1 Desember tahun 2018 yang kemudian ditindaklanjuti Permenpan No. 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memungkinkan Honorer berusia 35 tahun mengikuti tes CPNS dengan perjanjian kerja. Kemudian, Surat Dirjen GTK No. 9634 yang memberi kesempatan honorer di sekolah negeri mengikuti PPG, Surat Edaran Mendikbud Nomor 10 tahun 2019 mengenai PNS DPK yang dapat terus mengajar di sekolah yang dikelola masyarakat. Sebelumnya pemerintah juga melalui Permendikbud No. 10 tahun 2018 mengenai Juknis penyaluran TPG yang memberikan ruang bagi guru yang menunaikan Haji, cuti sakit hingga 14 hari dan hal Iainnya dengan tetap dihargai TPG nya.

Sementara itu, dua guru Sekolah Dasar, Azdam dan Helen yang ditemui seusai mengikuti upacara peringatan HUT PGRI di Kantor Bupati Lobar mengatakan bahwa dunia pendidikan sekarang ini memang sudah sangat maju dan masih sedang berkembang. Namun bagi mereka masih butuh beberapa hal untuk mendukung kinerja guru.

“Kami sebagai guru kalau bisa semua PR yang kaitannya dengan sekolah-sekolah, baik dari segi mental guru maupun bangunan fisik kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, agar dunia pendidikan bisa lebih maju lagi,” ungkap Azdam, guru di SDN 1 Lembah Sempage Narmada ini.

Di sisi lain, Helen yang merupakan guru di SDN 1 Kediri Selatan mengharapkan jika kesejahteraan guru harus tetap diperhatikan. Wanita yang sudah mengajar sejak tahun 2000 ini juga berharap agar pengangkatan guru honorer harus tetap ditambah lagi.

“Kalau kita lihat guru-guru honor di sekolah itu, bagaimana kita menuntut dia untuk bekerja keras untuk kemajuan pendidikan jika kesejahteraannya tidak diperhatikan,” tuturnya.

Dalam hal peran masyarakat dan siswa terhadap pendidikan, kedua guru ini kompak megatakan jika masyarakat harus tetap dan harus lebih terlibat lagi dalam hal mendidik anak, terlebih lagi wali murid. Tidak lupa mereka mengingatkan para siswa agar tetap mengedepankan akhlak dalam segala hal.

Giri Menang, Senin 25 November 2019 – Satu event besar pertama diadakan Desa Pusuk Lestari Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat. Event ini diberi nama Festival Pesona Pusuk Lestari 2019 dan bertempat di Pusuk Pas. Serangkaian kegiatan dilaksanakan, selain yang inti yaitu minum Tuak Manis (air nira) massal dan eksplore Pusuk Lestari melalui Trail Adventure, juga kegiatan-kegiatan lainnya. Salah satunya atraksi Miksologist andalan Pulau Lombok.

Banyak yang sudah mengenal istilah bartender melalui aksi juggling-nya yaitu seseorang yang bekerja di bar membuatkan minuman bagi pelanggan dengan aksi melempar-lempar botol liquer yang biasanya membuat banyak orang terkesima. Namun istilah Miksologi (Mixology) mulai banyak dikenal dan didengungkan sekitar tahun 2011. Miksologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mencampur minuman dari berbagai bahan yang diperlukan. Miksologi lebih dari sekedar bartender.

Adalah Alyt Mambo, pria asal Kampung Melayu Ampenan, Kota Mataram, yang unjuk kemampuan miksologi dalam Festival Pesona Pusuk Lestari.

Seusai atraksi, di antara lelah Alyt yang baru tampil, Humas Lombok Barat mewawancarai pria lajang 30 tahun ini.

Mengawali cerita, Alyt menjelaskan bahwa juggling merupakan atraksi khusus di bar dengan melempar alat-alat bar baik dari gelas maupun botol. Apa yang ditampilkannya, cerita Alyt, disebut dengan miksologi yaitu ilmu mencampur minuman dengan bahan-bahan tertentu.

“Jadi si pembuat (minuman) itu memiliki ilmu yang lebih dari sekedar bartender, (dengan) ruang lingkupnya adalah bar,” ujar Alyt, Minggu (24/11).

Menurutnya, keterampilan miksologi adalah membuat minuman yang lebih tinggi dari bartender. Bila bartender hanya membuat minuman, seorang miksologis harus memiliki pengetahuan tentang fungsi bahan yang digunakan.

“Jadi bukan sembarangan, kita nyampur-nyampur udah enak, (tapi) kita gak tahu fungsi dari bahan-bahan yang kita gunakan itu untuk apa,” kata pria yang sudah 11 tahun menekuni bidang pembuatan minuman di bar ini.

Alyt menjelaskan, pada dasarnya di bar ada dua jenis minuman utama yaitu mocktail dan cocktail. Cocktail merupakan campuran sari buah dari buah-buahan segar dengan berbagai jenis minuman beralkohol. Sedangkan mocktail merupakan kombinasi jus buah dengan minuman bersoda dan tidak mengandung alkohol. Pada event kali ini, Alyt membuat minuman khusus.

“Jadi minuman yang tadi itu buatan saya sendiri spesial untuk acara ini, bahan dasarnya tuak manis, dan konsep pembuatannya squash,” ujar Alyt meyakinkan.

Dikatakan Alyt, minuman tersebut dibuatnya dengan menetapkan tekstur tuak manis yang agak kental, kemudian ditembakkan dengan soda. Alyt menjaga agar minuman itu rasanya tidak terlalu watering alias terlalu banyak air. Hasilnya, sebut Alyt, minuman yang dibuatnya nikmat.

“Enak sekali karena terbuat dari tuak manis yang sudah alami terus ditembak dengan soda dan live sehingga mengundang rasa haus hilang,” ujar pria yang bekerja freelance, bar trainer, konsultan sekaligus mengajar di SMK Pariwisata Mataram dan Akademi Pariwisata Mataram (sekarang Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram ini.

“Kita pengen minum minum lagi. Saya tambahin mint jadi kesegaran di tenggorokan keluar dari daun mint itu sendiri,” ujar Alyt menggambarkan kualitas rasa minuman racikannya.

Untuk makin membuat daya tarik minumannya, Alyt menambahkan sirup grenadine yang terbuat dari pomegranate atau buah delima untuk pewarnanya. Salah satu juri Lomba Jugggling di Festival Senggigi belum lama ini juga menjelaskan alasannya menggunakan warna yang agak berbeda.

“Banyak orang yang ngeliat tuak itu warnanya merah, pink, saya pengen buat warna tuak itu seperti yang beralkohol tapi tidak ada alkohol sama sekali, pure mocktail,” kata Alyt menjelaskan.

Asal muasal kesukaan Alyt terhadap dunia racik minuman di bar adalah dari keluarganya yaitu empat saudaranya bekerja di pariwisata, khususnya kapal pesiar. Alyt pun pernah bekerja di Kapal Pesiar Princess.

Giri Menang, Senin 25 Nopember 2019 – Tidak kurang dari 600 orang pengendara trail ikut memeriahkan Festival Pesona Pusuk Lestari 2019 yang start dan finish di Pusuk Pas Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat. Hal itu disampaikan Kepala Desa Pusuk Lestari H Junaidi saat memberikan sambutan pada pembukaan event pertama di Pusuk ini.

Kegiatan yang diberi nama Trabas Trail Adventure ini mengeksplore pesona pusuk lestari melewati dua kecamatan yaitu Batulayar dan Gunungsari. Kegiatan ini mendatangkan tribal community trail adventure yang berasal dari berbagai daerah. Tidak hanya dari seluruh kabupaten sepulau Lombok tapi juga dari Bima, Sumbawa, Dompu, Bali, dan dari Pulau Jawa.

Giri Menang, Senin 25 Nopember 2019 – Membuka dan memberi sambutan pada event akbar Festival Pesona Pusuk Lestari 2019 di Pusuk Pas Desa Pusuk Lestari, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengingatkan bahwa setiap event tantangan terberatnya bukan pada penyelenggaraan yang pertama kali tapi yang selanjutnya.

“Kegiatan yang pertama kali itu bukan ujian yang terberat. Ujian yang terberat adalah penyelenggaraan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya,” ujar alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini, Minggu (24/11).

Pernyatan bupati itu menggambarkan bahwa meraih sesuatu tidak lebih sulit daripada mempertahankannya. Dengan kata lain, mempertahankan satu kegiatan yang baik jauh lebih sulit daripada memulainya.

Oleh karena itu, bupati meminta agar kepala desa dan segenap perangkatnya termasuk masyarakat Pusuk Lestari untuk kembali mengadakannya pada tahun-tahun berikutnya dengan lebih sukses lagi.

“Satu sukses, kedua lebih sukses, ketiga dan seterusnya harus lebih sukses lagi dan harus lebih variasi lagi,” ujar bupati menekankan agar event yang pertama kali dilaksanakan ini jadi pembelajaran untuk lebih baik dan lebih variatif lagi pada tahun-tahun mendatang.
Acara yang didukung penuh sejumlah Operasi Perangkat Daerah Lombok Barat seperti Dinas Koperas dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ini memiliki beberapa kegiatan utama yaitu minum tuak manis massal 3.000 gelas, monkey forest tracking, trail adventure, bazaar UMKM hidroponik, olahan gula aren dan olahan krepek, lukisan dan kerajinan tangan, serta phoneography contest. Selain itu, ada juga musik perkusi, tarian dari mahasiswi-mahasiswi STIKES YARSI Mataram, tari gendang beleq, dan aksi miksologist juggling.

Kepala Desa Pusuk Lestari H. Junaidi dalam sambutannya menyebut Desa Pusuk Lestari kaya akan keindahan. Monkey forest tracking, sebutnya, adalah kegiatan memberikan makan monyet di tempat yg sudah disediakan, bukan lagi di pinggir jalan yang membahayakan pengguna jalan.

“Terimakasih Pak Bupati yang sudah menyiapkan area monkey forest,” ujar Junaidi berterima kasih.

Untuk trail adventure, dijelaskan kades, diikuti oleh sekitar 600 orang sepulau Lombok dan juga daerah lain seperti Bali, Sumbawa, Dompu, Bima bahkan dari Pulau Jawa.
Selanjutnya, Junaidi memaparkan keistimewaan yang dimiliki desanya. Yang paling utama yaitu Pusuk Lestari sebagai kawasan agroforestry.

“Kalau mau cari hutan ada di kebun, kalau mau cari kebun ada di hutan, itu spesial hutan pusuk,” ujarnnya menyebut bahwa Pusuk Lestari memiliki hutan sekaligus kebun dengan berbagai hasil buah-buahannya.
Dipaparkan Junaidi, desanya merupakan desa perbatasan yang menghubungkan Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Untuk itu ia berharap ramainya kunjungan ke tiga gili di KLU yaitu Gili Trawangan, Meno dan Air, seharusnya juga berdampak pada Desa Pusuk.

“Kalau seribu tamu ke gili, seribu pula yang mampir di Pusuk Lestari,” harap Junaidi.
Diakuinya, meskipun Pusuk Lestari tidak memiliki pantai tapi memiliki tempat yang indah untuk melihat pantai. Demikian juga dengan melihat sunset.

“Kami tidak punya (pantai) tapi kami bisa melihat sunset itu,” ujarnya merujuk satu spot melihat sunset yang sangat indah di Pusuk Pass. Semua kekayaan yang dimiliki Pusuk Lestari ini, kata Junaidi, membuatnya optimis akan pengembangan wisata berbasis lokal Pusuk Lestari.

“Kami bangga dengan itu,” ucap Junaidi hingga empat kali dalam sambutannya.

Bupati Fauzan pada bagian lain sambutannya menyinggung pihak-pihak yang membuat hoaks yaitu seakan-akan acara tersebut adalah ajakan mabuk-mabukan karena minum tuak.

“Kesannya negatif karena masyarakat kita cenderung negatif thinking,” ujar bupati.

Faktanya, lanjutnya, yang diminum adalah tuak manis alias air nira yang tidak beralkohol sama sekali.

“Mana mungkin desa, Bumdes mengadakan acara mabuk-mabukan, sekarang banyak hoaks yang mendominasi pikiran masyarakat,” ujar bupati.
Namun demikian, hal itu tidak mengurangi rasa gembira dan apresiasi bupati terhadap event tersebut. Bahkan event pertama ini membuatnya bersemangat untuk membuka jalan baru di sekitar Pusuk.

“Tadi kita diskusi dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, untuk segera membuka jalan atau akses sehingga semua desa ini bisa tersambung,” ujar bupati bersemangat.
Selain bupati, event ini juga dihadiri Ketua TP PKK Lombok Barat, Hj Khaeratun, Ibu Ketua DPRD Lombok Barat Hj Nur Hidayah, Dandim 1606 Lombok Barat Kolonel Czi.Efrijon Scroll, Kapolres Lombok Barat, AKBP Bagus S.Wibowo, Sekretaris Daerah Lombok Barat HM. Taufiq, sejumlah kepala SKPD, camat, kepala desa, BUMDes dan Kelompok sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Pusuk Lestari dan masyarakat lainnya.