GIRI MENANG – Mendekati pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa (Pilkades) serentak yang akan berlangsung tanggal 6 Desember mendatang, persiapan logistik mulai dilakukan. Mulai dari penyediaan bilik hingga surat suara. Ditargetkan, berbagai urusan logistik tersebut bisa rampung dalam waktu dekat. Sehingga, pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut bisa berlangsung lancar.
“Khususnya untuk surat suara, tentu berbeda-beda di setiap desa. Pengadaannya dilakukan langsung oleh panitia di desa. Ada yang sudah menyelesaikan, tetapi beberapa lainnya, ada yang masih proses pencetakan kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lobar Harry, kemarin.
Berbarengan dengan persiapan logistik tersebut, tahapan Pilkades sendiri tetap berlanjut di masing-masing desa. Sebagian desa sudah menggelar rapat penyampaian visi dan misi masing-masing calon kepala desa. Dari penyampaian visi dan misi tersebut, kata Harry, masyarakatpun diharapkan bisa lebih mengenali kapasitas dari para calon. Sehingga, dapat membulatkan tekad untuk menentukan pilihan pada 6 Desember nanti.
Harry berharap selama tahapan Pilkades ini, tidak sampai menimbulkan konflik. Hingga berakhirnya pelaksanaan pesta demokrasi mendatang, semua bisa berjalan dengan aman dan kondusif. Panitia di tingkat desa juga diingatkan agar tetap berpegang teguh pada aturan. Sehingga, tidak sampai menimbulkan polemik di kemudian hari.
“Pokoknya, kita berharap semua proses Pilkades ini aman dan kondusif. Jangan sampai ada ributlah,” lanjut Harry.
Sementara menanggapi polemik penetapan calon kades Jembatan Kembar (Jakem) Timur, Kecamatan Labuapi, Harry menyerahkan itu pada panitia Pilkades setempat. Menurutnya, aturan perihal penetapan calon kades sudah menjadi kewenangan panitia didesa, termasuk kaitannya dengan persyaratan administrasi.
Sehingga, kata Harry, meski bakal calon yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan, Pilkades serentak akan tetap berlangsung pada 6 Desember dan tetap diikuti oleh 17 desa. Ia menekankan, penyelenggaraan Pilkades tersebut untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan di 17 desa yang saat ini masih dipegang oleh PLT.

Sumber: Lombok Post, Selasa 2 Desember 2014