GIRI MENANG-Bupati Lombok Barat (Lobar) H Zaini Arony, meminta jajarannya untuk menertibkan bangunan yang menutup pantai di beberapa titik. Mulai dari Desa Sekotong Tengah hingga Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong. Pasalnya, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
‘’Saya minta itu ditertibkan. Kalau perlu ‘dibuldozer’ kalau memang tidak ada izinnya,” katanya pada acara tanam kedelai bersama TNI AD, di Sekotong, Senin (14/4).
Bupati melontarkan pernyataan itu karena merasa kesal setelah melihat banyak bangunan yang diduga liar di sepanjang pinggir pantai. ”Saya minta mulai besok pak camat. Laut itu tidak boleh ditutup,” tegasnya.
Menurut Ketua DPD Golkar NTB, ini kawasan pinggir pantai tidak boleh ditembok. Pasalnya, itu menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW).Terlebih Sekotong adalah daerah wisata dengan pantainya yang indah.
Kawasan wisata Sekotong sudah dilirik sejumlah investor. Baik dari dalam dan luar negeri. Untuk itu, pemerintah terus berupaya membenahi kawasan ini. Terutama dari segi infrastruktur. Baik sarana transportasi laut berupa dermaga dan transportasi darat.
Pemkab Lobar, kata Zaini, sudah membangun dermaga di Tawun, Sekotong. Hal yang sama juga dilakukan di kawasan wisata Senggigi. Hal itu bertujuan untuk mempermudah akses transportasi wisatawan dari Benoa dan Nusa Penida, Bali. Selain itu, dari Sekotong, menuju Senggigi dan ke Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.
Dermaga yang sudah dibangun itu bahkan mendapat perhatian dari Kementerian Pembagunan Daerah Tertinggal (PDT). Bantuan miliaran rupiah digelontorkan untuk menjadikan dermaga jetty di Tawun dan Senggigi, menjadi sarana transportasi yang lebih refresentatif.
Kemudian dari sisi pengembangan transportasi darat, sambung bupati, berupa pelebaran jalan hingga tujuh meter. Hal ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya pelabuhan penyeberangan di Labuhan Poh. Kecamatan Sekotong. Kementerian Perhubungan saat ini sedang meneliti lokasi yang akan dijadikan sebagai pelabuhan kapal ferry tersebut.
Upaya pelebaran jalan itu tentu harus ada yang dikorbankan berupa bangunan dan rumah penduduk di pinggir jalan. Namun, pemerintah tentu tidak sewenang-wenang dengan masalah itu. semua proses pembangunan di Sekotong, muaranya untuk kesejahteraan rakyat. “Kalau sudah layak. Labuhan Poh itu akan terwujud. Kalau itu terjadi. Sekotong akan ramai dan ekonomi semakin berkembang,” tandasnya.
Sumber: Lombok Post, Rabu 16 April 2014
