Giri Menang, Rabu 27 Maret 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyerahkan sertifikat kepada 90 orang CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertugas di Lombok Barat. Hal tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas dedikasi para CPN Kementerian PUPR membantu percepatan pembangunan pasca gempa di Lombok Barat.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 5 Tahun 2018, penugasan para CPNS Kementerian PUPR ke NTB merupakan upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana gempa di NTB. Pemerintah menargetkan pembangunan maupun perbaikan rumah masyarakat setempat akan selesai dalam waktu enam bulan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, saya mengucapkan terimakasih dan selamat jalan. Semoga karir adik-adik semakin baik dan bagus. Tanpa kerja kalian, mungkin progress di Lombok Barat akan sulit. Pertama merintis itu yang sulit dan memiliki nilai yang tinggi,” kata bupati di Pendopo Bupati, Selasa (26/3).
Salah satu CPNS asal Sulawesi, Muhamad mengungkapan pengalamannya saat bertugas.
“Dengan berbagai isu yang berkembang, saya dan rekan-rekan dengan sabar memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat. Walaupun tidak jarang miskomunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.
Hingga saat ini Pemkab Lombok Barat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebanyak 150 Unit, Rumah Instan Sederhana Konvensional (Riko) 135 unit, dan untuk Rumah Instan Sederhana Kayu (Rika) sebanyak 10 unit. Sedangkan untuk Risha yang masih dalam proses pengerjaan sebanyak 500 unit, dan Riko ada 1.500 unit.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) L. Ratnawi selaku Ketua Koordinator Tim Teknis.
“Pembangunan rumah tahan gempa yang telah terbangun di Lombok Barat tidak lepas dari usaha dan dedikasi para CPNS ini. Dengan adanya pendampingan ini, masyarakat mulai paham membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa. Karena sebagian besar rumah masyarakat di pedesaan masih menggunakan struktur tradisional,” jelas L. Ratnawi.
Selain untuk mendukung percepatan rehabilitasi, keberadaan CPNS di NTB dimaksudkan sebagai fasilator atau pendamping, serta membuat desain rumah dan membuat RAB, Sehingga rumah yang dibangun di Lobar memenuhi syarat rumah tahan gempa secara struktur.
Giri Menang, Rabu 27 Maret 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyerahkan sertifikat kepada 90 orang CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertugas di Lombok Barat. Hal tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas dedikasi para CPN Kementerian PUPR membantu percepatan pembangunan pasca gempa di Lombok Barat.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 5 Tahun 2018, penugasan para CPNS Kementerian PUPR ke NTB merupakan upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana gempa di NTB. Pemerintah menargetkan pembangunan maupun perbaikan rumah masyarakat setempat akan selesai dalam waktu enam bulan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, saya mengucapkan terimakasih dan selamat jalan. Semoga karir adik-adik semakin baik dan bagus. Tanpa kerja kalian, mungkin progress di Lombok Barat akan sulit. Pertama merintis itu yang sulit dan memiliki nilai yang tinggi,” kata bupati di Pendopo Bupati, Selasa (26/3).
Salah satu CPNS asal Sulawesi, Muhamad mengungkapan pengalamannya saat bertugas.
“Dengan berbagai isu yang berkembang, saya dan rekan-rekan dengan sabar memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat. Walaupun tidak jarang miskomunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.
Hingga saat ini Pemkab Lombok Barat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebanyak 150 Unit, Rumah Instan Sederhana Konvensional (Riko) 135 unit, dan untuk Rumah Instan Sederhana Kayu (Rika) sebanyak 10 unit. Sedangkan untuk Risha yang masih dalam proses pengerjaan sebanyak 500 unit, dan Riko ada 1.500 unit.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) L. Ratnawi selaku Ketua Koordinator Tim Teknis.
“Pembangunan rumah tahan gempa yang telah terbangun di Lombok Barat tidak lepas dari usaha dan dedikasi para CPNS ini. Dengan adanya pendampingan ini, masyarakat mulai paham membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa. Karena sebagian besar rumah masyarakat di pedesaan masih menggunakan struktur tradisional,” jelas L. Ratnawi.
Selain untuk mendukung percepatan rehabilitasi, keberadaan CPNS di NTB dimaksudkan sebagai fasilator atau pendamping, serta membuat desain rumah dan membuat RAB, Sehingga rumah yang dibangun di Lobar memenuhi syarat rumah tahan gempa secara struktur. (Humas dan Protokol Lombok Barat)
Penulis 
