Giri Menang, 5 April 2020 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid secara khusus meminta masyarakat di Kabupaten Lombok Barat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai pihak yang menghambat upaya pemerintah dalam mencegah merebaknya virus Corona.

“Kita ingin wilayah kita ini tetap masuk zona hijau, tidak ada yang PDP (Pasien Dalam Pengawasan, red). Untuk itu kita harus menyiapkan berbagai langkah agar masyarakat kita tidak berinteraksi dengan siapapun yang potensial menyebarkan virus Corona ini,” kata Fauzan Khalid saat dihubungi usai melakukan pemeriksaan Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak (PSPPSA) “Sasambo Matupa” di Desa Selat Narmada Lombok Barat, Sabtu Kemarin (4/4/2020).

Salah satu langkah yang ditempuh pihaknya adalah dengan meminta pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan PSPPSA sebagai salah satu pusat karantina Orang Dalam Pemantauan (ODP). Pusat karantina ini direncanakan akan menjadi pusat karantina kedua di Lombok Barat selain Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Gunung Sari.

“Panti ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi. Daya tampungnya sampai 60 orang. Kita bisa menjadikannya sebagai pusat karantina warga Lombok Barat yang datang dari luar daerah untuk diperiksa kesehatannya sebelum mereka menjalani isoloasi mandiri di rumah masing-masing,” terang orang nomor satu di tanah Patut Patut Patju ini.

Terkait dengan persiapan PSPPSA di Desa Selat sebagai Pusat Karantina, saat ini aku Fauzan, pihaknya melalui BPBD, Dinas Kesehatan dan Kantor Camat Narmada sedang melakukan sosialisasi dan penyiapan lainnya di lokasi.

“Hari ini ada sosialisasi ke Kepala Desa, para Kepala Dusun, dan tokoh agama tokoh masyarakat di Desa Selat agar bisa mendukung. Harapan kita mereka ini lah yang menjadi garda terdepan dalam proses isolasi para ODP agar tidak keluar dari Pusat Karantina sebelum mereka diperikasa kesehatannya dan diberlakukan berbagai prosedur pemantauan lainnya,” kata Fauzan.
Namun Fauzan menyayangkan respons beberapa pihak yang tidak memiliki respons yang sama dengan Pemerintah.

“Saya sudah mensinyalir ada provokasi kepada masyarakat untuk menolak. Belum-belum kok sudah mau menolak? Kita ini lebih mengutamakan keselamatan banyak pihak, toh kawasan Panti ini cukup jauh dari pemukiman dan nantinya kita akan menerapkan standar yang ketat terhadap pengawasan ODP tersebut,” terang Fauzan.

Fauzan berharap agar kasus penolakan oleh sebuah lembaga swadaya manusia (LSM) atas penunjukan SKB Gunung Sari sebagai pusat karantina tidak terulang lagi di PSPPSA Selat Narmada ini. Pada kenyataannya kemudian walaupun ada segelintir masyarakat yang menolak SKB Gunung Sari sebagai Pusat Karantina, setelah diberikan penjelasan mereka bisa menerima.

Demikian pula dengan penyebaran berita hoax, Bupati Lombok Barat meminta masyarakat hanya mempercayakan sumber berita yang terpercaya adalah yang bersumber dari Pemerintah, terutama dari Satgas di Pemerintah Provinsi sebagai pengendali utama di Provinsi NTB.

“Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya dengan berita-berita yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Bisa jadi itu hoax yang hanya akan meresahkan. Saat ini, lebih baik masyarakat mengikuti seluruh arahan dari Pemerintah untuk social distancing. Berdiam diri di rumah, dan tetap menjaga kesehatan diri dengan menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, dan tidak menghadiri kerumunan banyak orang,” pinta Fauzan.

Sumber : Humas Lombok Barat