Giri Menang, Senin 13 april 2020 – Pernyataan itu disampaikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat memberikan arahan singkat kepada beberapa anggota Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lombok Barat yang juga adalah Kepala Perangkat Daerah di Ruang Jayengrana, Senin (13/4).

Dikatakan, dalam penanganan Covid-19 ini yang perlu ditekankan adalah jiwa kerelawanan, karena ancaman ini lebih dari saat gempa.

“Kalau gempa bisa kita lihat, makanya saya minta APBD (yang sudah, red) realokasi, untuk refokus, itu cair. Kemungkinan besar kita ini hanya akan menerima gaji dan tunjangan. DAK sudah jelas diblok semua, DAU positif sudah dikurangi 10% , artinya Rp 72 miliar. Kita sudah diperingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri, siap-siap ditambah lagi pengurangannya,” lanjut Fauzan.

Terkait dengan kebutuhan media center, Sekretaris Daerah Lombok Barat, H Baehaqi mengatakan pembentukan media center adalah untuk mempermudah koordinasi, memperlancar pelaporan, penanganan, terutama mobile data yang harus lancar bergerak karena Lombok Barat sudah zona merah.

Pada kesempatan ini juga disampaikan akan ada pembagian tugas kepada semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tanggung jawab terhadap kecamataan yang akan dibagi sesuai dengan penanganan gempa yang pernah terjadi.

“OPD akan bertanggung jawab terhadap 10 kecamatan, Gugus Tugas OPD masing-masing sebenarnya sudah masuk, baik di bidang pengkajian, logistik, operasional, dan juga instansi keuangan. Sesuai dengan arahan bupati kami breakdown lagi sehingga 32 SKPD atau OPD menjadi penanggung jawab masing-masing kecamatan yang salah satu tugasnya adalah bersinergi berkoordinasi terkait dengan gugus tugas yang ada di kabupaten dengan gugus tugas kecamatan”, ujar Mahnan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Bupati Fauzan Khalid lebih lanjut berharap Covid-19 ini bisa secepatnya berlalu supaya aktivitas kita menjadi normal kembali.

“Posisi kita saat ini kemarin yang posuitif 6 orang: 1 di Kecamatan Kediri, 2 di Lingsar, 1 di Narmada, 1 di Gunungsari, 1 di Batulayar. Kalau melihat hasil tracking dan rapid test belum swab itu, sebenarnya kita sudah menyentuh angka 2 digit dan saya memiliki keyakinan, melihat pola penyebaran Covid-19 ini, setiap hari kemungkinan kita akan bertambah tapi mudah-mudahan ini semua tidak terjadi dan kita bisa menyentuh angka 3 digit,” ungkap Fauzan.

“Klaster kita saat ini di NTB ada 5, di Lombok Barat ini kita baru 2, yaitu Goa dan Bogor. Yang relatif mengancam kita sebenarnya saat ini adalah Gowa, karena banyak sekali sekitar 200-an alumni Gowa berasal dari Lombok Barat dan pola pergaulan sosial mereka sulit dikendalikan dan sulit kita jelaskan,” terang Fauzan sambil menuturkan salah seorang pegawai
yang diancam.

Menurut Bupati, hal ini yang menghawatirkan sehingga membutuhkan gerakan bersama.

“Kita sudah membentuk SK Gugus Tugas, tetapi saya melihat yang jalan itu hanya orang-orang yang terkait langsung dengan kebencanaan, OPD-OPD lain relatif santai,” ujar Fauzan.

Dilanjutkan bupati, kondisi keuangan Lombok Barat memang saat ini sangat kekurangan. Dampak dari Covid-19 ini tidak hanya dampak psikologi dalam bentuk ketakutan, tapi juga berdampak secara ekonomi dan sosial.

“Ini juga sudah saya sampaikan kepada teman-teman DPRD, kita ini masih untung masih ada gaji, tapi bagaimana dengan masyarakat yang mendapatkan upah harian, ini saya sampaikan supaya pokir (pokok pikiran)-nya semua diblok karena sumber pokir itu hampir 90% dari PAD, sementara pada peraturan Menteri Keuangan pajak hotel, restoran mereka minta dinolkan. Efek dari dinolkan, berdampak juga pada karyawan dan ini menjadi tanggung jawab kita juga untuk mengatasi persoalan ini, inilah saatnya kita berbuat lebih untuk masyarakat,” ungkap bupati.

Terkait dengan pola kerja dan pembagian wilayah, bupati menekankan,

“Selain kita membagi tanggung jawab untuk kecamatan, ada juga SK terkait dengan gugus tugas., gugus tugas ini juga bukan berarti ditinggalkan, dalam hal ini kita hanya menonjolkan kerelawanan saja,” ujar Fauzan.

Ditambahkan, terkait dengan OPD yang memiliki peran besar terhadap penanganan Covid-19 seperti Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas, bupati meminta untuk selalu siap siaga tetapi lentur dan kreatif yang sesuai dengan peraturan kedaruratan.

Sumber : Humas Lobar