Gerung, Diskominfotik. Untuk mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana desa, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Mataram. Kerjasama ini dilaksanakan melalui Program Jaksa Tame Dese (JATADE). Kegiatan ini secara resmi dilaunching oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Aula kantor Bupati Lobar , Selasa 13 Desember 2022.

Kegiatan launching Jatade ini dihadiri oleh berbagai kalangan. Antara lain oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka Marsudi Wibowo, Sekretaris Daerah H.Ilham, Inspektur Lombok Barat, Kadis PMD Lobar, Kepala OPD, Camat Se Lombok Barat, Lurah dan Kepala desa se-kabupaten Lombok Barat.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan bahwa dana desa bukan merupakan dana pribadi namun merupakan dana pemerintah dan masyarakat. Sehingga penggunaannya harus jelas, terbuka dan transparan. Hal ini seperti yang telah diatur dalam berbagai macam regulasi dan prosedur. Selian itu hal ini juga telah diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan dana desa yang dikeluarkan oleh pihak kementerian. “Mengelola dana negara, pemerintah dan desa tidak hanya mengandalkan niat baik, dikarenakan niat baik adalah subyektif bukan objektif. Namun dalam mengelola dana desa dibutuhkan komitmen yang kuat dan kokoh untuk melaksanakan segala sesuatu berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku”ujarnya.

Bupati Fauzan mengatakan kegiatan Apapun yang akan dilaksanakan baik ditingkat desa sampai dengan tingkat pemerintah daerah harus mengutamakan perencanaan yang matang. Hal ini sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku tentang siapa yang terlibat dan perihal yang dilibatkan dalam proses perencanaan dana desa sehingga tidak terjadi penyimpangan. Ia berharap dan percaya bahwa seluruh kepala desa di Lombok Barat memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya menjalankan segala kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Tentu hal ini membutuhkan komitmen kita bersama agar kita berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mari kita kelola dana desa dengan baik untuk kesejahteraan rakyat” ujarnya.

Sementara itu dalam laporannya Kepala Dinas PMD Hery Ramdhan S.STP menjelaskan Bahwa Sosialisasi dilaksanakan sebagai kegiatan yang paripurna karena merupakan bentuk tindak lanjut dari pengalokasian dana desa. Hal ini agar dana desa tersebut dapat tepat guna dan tepat sasaran. Sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa bisa diawasi dengan baik. Ia berharap melalui program ini Kepala Desa Se Lombok Barat dapat menjalankan tugas dan programnya dengan baik dan lancar serta sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Mataram Ivan Jaka Marsudi Wibowo, SH menyampaikan bahwa tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang berbahaya dan berdampak negatif bagi semua pihak. Ia mengatakan dari judul kegiatan ini yaitu pengelolaan dana desa yang akuntabel untuk menghindari tindak pidana korupsi sudah sangat jelas maksud dan tujuannya. Dimana hal tersebut dimaksudkan agar para kepala desa dapat menghindari tindak pidana korupsi. Ia mengatakan bahwa Korupsi merupakan fenomena atau kejahatan yang nyata dan luas. “Tindak Pidana Korupsi itu adalah tindak melanggar hukum yang merugikan negara dan rakyat dan tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan negara melainkan kondisi perekonomian negara” ujarnya.

Ia mengatakan Fokus utama pembentukan JATADE adalah untuk mengawasi Alur Dana Desa. Dimana desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan pemerintah. Dengan diimbangi kesadaran hukum, maka penggunaan dana desa harus tertib dan disiplin sehingga menghindari dan mengurangi terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa. “Untuk menggunakan Anggaran dengan baik dan layak, perangkat desa harus tahu tentang perencanaan Anggaran sehingga dapat menggunakan anggaran sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku” ujarnya.
(Diskominfotik/ria/Indra/Fian)

Gerung, Diskominfotik. Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, Sabtu(10/12/2022) menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke XI Banjar Dharma Praja Giri Menang Pemkab Lobar di Gerung. Kehadiran Bupati ini disambut langsung segenap pengurus dan anggota banjar yang merupakan wadah persatuan seluruh ASN Hindu se-Lobar.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Fauzan menegaskan bahwa pembinaan dan pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban semua pihak.
“Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah, tapi kewajiban semua pihak”, tegasnya.

Fauzan mengingatkan kepada pengurus dan seluruh anggota banjar, bahwa di usianya yang ke sebelas peringatan HUT ini merupakan momentum yang tepat bagi banjar ini untuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus mematangkan perencanaan ke depan.

Selain tetap menjaga solidaritas dan soliditas diantara seluruh pengurus dan anggotanya, Fauzan juga berharap agar banjar ini bisa hadir sebagai pelopor yang melakukan berbagai terobosan serta menggugah partisipasi masyarakat dalam mendukung suksesnya berbagai program dan kegiatan pembangunan di Lobar.

“Saya berharap banjar ini bisa hadir sebagai pelopor dalam mensukseskan berbagai program pembangunan di Lobar seperti mencegah pernikahan usia dini, nol rumah kumuh, nol stunting, nol gizi buruk serta mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan ketahanan pangan”, ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati menyerahkan piala kepada seluruh pemenang lomba yang dilaksanakan dalam rangka HUT banjar ini. Fauzan juga menyerahkan secara simbolis bantuan 5 buah freezer melalui banjar ini kepada perwakilan Umat Hindu yang ada di Lobar. Bantuan ini akan dimanfaatkan untuk mengawetkan jenazah bagi Umat Hindu sebelum dilaksanakan Upacara Ngaben. Fauzan juga berharap agar banjar ini pada tahun berikutnya bisa lebih banyak lagi memberikan bantuan serupa dan bukan hanya freezer namun dilengkapi alat bakar jenazahnya.
“Saat ini saya sedang membahas dengan Baszas Lobar untuk memberi bantuan kepada anak yatim piatu dan saya ingin banjar ini juga turut serta memberi dukungan”, Imbuhnya.

Sementara itu Ketua Banjar Dharma Praja Giri Menang Ir. I Made Artadana, MM dalam laporannya menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Lobar atas dukungannya terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh banjar yang dipimpinnya. Made Artadana juga berterima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota banjar yang tetap bersinergi serta menjaga solidaritas dan soliditasnya selama ini.
Dijelaskannya, peringatan HUT banjar ini mengusung tema,”Kita Wujudkan Generasi Muda Cerdas, Kreatif dan Cinta Seni Budaya Bali”. Guna mendukung tema tersebut, berbagai lomba diadakan, seperti Lomba Nyurat Aksara Bali, Tari Pendet, Kidung Warga sari, Dharma Wacana Berbahasa Bali serta Acro Yoga.
“Hal ini sebagai bentuk upaya banjar ini dalam melaksanakan pembinaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM generasi muda Hindu serta melestarikan seni, adat istiadat dan budaya melalui kerjasama dengan pasraman-pasraman yang ada di Lobar”ujarnya.

Made Artadana mengajak seluruh pengurus dan anggota banjar ini untuk berupaya merealisasikan harapan Bupati Lobar. Selain dihadiri oleh Bupati Lobar, juga hadir dalam acara tersebut para ketua organisasi Hindu di Lobar, diantaranya Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), PHDI Kecamatan se Lobar, Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Peradah, Prajaniti, Pinandita Sangraha Nusantara (PSN), Pasraman se Lobar serta seluruh dewan juri lomba. Peringatan HUT banjar ini juga diisi dengan kegiatan persembahyangan bersama Umat Hindu yang hadir pada acara tersebut.
(Diskominfotik/Dewa/ Windi)

Lingsar, Diskominfotik. Perang Topat adalah tradisi budaya masyarakat Lombok yang dilaksanakan setiap tahun di Wilayah Lingsar, Kabupaten Lombok Barar. Kegiatan Perang Topat tahun 2022 dilaksanakan hari Kamis (8/12/2022) di Taman Lingsar atau Pura Lingsar Kecamatan Lingsar. Hadir dalam kegiatan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah, Dandim 1606/Lobar Letkol Arm Arif Rahman, Kapolresta Mataram, Kejari Mataram, tamu dari Kementrian ESDM RI, Pj. Sekertaris Daerah Lobar H. Ilham, Ketua TP-PKK Kab. Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid, Ketua DWP Lobar Hj. Erni Zuhara Ilham, Kepala OPD, Camat se-Kab. Lobar, Kepala Desa se-Kec. Lingsar serta seluruh warga lingsar dan Lombok.

Selain memiliki wisata alam yang tersebar di berbagai penjuru, Pulau Lombok juga memiliki banyak sekali wisata budaya, diantaranya adalah Tradisi Perang Topat yang merupakan tradisi turun temurun yang mulai sejak lama. Tradisi ini di laksanakan sebagai rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Kegiatan perang topat ini diawali oleh ritual di kemalik di pura lingsar. Kemudian masyarakat hindu dan muslim melakukab tradisi saling lempar ketupat. Hal ini sebagai bentuk komunikasi dan kebersamaan antara warga hindu dan islam di Lingsar. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud toleransi dan moderasi di pulau Lombok.

Dalam sambutannya dihadapan ribuan masyarakat, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa dua tahun perang topat tidak dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19. “Alhamdulillah sore hari ini yang bertepatan dengan bulan purnama, kita kembali bersama-sama dapat hadir di taman lingsar untuk kembali melaksanakan tradisi perang topat ini,” tuturnya.

Bupati Fauzan mengatakan bahwa ia bangga dan salut atas kolaborasi seluruh masyarakat Lombok Barat, khususnya masyarakat Lingsar karena kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu ia juga menyampaikan bahwa tradisi perang topat ini merupakan warisan leluhur yang mengajarkan masyarakat untuk menghargai perbedaan dan bersikap toleransi. “Hal ini juga merupakan suatu kebanggaan, karena perang topat kemaliq Lingsar merupakan warisan dari para leluhur untuk mengajari kita bagaimana bersikap terhadap perbedaan,” tegasnya.

Bupati dua periode ini juga menegaskan bahwa perbedaan bukan untuk diperdebatkan, bukan juga untuk ditengkarkan melainkan perbedaan itu merupakan hukum alam dan tidak ada artinya bagi kita untuk mentengkarkan perbedaan. “Yang harus kita lakukan adalah terus-menerus mempererat rasa persatuan dan kesatuan kita. Alhamdulillah para leluhur meninggalkan kita sebuah budaya yang bertujuan untuk mempererat persatuan, yaitu adalah perang topat dan sudah menjadi tugas kita untuk menjaga serta menyebarkan mengenai adat istiadat ini agar masyarakat luas mengerti bahwa perbedaan tersebut tidak untuk ditengkarkan,” jelasnya.

Ketua Pengelola Kemaliq Lingsar Lalu Suparman Taufik menyampaikan harapannya agar masyarakat ini dapat tetap bersatu dan damai. Ia berharap jika terdapat suatu konflik, agar konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan damai. Ia juga menjelaskan bahwa prosesi perang topat dilaksanakan bertepatan dengan gugur bunga waru atau dalam Bahasa Sasaknya ialah rorok kembang waru. “Rorok kembang waru adalah waktu menjelang tenggelamnya sinar matahari yaitu sekitar pukul 17.30,” tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa perang topat yang merupakan acara ritual sekaligus bagian dari Pujawali menggunakan makanan sajian berupa ketupat yang juga merupakan sesajian dalam upacara. Setelah itu ketupat yang sudah dipakai untuk perang ini dibawa pulang oleh masyarakat khususnya petani, karena diyakini dapat dipergunakan sebagai bubus untuk dijadikan pupuk yang ditaburkan di sawah dan kebun pada saat malam hari seraya mohon doa pada Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan kesuburan bumi dan hasil pertanian yang semakin melimpah.

(Diskominfotik/Indra/Juan/Dhea)

Mataram, Diskominfotik. Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) K/L dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023 dilaksanakan di Ballroom Rinjani Hotel Lombok Raya, Mataram pada hari Senin (5/12/2022). Hadir dalam kegiatan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan Prov. NTB Sudarmanto, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bersama seluruh Bupati/Walikota se-NTB dan Forkopimda Prov. NTB.

Tema yang diusung pada kegiatan ini adalah Optimis dan Waspada Menghadapi Tantangan Mewujudkan Nusa Tenggara Barat Gemilang dan Sejahtera. Pagu anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN. Dalam terminology pengelolaan APBN.

Pada tahun anggaran 2023, Kabupaten Lombok Barat secara resmi memperoleh pagu sebesar 1,3 triliun. Hal tersebut diserah secara langsung oleh Gubernur NTB kepada Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid. Saat ditemui usai acara Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa ia bersyukur karena diberikan alokasi anggaran oleh Pemerintah. Hal ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pembangunan. Ia mengatakan bahwa kondisi ekonomi dan fiskal tahun 2023 diprediksi tidak akan jauh dengan tahun 2022 atau belum normal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal di dunia internasional dan dalam negeri atau regional. “Tahun 2023 kita berharap semuanya bisa bangkit walaupun situasi dan kondisi ekonomi masih belum pulih dan normal kembali” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa DIPA yang diserahkan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Fauzan mengatakan bahwa
DIPA 2023 ini dihajatkan untuk proses pembangunan di masyarakat. Karenanya ia berharap agar Organisasi Perangkat Daerah dapat memanfaatkan DIPA ini untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Lombok Barat. “Tentu cita cita besar kita adalah bagaimana hal tersebut bermanfaat bagi semua pihak dan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat” ujarnya.

Sementara itu Gubernur NTB DR Zulkiflimansyah dalam sambutannya menyampaikan pesan dari Presiden RI yaitu agar anggaran yang diberikan jangan didiamkan terlalu lama di bank, melainkan sebaiknya segera digunakan untuk pembangunan daerah. “Selain itu ia juga berpesan agar dalam proses meningkatkan ekonomi daerah, kita pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus tetap berusaha agar selalu membeli dan menggunakan produk hasil produksi lokal,” tambahnya.

H. Zulkieflimansyah juga berpesan agar tidak hanya dari Bupati/Walikota saja yang tegas dalam menggunakan produk lokal, melainkan seluruh OPD nya pun harus bisa ikut dalam membeli produk lokal dalam menunjang kegiatan yang ada. “Contohnya adalah Kabupaten Lombok Barat dapat memproduksi mesin dan kopi dengan kualitas yang baik, maka OPD harus bisa membeli dan menggunakan produk yang dihasilkan oleh daerah mereka sendiri. Memang sering kali produk lokal memiliki harga yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan produk luar, akan tetapi dengan adanya kita membeli produk lokal kita dapat membantu UMKM kita bertahan dari hamparan gelombang krisis ekonomi mendatang,” tegasnya.

Kanwil Ditjen Pembendaharaan Prov. NTB menjelaskan beberapa realisasi TKD sampai dengan bulan November 2022 telah mencapai 87,07%. “87,07% tersebut terbagi menjadi 77,16% realisasi DAK fisik, 96,48% realisasi dana desa dan dana BIS-BOP telah tersalurkan 96,74% yang mencakup sebanyak 3.073.445 siswa di NTB,” jelasnya.

(Diskominfotik/Angga/Dhea).