Gerung, Diskominfotik. Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Barat memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Lombok Barat aman dan terkendali. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lombok Barat Damayanti Widyaningrum, Jumat, 1 Maret 2024 di Giri Menang Gerung.

Damayanti mengatakan stok atau ketersediaa beras untuk wilayah Lombok Barat masih sangat aman. Ia mengatakan dari data yang ada, ketersediaan beras untuk wilayah Lombok Barat per 1 Maret 2024 sangat cukup yaitu 21.175 ton. Menurutnya dengan stok sebanyak itu, beras di Lombok Barat akan tersedia hingga 13 minggu kedepan atau 3 bulan kedepan. Tentunya ketersediaan stok ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan Insyallah akan ada panen raya pada minggu kedua bulan maret ini. Karenanya ia meminta masyarakat tidak panik membeli beras dan tidak menimbun beras. “Stok beras kita aman hingga 3 bulan ke depan, jadi jangan berlebihan dan panik dalam membeli beras agar inflasi dan harga tetap terjaga” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat H. Maksum mengatakan Pemerintah Daerah akan terus bergerak untuk memastikan kelancaran dalam distribusi beras dan kebutuhan pokok lainnya berjalan dengan lancar dan aman. Utamanya menjalang bulan suci Ramadhan, pihaknya akan terus memantau langsung proses distribusi beras di pasar pasar tradisional. Hal ini agar beras jangan sampai langka yang dapat memicu kenaikan harga. Ia mengatakan bahwa saat ini stok beras di Lobar sudah sangat aman karena tersedia hingga 3 bulan kedepan. Karenanya ia meminta semua pihak utamanya para penjual beras agar tidak melakukan tindakan yang dapat memicu naiknya harga beras. “Tentu Pemda melalui disperindag akan terus memastikan distribusi beras berjalan dengan baik dan lancar agar tidak terjadi kelangkaan beras di pasar. Kami juga meminta masyarakat agar tidak panik dalam membeli beras” ujarnya.

Pemerintah Daerah melelui TPID akan terus melakukan pemantauan dan sidak terhadap ketersediaan stok beras di wilayah Lombok Barat. Hal ini agar inflasi di Lobar yang disumbangkan oleh beras dapat terkendali. Selain itu juga hal ini dilakukan untuk mengendalikan harga beras agar tidak meroket tajam. Hingga saat ini TPID Lombok Barat terus melakukan pemantauan dan monitoring di pasar tradisional dan gudang gudang distributor beras di Lobar agar tidak terjadi kelangkaan beras di pasaran. TPID berharap agar masyarakat membeli sesuai kebutuhan dan tidak Panik dalam membeli beras agar harga beras dan ketersediaan beras dapat terjamin dan tidak berlebihan. (Diskominfotik/TIM IKP)

Gerung, Diskominfotik. Gerakan Masyarakat Cinta Alam (Gema Alam) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar Rapat Koordinasi bersama, Senin 5 Februari 2024 di Aula Kantor Bappeda Lombok Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Gema Alam Haiziah Gazali, Kepala OPD dan Tamu undangan lainnya.

Dalam pemaparannya Ketua Gama Alam Haiziah Gazali menyampaikan koordinasi ini untuk menyampaikan hasil pelaksanaan program Gema Alam yaitu We For Jet yang bertujuan untuk membangun kepemimpinan perempuan dan kelompok rentan pada transisi energi yang berkeadilan. Selain itu kegiatan ini juga untuk memetakan kontribusi program atau irisan capaian dengan program program pemerintah dan stakeholder lainnya.

“Kami bekerjasama dengan Oxfam dengan dukungan DFAT Australian Aid melaksanakan program di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Untuk Lobar program ini sudah berjalan selama 6 bulan ini menyasar dua desa yakni Desa Taman Ayu dan Desa Dasan Geria”, jelasnya.

Sementara Perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini diwakili oleh Bappeda Lombok Barat menyampaikan apresiasi terhadap program We For Jet yang dilaksanakan oleh Gema Alam. Pihaknya akan mendukung penuh kegiatan yang telah dilaksanakan di dua desa di Lombok Barat. Ia berharap kegiatan atau program ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di Lombok Barat.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dalam kegiatan ini juga disampaikan pemaparan dari beberapa perwakilan OPD yang hadir dalam rapat koordinasi ini. (Diskominfotik/Windi/Fery)

Kuripan, Diskominfotik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama Pemerintah Provinsi NTB menerima Kunjungan Perwakilan PBB yang tergabung organisasi UNIDO National Food and Value Chain Specialist di UD Sasak Tani dusun dua pelet desa Kuripan, Lombok Barat. Kunjungan yang dilaksanakan hari Rabu (31/1/2023) dihadiri oleh Asisten II Setda Lombok Barat H.L Najamudin, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lobar, Camat, Kepala desa, Tokoh agama, tokoh masyarakat, Perwakilan kementerian Koperasi dan UKM, Perwakilan kementrian pertanian.

Dalam Sambutannya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB H. Ahmad Masyhuri menyampaikan bahwa salah satu pilot project UNIDO di pulau Lombok adalah meningkatkan kapasitas dan SDM pelaku UKM di NTB.

“Kegiatan ini juga selaras dengan program pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menciptakan produksi pertanian yang ramah lingkungan serta memberdayakan Berbagai UKM agar bisa dipasarkan baik di tingkat kabupaten, sampai dengan nasional,” jelasnya.

Menurutnya pendistribusian hasil-hasil pertanian yang ramah lingkungan bisa menjadi salah satu sumber mata pencaharian para pelaku UKM. Sehingga bisa membantu perekonomian keluarga, dengan harapan kegiatan pertanian ramah lingkungan bisa terus berkelanjutan. Untuk diketahui organisasi UNIDO adalah organisasi pengembangan industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Adalah sebuah badan khusus PBB yang didirikan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industrial di negara -negara berkembang serta negara-negara dalam masa transisi ekonomi serta mempromosikan kerjasama industrial internasional.
(Diskominfotik/Ria/Angga)

Gerung, Diskominfotik. Bupati Lombok Barat beserta stakeholder terkait melaunching pendistribusian bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh Kecamatan di kabupaten Lombok Barat. Kegiatan pendistribusian yang dipusatkan di Lobby kantor Bupati Kamis (25/1/2024) dihadiri oleh Sekretaris Daerah Lobar, Kepala. Bappeda, Kepala dinas ketahanan pangan, perwakilan pejabat bulog, dan kasi kesos kecamatan se Lombok Barat.

Bupati Hj. Sumiatun dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan bantuan pangan merupakan kegiatan yang berasal dari badan pangan nasional yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan. Bantuan ini juga sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, kerawanan pangan dan gizi serta menangani inflasi.

“Saya meminta agar masyarakat penerima bantuan tepat sasaran, tepat jumlah dan aman dalam pendistribusian, agar bantuan dapat meringankan pengeluaran rumah tangga,” pintanya.

Bupati juga beharap bantuan ini dapat menekan terjadinya gejolak harga beras dan terjadinya inflasi. Selain itu diharapkan juga seluruh OPD yang terkait, bulog, pihak kecamatan dan desa di Lombok Barat dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ini untuk meringankan beban masyarakat.

Sementara itu ditempat yang sama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Damayanti Widyaningrum dalam laporannya menjelaskan bahwa Bantuan pangan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 yang diberikan kepada 89.122 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan masing-masing KPM menerima 10 Kg .

Sedangkan tahun 2024 bantuan pangan diberikan untuk 91.868 KPM terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2024. Hal tersebut menurutnya ada peningkatan penerima bantuan pangan di kabupaten lombok barat dari tahun sebelumnya sebesar 3,1%.
(Diskominfotik/Ria/tutik/Juan)

Giri Menang, Diskominfotik. Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun menggelar Rapat Pimpinan ll perdana di awal tahun 2024. Rapat Pimpinan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrane Rabu (17/1/2024) dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli Bupati, Kepala OPD dan Camat Se -Kabupaten Lombok Barat.

Sekretaris Daerah H. Ilham menjelaskan point penting dalam Rapim kali ini antara lain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor serta merumuskan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Hal itu seperti kegiatan pemda menyapa desa, Bhakti Stunting, Rapat koordinasi setiap akhir bulan, Rakor lintas sektoral yang sewaktu-waktu dibutuhkan serta rapat yang mendesak diharapkan para kepala OPD bisa mengikuti tanpa berwakil.

Sementara itu ditempat yang sama Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas hasil kerja kita semua di tahun 2023. Capaian yang sudah diperoleh tentu merupakan buah dari integritas, loyalitas, kerjasama dan koordinasi serta kolaborasi dari semua pihak. Menurutnya beberapa penghargaan dalam berbagai bidang di tingkat regional dan nasional telah diraih oleh lobar. “Namun demikian, tentu masih ada hal-hal yang masih perlu dilengkapi, diperbaiki, dan ditingkatkan di tahun ini dan di masa mendatang agar Lobar Semakin Mantap”ujarnya.

Lebih lanjut Bupati juga menyampaikan kepada semua Kepala OPD beserta Camat agar memperhatikan Capaian Target RPJMD 2019 – 2024. Ia mengatakan dari 20 Indikator Kinerja Utama Daerah masih ada 7 Indikator yang belum tercapai. “Untuk itu Saya menginstruksikan kepada Bapak dan Ibu semua untuk berkolaborasi dalam rangka penuntasan Indikator Kinerja Utama Daerah yang belum tercapai sesuai target.

Menindaklanjuti hal tersebut Saya meminta kepada seluruh Kepala OPD dan Camat untuk segera menyelesaikan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2024,”tandasnya.

Selain itu, dalam rapat pimpinan ini Bupati Sumiatun juga menekankan kepada semua jajarannya untuk dapat meningkatkan kinerjanya di tahun 2024. Ia juga meminta agar kepala OPD dapat peka terhadap situasi dan kondisi serta informasi di masyarakat. Ia juga meminta agar semua jajarannya untuk tertib administrasi. Kegiatan Rapim ini berjalan dengan lancar dan baik. (Diskominfotik/Ria/Fery)

Gerung,Diskominfotik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Menggelar Apel Paripurna di Awal Tahun 2024 di Lapangan kantor bupati Rabu (17/1/2024). Apel Paripurna yang dilaksanakan setiap bulan tanggal 17 ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah H. Ilham, Kepala OPD, Kepala Bagian,Camat dan ASN lingkup pemerintah kabupaten Lombok Barat.

Dalam Sambutannya Sekda Lombok Barat H.Ilham yang bertindak sebagai Pembina Upacara menyampaikan bahwa ​dengan telah diundangkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan pengganti UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Bulan Oktober 2023 yang lalu, ada beberapa perubahan fundamental yang terjadi antara lain, Transformasi Rekrutmen dan Jabatan ASN, Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional, Percepatan Pengembangan Kompetensi, Penataan Tenaga Non-ASN, Reformasi Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan ASN, Digitalisasi Manajemen ASN dan Penguatan Budaya Kerja serta Citra Institusi.

Perubahan dalam sistem manajemen ASN merupakan suatu hal yang biasa dan justru dibutuhkan. Agar sistem manajemen yang berlaku dapat menyesuaikan perkembangan jaman, terutama penggunaan teknologi yang kian maju, serta agar dapat mengimbangi tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks. Untuk itu, Sekda berpesan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk segera belajar, beradaptasi, dan menyesuaikan diri dengan ketentuan yang telah ditetapkan. “Proses adaptasi terhadap ketentuan yang baru, merupakan sebuah usaha untuk survive, bertahan di tengah terpaan badai perubahan. “Badai pasti berlalu” kata pepatah. Tapi kita harus beradaptasi dan bertahan, agar kita tetap eksis setelah badai perubahan berlalu. Jangan sampai karena tidak mampu beradaptasi, kemudian menyerah dan menghilang tersapu badai perubahan” ujarnya.

​Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini melalui BKD-PSDM Kab. Lombok Barat sedang menyiapkan penyusunan manajemen talenta sebagai upaya pengelolaan aparatur sipil negara guna memperoleh talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan tertentu mulai dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas. ​Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, diwajibkan setiap ASN untuk mengembangkan kompetensinya minimal 20JP (Jam Pelajaran) per tahun melalui pengembangan kompetensi secara klasikal dan non klasikal/mandiri. Selain itu, diminta kepada setiap ASN untuk peduli dengan data kepegawaian masing-masing, dengan cara melakukan pemutahiran data melalui MyASN-BKN.

“Yang tidak kalah penting juga adalah upaya peningkatan disiplin ASN. Pada tahun 2023, terdapat 5 (lima) orang PNS yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin ataupun karena ditahan lebih dari 2 (dua) Tahun berdasarkan putusan pengadilan. Untuk itu, diminta kepada Kepala OPD agar lebih intens melakukan pembinaan disiplin kepada jajarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” tandasnya.

Dalam amanatnya Sekda juga meminta agar para ASN dapat menjaga netralitas ​menjelang pesta demokrasi nasional yang akan segera dilaksanakan. Ia juga meminta ASN untuk dapat menjaga kondusifitas daerah saat pelaksanaan pemilu. “Hindari hal-hal yang mengarah pada dukungan kepada peserta kontestasi pemilu/pilpres, dalam bentuk verbal, tulisan, sikap dan tingkah laku baik melalui sosial media ataupun secara langsung”ungkapnya.
​(Diskominfotik/TIM IKP)