Kediri, Kominfotik-Guna menstabilkan ketahanan pangan keluarga, pemerintah tengah menerapkan program Obor Pangan Lestari (Opal) dan Tanaman Obat Keluarga (Toga).

Kedua program ini dinilai mampu dalam mengentaskan kemiskinan di tingkat keluarga, dusun dan desa. Apabila program ini berhasil, ke depannya akan menjadi sumber pendapatan yang memadai.

“Program Opal dan Toga ini merupakan program “Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian” disinergikan dengan pengembangan ternak dan unggas di Kabupaten Lombok Barat, Opal, dan Tanaman Obat Keluarga (Toga). Ini diuji coba sebagai pilot project. Tujuannya, selain meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan keluarga, juga untuk pemanfaatan lahan kosong atau lahan nonproduktif,” kata Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat, Mujitahidin di Kediri, Lombok Barat, Rabu (5/2).

Mujitahidin menambahkan, kegiatan Opal terintegrasi dengan ternak unggas dan pakan mandiri alami serta sosialisasi Toga di Lombok Barat. Selain menerapkan sistem Bioplok atau penerapan teknologi tepat guna berupa pakan mandiri pangan, juga terdapat sinergitas dengan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

“Dengan mengkonsumsi pangan yang berbasis B2SA ini, diharapkan dapat meningkatkan pola pangan harapan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Ketahanan Pangan Lombok Barat,” ucap Mujtahidin.

Program Opal dan Toga ini dananya bersumber dari dua anggaran berbeda; APBN (Dekonsentrasi) dan APBD Lombok Barat. Nilainya mencapai Rp100 juta dengan rincian Rp50 juta untuk APBN dan Rp50 juta untuk APBD.

Menurutnya, Opal dan Toga ini sesungguhnya memperkenalkan kepada masyarakat yang memiliki lahan dan pekarangan sedikit. Mereka bisa memanfaatkan lahan itu dengan kebutuhan Toga dan Opal ini. (her)

Giri Menang, Sabtu 1 Februari 2020 – Sebanyak 23 anggota dan pengurus Forum Komunikasi Kepala Desa Gunungsari-Batu Layar (FK2GB) periode ke-3 pagi tadi (1/2) resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid di Ballroom Hotel Montana Senggigi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Dirut PDAM Giri Menang, Camat Batulayar, Camat Gunungsari, Forkopimcam Gunungsari-Batulayar, dan Kepala Desa se-Kecamatan Gunungsari-Barulayar.

Melalui proses secara kekeluargaan, kepengurusan forum yang telah terbentuk sejak 2012 ini, kini secara resmi dipimpin oleh Kepala Desa Penimbung Abdul Haris sebagai ketua dan Kepala Desa Bengkaung H. Faizul Bayani selaku wakil ketua.

Di kepengurusan yang baru ini, Bupati H. Fauzan Khalid berharap FK2GB akan selalu ada dan bisa berfungsi sebagai pembijak dari rekan-rekan kepala desa, serta mampu lebih mempererat silaturahim antara desa-desa yang ada sehingga mampu menghasilkan kerjasama yang solid untuk membangun daerah.

“Dalam membangun di Kabupaten Lombok Barat ini semaksimal mungkin manerapkan tiga asas, yaitu asas integritas, sinergitas, dan komplementaritas. Asas-asas ini harus berlaku secara vertikal maupun horizontal,” kata bupati.

Secara vertikal, jelasnya, dari pusat sampai desa harus saling terintegrasi, bersinergi dan saling melengkapi. Sedangkan secara horizontal itu antara setiap SKPD di dalam pemerintah daerah, termasuk lembaga vertikal yang ada di tingkat kabupaten, termasuk rekan yang ada di DPRD.

Dalam penerapannya sering dirasa sulit dan tidak dapat optimal lantaran sering kali dipandang oleh sebagian orang hanya sekedar omongan.

“Ketika di pemerintahan desa ada keluhan terhadap keterbatasan anggaran, di pemerintah kabupaten pasti punya keluhan itu lebih banyak. Di provinsi juga seperti itu. Problemnya juga lebih dari yang ada di kabupaten dan tingkat desa. Untuk hal itu, mari semua pihak untuk bijak dalam menilai,” ujarnya.

“Dalam menilai orang, sering sekali kita memakai ukuran pilihan, tapi saat menilai diri sendiri memakai standar minimal. Sehingga kita selalu kelihatan hebat melihat diri kita, dan orang lain selalu kelihatan rendah atau tidak hebat. Secara manusiawi emang wajar, namun sebagai manusia kita harus mengurangi ego-ego semacam itu. Sengaja saya sampaikan seperti ini, agar nantinya kebersamaan dan silaturrahim harus tetap di atas segalanya,” lanjutnya.

Tidak lupa bupati mengucapkan selamat kepada pengurus yang sudah terpilih dan berharap pengurus yang baru bisa mengemban tugas dengan baik.

Sementara itu, ketua FK2GB terpilih Abdul Haris usai acara sempat menyampaikan harapannya. Ia berharap dengan adanya forum ini, bisa memudahkan komunikasi dengan pemerintah daerah.

“Semoga dengan terbentuknya forum periode ketiga ini, komunikasi dengan pemkab bisa lebih mudah. Masalah-masalah, potensi, dan inovasi yang dilakukan masing-masing desa bisa cepat terselesaikan,” harapnya.

Giri Menang, Rabu 29 Januari 2020 – Satu lagi program terbaru dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) di awal tahun 2020 ini. Program ini diberi nama “Pemda Menyapa Desa”.

Program ini bertujuan sebagai ajang silaturahim antara Pemkab Lobar dengan pemerintah desa untuk mendekatkan hubungan antara Pemda Lobar dengan masyarakat setempa. Hal ini disampaikan Asisten I Pemkab Lobar H. M. Ilham pada Rapat Pimpinan (Rapim) II Kabupaten Lobar di Aula Utama Kantor Bupati, Rabu (29/1).

Selain sebagai ajang silaturahmi, kata Ilham, program ‘Pemda Menyapa Desa’ juga dimaksudkan untuk menyerap berbagai keluhan dan aspirasi di desa. Selanjutnya pemda bisa menyampaikan atau menginformasikan program-program prioritasnya. Tidak hanya itu, pemda juga bisa melakukan pembinaan terhadap desa serta desa juga bisa melakukan konsultasi publik. Kegiatan ‘Pemda Menyapa Desa’, lanjut Ilham, di antaranya adalah melakukan pembinaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada desa terhadap hal-hal yang dinilai perlu mendapat pembinaan mulai dari pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan Sholat Jumat bersama.

”Program ‘Pemda Menyapa Desa’ akan dibentuk 4 tim, tim satu akan dipimpin langsung oleh Bupati, tim dua oleh Sekda , tim tiga dipimpin oleh Asisten 1 dan tim empat dipimpin oleh Asisten 3,” ujar Ilham.

“Program ini akan dilakukan setiap Jumat, mulai dari tanggal 31 Januari ini, dan rencananya akan diawali tim satu yang dipimpin Bupati sekaligus membuka secara resmi program pemda menyapa desa,” tambah Ilham.

Output dari program ini, harap Ilham, agar permasalahan-permasalah di desa bisa segara dipetakan dan dikanalisasi sehingga permasalahan tidak menjadi liar. Sering kali, lanjut Ilham, sebagian desa tidak tahu tempat berkonsultasi atau menyampaikan permasalahannya, sehingga banyak kabar-kabar dari luar atau melalui media sosial yang sering menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Output lainnya adalah agar respon Pemkab Lobar juga bisa lebih cepat dalam membuat program atau kegiatan yang menyelesaikan persoalan desa. Tidak hanya itu, tegas Ilham, program ini bisa menjadi model sosialisasi program yang lebih masif kepada desa.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/2020-pemkab-lombok-barat-akan-sapa-desa

Giri Menang, Rabu 29 Januari 2020 – Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun kembali meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih berinovasi dan memberikan terobosan program-program di instansinya.

“Apakah bapak-bapak akan melaksanakan program dan meningkatkan motivasi kerja di Lombok Barat ini dan selalu bekerja dan berkoordinasi dengan baik?. Sasarannya adalah kita bekerja dengan baik. Itu intinya,” tegasnya di hadapan peserta Rapat Pimpinan (Rapim) II Pemkab Lobar yang digelar di Aula Kantor Bupati, Rabu (29/1).

Sejak mendampingi Bupati Fauzan Khalid, Sumiatun mengaku penilaiannya atas kinerja OPD masih kurang optimal. Salah satu hal yang menjadi perhatian Sumiatun adalah keterlembatan penyelesaian pekerjaan pembangunan atau proyek. Bahkan ada proyek yang sampai diputus kontrak karena kehabisan waktu.

“Kali ini saya akan mengultimatum Kepala OPD. Jika tahun 2020 masih saja terjadi proyek yang terlambat, saya persilahkan saudara mundur atau dimundurkan dari jabatannya. Ini sebagai peringatan untuk bapak-bapak dari Pak Bupati, saya dan Pak Sekda,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Lobar Ahad Legiarto memaparkan kondisi tender untuk tahun anggaran tahun 2020 di Lobar. Dijelaskan Ahad, tahun ini ada 118 paket yang terdiri dari 72 paket pekerjaan konstruksi dan 46 paket pengadaan barang dan jasa.

“Sampai saat ini seharusnya OPD telah melaksanakan dan telah menyelesaikan Surat Keputusan penunjukan KPA dan PPK,” ujarnya.

Untuk percepatan, pihaknya telah melakukan percepatan dalam meng-entry data pada SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, red). Sebelum tanggal 27 Januari kemarin, tambah Ahad, SiRUP yang tayang baru mencapai 17,8 persen.

“Kemudian kami melakukan workshop kemarin dan Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 70,8 persen.

Beberapa OPD lanjut Ahad, sudah 100 persen mengentry SiRUP. Antara lain, Bappeda, Sekertariat DPRD, Kantor Camat Sekotong, Camat Narmada, BKD-PSDM, Dukcapil Lobar, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Lobar.

“Mohon dukungannya kepada Kepala OPD untuk memantau Admin SiRUP-nya dan menugaskan langsung kalau ada kesulitan bisa langsung meng-entry di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian untuk percepatan tender konstruksi perencanaan untuk segera, dan yang sudah siap dilelang kami menunggu di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,” tutupnya.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/sumiatun-semprot-opd

Giri Menang, Rabu 29 Januari 2020 – Tahun ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) telah mengusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebanyak 362 formasi yang terdiri dari 263 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 99 untuk CPNS. Prosentase 70% untuk PPPK dan 30% untuk CPNS itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Lobar Suparlan pada gelaran Rapat Pimpinan (Rapim) II di Aula Utama Kantor Bupati Lobar, Rabu (29/1).

Lebih jauh mantan Camat Batulayar ini menjelaskan, untuk rekrutmen CPNS kali ini berdasarkan Zero Growth, artinya berapa jumlah PNS yang pensiun dan meninggal dunia pada tahun 2018 kemarin itulah yang bisa diusulkan untuk tahun berikutnya. Di Lobar sendiri tercatat ada 228 PNS yang diberhentikan dengan hormat atau masuk masa pensiun.

Suparlan menerangkan, dari total 362 formasi yang diusulkan, Pemkab Lobar hanya mendapatkan 205 formasi yang terdiri dari 140 tenaga guru, 58 tenaga kesehatan, dan 7 tenaga teknis.

“Ada delapan formasi yang tidak ada pelamarnya, yaitu dua dokter gigi, satu sanitarian, dan lima guru kelas,” jelas Suparlan.

Untuk jumlah pelamar, Lobar berada di nomor dua paling bawah setelah Kabupaten Sumbawa Besar (KSB). Dari total pelamar sebanyak 4.261 pelamar di Lobar, ada 3.789 pelamar yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

“Setelah melewati survei kelayakan dari Panselnas BKN yang akan dilakukan sekitar tanggal 2-3 Februari, maka pelaksanaan SKD ini akan kita mulai pada tanggal 5-12 Februari mendatang, bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat,” terangnya.

Agar SKD berjalan lancar, Suparlan juga meminta kepada OPD terkait seperti Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP, Dinas Kominfo, dan Dinas Perhubungan untuk terus berkoordinasi dengan pihaknya.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/3789-pelamar-siap-ikuti-skd

Giri Menang, Senin 27 Januari 2020 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali meraih predikat “B” dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB. Tahun ini Pemkab Lobar kembali meraih predikat B dengan raihan poin 62,87 (Baik). Raihan tersebut diberikan Kementerian PAN-RB karena Pemkab Lobar dinilai telah baik, efektif, dan cukup efisien dalam pemerintahan dan pengelolaan anggarannya.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dengan disaksikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah II, di Inaya Putri Kuta, Komplek ITDC Denpasar Bali, Senin (27/1/2020).

Prestasi ini menjadi bukti komitmen Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi, khususnya dalam pengawasan anggaran.

“SAKIP ini menjadi gengsi tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Terutama untuk NTB, hanya Lombok Timur dan Lombok Tengah yang masih mencapai “CC”. Bandingkan dengan NTT yang 14 Kabupaten/ Kota meraih “C” dan “CC”, sedangkan untuk Provinsi Bali hanya Denpasar dan Badung yang meraih “BB”,” terang Kepala Bagian Ortal, H. Subardi yang ikut mendampingi Bupati di acara tersebut.

Untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, prestasi ini mengulang prestasi tahun lalu, namun mengalami kenaikan point.

“Tahun 2017 kita meraih point 60,24, tahun 2018 dengan point 62,60 dan 2019 naik menjadi 62,87,” imbuh Subardi.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat dikonfirmasi usai acara tersebut menegaskan pihaknya bertekad akan bekerja lebih maksimal lagi agar sesuai target bisa meningkat menjadi “BB”.

“Walau sudah optimal, bagi saya belum maksimal. Target kita mestinya sudah “BB”, bila perlu “A”,” ujar Fauzan Khalid.

Ke depan, tambah Fauzan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur Pemerintah Kab. Lobar.

“Kita akan dorong seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh dedikasi, inovasi, dan tetap membangun kebersamaan,” tegas Bupati Fauzan.

Selain NTB, pagi tadi pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah II meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung juga menerima laporan SAKIP 2019.

Setiap tahunnya, Kementerian PAN-RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah. Menurut Deputi Reformasi Birokrasi pada Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh, penerapan SAKIP di lembaga pemerintah menjadi salah satu langkah konkret untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

“Penilaian SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat,” papar Muhammad Yusuf Ateh.