Jakarta, 26 Juli 2019 – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Barat meraih penghargaan TPID Berprestasi pada ajang Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis kemarin (25/7/2019).

Lombok Barat ditetapkan bersama Kota Mataram dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kategori TPID terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Penghargaan tersebut langsung diberikan kepada Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla.

Fauzan didampingi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Hj. Lale Prayatni yang mengomentari anugerah tersebut.

“Penghargaan ini sudah lama kita tunggu-tunggu. Alhdmdulillah hari ini kita sudah mendapatkannya. Anugerah ini paling bergengsi di kawasan Indonesia Timur,” ujar Lale sumringah.

Lale berharap di masa mendatang TPID Lombok Barat harus mempertahankan capaian tersebut.

“Kita harus terus menjalankan road map yang sudah disusun, meningkatkan sinergitas antar OPD, dan selalu berkoordinasi dengan pihak Bank Indonesia untuk mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil. Tetap berinovasi dalam rangka mengendalian inflasi,” ujar Lale sambil menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh Tim.

“Capaian ini adalah kerja kita bersama untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Lombok Barat,” papar Lale.

Dalam menilai TPID yang berprestasi dan berkualifikasi terbaik, penilain diberikan dengan indikator yang terdiri dari 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Koordinasi dan komunikiasi yang efektif antar unsur dalam TPID.

Wakil Presiden Yusuf Kalla saat memberi sambutan mengapresiasi capaian 15 TPID yang meraih penghargaan. 15 TPID dari 542 TPID yang ada seluruh Indonesia tersebut telah melakukan aneka upaya yang mampu memberikan dampak pada stabilitas harga. 15 daerah itu adalah Deli Serdang, Tanjung Pinang, dan Provinsi Bengkulu untuk wilayah Sumatera. Untuk wilayah Jawa-Bali, anugerah diberikan kepada Bandung, Kediri, dan DKI Jaya. Untuk wilayah Kalimantan diberikan kepada Mahakam, Samarinda, dan Provinsi Kaltim. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi diberikan untuk Poluwatu, Palopo, dan Provinsi Gorontalo. Lombok Barat, Mataram, dan Provinsi NTB diberikan untuk kawasan Nusra-Maluku-Papua.

Menurut Jusuf Kalla, dalam mengendalikan inflasi, pemerintah daerah cukup mengacu pada indeks harga konsumen (IHK) yang menjadi dasar perhitungan inflasi. Pengendalian juga harus dilihat dalam jangka waktu tertentu.

“Kalau harga yang naik kopi, coklat atau karet biar saja. Karena itu bukan barang konsumsi,” ujarnya.

Jusuf Kalla juga meminta pemerintah daerah sering melakukan sweeping ke pedagang dan produsen jika harga naik.

“Jadi jangan asal harga naik, langsung bertindak, sweeping. Kalau IHK naik terus menerus dalam kurun waktu tertentu, itu inflasi. Sehingga baru dilakukan tindakan pengendaliannya,” katanya.

Untuk Lombok Barat, inflasi saat ini masih berada di bawah inflasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu 0,44 persen, lebih tinggi dari provinsi yang mencapai 0,51 persen.

Komuditas yang mempengaruhi inflasi itu ada pada batu bata, bawang merah, dan daging ayam ras. Secara umum inflasi secara komulatif tetap ditekan sampai angka 3,5 persen, terutama akibat harga pada komuditas cabe, telur, bawang daging ayam, dan beras.

Giri Menang, Sabtu 27 Juli 2019 – Dari 300 peserta yang mendaftar, Desa Sesaot, Kabupaten Lombok Barat masuk dalam nominasi pada ajang Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) Tahun 2019. Desa Sesaot akan bersaing dengan 37 destinasi yang sudah lama dikembangkan seperti Pulau Sari, Sumatera, Bandung.

Desa Sesaot sendiri secara profesional dikembangkan tata kelolanya baru 4 tahun. Namun, dari aspek yang ada dari indikator pembangunan pariwisata berkelanjutan, Wisata Sesoat sudah masuk dan Insya Allah menjadi calon juara.

Giri Menang, Sabtu 27 Juli 2019 – Kawasan Wisata Sekawan Sejati yang terdiri dari Desa Sesaot, Desa Pakuan, dan Desa Buwun Sejati yang berada di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dikenal dengan keindahan alamnya. Kawasan ini juga sudah ditetapkan sebagai kawasan Sustainable Tourism Observatory (STO) yang merupakan program pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan milik Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (RI) sejak 2016 lalu.

Kini, ketiga desa itu masuk dalam nominasi ajang Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) tahun 2019. ISTA merupakan penghargaan dari Kementerian Pariwisata untuk destinasi yang telah menerapkan sistem pariwisata berkelanjutan. Ajang ini terbuka untuk seluruh pengelola destinasi Pariwisata baik pengelola kawasan, agen travel, penyedia jasa, yayasan, maupun masyarakat lokal

“Kabupaten Lombok Barat terus berupaya dalam mengembangkan pembangunan di sektor pariwisata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar kita berasal dari sektor pariwisata,” kata Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, H. Ilham mewakili Bupati saat menerima tim penilai dari ISTA di Obyek Wisata Sesaot, Narnada, Jum’at (26/7).

Ilham menceritakan, bencana gempa tahun lalu sangat berdampak pada sektor pariwisata di Lombok Barat. Terutama wilayah Senggigi yang merupakan penyumbang PAD terbesar di sektor pariwisata. Untuk itu Pemkab Lombok Barat berharap banyaknya desa wisata di Lombok Barat dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.

“Kalau kita terus mengharapkan Senggigi sebagai penyumbang PAD, maka kita akan tertinggal jauh karena sebentar lagi kawasan KEK Mandalika. Untuk itu kita harus memperluas destinasi wisata kita di Kabupaten Lombok Barat,” ungkapnya.

“Kita di Lombok Barat pada tahun lalu dan tahun ini sudah ada kurang lebih 31 desa yang diSK-kan Bupati menjadi desa wisata. Dan Insya Allah tahun depan akan tumbuh berkembang menjadi kurang lebih 50 desa wisata. Kawasan Sekawan Sejati adalah tiga diantara 31 desa wisata itu,” lanjutnya.

Sementara itu Kepala Desa Sesaot Yuni Hariseni dalam kesempatan itu memaparkan proses pembenahan kawasan wisata Sesaot. Diakuinya, dulunya obyek wisata sesaot sebelum berkembang sangat ini tidak terawat, kumuh dan pengunjung tidak nyaman dengan sampah yang berserakkan.

“Sekarang alhamdulillah di tempat ini sudah bisa kita rasakan bagaimana keindahan, kesejukan, keasriannya dan bisa memperkerjakan 130 pemuda pelaku wisata di desa sesaot ini,” paparnya.

“Desa Sesaot jumlah penduduknya 5.876 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) 10.874 jiwa terdiri dari enam Dusun meliputi Dusun Gontoran, Dusun Sesaot Timur, Dusun Sesaot Lauk, Dusun Penangke, Dusun Temas Lestari dan Dusun Sambik Baru. Di enam dusun masing-masing terdapat potensi wisata yang kita miliki,” terangnya.

Di tempat yang sama Tim Juri ISTA 2019 Prof. Yatna Supriatna bersyukur kepada Kabupaten Lombok Barat sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) mengenai STO.

“Dari 300 lebih usulan setelah betul di godok dan kita betul-betul analisis, maka ada 37 yang masuk dalam nominasi. Salah satunya adalah Desa Sesaot,” katanya.

Yatna menjelaskan ISTA ini bukan untuk menilai atau memberikan ajang kompetisi tapi sebenarnya lebih banyak kepada untuk sama-sama mengembangkan pariwisata di seluruh Indonesia.

ISTA dilaksanakan bukan sebagai kompetisi untuk membandingkan antar destinasi/daya tarik wisatawan/bisnis pariwisata, akan tetapi untuk memotivasi destinasi lainnya agar dapat meningkatkan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Selain itu, ajang ISTA ini juga dibuat untuk membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta para pelaku pariwisata mengenai Kegiatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan serta memberikan apresiasi kepada destinasi-destinasi yang telah menerapkan prinsip Pariwisata berkelanjutan.

Giri Menang, Kamis 25 Juli 2019 – Sebanyak 21 Desa yang ada Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat mengikuti gelaran Bursa Program Inovasi Desa (BPID) milik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI di Gedung Budaya Narmada. Sebelumnya kegiatan serupa digelar di Kantor Camat Lingsar dan mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat.

“Acara ini saya anggap memiliki arti yang sangat penting untuk memotivasi kita semua, bahwa dalam rangka mendorong kemajuan di tingkat desa, kita harus mengembangkan program-program inovatif. Selain menjadi motivasi dan dorongan, maka acara semacam ini menjadi ajang untuk kita saling bertukar pendapat, bertukar gagasan, dan bahkan bertukar pengalaman,” kata Camat Narmada Baiq Yeni Satriani Ekawati saat membuka Bursa Program Inovasi Desa, Kamis (25/7).

Perkembangan alokasi anggaran dalam lima tahun terakhir ini diakui Yeni sudah sangat meningkat. Sehingga hambatan pembiayaan untuk mewujudkan mimpi luhur tentang potret ideal desa, sudah bisa diminimalisir, bahkan bisa ditiadakan. Lebih dari Rp. 23 milyar Dana Desa, dan lebih dari Rp. 11,5 milyar dari APBD Kabupaten dalam bentuk ADD telah dicurahkan kepada 21 desa di Kecamatan Narmada.

“Untuk itu sebagai Pembina Desa saya meminta kepada semua desa agar benar-benar melakukan pengkajian mendalam tentang peta potensinya. Selanjutnya adalah melakukan pencocokan terhadap menu inovasi yang bisa diajukan, dibiayai, dan dilaksanakan secara konsisten,” lanjutnya.

Yeni menambahakan, Kecamatan Narmada telah memiliki banyak inovasi desa yang memberi dampak baik kepada semua pihak. Untuk menunjang program “zero waste” atau bebas dari sampah, saat ini banyak bank sampah digagas oleh desa.

“Kita memiliki banyak desa yang mulai mengembangkan desa wisata, baik secara mandiri maupun didorong oleh dinas terkait. Kita telah banyak memiliki sentra-sentra kerajinan tangan yang tidak lepas dari perhatian desa. Termasuk di dalamnya adalah inovasi penemuan teknologi tepat guna atau TTG seperti di Desa Lembuak. Kita punya desa-desa yang mulai mengembangkan industri makanan yang skalanya sudah mulai besar seperti di Sesaot. kita juga punya desa yang telah memanfaatkan sampah menjadi kerajinan seperti Desa Mekar Sari dan Narmada,” paparnya.

Sementara itu Kepala Desa Badrain, Romi Purwandi ditemui di sela-sela acara menuturkan, dirinya bersyukur dengan adanya Bursa Program Inovasi Desa yang diharapkan dapat membuka wawasan untuk berpikir kedepan, menuju kemandirian desa.

“Transformasi informasi ini bisa membantu kami dalam proses penyusunan perencanaan di desa,” katanya.

Dari ketiga menu ini, Desa Badrain memilih Menu A Bidang Infrastruktur yakni A11 Sarana Olahraga Desa (Sorga Desa), lantaran Desa Badrain belum memiliki sarana olahraga. Selain itu dengan melihat potensi yang ada untuk menyikapi banyaknya pemuda dan bisa digunakan sebagai sarana olahraga.

“Sedangkan di Menu B bidang kewirausahaan kami memilih Bunker Sapi. Kemudian Menu C bidang pengembangan sumber Daya Manusia (SDM) C18 pengolah sampah plastik menjadi BBM,” terangnya.

Giri Menang, Rabu 25 Juli 2019 – Bagi masyarakat, membakar sampah adalah solusi praktis mengurangi volume sampah. Tapi yang tidak diperhitungkan oleh mereka adalah asapnya tidak hanya membuat hidung siapa pun di sekitarnya menjadi tertutup tapi juga emisi dari bakar-bakar sampah ini sangat mencemari udara. Paling sial bila angin bertiup ke satu arah rumah, maka rumah itu pun sepanjang malam akan dipenuhi bau asap dan yang pasti penghuninya menghirup cemaran udara ini.

Mengatasi hal tersebut, para pemuda Desa Lembuak di Lombok Barat berinisiatif merancang suatu alat. Yudi Indra dan Komang Agus sang perancang, menamakan inovasi mereka dengan nama PESTA (Pembakaran Sampah Tanpa Asap). Alat ini berfungsi mengurai asap sisa pembakaran sampah.

Ditemui dalam acara Bursa Inovasi Desa (BID) milik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) di Gedung Budaya Narmada, Lombok Barat pagi tadi (25/7), Yudi dan Komang memaparkan hasil penemuannya itu.

“Alat ini sementara kita beri nama PESTA (Pembakaran Sampah Tanpa Asap). Tapi fungsinya untuk mengurai asap dari pembakaran sampah,” jelas Yudi Indra pengurus Bank Sampah Pulo Kecil Tunggal Kayun Desa Lembuak, Kecamatan Narmada.

Yudi bersama Komang Agus beberapa tahun terakhir memang aktif di bank sampah. Ini yang membuat mereka selalu memikirkan berbagai macam cara untuk menangani persoalan sampah di Kecamatan Narmada. Alat ini adalah salah satu dari sekian buah pikiran Yudi dan Komang. Menariknya, ide untuk membuat alat ini justru muncul dari sebuah kejadian unik.

Yudi menuturkan dirinya terinspirasi oleh ucapan seorang bidan di sebuah Puskesmas yang menegurnya karena kedapatan merokok.

“Saat itu saya sedang asik merokok. Kemudian ada bidan yang menegur saya. Dia bilang boleh merokok asal asapnya ditelan,” tuturnya.

Ia awalnya merasa canggung dengan teguran dari bidan tersebut. Karena ia berpikir perkataan bidan tersebut menyindir atau melarangnya merokok di area Puskesmas.

“Saya pikir bagaimana kita mau merokok kalau asapnya ditelan,” pikirnya.

Namun dari sana justru Yudi akhirnya berpikir bagaimana ide menelan asap rokok itu digunakan untuk menelan asap sampah. Ia pun akhirnya berkomunikasi dengan temannya Komang mencari cara agar membuat alat yang bisa menelan asap sampah.

Upaya Yudi dan Komang tidak berjalan mulus begitu saja. Mereka memiliki keterbatasan dalam mencari bahan untuk alat yang akan dibuat. Sehingga, keduanya memutuskan untuk mencari bahan bekas yang bisa digunakan.

“Kami cari galon bekas, pipa plastik dan pipa besi. Itu kemudian disusun dan disambung jadi sistem seperti ini,” jelasnya sambil menunjukkan desain yang sudah selesai dibuat.

Pipa tersebut terhubung ke sejumlah galon yang didesain untuk menampung asap. Masing-masing galon terhubung untuk mendorong asap dari galon kosong ke galon yang sudah berisi air. Sistem perpipaan saluran asap ini dibantu dengan mesin bor bekas untuk mengaduk air di dalam galon dan mesin pompa air. Jadilah asap sampah yang masuk ke sistem terurai dengan sempurna berupa air dan air ini bisa dimanfaatkan menjadi pupuk pestisida organik dan sudah di uji coba dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

“Tapi sebelumnya kami berkali-kali gagal baru bisa seperti ini,” ungkapnya.

Alat yang dibuat Yudi dan Komang Agus ini terlihat berhasil menguraikan asap dengan sempurna. Kepulan asap pembakaran sampah di dalam tungku kecil dibuat hilang sama sekali setelah keluar dari galon bekas. Ini diyakini menjadi solusi penanganan sampah di masa depan.

Mengingat alat yang baru saja diselesaikan Yudi dan Komang ini masih dalam bentuk prototype, rencananya alat pengurai asap ini akan terus dikembangkan agar bisa digunakan sehari-hari.

Di tempat yang sama, Camat Narmada Baiq Yeni Satriani Ekawati menuturkan merasa bangga yang luar biasa ditunjukan kepada pemuda yang ada di Desa Lembuak dengan adanya alat pengurai asap dari sisa pembakaran sampah.

“Dari beberapa kelompok pemuda ini, mereka melakukan dengan duduk bersama dan diselesaikan semua dari pemikiran yang bisa dia lakukan sehingga bisa terbentuk alat ini,” katanya.

Yeni memberikan support, motivasi dan menginformasikan kepada teman-teman di desa yang lain untuk ditiru dan berinovasi di dalam mengatasi sampah.

“Kita tahu membakar sampah hal yang tidak boleh dilakukan. Apalagi sekarang menjadi program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Zero Waste dalam mengatasi sampah di Kabupaten Lombok Barat,” jelasnya.

Makasar, Rabu 24 Juli 2019 – Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu dari 247 Kabupaten/ Kota se-Indonesia yang ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2019. Penetapan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, di Fourpoint By Sheraton Makassar Sulawesi Selatan, Selasa Malam (23/7/2019).

Selain Kabupaten/ Kota tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menetapkan hanya empat Provinsi sebagai Provinsi Layak Anak, yaitu DKI Jakarta, Banten, DI Jogjakarta, dan Kepulauan Riau. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri, capaian Kabupaten Lombok Barat itu diikuti juga oleh Kota Mataram, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.
Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Moh. Taufiq nampak hadir menerima penghargaan tersebut.

“Kita berharap kritera untuk Kabupaten Layak Anak dapat terus kita tingkatkan. Banyak penilaian yang belum maksimal kita laksanakan, seperti perpustakaan layak anak, taman bermain ramah anak, Pukesmas layak anak, dan lain sebagainya,” terang Taufiq mengaku tetap bangga dengan capaian tersebut usai turun dari panggung.

Setelah dideklarasikan sejak tahun lalu untuk berkomitmen bersama menjadi Kabupaten Layak Anak, akhirnya Kabupaten Lombok Barat bisa menyesuaikan dengan berbagai kriteria yang ditetapkan oleh Tim Penilai dari Kementerian saat dinilai tanggal 12 Juli lalu.

“Kita hanya memperoleh skore 680 dari total maksimal sebanyak 900. Jadi tahun pertama ini, kita baru bisa meraih kategori pratama, tapi kita tetap bangga” terang Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lombok Barat, Ramdan Hariyanto saat dihubungi di tempat terpisah.

Aspek penilaian untuk bisa meraih Kabupaten Layak Anak tersebut, aku Ramdan Hariyanto, melihat dari aspek perhatian pemerintah daerah terhadap kegiatan dan alokasi anggaran untuk perlindungan anak, regulasi, dan adanya program yang bersifat integratif, dan beberapa kritera lainnya. Gerakan Anti Merarik Kodeq (Gamaq) yang digagas pihaknya menjadi salah satu model program yang mendapat sorotan karena dianggap mampu memberi perlindungan kepada anak-anak untuk tidak melakukan pernikahan dini.

Selain kategori pratama, kategori yang lebih tinggi untuk daerah yang dianggap layak untuk ditinggali oleh anak adalah kategori madya dan nindya. Untuk tahun 2019 ini, terjadi peningkatan daerah yang layak untuk anak. Jika di tahun 2018 lalu, ada 177 daerah kabupaten/ kota, maka tahun ini meningkat menjadi 247 kabupaten/ kota.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam sambutannya menekankan pentingnya Kabupaten/ Kota Layak Anak di seluruh wilayah Tanah Air. Menurutnya seluruh Pemerintah Daerah harus terus berkomitmen untuk terus memberikan hak-hak anak sesuai dengan UUD 1945. Saat ini, kata Yohana, Indonesia dijadikan model pembinaan anak oleh dunia di berbagai bidang.

“Anak berhak tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pemerintah daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan anak melalui pembenttukan Kabupaten/Kota layak anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban setiap kita semua, Mari kita berikan yang terbaik bagi 80 juta anak Indonesia. Mereka adalah generasi penerus bangsa kita ke depan. Mari wujudkan Indonesia layak anak tahun 2030,” kata Yohana Yembise. https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2155749211214081/2155748934547442/?type=3&theater

Giri Menang, Selasa 22 Juli 2019 – Bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Barat sudah beranjak status, dari awalnya siaga menjadi tanggap darurat. Bertambahnya jumlah kecamatan dan desa yang mengalami kekeringan menjadi penyebabnya.

Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) Penanggulangan Bencana Kekeringan yang sekaligus Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat, H. Moh. Najib saat menghadiri Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lombok Barat, Selasa (23/7/2019) di Ruang Rapat Umar Madi Kantor Bupati Lombok Barat di Gerung.

“Statusnya bencana kekeringan ini kita naikkan statusnya dari siaga menjadi tanggap darurat,” papar Najib.

Nadjib beralasan, acuannya adalah hasil analisis BMKG Kelas I Kediri per tanggal 3 Juni 2019. Kondisi iklim terkini di NTB, menurut BMKG tidak terjadi hujan, sifat hujan umumnya dan di bawah normal. HTH (Hari Tanpa Hujan) umumnya dalam kategori menengah, antara 11 sampai 20 hari untuk Pulau Lombok bagian tengah hingga selatan. Sedangkan di bagian utara, umumnya dalam kategori sangat panjang, yaitu antara 31 sampai 60 hari.

Najib merinci peta kekeringan di Kabupaten Lombok Barat ada di enam wilayah yang dikategorikan berpotensi kekeringan.

Wilayah kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Sekotong dengan 6 desa, yakni Desa Sekotong Tengah, Kedaro, Sekotong Barat, Plangan, Cendi Manik, dan Buwun Mas. Kecamatan Lembar ada enam desa yang meliputi Desa Labuan Tereng, Sekotong Timur, Mareje Timur, Mareje Barat, Eyat Mayang dan Desa Jembatan Gantung. Lalu Kecamatan Gerung yang meliputi tiga desa yang dilanda kekeringan, masing-masing adalah Desa Banyu Urip, Giri Tembesi dan Desa Tempos. Kemudian Kecamatan Kuripan meliputi Desa Kuripan Timur, Kuripan Selatan dan Desa Giri Sasak. Berikutnya adalah Kecamatan Batulayar yang meliputi lima desa, masing-masing adalah Desa Batulayar Induk, Batulayar Barat, Senggigi, Bengkaung dan Desa Pusuk Lestari.

Kekeringan juga melanda Kecamatan Gunungsari, yaitu di Desa Bukit Tinggi.

“Dampak dari bencana kekerigan ini, masuknya periode puncak musim kemarau, masyarakat kita himbau agar waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan seperti kekeringan, kekurangan air bersih dan potensi kebakaran lahan,” pesan Najib.

Selaku Satlak dan Kepala BPBD Kabupaten Lombok Barat menjadi leading sector penanggulangan bencana, termasuk bencana kekeringan.

Pihaknya telah melakukan survey ke beberapa desa yang dinilai rawan bencana kekeringan, menggelar rapat koordinasi, dan menetapkan pembagian tugas wilayah droping air bersih.

Untuk distribusi air bersih, BPBD mengandeng Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, PDAM Giri Menang, Polres Lombok Barat dan bahkan PMI.

Pembagian tugas tersebut diakui oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Fauzan Husniadi yang dihubungi di tempat terpisah.

“Kami pun harus siap dan melayani permintaan droping air bersih. Misalnya dua hari lalu, untuk drooping air oleh Polres Lobar, sumber air diambil dari Damkar. Damkar juga harus ikut melayani permintaan beberapa surat dari masyarakat, maupun yang telpon langsng. Saya berharap, harus ada solusi permanen terkait hal ini. Jangan sampai setiap tahun selalu terulang,” pinta Fauzan.

Pihaknya sendiri, aku Fauzan, selama bulan Juli ini saja sudah mendroping air bersih sebanyak 25 kali. Sedang permintaan sumber air dari Polres Lombok Barat ke pihaknya sudah 10 kali permintaan. Terbanyak yang meminta bantuan air bersih adalah wilayah Kecamatan Gerung yang berbatasan dengan wilayah Lombok Tengah dan Kecamatan Batulayar.

“Sekali drooping, sebanyak 5000 liter,” tutur Fauzan.

Selain air bersih untuk kebutuhan minum dan mandi, kekeringan ini diprediksi akan berakibat pada sektor pertanian.

“Ada tiga kecamatan yang terdampak lahan pertaniannya. Kita khawatir mereka akan mengalami gagal panen. Di Kecamatan Kuripan, Sekotong dan Lembar,” rinci Najib.

Giri Menang, Selasa 23 Juli 2019 – Membaca adalah kegiatan yang harus kita usahakan sebagai hobi. Membaca harus kita tularkan ke masyarakat dan anak-anak kita karena sumber ilmu itu adalah membaca.

“Tidak ada ilmuwan atau para ahli yang tidak rajin membaca. Nilai kemanusiaan seseorang bisa kita nilai dari seberapa banyak dia membaca. Itu mungkin sebabnya wahyu pertama dalam Al-Qur’an itu adalah membaca,” kata Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat meresmikan Kampung Baca Jasindo di Taman Kota Sandik, Selasa (23/7).

Giri Menang, Selasa 23 Juli 2019 – Dua buah kontainer berukuran 20 feet dengan warna kuning mencolok terlihat di halaman depan Taman Kota Sandik.

Di dalam kontainer yang disulap menyerupai ruang kelas tersebut, terlihat kumpulan buku berjejer rapi di dalam rak yang sudah disediakan. Bahkan, setiap ruangan di kontainer ini juga difasilitasi pendingin ruangan (AC).