Banyumas, 12 Juli 2019 – Dianggap serius dan berhasil melakukan pembinaan terhadap koperasi, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menjadi satu-satunya Bupati/ Walikota di Nusa Tenggara Barat dan salah satu dalam 17 Bupati/ Walikota se-Indonesia yang mendapat penghargaan Bakti Utama Koperasi Tahun 2019.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) Puspa Yoga di Hotel Java Heritage Purwokerto Banyumas, Kamis malam (11/7). Kegiatan malam penganugerahan itu pun menjadi launching Pembangunan Tugu Koperasi Tasikmalaya dan dijadikan rangkaian perayaan puncak Hari Koperasi Nasional ke 72 yang rencananya berlangsung hari ini, Jum’at (12/7) di Gedung Olah Raga Satria Purwokerto dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo.

“Penghargaan ini diberikan karena komitmen daerah yang memberikan nomenklatur tunggal untuk koperasi dan UKM. Selain itu adalah alokasi anggaran untuk koperasi yang memadai dan pembinaan yang intensif kepada koperasi, ” terang Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ruli Indrawan.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid usai penganugerahan tersebut mengaku bangga dengan capaian jajarannya di Dinas Koperasi UKM setahun terakhir ini.

“Penghargaan ini menjadi pemacu bagi Dinas Koperasi dan UKM di Lombok Barat untuk terus mengaktifkan perkoperasian. Apalagi saat ini kita sedang menggalakkan sinergi dan integrasi antar SKPD agar saling melengkapi dalam upaya mengentaskan kemiskinan,” papar Fauzan.

Fauzan menambahkan, paling tidak sebanyak 2,7 persen dari total APBD Lombok Barat tahun 2019 diperuntukkan untuk menggeliatkan koperasi dan usaha kecil dan mikro di Lombok Barat. Fauzan menegaskan harapannya agar koperasi dan UKM di Lombok Barat banyak bergerak di sektor jasa dan produksi.

Ditemui bersamaan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Barat H. Fadjar Taufik menjabarkan tentang upaya pihaknya dalam menggeliatkan perkoperasian di Lombok Barat.

“Fokus pembinaan kita tahun ini adalah membina aspek kelembagaannya terlebih dahulu. Kita mendorong semua koperasi agar aktif dan bisa menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan, red) secara kontinyu setiap tahun,” terang Taufik.

Koperasi di Lombok Barat, menurut Taufik, saat ini harus dikembangkan keaktifannya lagi. Dari 502 jumlah koperasi, baru 150 koperasi yang dalam kondisi aktif dan sehat. Namun dari jumlah tersebut, baru 126 atau 84 persen koperasi yang telah melaksanakan RAT Tahun 2019 untuk tahun buku 2018.

“Kita sedang menggiatkan program Kopi Darat. Itu adalah akronim dari Koperasi Sadar RAT karena RAT dan keterlibatan anggota adalah semangat dasar dalam koperasi,” papar Taufik yang sejak memangku jabatan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM telah membuka “Klinik Koperasi” sebagai program pembinaannya.

Namun pihaknya memiliki kendala untuk lebih progresif lagi.

“Kita hanya memiliki 4 orang tenaga penyuluh koperasi, sehingga kita banyak mengaktifkan seluruh potensi staff administrasi,” keluh Taufik.

Untuk itu pihaknya meminta agar para pengurus lebih aktif dalam melakukan konsultasi.

“Silahkan langsung datang ke kantor. Kita akan mengasistensi para pengurus,” pungkas Taufik.

Hadir pada malam penganugerahan itu beberapa tokoh nasional. Selain Menkop UKM Puspayoga dan jajarannya, hadir pula Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Khalid, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Gubernur Banten Rano Karno, Ketua Forum Komunikasi KBI Iwan Setiawan, Bupati Banyumas Ahmad Husain, Walikota Bogor Aria Bima, dan beberapa tokoh lainnya.

https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2131629406959395/2131629260292743/?type=3&theater

Giri Menang, Rabu 10 Juli 2019 – Dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, Polisi Republik Indonesia (Polri) dituntut untuk terus meningkatkan sumber daya manusia di tubuh Korps Bhayangkara itu. Polri juga dituntut untuk mengedepankan strategi proaktif dan preventif dengan pendekatan dan tindakan humanis kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan, Polri juga diminta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang modern serta mudah dan cepat agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang diinginkan.

https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2131565066965829/2131564906965845/?type=3&theater

Giri Menang, Rabu 10 Juli 2019 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid melepas 454 calon jamaah haji (cjh) yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) empat Nusa Tenggara Barat (NTB) di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Selasa (9/7) malam.

Fauzan menyampaikan, ibadah haji tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik dan biaya, namun juga kesabaran dan keikhlasan. Dengan jumlah petugas kesehatan yang terbatas, Fauzan meminta para jamaah saling membantu dan menjaga antar sesama. Ia berharap, dengan kesabaran dan keikhlasan, cjh Lobar mendapatkan haji yang mabrur.

Giri Menang, Rabu 10 Juli 2019 – Penetapan dan penegasan batas desa sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat difasilitasi oleh Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) melalui program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif (PMaP) akan melakukan penetapan dan penegasan batas sejumlah desa di Kabupaten Lombok Barat. MCAI sendiri merupakan badan pengelola dana hibah dari Amerika Serikat melalui Millenium Challenge Corporation. Dana hibah ini digunakan untuk pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Giri Menang, Senin 8 Juli 2019 – Untuk mensinergikan pembangunan, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bertemu untuk sharing permasalahan dengan seluruh pendamping desa di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat di Gerung, Senin (8/7).

Sebanyak 64 orang yang terdiri dari Tenaga Ahli, Tenaga Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa se-Lombok Barat diminta agar saat memfasilitasi desa bisa mensinergikan program pembangunan dengan skala prioritas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Menurut Fauzan, para pendamping harus terlibat aktif dalam setiap tahapan perencanaan, baik dari pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sampai pada penetapan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, Fauzan meminta para pendamping agar mempedomani RPJM Daerah, RPJM Provinsi, bahkan RPJM Nasional dengan juga memperhatikan skala prioritas kebutuhan.

Saat ini pihaknya, aku Fauzan, sedang mendorong seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dapat saling bersinergi, berintegrasi, dan saling melengkapi atau dengan asas komplemantaritas antar satu komponen pemerintahan dengan dengan komponen lainnya.

“Program Pemerintah harus saling dukung, saling masuki, dan saling lengkapi, baik antar program milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, dengan program yang ada di desa,” pinta Fauzan sambil menjabarkan beberapa contoh permasalahan yang menjadi prioritas dalam draft RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2019-2024.

Di antara permasalahan yang saat ini menjadi prioritas, menurut Fauzan adalah masalah stunting, persampahan, UKM (Usaha Kecil Mikro, red), dan banyak lagi permasalahan yang membutuhkan kerja sama semua pihak, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan terutama Pemerintah Desa sebagai tonggak terdepan pembangunan.
Khusus untuk masalah stunting, prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Barat tetap menjadi masalah yang cukup serius untuk segera ditangani. Menurut Fauzan, di Lombok Barat sendiri tercatat prevalensi anak stunting di tahun 2007 masih sangat tinggi, yaitu 49,8% namun berhasil diturunkan menjadi 32,01% di tahun 2018.

“Saat ini, menurun lagi secara sangat signifikan. Kita telah melakukan sensus balita per Maret 2019, angkanya menurun lagi menjadi 25.04%. Artinya kita masih berada di atas ambang batas 20% versi WHO,” papar Fauzan.

Paparan Fauzan ditanggapi positif, di antaranya oleh salah seorang Tenaga Ahli Esti Dyah Apsari. Bagi Esti, sinkronisasi, integrasi, dan asas komplemantaritas untuk penanganan stunting di Kabupaten Lombok Barat harus tegas disebutkan dalam Peraturan Bupati tentang pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

“Penanganan stunting itu agar diberikan tekanannya dalam Peraturan Bupati, karena walaupun sudah diprogramkan, banyak desa bervariasi dalam pengalaokasian anggaran dan kegiatannya,” pinta Esti.

Demikian pula dalam masalah persampahan, menurut Sahri, salah seorang Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Sekotong, program OSAMTU (Olah Sampah Terpadu, red) harus dikelola oleh semua pihak, namun saat ini menurutnya pihak desa masih memiliki banyak kendala.

“Kami terkendala dengan lahan pengolahannya karena Dana Desa tidak bisa dipergunakan untuk penyediaan lahan, baik beli maupun sewa lahan,” terang Sahri.

Selain curah pendapat soal program, Bupati Lombok Barat pun mendapat keluhan soal komposisi jumlah pendamping lokal desa yang tidak sebanding dengan jumlah desa.

Untuk diketahui, jumlah desa di Lombok Barat sebanyak 119 desa dengan tenaga pendamping lokal desa hanya sebanyak 37 orang saja, sisanya adalah 4 orang Tenaga Ahli dan 21 orang tenaga pendamping yang bertugas di wilayah Kecamatan yang jumlahnya sepuluh kecamatan. Selain mereka, terdapat 2 orang yang merupakan tenaga operator komputer.

“Ini jauh dari angka ideal. Mestinya setiap desa memiliki satu orang tenaga pendamping,” keluh Kepala DPMD Kabupaten Lombok Barat, Lalu Edy Sadikin.

Menurutnya, walau jumlah mereka belum seimbang namun kehadiran para pendamping ini sangat dibutuhkan untuk memepercepat kemandirian desa dan pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang saat ini cukup besar, desa bisa melaksanakan pembangunan secara mandiri.

Menurut data yang dimiliki oleh Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Lombok Barat, Dana Desa (DD) dari APBN untuk tahun 2019 ini berjumlah Rp. 155 milyar, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 128 Milyar. Selain DD tersebut, masih ada lagi Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Lombok Barat. Tahun ini ADD itu berjumlah Rp. 84 milyar lebih sehingga total rata-rata desa di Kabupaten Lombok Barat mengelola anggaran transfer sebanyak Rp. 2 milyar per desa.

Anggaran yang dikelola langsung oleh desa tersebut, menurut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, akan bertambah kemanfaataannya dalam pembangunan di desa jika digabung dengan seluruh APBD yang ada di Kabupaten Lombok Barat untuk tahun anggaran 2019 ini. Menurutnya, dari total APBD Tahun 2019 yang berjumlah sekitar Rp. 1,96 trilyun, sebanyak Rp. 985 milyar adalah belanja langsung dan di dalamnya terdapat Rp. 486 milyar atau 49% adalah untuk pembangunan di desa-desa di Kabupaten Lombok Barat.

Untuk itu tegasnya, asas sinergi, integrasi, dan komplementaritas tersebut harus juga diusung oleh para pndamping di desa.

“Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan untuk warga di desa. Saya harap pendamping desa harus bisa berperan penting dalam penganggaran dana desa agar lebih produktif. Sebab desa harus sinkron dengan program Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Pendamping Desa cukup baca RPJMD Kabupaten saja, ” pungkas Fauzan. https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2128099950645674/2128099617312374/?type=3&theater

Giri Menang, Kamis 4 Juli 2019 – Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan. Pernyataan itu disampaikan binaragawan nasional Ade Rai dalam kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan Pola Hidup Sehat di Lombok Barat, Kamis (4/7). Dalam sosialisasi yang digelar di Bencingah Agung Kantor Bupati itu, Ade Rai menyampaikan materi inspirasi tentang Pola Hidup Sehat untuk menjadi pendorong samangat peserta JKN-KIS guna memulai pola hidup yang lebih sehat.

Giri Menang, 4 Juli 2019 – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun menginginkan pelayanan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dipermudah melalui LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap). Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan hasilnya dengan cepat.

“Saya ingin yang mudah-mudah saja. Apjati (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, red) enak memberangkatkan tenaga kerjanya, pemerintah juga enak dalam memberikan haknya,” kata Sumiatun saat memimpin evaluasi LTSA di Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (4/7).

Giri Menang, Kamis 4 Juli 2019 – Sebanyak 204 Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Lombok Barat menerima arahan dari Bupati H. Fauzan Khalid. Bupati menyebut, para CPNS harus menanamkan loyalitas untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“PNS itu juga disebut abdi negara, maka loyalitas mutlak kalian adalah kepada bangsa dan negara. Kalian adalah orang-orang yang terpilih untuk ikut secara lansung menjaga negara ini,” tegas Fauzan dalam Pembukaan Pelatihan Dasar dan Prajabatan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (4/7).

BUPATI LOMBOK BARAT BEKALI 120 MAHASISWA KKP UIN MATARAM

‌Giri Menang, Senin 1 Juli 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menaruh harapan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram peserta Kuliah Kerja Partisipasif (KKP) di Lobar untuk dapat menyalurkan ilmu yang dimiliki sehingga program pemerintah dapat dipahami dan dilaksanakan masyarakat.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan, dirinya percaya mahasiswa memiliki pemahaman intelektual yang lebih sehingga momen ini dapat digunakan untuk mensosialisasikan program pemerintah.

Salah satu isu nasional yang terus digalakkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, yakni penekanan angka kasus stunting.

Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir. Hal ini mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Stunting bukan hanya menyerang fisik anak. Penderita stunting memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata. Termasuk sangat berisiko terkena penyakit tidak menular (PTM) seperti jantung dan diabetes.

“Lombok Barat tahun 2024 harus bebas stunting. Termasuk angka pernikahan dini. Silahkan dorong dan beri pengetahuan tentang itu agar masyarakat mau melakukannya,” kata Fauzan saat melepas secara simbolis 120 mahasiswa peserta KKP di Gedung UIN Mataram, Senin (1/7).

Fauzan menyebut, pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyebab anak kurang gizi. Usia ayah dan ibu yang masih terlampau muda, belum memiliki cukup ilmu mengenai asupan gizi bayi, serta kestabilan emosi dan finansial untuk membesarkan anak membuat resiko stunting menjadi lebih besar.

“Umur laki-laki menikah harus 23 tahun sedangkan perempuan 21 tahun. Namun nyatanya di masyarakat banyak yang menikah di bawah umur,” ungkap Fauzan.

Pemkab Lobar sendiri telah mampu menekan angka pernikahan dini hingga 26 persen pada 2018 melalui berbagai intervensi program. Salah satu upaya yang dilakukan dengan program Gerakan Anti Merarik Kodek (Gamak).

Gamak, merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Pemkab Lombok Barat dengan tujuan untuk merespon isu perkawinan anak yang sangat tinggi di Provinsi NTB, termasuk Kabupaten Lombok Barat.

“Program ini sudah masuk nasional. Tolong disampaikan nanti di masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Rektor UIN Mataram yang diwakili Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat) H. Nazar Na’amy berharap dengan dilaksanakanya KKP ini para mahasiswa mampu melihat kondisi masyarakat sekitar dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Momen KKP ini juga diharapkannya sebagai proses pelatihan bagi mahasiswa untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya.

Secara keseluruhan total mahasiswa yang melaksanakan KKP tahun ini sebanyak 2.022 orang dan tersebar di empat Kabupaten, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Sumbawa. Untuk Lombok Barat sendiri ada 120 mahasiswa akan melaksanakan KKP yang tersebar di empat Kecamatan, yakni Sekotong, Lembar, Gerung, dan Kuripan. https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2116472095141793/2116471715141831/?type=3&theater  

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) diharapkan mampu membantu dan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam menjalankan program-programnya.  Demikian dikemukakan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid pada  Pelantikan Ketua Umum dan Pengurus GOW Kabupaten Lombok Barat di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (1/7/2019).

“GOW sebagai induk organisasi juga diharapkan bisa memfasilitasi dan membantu program-program SKPD, sehingga bisa berjalan dengan baik agar hasil yang diharapkan bisa maksimal. Saya percaya Hj. Sumiatun sebagai Ketua Umum yang baru bisa membawa GOW lebih maju, baik dan lebih aktif lagi, kemudian secara maksimal bisa membantu program-program pemerintah,” katanya berharap.

Sebelumnya ketua umum GOW dijabat oleh Hj. Khairatun Fauzan Khalid selaku isteri bupati, dan pada musyawarah GOW beberapa hari lalu telah diputuskan untuk Ketua Umum dijabat oleh Hj. Sumiatun, Ketua I Hj. Sukerniati Moh. Taufiq, Ketua II Baiq Canggih Permatasari Imam, Ketua III Helmawati Maturidi, Ketua IV Donna Heri Wahyudi, Ketua V Baiq Muliana Asmareni Daeng.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua PKK, semua OPD, Pengurus GOW Lombok Barat dan undangan lainnya.  Humas  dan Kominfo/rasidibragi