SASWADI AJAK DESA SUKSESKAN PILKADA

Giri Menang, Rabu 28 Februari 2018 – Seluruh komponen masyarakat harus ikut mensukseskan Pilkada Serentak yang digelar lima tahun sekali dengan sebaik-baiknya. Diharapkan, Pilkada itu akan melahirkan pemimpin terpilih yang menjadi perwujudan amanah rakyat.

“Mari kita sukseskan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan penuh tanggungjawab,” ujar Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Saswadi saat bersilaturrahmi bersama seluruh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Lingsar-Narmada, Rabu (28/2/2018).

Silaturrahmi yang digelar di Aula Kantor Camat Lingsar itu sengaja dilakukan Saswadi untuk mendekatkan diri dengan masyarakat untuk dapat menyampaikan secara langsung tugas pokoknya dalam Pilkada selaku Pjs Bupati.

Lebih lanjut ia mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar, Camat, Desa dan Dusun merupakan alat untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini.

“Tugas saya selaku Pejabat Sementara (Pjs) ialah menjalankan Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) atau melanjutkan program yang sudah ada,” katanya.

Terkait dengan tahapan Pilkada yang saat ini sudah memasuki tahapan kampanye, maka sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menko Polhukam, Men PAN-RB, dan KPK maka Pjs maupun Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah diminta untuk menfasilitasi Pilkada agar berlangsung sukses.

“Konflik dan permasalahan sekecil apapun bisa segera dituntaskan,” ujar Saswadi.

Seperti diketahui sebelumnya, beberapa waktu lalu pun Saswadi bersama jajaran Forkompimda dan beberapa SKPD yang termasuk dalam Tim Pemantauan Peekembangan Politik melakukan kunjungan ke semua Pasangan Calon. Mereka bersepakat agar Pilkada bisa dilaksanakan dengan damai. Hal itu juga untuk menepis dugaan tentang keterlibatan ASN dalam Pilkada. Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Saswadi meminta agar netral saat pilkada berlangsung.

“Kedepan keberhasilan Pilkada ini tergantung dari peran kita aparatur kewilayahan. Mari kita bersama sukseskan dengan mengajak masyarakat untuk hadir memberikan suaranya dalam pencoblosan di TPS masing-masing pada tanggal 27 Juni 2018. Sekali lagi saya tekankan agar bersama menjaga netralitas kita selaku ASN di wilayah,” tegasnya.

Turut hadir pada acara tersebut Asisten III H. Fathurrahim, beberapa anggota Forkompimda Lobar, Camat Lingsar Rusditah, Camat Narmada H. Saefudin Farid, Danramil Narmada Kapten Turmudzi, Kapolsek Lingsar Ipda Erny Anggraeni,Danposramil Lingsar Pelda Sadariah, Seluruh Kades sekecamatan Lingsar-Narmada dan Seluruh Ketua BPD Sekecamatan Lingsar-Narmada. (ded/humas)

JALIN SINERGITAS, PJS BUPATI BERTEMU FORKOPIMDA

Giri Menang, Kamis 22 Februari 2018 – Untuk menjalin sinergitas dalam rangka mensukseskan beberapa agenda besar yang akan diselenggarakan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. L. Saswadi menggelar pertemuan dengan anggota Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lobar, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Lobar, Kepala SKPD, anggota KPU dan Panwaslu Lobar. Agenda yang dibahas di antaranya gelaran Pilkada Lobar, event Mekaki Marathon, kegiatan Multilateral Neval Exercise Komodo (MNEK) serta kegiatan menjelang HUT Lobar.

Dalam kesempatan itu, Saswadi didampingi Sekda H. Moh. Taufiq memaparkan hasil pertemuan Rakornas Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 yang mengahdirkan Menko Polhukam Jenderal (Pur) Wiranto, Bawaslu dan KPU di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Menko, KPU, Bawaslu dan kita semua mengharapkan penyelenggaraan Pilkada bisa berjalan aman, stabil dan kondusif, sesuai regulasi dan perundang-undangan yang berlaku sehingga melahirkan kepala daerah yang baik. Namun untuk keberhasilan Pilkada ditentukan juga oleh tingkat kehadiran di TPS. ASN juga harus berperan aktif agar masyarakat hisa hadir di TPS untuk mencoblos,” papar Saswadi di Ruang Rapat Jayengrane, Kamis (22/2/2018).

Saswadi secara khusus menekankan agar ASN berlaku netral. “Tidak hanya netralitas ASN, suksesnya sebuah Pilkada tergantung juga pada netralitas antara KPU dan Bawaslu, tingkat partisipasi masyarakat, termasuk juga hal-hal yang menjadi larangan bagi Panwaslu,” tegasnya.

Pjs Bupati H. L. Saswadi bersama jajaran rencananya akan bersilaturahmi ke seluruh Paslon Pilkada Lobar 2018. “Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diamanahi tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan melaksanakan kegiatan Pemilukada agar berjalan aman tertib dan sukses sesuai aturan. Maka saya akan melakukan silaturrahmi keliling kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati. Yang terpenting juga silaturahmi dengan para kepala desa dan lurah harus dilaksanakan,” katanya.

Mewakili KPU Lobar, Suhardi Hidayat melaporkan bahwa pihaknya hingga saat ini dihadapkan pada beberapa tahapan yakni Pemilu 2019 dan Pilkada Lobar 2018. Untuk Pemilu 2019, proses penetapan Parpol peserta Pemilu sudah sampai pada proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual Parpol. Di Lobar ada 14 Parpol yang sudah ditetapkan secara nasional sebagai peserta Pemilu.

“Untuk tahapan Pilkada Lobar 2018, Alhamdulillah kami sudah melakuklan pengundian nomor urut paslon dan berjalan dengan aman. Semua berkat kerjasama dengan pihak Polres Lobar maupun Kota Mataram serta TNI,” ungkap Suhardi.

Selanjutnya, ketiga paslon akan memulai masa kampanye yang dijadwalkan mulai tanggal 15 hingga 23 Juni 2018. Terkait sesi ini, pihak KPU sudah membuat schedule bersama tim kampanye. “Masing-masing paslon mendapatkan dua kali jatah dalam dua kecamatan menggelar kampanye. Jika dikalkulasikan masing-masing paslon memperoleh 220 kali kegiatan kampanye baik kampanye terbatas maupun tatap muka,” jelasnya.

Sementara itu, Panwaslu Lobar melaporkan dalam sehari pihaknya menangani 1-2 laporan pelanggaran pemilu yang sedang diklarifikasi. Laporan ini berawal sejak penetapan calon beberapa waktu lalu. Diharapkan, tuntutan pelanggaran tersebut dapat segera dituntaskan, sehingga tugas pokok dan fungsi Panwaslu bisa berjalan sesuai regulasi dan aturan. Keberadaan Panwaslu sendiri merupakan salah satu penyelenggara pemilu selain KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Paparan kemudian dilanjutkan Kapolres Lobar Heri Wahyudi. Heri meminta agar koordinasi dan komunikasi tetap terjaga, terlebih pada saat kegiatan kampanye. “Pihak Polri meminta, jangan sampai kegiatan jadwal kampanye, Polri tidak diberitahu atau setelah kegiatan baru ada pemberitahuan. Demikian pula dengan kampanye terbuka, hematnya adalah supaya mengggelar kampanye tertutup saja, karena seperti saat pencabutan nomor waktu lalu, masyarakat pendukung tidak bisa diatur,” ujarnya.

Menutup pertemuan, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengajak para peserta dan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan gelaran Pilkada. “Jika ingin menang jangan curang. Karena endingnya tidak bagus. Demikian pula seluruh masyarakat agar hati-hati menyampaikan uneg-uneg, karena semuanya bisa diterjemahkan ke politik dan bisa dipolitisir. Salah ngomong juga bisa disalahkan dan ditegur oleh Panwas,” kata Taufiq. (humas)

TERHADAP DUA RAPERDA, EKSEKUTIF BERIKAN JAWABAN

Giri Menang, Senin 19 Februari 2018 – Dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang kembali dibahas. Kali ini Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Saswadi mewakili pihak eksekutif menjawab pertanyaan dari legislatif yang dilontarkan pada rapat sebelumnya.

Secara gamblang, H. Saswadi menegaskan perlunya raperda tentang arsip konvensional dan arsip media. Dijelaskan mantan Sekwan DPRD Lobar ini, arsip konvensional adalah arsip yang informasinya tercatat di media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. Sedangkan arsip media, merupakan arsip yang informasinya terekam dalam media elektronik.

“Prinsipnya, arsip konvensional maupun media sangat diperlukan. Keberadaannya penting untuk dipertahankan dan diutamakan karena lebih kuat sebagai bukti sejarah. Namun arsip media pun penting karena sangat mudah, hemat, fleksibel dalam pengoperasiannya,” jelasnya.

Hal lain yang dijelaskan yaitu perlunya diatur bab tentang peralatan arsip fasilitatif, bab pengelolaan arsip dinamis in-aktif, bab penyelamatan dan pelestarian arsip, bab pengawasan dan pengendalian arsip. Jawaban yang disampaikan, semua merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan lembaga kearsipan daerah (LKD) ke unit kearsipan masing-masing SKPD.

“Untuk penyempurnaan raperda, perlu untuk dibahas lebih lanjut terutama dalam pelaksanaan kegiatan penelusuran arsip bersejarah,” tegasnya.

Sedangkan untuk Raperda Pelayanan Tera Ulang, bagi Saswadi itu merupakan salah satu bagian dari jenis retribusi jasa umum sehingga perlu diperhatikan besaran retribusi, agar tidak memberatkan masyarakat.

Seperti diketahui, nutrisi layanan daerah-daerah yang akan berlaku saat ini merujuk pada peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nomor 2 Tahun 2013 tentang retribusi pelayanan daerah. Untuk itu, rencana tarif pelayanan Tera ulang yang akan diberlakukan pendekatannya melalui metode dengan mempertimbangkan nilai inflasi.

Saswadi menjelaskan, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera Ulang ini tidak semata-mata menitikberatkan pada sektor atau faktor retribusinya saja, tapi juga mementingkan faktor perlindungan kepada konsumen.

Jawaban terhadap saran dan pertanyaan legislatif ini, sangat diapresiasi oleh wakil ketua DPRD Lobar, Multazam selaku pimpinan rapat. Dengan telah disampaikan jawaban eksekutif ini, maka seluruh rapat paripurna dewan dinyatakan selesai tanpa ada anggota DPRD yang mengajukan interupsi.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPRD Lobar H. M. Nursaid, Sulhan Muhlis, Sekretaris DPRD H. Isnanto Karyawan, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Staff Aahli dan Kepala SKPD Lobar. (LPA/humas)

PIMPIN APEL, SASWADI INGATKAN NETRALITAS ASN LOBAR

Giri Menang, Senin 19 Februari 2018 – Penjabat Sementara (PJS) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Saswadi, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemkab Lobar agar menjaga netralitas menjelang Pilkada. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Upacara Paripurna ke-2 tahun 2018 di Lapangan Kantor Bupati Lobar, Senin (19/2/2018).

“Sejak saat ini hingga empat bulan ke depan merupakan masa-masa kampanye bagi pasangan calon gubernur dan bupati. Saya menghimbau ASN agar ikut mensukseskan pelaksanaan pilkada ini,” himbaunya.

Saswadi meminta agar ASN tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Namun tetap menjaga netralitas selama gelaran pilkada.

“Jangan sampai saudara-saudara melibatkan diri dalam kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon. Begitu pula kebijakan atau keputusan yang diambil dalam wewenang kerjanya, hendaknya jangan sampai menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ingat, kita adalah pelayan masyarakat yang bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Di hadapan ratusan peserta upacara, Saswadi menjelaskan beberapa tugas yang harus dilaksanakannya selama menjabat. Di antaranya, menjalankan urusan pemerintahan, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga memfasilitasi pilkada Gubernur dan Bupati Lobar serta terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Seluruh tugas ini nantinya akan dilaporkan di akhir masa tugasnya pada tanggal 23 Juni mendatang. (bb/humas)

TINGKATKAN TINGKAT KEPATUHAN, PEMKAB LOBAR GANDENG KPK

Giri Menang, Kamis 15 Februari 2018 – Untuk meningkatkan kepatuhan pejabat dan anggota DPRD di Lombok Barat (Lobar) dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pemkab Lobar melalui Inspektorat menggandeng KPK menggelar sosialisasi pengisian e-LHKPN yang di aula Kantor Bupati Lobar, Kamis (15/2). Sosialisasi tersebut merupakan salah satu agenda Rapim II Pemkab Lobar.

Tahun ini pelaporan LHKPN tidak lagi menggunakan metode manual melainkan dengan sistem online.

Sekda Lobar H. Moh Taufiq mengungkapkan, saat ini kepatuhan pejabat di lingkup Pemkab Lobar baru mencapai 75 persen. Dengan adanya sosialisasi dan format baru e-LHKPN, diharapkan tingkat kepatuhan di lingkup Pemkab Lobar maupun DPRD bisa mencapai 100 persen.

“Saya harap agar semua peserta yang hadir agar mengikuti kegiatan hingga tuntas. LHKPN adalah kewajiban. Permasalahan yang dihadapi dan diatasi Inspektorat harus tuntas hingga 100 persen,” tegasnya.

Sementara itu Dian Widiarti selaku narasumber dari KPK memaparkan, ada tiga hal yang berubah dalam regulasi LHKPN yakni waktu, tata cara pendaftaran dan media pengumuman.

Lebih jauh ia mengatakan ada dua jenis bentuk pelaporan dalam LHKPN. Pertama, laporan khusus untuk pejabat yang baru pertama kali menjabat dan pensiunan dengan batas waktu tiga bulan. Kedua, laporan periodik untuk pejabat ketika menjabat atau sepanjang menjabat dengan sistim berkala setahun sekali.

Widiarti juga berkomitmen akan membantu menggiring pejabat yang mengalami kesulitan pelaporan harta kekayaan dengan sistim e-LHKPN ini. (budi/humas)

HARI PERTAMA MENJABAT, SASWADI PIMPIN RAPIM II

Giri Menang, Kamis 15 Februari 2018 – Sehari setelah resmi dilantik sebagai Penjabat Sementara Bupati Lombok Barat, pagi tadi (15/2) H. L. Saswadi langsung memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) II. Rapim diisi dengan sosilalisasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN ) yang dilanjutkan dengan pengisian e-LHKPN bagi penyelenggara negara .

Saswadi mengawali acara dengan perkenalan dirinya selaku PJS Bupati di hadapan peserta Rapim.

“Ada berapa tugas yang harus saya laksanakan selaku Penjabat Sementara Bupati Lombok Barat di antaranya, menjalankan urusan pemerintahan, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi pilkada Gubernur dan Bupati Lobar serta terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,” ujar Saswadi.

Ditambahkannya, ada satu hal yang bukan menjadi wewenangnya yakni menerbitkan Peraturan Daerah. Dirinya berharap agar selama menjalankan tugas pemerintahan di Lobar penyerapan anggaran sampai akhir masa jabatamnya bisa mencapai 50 persen. Untuk diketahui berdasarkan SK Kemendagri RI Nomor 1.31.52-287 tahun 2018, masa jabatan Saswadi akan berakhir pada 23 Juni mendatang.

Dalam kesempatan itu, Saswadi juga memberi arahan terkait pengisian form secara online. Dia mengharapkan pengisian secara online dapat tuntas hingga akhir Maret esok.
Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh perwakilan KPK. Sosialisasi diikuti oleh seluruh pejabat eselon 2 dan 3 Pemkab Lobar. (LPA/humas)

GOR PATUT PATUH PATJU LOBAR MULAI DIMANFAATKAN

Giri Menang, Rabu 14 Februari 2018 – Setelah melewati proses pengerjaan yang cukup lama, Gelanggang Olah Raga (GOR) Patut Patut Patju Lombok Barat (Lobar) akhirnya rampung. Untuk diketahui, GOR ini mulai dikerjakan sejak tahun 2014 dengan beberapa tahapan pengerjaan. Kini, GOR yang menelan dana sekitar Rp. 11,5 milyar ini secara resmi sudah bisa dimanfaatkan.

Hari pertama pemanfaatannya ditandai dengan gelaran pembukaan seleksi atlet Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (Popda) Lobar, Rabu (14/2/2018). Seleksi ini untuk persiapan Popda tingkat provinsi NTB akhir Maret 2018 mendatang.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahaga (Dispora) Lobar sangat mengapresiasi Bupati H. Fauzan Khalid yang sejak dua tahun terakhir secara serius mengawal pembangunan GOR yang sempat tertunda pengerjaannya ini.

Ilham memaparkan, selain mampu memfasilitasi berbagai cabang olahraga seperti voli, basket, futsal, bulu tangkis, pencak silat, karate, dan tenis meja, GOR ini juga dilengkapi dengan ruang ganti atlet, toilet yang cukup representatif, tempat meeting serta sejumlah ruangan untuk penyimpanan barang-barang yang dibutuhkan. Bahkan seluruh ruangan dilengkapi dengan AC.

Namun menurut Ilham masih ada kekurangan yang harus dilengkapi. “Belum sempurna total karena belum dilengkapi dengan jam dinding digital untuk waktu berlangsungnya pertandingan. Demikian juga belum terpasang papan score digital untuk kebutuhan catatan waktu cabang olahraga bola basket atau futsal,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Bupati H. Fauzan Khalid mengungkapkan beberapa hal terkait kegiatan ini. Diawali dengan kebijakannya terhadap pembinaan atlet. Bupati menginginkan agar para atlet muda dapat dipersiapkan menjadi benih-benih atlet yang ke depannya bisa diandalkan.

Bupati juga berencana tahun 2019 nanti Pemkab Lobar akan membangun GOR yang sama untuk wilayah Lobar bagian utara. Menurut bupati, dengan penambahan jumlah GOR, maka program pembinaan diyakini akan semakin optimal.
“Jika sudah dibangun GOR lagi maka tidak ada alasan bagi adik-adik pelajar, bahkan bagi masyarakat Lobar untuk tidak bisa memberikan prestasinya di bidang olahraga. Untuk masalah pembinaan olahraga, kita akan membuat semacam bapak angkat yang diawali dari SD. Maksudnya, supaya pembinaan olahraga betul-betul diawali dari bawah, sehingga output yang diharapkan bisa terukur dengan pasti, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tentunya cara ini akan kita pilih potensi olahraga untuk memberikan prestasi,” janjinya dihadapan sejumlah kepala OPD Lobar, para Pembina atlit sekolah, atlit serta pejabat dari Dispora NTB. (LPA/humas)

LALU SASWADI JADI PJS BUPATI LOBAR

Giri Menang, Rabu 14 Februari 2018 – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Diskop-UKM NTB), Drs. Haji Lalu Saswadi, MM akhirnya dikukuhkan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat mengisi jabatan yang ditinggalkan sementara oleh Bupati H. Fauzan Khalid.

Pengukuhan tersebut dilaksanakan oleh Gubernur NTB TGH. DR. Zainul Madjdi, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB setelah Mendagri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1.31.52-287 Tahun 2018 Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Penunjukkan Pjs Bupati Lombok Barat.

Berdasarkan UU. No.10/2016 tentang Pilkada, maka Fauzan yang akan maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018 harus menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Terhitung sejak tanggal 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018, Fauzan tidak lagi menjalankan tugas selaku Bupati dan seluruh fasilitas yang melekat di dirinya pun tidak lagi dapat ia pergunakan. Namun Fauzan akan semakin leluasa berkiprah dalam Pilkada 2018 tanpa harus dituding lagi memanfaatkan jabatannya sehingga semakin dekat dan leluasa merebut hati para pemilih dengan prestasi kepemimpinannya selama kurang dari 2 tahun.

Tugasnya selaku Bupati kemudian beralih ke Drs. Haji Lalu Saswadi, MM. Sosok ini sendiri bukan orang asing di kalangan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Saswadi telah berkiprah selama kurang lebih 25 tahun di Kabupaten yang berjuluk Gumi Patut Patuh Patju. Aneka jabatan telah diembannya membuatnya sangat dipercaya secara konseptual dan teknis untuk menjalankan tugas barunya ini. Sebelum menjabat sebagai Pjs. Bupati dan Kepala DISKOP-UKM provinsi NTB, Saswadi adalah Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan yang dilamarnya melalui seleksi setelah berkiprah untuk terakhir kalinya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Lobar.

Mantan Camat Bayan dan Kepala Bagian Keuangan di era Bupati Almarhum Drs. H. Iskandar ini pun pernah dipercaya sebagai Kepala Dispenda Lobar, Kepala Dikpora Lobar, Kepala BPMD lobar, dan bahkan dikenal dekat dengan anggota legislatif di DPRD Lobar karena pernah memimpin Sekretariat DPRD lobar.

Dengan segudang pengalaman birokrasinya, Gubernur NTB saat mengukuhkannya tanpa tedeng aling-aling menyampaikan keyakinannya akan kualifikasi dan kompetensi Saswadi.

Berdasarkan SK yang dipegangnya, Saswadi diamanahkan untuk memimpin urusan pemerintahan, memelihara ketentraman masyarakat, memfasilitasi Pilkada Gubernur dan Bupati serta menjamin netralitas aparatur sipil negara, berhak melakukan pembahasan dan menanda tangani Raperda setelah dievaluasi Kemendagri, serta melakukan pengisian jabatan setelah mendapat izin dari Mendagri.

Menurut Pria yang berdomisili di Desa Bagik Polak Barat Labuapi ini, tugas-tugas tersebut harus ia sampaikan menjadi laporannya kepada Mendagri di akhir jabatannya nanti.

Bagi Saswadi, dari seluruh tugas tersebut yang mendapat perhatian terbesarnya adalah netralitas ASN dalam Pilkada dan persoalan keamanan dan ketertiban.

“Biarpun ini (pilkada) gawenya KPU, toh kalau terjadi apa-apa kembali ke kita (Pemda, red),” ujarnya.

Dengan memberikan atensi khusus kepada netralitas ASN dan keamanan, Saswadi telah menyiapkan beberapa trik.

“Kita akan membuat surat edaran yang menegaskan tentang netralitas itu. Juga akan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi, baik dengan Forkompimda, KPU dan Panwaslu, serta mengunjungi semua kecamatan,” terangnya saat dikonfirmasi beberapa saat menjelang pengukuhan.

Mantan KADISKOP-UMKM lobar era Zaini Arony dikenal low profile. Menjelang 4 tahun sisa masa tugasnya, ia berharap bisa memberi kebanggan bagi daerahnya. Di samping itu ia pun ingin mengakhiri masa kerja dengan manis, di antaranya adalah dengan komitmennya bertugas menjadi Pjs. Bupati Lobar. Sisi lain yang ingin dicapainya adalah agar seluruh perangkat daerah bisa bekerja optimal, setidaknya dalam empat bulan lebih di bawah kepemimpinannya.

“Kita harus merujuk kepada Perda APBD sebagai kitab kuning kita, sehingga harapan saya dalam progress serapan anggaran bisa mencapai 50% di semester pertama, Juni nanti,” ujarnya tegas.

Haji Lalu Saswadi, pria kelahiran Desa Penujak ini dikukuhkan bersama dengan H. Ahsanul Khaliq, S.Sos., sebagai PJs Bupati Lombok Timur. Kepada keduanya, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang berpesan agar nantinya mereka sering turun ke masyarakat, bertemu dengan tokoh agama, simpul-simpul stakeholder pembangunan dan juga ke para pasangan calon.

“Jadilah sebagai peneduh, pengayom, dan jadi pemimpin di Lobar dan Lotim yang bisa menghasilkan keamanan yang baik,” harap Gubernur.

Saswadi pun memastikan, ia bersama jajaran Forkompimda akan bertemu dengan pasangan calon bupati demi Pilkada yang berlangsung secara damai. (humas)

BUPATI AJAK PETANI KOMPAK DAN BEKERJA SAMA

Giri Menang, Rabu 14 Februari 2018 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengajak para petani untuk kompak dan selalu bekerja sama. Hak-hak para petani dalam hal sandang, pangan dan papan sama dengan elemen masyarakat lainnya. Kedepannya petani Lobar juga diharapkan mampu membuka lahan-lahan baru sebagai tempat membuka usaha pertanian yang ada di Gumi Patut Patuh Patju ini.

Hal itu dikatakannya pada acara Panen Raya Padi sekaligus Temu Lapangan bersama Petani se-Lobar di Desa Gegelang-Lingsar, Rabu (14/2/2018).

Dijelaskan Fauzan, potensi lahan pertanian di Lobar seluas 17.000 hektar. Ia berkeyakinan dengan potensi ini sampai 30 tahun kedepan pangan di Lobar akan tetap tercukupi.

“Lobar harus berswasembada pangan berkelanjutan. Caranya, kita harus bersama-sama melakukan perluasan dan membuka lahan baru untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian,” ujarnya.

Bupati Fauzan juga menyinggung perihal varietas unggul. Menurutnya, varietas unggulan dari manapun asalnya kalau memang dia unggul dan berpotensi meningkatkan hasil produksi pertanian, harus diambil dan harus dicoba.

“Hasil produk pertanian serta perkebunan kita cukup baik, dan saya rasa produk pertanian kita mampu bersaing dengan daerah yang lain,” jelasnya.

Sementara itu Kadis Pertanian Lobar Ir. H. Muhur Zohri menyampaikan, bahwa daerah Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah yang diandalkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu lumbung padi nasional. Dengan Luas Pertanian yang ada di Lombok Barat sekitar 17.340 Ha, Lahan Kering 22.000 Ha, Luas Panen Tahun 2017 sekitar 34.900 Ha.

Dari data statistik yang ada, lanjut Muhur, produktivitas hasil pertanian Lobar mengalami surplus di tahun 2017. Surplus ini memang tidak begitu signifikan karena penyusutan lahan produktif di daerah kita. “Semoga dengan pembukaan lahan pertanian baru yang telah kita canangkan dari beberapa tahun sebelumnya akan mampu mencapai target dengan produktivitas panen di tahun ini akan mampu mencapai target 188.433 Ha,” katanya.

Di tempat yang sama Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Lobar Hj. Nurhidayah dalam sambutannya menyatakan, kegiatan ini adalah dalam rangka mensukseskan swasembada pangan dan sekaligus sosialisasi varietas bibit padi yg baru di areal persawahan yang dipanen hari ini. Ia juga menyampaikan lahan pertanian yang ada di kabupaten Lombok Barat berkurang sekitar 3 persen per tahun.

“Dengan berkurangnya lahan pertanian ini, tentunya kita harus berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan varietas-varietas unggulan di bidang pertanian,” jelasnya.

Di akhir acara Bupati H. Fauzan Khalid memberikan bantuan bibit buah secara simbolis kepada para petani. (and/humas)

1 271 272 273 274 275 421