Giri Menang, Senin 5 Februari 2018 – Usai menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah, dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kedua Perda tersebut yakni tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan Perda Kerjasama Daerah.

Terkait penataan toko swalayan, Pemkab Lobar akan melakukan penataan terhadap menjamurnya toko modern berjaringan. Perkembangan toko modern berjaringan tersebut dinilai berkembang sangat cepat, bahkan sudah merambah ke pelosok. Hal itu dikhawatirkan dapat mengancam ekonomi masyarakat kecil khususnya para pedagang.

Hal tersebut disampaikan Sekda Lobar, H. Moh. Taufiq saat menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah pada 2 buah Raperda dalam Sidang Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kab Lobar, Senin (5/2/2018).

Taufiq menganggap terbitnya Perpres Nomor 112 tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern masih belum mampu memberikan iklim usaha yang kondusif bagi keberlangsungan pasar tradisional.

“Pasar rakyat yang notabene merupakan basis ekonomi warga masih mengalami sejumlah problema. Beberapa tahun terakhir ekspansi sektor ritel cenderung kebablasan. Di sektor ritel selama ini, ibaratnya berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang, tanpa ada wasit penengah,” kata Taufiq.

Dengan disahkannya Perda tersebut, Pemkab Lobar akan lebih intens menata dan membina perkembangan perekonomian daerah secara adil dan merata. Dengan begitu diharapkan tidak menimbulkan permasalahan baru dan memperparah masalah kemiskinan yang sudah ada. (ardi/humas)

Giri Menang, 1 Februari 2018 – Setelah sukses meraih predikat RSUD Paripurna atau Bintang Lima, Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju (Tripat) Lombok Barat (Lobar) semakin bersemangat meningkatkan tipe, dari C menjadi RSUD Tipe B.

Hal itu diawalinya dengan melakukan study banding ke RSUD KRMT. Wongsonegoro di Semarang, Kamis (1/2/2018).

Direktur RSUD Tripat, Drg. Arbain Ishak Drg membawa beberapa staff dan dokternya untuk melakukan kajian persiapan menuju peningkatan tipe tersebut.
“Kami serius mengkaji kemungkinan bisa meningkatkan tipe karena juga akan meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat,” ujarnya.

Bentuk keseriusan direktur itu dibuktikannya dengan mampu mengadvokasi hal itu dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lobar dalam kegiatan study banding ke RSUD milik Pemkot Semarang Provinsi Jawa Tengah ini.

Tim Study Banding RSUD Tripat bahkan langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kab. Lobar, H. Moh. Taufiq yang membawa Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, dan beberapa pejabat lainnya.

Mereka diterima langsung oleh Direktur RSUD KRMT. Wongsonegoro, Dr. Susi Hernawati, M. Kes, Kepala Bagian Pelayanan Dr. M. Abdul Hakam, dan para tenaga dokter serta para medik di BLUD yang mengelola anggaran tidak kurang dari 9 milyar itu.

Susi cukup antusias menerima tim RSUD Tripat, apalagi dengan kemampuan jajaran Tripat untuk mengikutkan TAPD dalam kunjungan mereka.

“Rumah Sakit ini memiliki banyak fasilitas. Ruang inap lebih dari 300 ruang yang di dalamnya terdapat president suit room, vvip, vip, ruang kelas 1 sampai 3,” papar dokter yang dikenal dekat dengan para bawahan dan mitranya.

Jumlah fasilitas rawat inap menjadi kunci utama karena untuk menjadi tipe B, sebuah RSUD minimal memiliki 200 ruang inap.

“Saat ini kita baru punya 120 ruang inap. Masih kurang banyak untuk bisa naik tipe,” aku Arbain.

Dokter Gigi asal Lembuak ini pun mensyaratkan hal-hal pokok yang akan mereka pelajari selama study banding ini.

“Kita juga sengaja mengajak beberapa dokter spesialis agar mereka bisa membantu kita dalam penghitungan remonerasi bagi para dokter,” tutur Arbain.

Setelah mendapat paparan umum oleh Dr. M. Abdul Hakam, rombongan pun dibagi dalam tiga kelompok kajian di mana kelompok satu langsung dipimpin oleh Sekda Lobar H. Moh. Taufiq yang didampingi oleh Direktur RSUD Kota Semarang itu untuk berkeliling menyaksikan langsung kondisi fasilitas di RS yang memiliki 400an tenaga medis dan 700an tenaga para medis dan non medis itu.

Taufiq cukup kagum dengan temuannya, namun memaklumi setelah tahu APBD Kota Semarang.
“APBDnya saja sudah besar, lebih dari 4 trilyun. Jauh dibandingkan kita yang hanya 1,7 Trilyun,” ujar lirih Taufiq.

Namun dengan komitmen yang tinggi, ia optimis bahwa RSUD Tripat mampu meningkatkan kualitas layanan dan tipenya walau minim anggaran.

“Apa yang tidak bisa kita lakukan kalau kita bergotong royong? SAKIP saja kita sudah dapat B walau dengan minim anggaran,” pungkas Taufiq dengan optimis.

Ia pun menekankan agar RSUD Tripat membawa hasil positif dalam Study bandingnya.

“RSUD harus menyusun langkah rinci untuk mencapai tipe B. Meski perlu waktu, tapi hasil study ini dapat diamati, ditiru, dan dimodifikasi,” pungkasnya.

Giri Menang, Kamis 1 Februari 2018 – Sejak tiga hari terakhir, hujan dengan intensitas cukup tinggi membuat sejumlah titik di Kabupaten Lombok Barat dilanda bencana banjir dan tanah longsor. Di Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar, sedikitnya 4 dari 13 dusun terendam air bah. Akibatnya, warga setempat harus dievakuasi ke masjid dan rumah tetangga terdekat. Ke 4 dusun tersebut masing-masing, dusun Kebon Talo, Songkang, Tibu dan Dusun Labuan Tereng.

“Kondisi yang terparah adalah dusun Songkang,” papar Kepala Dusun Songkang Awaludin, Kamis (1/2/2018) di tempat evakuasi.

Menurut Awaludin, terjadinya bencana banjir ini disebabkan oleh intensitas hujan yang tak kunjung reda. Akibatnya, tanggul roboh karena tidak mampu menahan derasnya aliran air.

Dusun Songkang kata Awaludin, awal tahun 2018 ini sudah dua kali mengalami bencana yang sama. “Warga kami masih trauma atas kejadian banjir yang pertama lalu,” tutur Awaludin.

Akibat banjir ini lanjut Awaludin, dusun Songkang dengan jumlah pendunduknya 800 jiwa atau 316 KK ini, hampir 95 persen dilanda banjir. Sebagiannya sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga.

“Terkait bantuan, memang ada berupa mie instan dan beras dari BPBD dan Ketahanan Pangan,” paparnya.

Di lokasi kejadian, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, H. Muh. Najib memaparkan, bencana yang melanda Lobar di sejumlah titik tidak berstatus awas atau kejadian luar biasa (KLB). Kendati begitu pihaknya menghimbau kepada masyarakat selalu hati-hati dan waspada, karena sewaktu-waktu banjir dan tanah longsor bisa saja datang.

“Sejak semalam saya turun mengecek kondisi kemungkinan bencana di wilayah Sekotong Barat,” jelasnya seraya merinci bencana tanah longsor yangg terjadi di Desa Lembah Sari dan Sandik.

Dikatakan Najib, pihaknya sudah menerjunkan sejumlah tenaga Tagana untuk turut membantu penyaluran bantuan, baik bantuan kebutuhan sembako maupun bantuan lainnya di lokasi tersebut.

Terpisah, Kepala Desa Dasan Tereng, Humaidi menjelaskan, pihaknya sejak awal sudah melakukan pengawasan baik kepada warga maupun kondisi air bah. Dia juga membenarkan, banjir terjadi lebih diakibatkan oleh robohnya tanggul yang berada di atas permukiman warga. Melihat kondisi ini, sejak semalam warga dievakuasi ke masjid, mushola dan rumah warga yang tidak terkena dampak banjir.

Sejak itu pula Humaidi bersama jajarannya, langsung berkoordinasi dengan BPBD, pihak Kepolisian, Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dikes) agar segera melakukan penanganan.

Pihak Dikes melalui Puskesmas Jembatan Kembar, sudah melakukan penanganan kesehatan warga yang dievakuasi. Selain itu, balita juga dibagikan biscuit secara gratis. Sementara pihak Dinsos telah menyalurkan bantuan berupa selimut, tikar dan kebutuhan alat dapur. Sedangkan bantuan berupa sembako akan dikumpulkan satu pintu melalui BPBD termasuk bantuan dari provinsi.

“Kami sedang di lokasi tanah longsor di Lembah Sari,” kata Kepala Dinsos Lobar, Ambaryati via telepon. (LPA/humas)

Giri Menang, Rabu 31 Januari 2018 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terus berbenah. Prestasi tingkat nasional pun kembali diraih. Kali ini penghargaan itu datang dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kepada Bupati Lobar H. Fauzan Khalid.

Penghargaan itu diberikan setelah Fauzan dan jajarannya dievaluasi dalam menjalankan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama kurun waktu tahun 2017 lalu. Kini statusnya sudah naik predikat B setelah bertahun-tahun hanya bisa sampai level C dan CC.

Kategori ini menjadi kategori terbaik dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, walaupun sebelumnya dibayang-bayangi oleh pesimisme akibat rasa percaya diri yang tergerus oleh kasus hukum kepala daerah di era sebelumnya.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang masih berada di Bali menerima penghargaan itu, menerangkan bahwa predikat B dalam SAKIP baru berhasil diperoleh oleh 62 dari lima ratusan daerah di Indonesia.

Di NTB sendiri, baru empat daerah termasuk Lobar yang mampu meraih predikat itu. Daerah lainnya adalah Mataram, Kota Bima, dan KLU. Pemerintah Provinsi NTB sendiri hanya mampu meraih CC.

“Yang pasti dari 10 kabupaten/kota dan satu provinsi yang dapatkan B termasuk Lobar, dan ini yang pertama kali untuk Lobar,” ujar singkat Fauzan dengan bangga, Rabu (31/1/2018).

Kebanggaan itu muncul karena dianggapnya tingkat kepercayaan untuk Pemkab Lobar sudah mulai pulih, tambahnya.

Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Lobar, Syamsul Huda yang turut mendampingi Bupati menambahkan bahwa Bupati menerima langsung penghargaan SAKIP itu di Denpasar Bali.

Menurutnya prestasi ini adalah gambaran kinerja Pemkab Lobar yang dinilai Baik oleh KemenPAN-RB sehingga dinaikan predikat SAKIPnya menjadi status B dari sebelumnya C dan CC.

Lebih lanjut terangnya, menindak lanjuti amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instransi pemerintahan, maka ia berharap di tahun mendatang akan lebih baik lagi agar bisa menjadi BB bahkan A.

KemenPAN-RB sudah melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di wilayah II untuk tahun 2017 lalu. Pemerintahan Wilayah II yang dimaksud meliputi Provinsi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Lampung.

Sementara itu terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, H Saeful Ahkam menambahkan bahwa terdapat lima indikator yang menjadi penilaian KemenPAN-RB. Antara lain dari aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan evaluasi dan capaian kinerja para SKPD di Lingkup Pemkab Lobar.

“Kalau Aspek capaian kinerja itu, semua melibatkan seluruh SKPD, sedangkan untuk aspek perencanaan itu Bappeda, terkiat pelaporan ada di Bagian Ortal. Serta juga untuk kaitanya dengan aspek evaluasi itu ada di Inspektorat,” tuturnya sambil menambahkan bahwa Fauzan telah berhasil menggalang kebersamaan di jajarannya.

“Gotong royong semua SKPD lah yang menjadi kunci sukses SAKIP tahun 2017. Ini kado terbaik awal tahun 2018,” pungkasnya.

Giri Menang, Senin 29 Januari 2018 – Kehadiran Puskesmas Suranadi kini semakin melengkapi layanan kesehatan di wilayah Kecamatan Narmada yang jumlah penduduknya lebih dari seratus ribu jiwa. Sejatinya, rasio dari puskesmas itu adalah satu berbanding tiga puluh ribu penduduk. Sehingga dengan adanya Puskesmas Suranadi ini bisa melengkapi kekurangan yang ada di Kecamatan Narmada.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar), H. Rachman Sahnan Putra usai acara Peresmian dan Pemanfaatan Hasil Pembangunan Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Lombok Barat yang dirangkai dengan launching Puskesmas Suranadi, Senin (29/1/2018).

“Puskesmas Suranadi yang baru diresmikan ini secara minimal untuk pelayanan dasar sudah bisa digunakan. Laboratorium, obat-obatan dan tenaga medis juga sudah disiapkan. Ada juga pelayanan tradisional komplementer seperti akupressur dan akupuntur,” jelas Rachman.

Secara kuantitas jumlah puskesmas di Lobar saat ini sebanyak sembilan belas, yang di antaranya terdiri dari puskesmas non perawatan dengan fasilitas kesehatan rawat jalan, ada one day care dan juga pelayanan UKM.

Launching Puskesmas Suranadi ditandai dengan pemotongan pita oleh Ketua TP-PKK Lobar Hj Khaeratun Fauzan Khalid bersama Ketua DPRD Lobar Hj Sumiatun didampingi bupati, sekda dan Kepada Dikes Lobar.

Usai pemotongan, bupati kemudian meninjau fasilitas yang disediakan Puskesmas Suranadi.
Bahkan bupati dan sekda sempat mencoba layanan akupresur yang ada di puskesmas baru itu.

Terkait kerjasama antara Pemkab Lobar melalui Dikes dengan pihak BPJS saat acara peresmian berlangsung, Rachman mengatakan hal tersebut sebagai langkah untuk mengcover masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dan harus dirawat inap. Dengan begitu, masyarakat akan diberikan bantuan maksimal sebesar lima juta perorang, termasuk seluruh masyarakat mampu yang tidak memiliki jaminan dan yang akan melahirkan.

“Itulah bentuk wujud perhatian pemerintah dalam upaya memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan,” tegas Rachman.

Saat ini, dari seluruh jumlah masyarakat yang ada diLobar baru 61% yang sudah menjadi peserta BPJS. Untuk itu, pihaknya akan berupaya mendorong masyarakat Lobar agar sampai dengan tahun 2019 seluruhnya sudah menjadi peserta JKN.

“Jaminan kesehatan itu penting, karena itu adalah investasi dan berbeda dengan menabung. Saya berharap teman-teman wartawan ikut bergerak untuk mengajak masyarakat untuk mau menjadi peserta JKN,” katanya di hadapan awak media.

Mengenai prosedur bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, Rachman mengatakan telah ada teknis yang sudah dibangun antara Dikes, Rumah Sakit dan BPJS dengan asumsi pembiayaan maksimal lima juta perorang. (ardi/humas)

Giri Menang, Senin 29 Januari 2018 – Ada yang menarik dalam hajatan Peresmian Hasil Pembangunan Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang digelar di halaman Puskesmas Suranadi Kecamatan Narmada, Senin (29/1/2018) tadi. Di halaman samping Puskesmas Suranadi yang baru akan diresmikan itu tampak berjejer stand milik sejumlah SKPD. Di antaranya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang mendirikan stand pelayanan pembuatan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Dinas Kesehatan (Dikes) yang menurunkan tenaga kesehatannya untuk melayani masyarakat dengan menggelar layanan kesehatan gratis, Dinas Perindustrian dan Perdaganagan (Disperindag) menghadirkan sejumlah produk unggulan daerah dan masih banyak lagi.

Kepala Dinas Dukcapil, H. Muridun saat diwawancarai mengaku sengaja memanfaatkan momen keramaian untuk melayani masyarakat. “Dalam rangka percepatan pelayanan Adminduk ini kita selalu ikut di berbagai kegiatan, pusat-pusat keramaian seperti di acara ini juga kita pasang pelayanan. Selain kita melakukan terobosan pelayanan di berbagai pusat keramaian termasuk pasar-pasar juga kita mobile melakukan perekaman, di samping juga kita melakukan pelayanan massal kelililng desa yang sudah kita jadwalkan itu,” katanya.

Dijelaskannya, hingga saat ini Dinas Dukcapil baru mampu melakukan perekaman sekitar 85.66 % dari total penduduk Lombok Barat. Terkait kendala yang dihadapi, Muridun mengaku pihaknya hanya terkendala pada masalah cuaca saja. “Insya Allah sampe sekarang kendala tidak ada. Kecuali angin kencang yang sering menyebabkan listrik mati sehingga alat jadi macet, sinyal dan server juga jadi terganggu. Tapi kita terus berusaha dan berharap tahun ni bisa 100 %,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dikes Lobar H. Rachman Sahnan Putra menurunkan beberapa tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Suranadi ditambah tenaga lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang datang.

Dikatakannya, sebelum Puskesmas Suranadi dilaunching, tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu). Di Posbindu dilakukan pelayanan PTM (Penyakit Tidak Menular) kepada masyarakat khususnya masyarakat berusia lanjut/manula, seperti mengukur tensi, melihat apakah terjadi diabetes melitus dan kasus-kasus umumlainnya.

“Kita harapkan sebelum dilakukan launching masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan. Nanti begitu puskemas ini dibuka, mereka bisa mendapatkan pelayanan yang lebih detail. Ada laboratorium, fasilitas akupressur, akupuntur, pelayanan obat dan lainnya,” jelas Rachman. (romi/humas)