Batulayar, Diskominfotik Lobar – Dalam meningkatkan cakupan imunisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemda NTB melalui Dinas Kesehatan, bersama mitra UNICEF, IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) menggelar Pelatihan Orientasi Pendekatan Human Centered Design (HCD) bertempat di Hotel Montana Senggigi Kecamatan Batulayar. Rabu (24/5/2023).

Kegiatan Pelatihan Pendekatan Human Centered Design (HCD) Tingkat Kabupaten dan Puskesmas untuk meningkatkan Demand Imunisasi ini di buka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS pada hari Selasa (23/5) kemarin.

Pendekatan HCD (Human Centered Design) merupakan strategi komunikasi yang di gunakan untuk meningkatkan demand creation on immunization untuk pada anak.

Ketua IAKMI Pengurus Daerah NTB H. Mohammad Abdullah, SKM., MQH saat diwawancarai media center kominfotik Lobar mengatakan, kegiatan ini adalah kolaborasi antara UNICEF dengan IAKMI Indonesia Pengda NTB yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para petugas puskesmas terutama adalah untuk menggali faktor-faktor yang menjadi penyebab kenapa orang enggan membawa anaknya untuk imunisasi.

“HCD merupakan salah satu pendekatan yang dapat dipakai untuk peningkatan kegiatan imunisasi rutin. Proses HCD dapat membantu mengetahui kebutuhan kelompok sasaran dan juga membantu menentukan aktivitas yang tepat untuk pencarian data, analisis data serta menciptakan solusi,” terangnya.

Proses HCD, katanya, tidak hanya dipakai untuk peningkatan pelayanan imunisasi, tapi juga dapat dipakai untuk peningkatan program lainnya, seperti stunting, sanitasi dan lain-lain.

“Melalui kegiatan ini nantinya diharapkan para petugas puskesmas ini bisa menggali penyebab sehingga nanti bisa membuat program edukasi untuk intervensi supaya merubah pola pikir masyarakat sehingga mereka mau menerima imunisasi,” terangnya.

Dikatakannya, pelatihan ini diikuti oleh 36 peserta dari 4 Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa selama 3 hari.

Adapun hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah peserta dapat mempraktekkan dan menerapkan metode HCD di tingkat Kabupaten/kota masing-masing untuk peningkatan cakupan imunisasi.

Sementara itu, Promotor Kesehatan dan Ilmu Prilaku pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi NTB Deasy Mariyani, SKM., M.Kes yang hadir sebagai salah satu pemateri kegiatan ini mengatakan adapun tujuan pelatihan HCD adalah untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang handal yang mampu melaksanakan serta menginplementasikan pendekatan di masyarakat untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi ini bisa kita tingkatkan apabila tenaga kesehatan mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi di masyarakat terkait pelayanan imunisasi.

Sebagai pemateri, Deasy Mariyani berharap kepada semua peserta pelatihan ini bisa menerima materi dengan baik dimana teman-teman Nakes ini yang akan melanjutkan kegiatan ini ke tingkat puskesmas maupun di posyandu keluarga, jadi di posyandu keluarga tersebut tidak hanya memberikan imunisasi saja melainkan ada edukasi dan informasi yang di berikan terhadap sasaran,” ungkapnya.

Menurutnya, dari hasil diskusi pembelajaran 3 hari pada pelatihan HCD ini bahwa memang faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan cakupan imunisasi ini ialah informasi terkait imunisasi itu sendiri, maka edukasi di posyandu keluarga harus lebih ditingkatkan lagi terkait imunisasi sehingga paradikma atau pendapat-pendapat tentang berita HOAX terkait imunisasi itu bisa di minimalisir,” tutupnya. (Angge)

Gerung – Diskominfotik Lobar. Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid bertempat di ruang kerjanya di Kompleks Kantor Bupati Giri Menang Gerung (19/5/2023) menerima kunjungan 11 pimpinan organisasi profesi kesehatan cabang Lobar, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Kedatangan rombongan ini adalah dalam rangka bersilaturahmi dengan Bupati Lobar setelah terbentuknya kepengurusan baru. Ketua IDI Lobar dr. Nanang Widodo mewakili pimpinan organisasi profesi kesehatan lainnya menjelaskan, kedatangannya bersama rombongan dalam rangka perkenalan 11 pimpinan baru organisasi profesi kesehatan cabang Lobar sekaligus menyampaikan komitmennya siap bersinergi dengan Pemkab Lobar untuk membangun kesehatan masyarakat.
Selain itu lebih lanjut Nanang menjelaskan, dalam kesempatan tersebut organisasi profesi kesehatan cabang Lobar ingin menyampaikan aspirasinya terkait muatan beberapa pasal pada Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan Omnibus Law) yang menyangkut profesi medis dan tenaga kesehatan yang terdampak langsung dengan RUU tersebut khususnya perlunya perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan (Immunity Right) serta penguatan peran organisasi profesi kesehatan tunggal.
RUU Kesehatan ini dipandang tidak memberi kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi dokter karena tidak adanya hak imunitas pada profesi dokter yang berhubungan dengan tingginya tuntutan pidana dan perdata di masa depan. Hal ini tergambar dari RUU Kesehatan yang menghapus beberapa pasal terkait hak tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum, tidak dijabarkan dalam bentuk konkret yang berpotensi melemahkan posisi dokter dan tenaga kesehatan di mata hukum secara konstitusi.

“Dokter sebagai Nobile Officium sudah sepantasnya dijamin hak warga negaranya dalam wujud konkret di dalam satu regulasi perlindungan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusianya. Regulasi yang timpang ini, dapat menimbulkan defensif medicine dimana dokter akan mempertahan dirinya dengan berbagai sumber daya pemeriksaan, sehingga timbul pembiayaan kesehatan yang tinggi dan akan dibebankan kepada masyarakat”, ujarnya.

Selain itu lanjutnya, tidak ada satu pasal pun yang menggambarkan pentingnya etika profesi. Hal ini dianggap sebagai wujud penghapusan peran organisasi profesi. Diantaranya kewenangan menetapkan etika, mengusulkan anggota majelis dan sebagainya yang bermuara pada tidak adanya pengontrolan standar kualitas dan penjagaan marwah serta moral dokter Indonesia. Seyogyanya, kualitas kesehatan harus berstandar, baik standar etik maupun profesi yang dijaga dan dijamin oleh Undang-Undang. Penyusunan RUU Kesehatan ini tanpa melibatkan partisipasi masyarakat termasuk organsisasi profesi kesehatan yang secara langsung berperan di dalamnya sehingga dianggap mengabaikan hak masyarakat atas fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, bermutu dan manusiawi dengan tidak dimasukkannya lagi rekomendasi organisasi profesi dalam pembuatan Surat Izin Praktek (SIP) guna pengawasan etika dan moral bagi tenaga kesehatan dalam berpraktek.

“Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, pada setiap prosesnya seharusnya melibatkan pihak-pihak terkait. Termasuk RUU Kesehatan ini, seyogyanya mengikutsertakan organisasi-organisasi terkait sehingga dapat dibuat secara cermat dan mencakup seluruh aspek. Aspirasi dan kajian hukum terkait hal ini sudah disampaikan oleh pengurus pusat”, imbuhnya.

Sementara itu, menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut Fauzan memberikan apresiasi terhadap peran seluruh organisasi profesi kesehatan dalam pembangunan sektor kesehatan di Lobar. Menurut Fauzan, selama ini peran organisasi profesi kesehatan sangat besar dalam mendukung program-program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Pemkab Lobar.

“Seluruh organisasi profesi kesehatan telah berkontribusi luar biasa terhadap peningkatan kesehatan masyarakat Lombok Barat. Saya berharap sinergi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan positif yang menyentuh langsung kepentingan kesehatan masyarakat”, ungkapnya.
Kepada rombongan, Bupati dua periode ini sempat melontarkan gagasan yang langsung memperoleh tanggapan positif untuk melaksanakan bhakti sosial kesehatan dalam rangka peringatan HUT RI mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Bupati didampingi Assisten I Setda Lobar Agus Gunawan dan Kepala Dinas Kesehatan Lobar Arief Suryawirawan.

(Tim Liputan Diskominfotik Lobar : Dewa Adnyana)

Gerung, Diskominfotik- Dalam Rangka Mensukseskan Pilkades Serentak yang diselenggarakan pada 24 Mei 2023 mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar Bimbingan Teknis KPPS Pilkades serentak. Kegiatan ini bertempat di Aula Kantor Bupati Lobar Jumat (19/5/2023).

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya mengatakan Bimtek yang dilaksanakan hari ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada Panitia agar dalam penyelenggaraan Pilkades berjalan demokratis dan sesuai aturan. Menurutnya keberhasilan Pilkades serentak salah satunya ditentukan oleh profesionalitas penyelenggara pilkades. Oleh karenanya Panitia harus bekerja dengan baik dan sesuai ketentuan, baik yang diatur dalam Undang undang, Peraturan Menteri maupun Peraturan Bupati (Perbup). “Kami minta agar panitia dapat menjalankan pilkades sesuai dengan aturan yang berlaku” ujarnya.

Bupati Fauzan menekankan agar KPPS dapat berlaku netral dan tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, ia juga meminta dan menekankan kepada KPPS agar meminimalisir munculnya masalah yang dapat mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi Pilkades yang akan kita laksanakan secara serentak. “Saya harap kepada peserta untuk mengikuti Bimtek secara sungguh-sungguh sehingga Ilmu yang diberikan dapat diaplikasikan di lapangan sehingga pelaksanaan Pilkades serentak berjalan aman dan damai,” harap Bupati.

Sebelumnya Kabid PMD Syaiful Abubakar melaporkan tujuan dilaksanakannya Bimtek ini agar KPPS dapat mengetahui secara detail tugas tugasnya dalam pilkades. Selain itu bimtek ini dilaksanakan agar KPPS mengetahui informasi terkait dengan hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah di TPS dan mengetahui secara implementatif terkait dengan peraturan-peraturan pada pilkades serentak.” Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Pilkades serentak bagi Panitia Tingkat Desa dan KPPS se Kabupaten Lombok Barat diikuti 18 orang Ketua Panitia Tingkat Desa dan 244 orang KPPS serta unsur dari Polri. Ini dihajatkan agar pilkades serentak berjalan aman dan damai”ujarnya.

Turut Hadir dalam Pembukaan bimtek Asisten l, Asisten lll sekaligus Plt.Kadis PMD, Sekretaris Dinas PMD, Kabid dan Jajaran dinas PMD, Camat, Kades dan Panitia Pilkades. Kegiatan inj berjalan dengan lancar.
(Diskominfotik/Ria/indra).

Lembar, Diskominfotik. Desa Lembar selatan berhasil lolos ke 75 besar Anugrah Desa Wisata Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Desa Lembar Selatan dengan berbagai destinasi wisata mempesona seperti hutan mangrove, sunset point, beach camp dan berbagai produk ekonomi kreatif ini mulai dikunjungi oleh Direktur Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama tim ADWI, Kamis, 18 Mei 2023. Hadir dalam kunjungan ini Direktur Tata Kelola Destinasi Indra Ni Tua, Tim ADWI, Asisten 1 Setda Lombok Barat Agus Gunawan, Pejabat Dinas Pariwisata Propinsi NTB, sejumlah Kepala OPD, Camat Lembar, Kepala Desa Lembar Selatan dan pelaku pariwisata dan Ekonomi kreatif.

Menurut Indra Ni Tua Direktur Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kunjungan ini dalam rangka visitasi terhadap Desa Lembar Selatan yang masuk 75 besar pada ajang ADWI 2023. Ia mengatakan bahwa Desa Lembar Selatan ini memiliki destinasi pariwisata luar biasa dan merupakan destinasi wisata masa depan. Hal ini karena lembar selatan memiliki destinasi wisata hutan mangrove yang cukup luas hingga 70 Hektar. Hal ini menjadi penyelamat dan harapan bagi dunia dalam hal penghasil oksigen. Menurutnya Lembar Selatan sangat luar biasa dengan Hutan Mangrove ini. “Destinasi berupa hutan mangrove ini sangat luar biasa dan menjadi wisata masa depan bagi dunia. Karena Hutan mangrove ini sebagai bentuk komitmen kita dalam memelihara oksigen dunia” ujarnya.

Ia mengatakan tidak heran kalau Kepala Desa Lembar Selatan bisa berkunjung ke Jerman beberapa waktu lalu karena lembar selatan memiliki destinasi wisata tingkat dunia yang menjadi harapan masa depan dunia. Ia berharap agar hutan mangrove di desa lembar selatan ini dapat terus dikembangkan agar cadangan oksigen dunia semakin banyak dan dapat dirasakan oleh anak cucu kita kelak. Dalam kesempatan ini juga Indra menyampaikan bahwa ajang ADWI ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi akselerasi percepatan pembangunan di desa. Sebab kementerian saat ini memiliki komitmen untuk memberikan perhatian lebih maksimal kepada desa desa yang masuk dalam 75 besar ADWI. “Pengaruh ADWI ini sangat besar karena ADWI ini menjadi salah satu acuan bagi kementerian dalam memberikan dana akselerasi kepada desa. Dimana desa desa yang masuk ke 75 ADWI menjadi prioritas dalam alokasi dana bagi desa” ujarnya.

Sementara itu Asisten 1 Setda Lombok Barat Agus Gunawan mengatakan bahwa Lombok Barat sudah tiga kali berturut turut masuk dalam 75 besar ADWI. Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mengembangkan desa wisata di Lombok Barat. Ia berharap hal ini dapat menjadi pemicu untuk tumbuhnya dan berkembangnya desa wisata di Lombok Barat. Dalam kesempatan ini ia juga berharap Kementerian Pariwisata memberikan dukungan penuh bagi Kabupaten Lombok Barat dalam pengembangan desa wisata dan destinasi wisata Lombok Barat yang memiliki potensi sangat tinggi. “Tentu kami berharap desa wisata lembar selatan juara dan kami juga berharap dukungan penuh dari Kemenparekraf dalam pengembangan destinasi wisata di Lombok Barat yang merupakan wilayah penyangga KEK Mandalika” ujarnya.

Dalam kunjungan ini Direktur bersama rombongan disambut dengan pantun dari Kepala Desa Lembar Selatan dan Ketua BUMDes Lembar Selatan yang dibalas langsung oleh Direktur bersama rombongan. Dalam kegiatan ini Direktur dan rombongan juga dijamu dengan nasi dulang khas Desa Lembar selatan yang disajikan oleh para pemuda.

Setelahnya direktur Indra Ni Tua mengunjungi lapak lapak Ekonomi Kreatif khas desa Lembar Selatan. Dalam kesempatan ini juga dirjen membeli beberapa produk dari masing masing lapak. Dalam kunjungan ini juga General Manajer PLN juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung pengembangan desa wisata lembar selatan berupa track joging, penanaman mangrove dan bantuan tiang lampu. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dirjen tata kelola destinasi Pariwisata dan Ekonomi kreatif sangat puas dengan destinasi wisata Lembar Selatan yang memiliki hutan mangrove sebanyak 70 hektar. (Diskominfotik/Rif/Angge/Indra)

Sekotong, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bertekad mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang damai dan demokratis. Untuk mewujudkan hal tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan Pilkades Serentak. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Hotel Sundancer, Sekotong, Lombok Barat, Kamis, 11 Mei 2023.

Hadir dalam rapat koordinasi ini Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Nyoman Gede Janaedi, S.H., S.I.K., M.A.P. , Perwakilan Kapolresta Mataram, Perwakilan Dandim 1606/Mataram, Perwakilan Kajari, Perwakilan Pengadilan Negeri Mataram, Sekda Lombok Barat H. Ilham, Para Asisten, Sejumlah Kepala OPD dan Camat Se Lombok Barat. Rapat ini dipimpin oleh Sekda Lombok Barat H. Ilham. Dalam pemaparannya H. Ilham mengatakan bahwa pertemuan atau rapat koordinasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh dan pemetaan terkait pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Lombok Barat. Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama Forkopimda memiliki tekad untuk mewujudkan Pilkades serentak yang aman dan damai serta demokratis. ” Rapat ini kita laksanakan untuk mendapatkan gambaran terkait pilkades serentak di Kabupaten Lombok Barat tanggal 24 Mei 2023 mendatang. Kita juga nantinya mohon arahan dari TNI dan Polri serta Pimpinan Daerah terkait dengan Pilkades serentak ini” ujarnya.

Sekda H.Ilham menyampaikan bahwa Pemkab Lombok Barat berharap dan bertekad agar ajang pilkades serentak ini dapat berjalan dengan baik dan damai. Selain itu Pemerintah Daerah juga berharap agar Pilkades serentak ini dapat melahirkan pemimpin pemimpin desa yang terbaik sesuai dengan pilihan masyarakat. “Karenanya Forkopimda dan Pemerintah Daerah hari ini menggelar rapat ini untuk mengantisipasi berbagai potensi potensi masalah dalam pilkades serentak” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Sekda H. Ilham juga mengatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Lobar bersama Forkopimda Lobar meminta semua pihak baik masyarakat dan para calon serta tim sukses kepala desa untuk tetap menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi dan tetap menjaga kondusifitas daerah. Menurutnya hal ini penting agar pilkades dapat berjalan dengan damai sehingga situasi daerah tetap aman. Karenanya ia meminta dan menekankan kepada semua pihak untuk bersama sama dan berkolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pilkades berjalan dengan lancar dan damai. “Kami mengajak dan meminta semua pihak untuk bersama sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sehingga pilkades berjalan aman dan damai” ujarnya.

Dalam rapat ini juga disampaikan dan dipaparkan tentang situasi dan kondisi di masing masing kecamatan. Dari laporan para camat, semua kecamatan yang melaksanakan pilkades tetap dalam kondisi kondusif pasca pengundian nomor urut calon kepala Desa. Diharapkan situasi dan kondisi kondusif ini dapat berlangsung pasca pemungutan suara dan pelantikan Kepala Desa.

Seperti diketehui tanggal 24 Mei 2023, Pemda Lombok Barat akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di 18 Desa yang tersebar di 9 Kecamatan. Diharapkan Pilkades serentak berjalan dengan aman dan damai. (Diskominfotik/Tim IKP)