Gerung Diskominfotik- Komitemen Kabupaten Lombok Barat untuk mendukung gerakan Menuju Smart City tidak perlu di ragukan lagi. Berbagai langkah telah dilakukan oleh Kabupaten Lombok Barat menuju smart city atau Kota Cerdas. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat Dr. H. Baehaqi di ruang kerjanya Senin, 28/06/21.

Menurut Baehaqi Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang terpilih dan lulus seleksi yang dilakukan secara ketat oleh Asesor dari Kementerian Kominfo. Menurutnya hal ini membutuhkan berbagai persiapan matang oleh Pemerintah Daerah hingga dinyatakan lulus dalam seleksi menuju smart city bersama 48 Kabupaten Kota yang masuk dalam Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan 3 Kabupaten Kota yang masuk IKN (Ibu Kota Negara) “Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi atau assesmen menuju smart city yang ditandai dengan penandatanganan MOU bersama Menteri Kominfo dan sejumlah Kepala Daerah bersamaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional” ujarnya.

Sekda mengatakan setelah dilakukan penandatanganan MOU Lombok Barat sedang menyiapkan penyusunan master plan kota cerdas atau smart city yang dipantau langsung oleh Kementerian kominfo. Ia mengatakan bahwa smart city ini sangatlah penting untuk Lombok Barat agar mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan Pemerintahan berbasis Digital atau Teknologi Informasi dan Komunikask. Ia mengatakan bahwa smart city ini merupakan salah satu konsep pengembangan kota/kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien. Dalam penerapan konsep smart city, terdapat beberapa unsur yang perlu dikembangkan, salah satunya adalah smart government.

Sementara itu ditemui ditempat terpisah Kepala Dinas Kominfotik (Komunikasi, Informasi dan Statistik) Kabupaten Lombok Barat Ahad Legiarto mengatakan bahwa Lombok Barat sedang mempersiapkan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan menuju gerakan Smart City. Salah satunya adalah penyusunan Master Plan rencana induk Kota Cerdas. Ia mengatakan bahwa Kementrian Kominfo dalam hal ini Ditjen Aplikasi Informatikan (Aptika) melakukan pendampingan dalam penyusunan master plan smart city di Lombok Barat. Melalui pendampingan ini Kementerian Kominfo mendorong agar Lombok Barat sebagai kawasan pariwisata prioritas menjadi kawasan yang berkelas global dengan kearifan lokal.

Ahad Legiarto mengatakan bahwa Program Smart City yang dilaksanakan Kementerian Kominfo bersama kementerian dan lembaga lain menekankan fokus pembangunan pada 6 Pilar Utama Kota Cerdas, yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment. Ia berharap agar program ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Lombok Barat sesuai dengan perintah dan instruksi pimpinan daerah Lombok Barat.(Diskominfotik/rf)

Gerung Diskominfotik Peringatan Hari Anti Narkotika internasional di warnai dengan penandatanganan MOU antara Dinas Dikbud, GPAN dan Polres lombok barat tentang pemberantasan peredaran narkoba di wilayah kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan yang digelar oleh Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN) Lombok Barat ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, Dandim 1606 /Mataram,Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satriyo Wibowo S. IK, Ketua DPRD Hj. Nurhidayah, dan Kepala OPD lingkup pemerintahan Lombok Barat di Taman kota Giri Menang Gerung Sabtu, 26/06/21

Ketua GPAN Lombok Barat Mursidin dalam laporannya memaparkan bahwa dalam satu tahun kepengurusannya GPAN melakukan penyisiran dan berhasil merehabilitasi 112 pecandu.

Upaya pencegahan melalui sosialisasi tentang bahayanya narkoba terus Menerus dilakukan guna menekan dan mencegah peredaran Narkoba di amsyarakat, memfasilitasi para pecandu untuk melakukan rehabilitasi di BNN Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa

Mursidin berharap kedepannya Semua Kegiatan GPAN ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan semua kegiatannya, bergerak secara humanis dan bisa bersinergi dengan Desa yang ada di wilayah Lombok Barat untuk memberantas Narkoba.

Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satriyo Wibowo S. lK dalam sambutannya mengharapkan kegiatan Hari Narkotika lnternasional bukan hanya kegiatan ceremonial saja akan tetapi Ada langkah nyata yang dilakukan untuk pemberantasan peredaran narkoba karena dampak yang ditimbulkan buruk terhadap masyarakat dan bisa menghancurkan generasi dan menghancurkan segala Aspek kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut Kapolres menekankan bahwa kegiatan inti dari penandatanganan MOU ini tidak hanya kerjasama saja akan tetapi langkah nyata untuk bersama-sama berkomitmen untuk lebih maksimal lagi dalam upaya pencegahan dan penyebaran narkoba yang perlu di implementasikan agar bisa memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat.

Semenatara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyambut baik inisiatif GPAN dengan momentum Hari Anti Narkotika Internasional yang ditandai dengan MoU antara GPAN, Dikbud  dan Polres Lombok Barat, guna bersama-sama mencegah peredaran Narkotika.

“Kegiatan peringatan Hari Narkotika lnternasional ini tidak hanya kegiatan penandatanganan MOU dan kegiatan ceremonial saja akan tetapi langkah nyata dalam proses pencegahan berbasis sekolah dan berbasis masyarakat juga harus di laksanakan seperti pencegahan dengan menyisir SMA atau SMK dan Pondok Pesantren dan kegiatan Kampung sehat berbasis dusun agar bisa menyentuh semua elemen masyarakat agar pemberantasan pencegahan dan peredaran narkoba menjadi prioritas kita semua untuk menjaga generasi emas.” Tuturnya (Diskominfotik/Ria/YL)

Gerung, Diskominfotik-Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Haeratun Fauzan Khalid ikuti acara  Exspose Data Capaian Gerakan Bulan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke XXVIII Tahun 2021 melalui virtual meeting bersama, Ketua Umum TP-PKK Pusat  Tri Tito Karnavian, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, Sekretaris Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes, Kartini Rustandi, Manager of CSR Astra Wioko Yudhantara. yang dibuka langsung oleh Kepala BKKBN RI Dr. (HC), dr. Hasto Wardoyo Sp.OG di Restaurant Ujung Landasan Gerung, Sabtu (26/7/2021).

Dalam kegiatan tersebut Hj. Haeratun didampingi oleh Ketua Pokja 3 TP-PKK Lobar Ibu Wina, oordinator Project Wise Plan Internasional Indonesia Wilayah Lombok Barat dan Pengelola Posyandu dan kader di Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Acara yang dipancarluaskan secara virtual oleh BKKBN Pusat ini menyajikan sederet data tentang kegiatan layanan operasional posyandu sepanjang awal Juni hingga 25 Juni 2021.

Berdasarkan data yang diinput dalam aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), sepanjang bulan Juni jumlah balita yang menjadi sasaran sebanyak 17.961.425 balita.

Adapun balita yang mendapatkan layanan pengukuran berat badan, seperti disampaikan Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN, Safrina Salim, dalam laporannya mencapai 1.318.574 balita. Sementara yang diukur tinggi badannya 1.236.557 balita.

Tercatat, ada 43.540 posyandu yang membuka layanan sepanjang periode tersebut, atau 22,17 persen dari total 256.879 posyandu yang ada secara nasional.

Lima provinsi yang membuka layanan posyandu di periode Juni dengan persentase tertinggi, yakni Riau 45 persen, Sulawesi Barat 36,67 persen, Sulawesi Tengah 35,91 persen, Bangka Belitung 35,59 persen, dan Aceh 35,13 persen.

Adapun lima provinsi terendah dalam membuka kegiatan layanan posyandu adalah Jawa Timur 1,9 persen, DKI Jakarta 7,72 persen, NTB 9,61 persen, Bali 9,68 persen, Papua 10,40 persen.

Menyikapi hasil data tersebut, Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, dalam sambutannya mengatakan, bahwa posyandu memiliki kontribusi positif terhadap penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan bayi serta  angka prevalensi stunting di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan data yang ada, angka prevalensi stunting sebesar 27,6 persen. Ini adalah angka sebelum pandemi Covid-19 menerjang Indonesia. Kini, para ahli memproyeksikan angka stunting bisa mencapai 32,5 persen menyusul angka kemiskinan yang naik tipis, dan anak-anak dalam kondisi kurus yang diperkirakan jumlahnya meningkat sebanyak 2 juta anak di Indonesia.

“Kondisi ini akan berujung pada stunting. Stunting bersumber dari ‘suboptimal health’,” terang Hasto, yang juga memproyeksikan kasus stunting bakal meningkat di periode 2020-2021. “Menjadi beban besar untuk mencapai target 14 persen kasus stunting di 2024,” ujar Hasto.

Untuk itu, Hasto menyatakan pihaknya akan mendukung program ini bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, PKK dan institusi terkait.

“Kami berharap melalui (program) pendampingan keluarga akan bisa ditingkatkan partisipasi masyarakat datang ke posyandu,” tutur Hasto.

Menghadapi situasi ini, Hasto mengajak masyarakat untuk tiada henti melakukan sosialisasi, dengan tujuan melakukan perubahan ‘mindset’ masyarakat.

“Sesungguhnya kemampuan alam di sekitar keluarga cukup. Makanan lokal cukup, tapi pola pikir dalam rangka menyusun pola makan untuk memenuhi gizi seimbang yang kurang,” ucapnya.

Salah satu program percepatan penurunan stunting yang dikembangkan BKKBN adalah pendampingan keluarga. Salah satu tugas pendampingan adalah membangun kesadaran bahwa jauhi menikah muda.

Kawin muda atau hamil di bawah usia 20 tahun, menurut Hasto, memprihatinkan. Mereka tidak mengerti bahwa usia 17 tahun tulang berhenti tumbuh saat ibu hamil. Karena kalsium diambil bayi. Akibatnya, puncak kepadatan tulang tidak tercapai. Panjang badan ibu menjadi tidak maksimal. Tulang keropos lebih cepat saat umur 50 tahun.

Yang juga harus diwaspadai, di saat usia 16 tahun, mulut rahim menghadap keluar. Bila tersentuh kelamin laki-laki, maka 15 tahun sampai 20 tahun kemudian akan menjadi kanker.

“Informasi ini perlu disampaikan kepada remaja setingkat SMP, agar mereka berpikir untuk tidak menikah di usia belasan tahun, atau melakukan hubungan seks pra nikah. Mereka butuh pemahaman untuk tidak nikah di usia dini,” tutup Hasto.

Menjelang akhir acara dilakukan kunjungan virtual ke delapan posyandu. Mulai dari NTB, Riau, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali hingga Kalimantan Timur. Dialog berlangsung antara pengelola posyandu dan narasumber. (Diskominfotik/Angge/Ris)

Gerung Diskominfotik, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menekankan kepada seluruh operator Asminduk se Kabupaten Lombok Barat untuk melayani Masyarakat dalam pembuatan administrasi kependudukannya secara maksimal dan tidak boleh merubah data atas inisiatif.

Hal ini disampaikan H. Fauzan Khalid pada acara pengarahan untuk Operator Adminduk se-Kab. Lobar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Jumat 25/06/21.

Ikut hadir mendampingi Bupati dalam acara tersebut Asisten I H.Agus Gunawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat M.Hendrayadi, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD dan karyawan Dinas Dukcapil Lombok Barat.

“jangan merubah, jangan berinisiatif sendiri karena namanya document termasuk Nama yang memiliki hak untuk merubah itu adalah pengadilan/hakim Presiden pun tidak boleh , termasuk document kependudukan lainnya,” tegasnya

Kenapa Dokumen Kependudukan tidak boleh dirubah sembarangan karena Dokumen kependudukan  seperti tanda, yang memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Hal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

Terkait dengan Sarana dan prasarana di Dinas Dukcapil harus menjadi atensi kebetulan ikut hadir dalam acara ini BAPEDA dan PPKAD yang merupakan pengolah perencanaan anggaran Daerah.

Bupati meminta Asisten 1 mengawal dan kedua OPD tersebut untuk mencatat agar dalam perencanaan tahun 2022 bisa dianggarkan, karena kalau dilihat dari sisi nilai uang yang dibutuhkan tidak terlalu besar lebih-lebih dihubungkan dengan manfaatnya.

“Kebetulan yang hadir di Dinas Dukcapil ini tukang Ran doang (Bahasa Sasak), BAPEDA kan tukang Ran, PPKAD tukang ran (Tukang ramu), dua-duanya tukang ran, jadi pasti beliau catat dan sebenarnya  kalau dilihat dari sisi nilai uang yang dibutuhkan tidak terlalu besar lebih-lebih kemudian dihubungkan dengan manfaatnya, Insya Allah ini menjadi atensi kita di Sekretariat Daerah, nanti pak Asisten 1 dalam kutip yang mengawal.” Tuturnya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat Drs. M. Hendrayadi mengatakan ada 17 solusi terkait dengan pelayanan adminduk yang dijadikan rujukan diberi nama 17 kamus Dukcapil bisa, dia berharap operator di kecamatan sudah menerimanya.

Mulai tahun ini Dinas Dukcapil membuka jaringan salah satunya bekerja sama dengan Kemenag, kemudian kerja sama dengan PKK, menurut informasi bahwa Lombok Barat termasuk yang belum melakukan kerjasama pemanfaatan data, ini akan segera ditindaklanjuti agar nanti bisa membuka jaringan lebih kuat untuk pemanfaatan Data.

“nanti kita diskusi usus dengan Bagaimana memberi ruang kepada teman-teman yang lain untuk memanfaatkan data kita secara baik dan benar.”  Ungkapnya.

Hendrayadi menambahkan di tahun 2021 ini harus ada operator dukcapil baik operator kecamatan, operator UPT maupun operator Dinas yang sudah memiliki sertifikat diklat yang dikeluarkan oleh BPSDM Kemendagri.

“Jadi bukan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dukcapil Karena kalau saya menandatangani bisa 10 satu mingu satu hari.” Terangnya. (Diskominfotik/ Fiyan/angge)