Senggigi, Diskominfotik – Memperingati Hari Bersih Sedunia atau dikenal dengan sebutan World Cleanup Day (WCD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) bersama komunitas masyarakat melakukan aksi bersih-bersih di kawasan wisata Senggigi, Sabtu (18/9).

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengerahkan seluruh ASN dan berbaur bersama masyarakat melakukan bersih-bersih dari pinggiran pantai sampai dengan kawasan jalan raya di wilayah Senggigi.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bersama Forkompinda Lombok Barat, para Kepala OPD turut hadir bergotong royong.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid berharap momentum Hari Bersih-bersih Sedunia ini dapat menciptakan kawasan wisata Senggigi yang semakin bersih dan lestari.

“Kita tahu Senggigi merupakan kawasan yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Sudah selayaknya kita sebagai bagian dari masyarakat turut serta menjaga kebersihan agar tetap bersih dari sampah,” ungkapnya.

Bupati menuturkan Persoalan sampah pada destinasi wisata sangat penting Untuk itu diharapkan komitmen kuat untuk mengatasi persoalan sampah.

Ia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi tradisi. Tidak hanya dalam momentum peringatan World Cleanup Day saja tetapi juga menjadi gaya hidup masyarakat semua.

“Problem kita memang kesadaran di masyarakat kita yang berwisata itu sering sekali banyak meninggalkan sampah terutama sampah plastik. Sekali lagi mari kita terus berkomitmen untuk peduli terhadap sampah ini. Sekarang tinggal kita masyarakat sendiri untuk mulai dari masing-masing diri kita peduli terhadap masalah sampah ini,” Ajaknya. ( Diskominfotik/Angge/Juan/Fn)

Lembar  Diskominfotik – selama kurun waktu dua bulan, sepanjang bulan Agustus dan September 2021, Jajaran Polres Lombok Barat, berhasil menjaring sebanyak 50 unit roda dua, serta mengamankan 17 knalpot racing, 3 buah CDI Racing, 5 buah karburator yang merupakan komponen kendaraan roda dua yang bisa meningkat kecepatan, dan 19 buah velg racing dalam penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Lalulintas Polres Lombok Barat pada balap liar di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat.

Hal ini tertuang dalam Pres rilis Kapolres Lombok Barat kasus balap liar di Polres Lombok Barat Jumat 17/09/21.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, yang juga hadir pada acara pres rilis tersebut menyampaikan Apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Polres Lombok Barat, atas keberhasilan dalam penertiban balap liar di Wilayah hukum Lombok Barat.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Jajaram Polres Lombok Barat, khususnya Sat Lantas, yang telah berusaha maksimal melakukan penertiban terhadap anak-anak kita Atas keseriuasan dalam melakukan penindakan terhadap balap liar dan perbuatan-perbuatan lain, yang membahayakan keselamatan berlaliulintas.” ungkapnya.

Menurut Bupati ini merupakan hasil yang luar biasa dalam momentum HUT Lalu Lintas Bhayangkaran ke 66 tahun 2021 berhasil menertibkan 50 kendaraan.

“Saya berharap, kegiatan ini agar lebih ditingkatkan lagi karena, disamping membahayan anak kita, juga membahayakan masyarakat yang lain, dan taruhannya nyawa, mudah-mudahan dengan cara ini, membuat masyarakat kita, terutama pemuda kita bisa sadar.” Harapnya.

Bupati melanjutkan kegiatan balap liar ini sebagian besar dilakukan oleh Pemuda Remaja dan pasti  melibatkan orang luar Lombok Barat, untuk itu dia mengingatkan agar Dinas Pemuda dan Olahraga berperan aktif untuk selalu melibatkan pemuda dalam setiap event, dan Sat Pol PP untuk aktif melakukan razia khusunya pada para pelajar yang berkeliaran pada saat jam sekolah.

“Kedepannya, upaya-upaya yang bisa kita lakukan, dengan mendata pelaku-pelaku balap liar ini, dan membangun komunikasi lebih efektif, serta pembinaan-pembinaan lebih detal,” Tandasnya. Diskominfotik/HMS POL AG/YL

Gerung Diskominfotik – Posyandu keluarga adalah terobosan dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan berbasis pendekatan keluarga, Posyandu keluarga tidak hanya melayani ibu dan bayi, tapi juga melayani remaja dan lansia dengan demikian Posyandu keluarga menjadi garda terdepan dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat di Desa.

Guna memberikan penguatan kepada kader-kader posyandu keluarga dalam pengelolaan diperlukan kesepemahaman atau persepsi yang sama para kader dalam perannya mengedukasi masyarakat dan memperoleh dukungan dari lintas sektor yang membina Posyandu di Desa, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi dalam rangka penguatan KIE tingkat Kabupaten Lombok Barat di Lesehan Ujung Landasan Gerung Selasa 14/09/21.

Kegiatan ini diikuti oleh para kader Posyandu se Kabupaten Lombok Barat, Puskesmas kecamatan se Kabupaten Lombok Barat, BAPPEDA, Dinas PMD, Dinas Sosial dan Dinas  DP2KBP3A dengan Narasumber Kepala Dinas PMD Harry Ramadhan dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. NTB  Hj. Tuti Herawati, SSIT., MPH.

Harry Ramadhan dalam paparannya menyampaikan Peran Posyandu Keluarga sangat strategis sebagai garda terdepan untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera untuk itu diperlukan strategi kebijakan Pemerintah Desa Dalam pengembangan Posyandu Keluarga.

Menurut Harry sebelum membahas strategi kebijakan ini harus ada regulasi yang mendasarinya, karena setiap kebijakan itu harus ada dasar hukum yang menjadi pijakan.

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan termasuk konteknya dibidang Kesehatan tentu ada yang membatasi yaitu kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa.

Dalam kontek pelayanan Kesehatan Dasar kewenangan Pemerintah Daerah sampai kepada penyediaan fasilitas Puskesmas beserta sumberdayanya termasuk sumber daya manusia lalu Desa Kewenangannya adalah salah satunya penyediaan Posyandu, Poskesde, Polindes termasuk penyediaan tenaga kesehatannya berupa kader-kader kesehatan.

Program Posyankel Pemerintah Desa harus dimasukkan program kegiatan itu ke dalam sistem perencanaan dan sistem Penganggaran di Pemerintah Desa.

“Sekarang ini sedang dibuatkan payung hukumnya berupa Peraturan Bupati karena di Permendes no 7 tahun 2021 tidak secara spesifik menyebutkan Posyankel tetapi posyandu.” Terangnya.

Sementara itu Hj. Tuti Herawati sebagai pemateri kedua menyampaikan bagai mana menyamakan persepsi tentang Posyankel dan sumberdaya yang dibutuhkan.

“ Ada 5 langkah alur pelayanan Posyandu Keluarga yaitu langkah pertama Pendaftaran untuk semua jenis usia mulai dari nomor antrean, Kitir Pengukuran, dan pengisian form Registarasi/SIP membutuhkan 1-2 kader, langkah kedua Penimbangan/pengukuran untuk semua jenis usia sasaran kemudian langkah ketiga Pemeriksaan/Skrining dan pencatatan, langkah keempat Pelayanan KIE/Penyuluhan dan Konseling dan langkah kelima Validasi Data hasil pelayanan dilakukan oleh Tim Posyandu.” Terangnya. (Zul/Kominfotik).

Sekotong, Diskominfotik – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah resmikan Fasilitas Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES) Provinsi NTB yang bertempat di Dusun Koal Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Senin (13/9/2021).

Peresmian Fasilitas Pengolahan Limbah B3 ini dihadiri pula oleh Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Sinta Saptarini, Kepala BAPEDA Provinsi NTB Dr. H. Iswandi, Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Provinsi NTB Ir. Madani Mukarram, Kadis Kesehatan Provinsi NTB dr. H. L. Hamzi Fikri, Asisten 1 Setda Lobar Drs. Agus Gunawan, Camat Sekotong L. Pardita Utama, Forkompincam Sekotong  Kades Buwun Mas serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah menyampaikan, Fasiltas pengolah limbah  Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan impian guna mendukung program Gerakan   NTB bersih dari sampah (Zero Waste) yang harus dikelola dengan baik dalam mewujudkan program Hijau Nol Dedoro Lombok Barat.

“Alhamdulillah impian kita terwujud dengan diresmikan Fasiltis Pengolahan Limbah B3, kalaupun masih ada kekurangan seperti jalan, pasokan listrik, sinyal telekomunikasi, namun ini merupakan program pendukung gerakan NTB bersih dari sampah yang harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan program Hijau Nol Dedoro di Kabupaten Lobar,” Terangnya.

Ditempat yang sama Dirjen Pengolahan Sampah Limbah dan B3 Sinta Saptarini dalam sambutannya mengatakan, lokasi pembangunan shalter insinerator LB3 FASYANKES, harus jauh dari permukiman penduduk, dan diprioritaskan di zona industri atau lahan tempat pembuangan akhir. Dan pembangunan incinerator limbah B3 Provinsi NTB berlokasi di Dusun Koal Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong sudah rampung berada di kawasan hutan dengan luas areal yang digunakan adalah 157 hektar, dengan lokasi di bangunan induk berada di atas tanah seluas 4,5 hektar.

“Selamat kepada Pemprov NTB yang saat ini sudah memiliki fasilitas pengolahan Limbah B3 FASYANKES semoga ke depannya pasilitas ini dapat memberikan manfaat untuk lingkungan hidup dan masyarakat Sekotong,” Ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penanaman pohon oleh Gubernur NTB,  Wakil Gubernur NTB dan Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 untuk penghijauan di seputaran areal fasilitas pengolahan limbah, untuk mendukung program lingkungan hidup dan Gerakan NTB bersih dari sampah serta Ijo Nol Dedoro. (Diskominfotik/Juan/Fiyan/YL).