Gerung, Diskominfotik. Bale Restorative justice, Posko Jaga Desa dan Pos Pelayanan Hukum Kejaksaan Negeri Mataram di wilayah Kabupaten Lombok Barat diresmikan pada hari rabu 27/09/2023 yang bertempat di Kompleks Perkatoran Lombok Barat Giri Menang, Gerung. Hadir dalam kegiatan ini Sekda Lombok Barat H. Ilham, Kepala Kejaksaan Negeri Mataran Ivan Jaka, Forkopimda Lobar, Asisten, Kepala OPD, Camat dan Kades.

Dalam sambutannya Sekda Lombok Barat H. Ilham menyampaikan apresiasi kepada kejaksaan negeri mataram dan berbagai pihak sehingga bale restorative, Posko Jaga Desa dan apod Pelayanan Hukum ini dapat diresmikan dan digunakan oleh masyarakat Lombok Barat. Ia mengatakan bahwa ini adalah gagasan dan inovasi yang luar bisa dalam bidang hukum. Ia berharap agar program ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Lombok. “Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, semoga manfaatnya bisa langsung di rasakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pidana atau perdata yang di alami”. ujar Ilham.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka menyampaikan bahwa Prinsip Restorative Justice atau Keadilan Restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia, Hal ini bertujuan untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.

Dalam Sambutanya Sekda Lobar berterimakasih kepada semua pihak yang sudah berkolaborasi sehingga hari ini kita dapat meresmikan Bale Restorative Justice.”saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, semoga manfaatnya bisa langsung di rasakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pidana atau perdata yang di alami”. Ucap Ilham

Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Sekda lobar juga meminta untuk para camat agar dapat mempersiapkan dan membentuk Bale Restorative justice di wilayah mereka masing-masing. “agar bale restorative justice tidak hanya ada di kec gerung, saya meminta untuk semua camat untuk membentuk bale restoratif justice di wilayah masing-masing agar semua masyarakat lobar mendapatkan manfaat yang sama” . Tutup Sekda Lobar

( Diskominfotik Angga /Fery )

Gerung, Diskominfotik. Rapat Paripurna DPRD Lombok Barat (Lobar) mengenai Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Raperda Usul Eksekutif dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD, Rabu, 13 September 2023. Hadir pada rapat tersebut Sekda Lobar, Ketua dan Wakil Ketua II DPRD, Anggota DPRD dan para kepala OPD.

Dalam rapat paripurna tersebut Kepala Daerah yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Ilham, M.Pd dalam penjelasannya terhadap Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyampaikan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta mengalokasikan sumber daya lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya ialah melakukan pungutan di daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hal ini menurutnya sebagai salah satu sumber penerimaan APBD yang telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Perda PDRD ini akan menjadi pedoman dalam pemungutan PDRD guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PDRD akan berperan penting dimasa mendatang untuk mendorong pembangunan daerah falam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan rakyat”, jelasnya.

Lebih lanjut Pemerintah Daerah berharap perda ini dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusinya. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Lombok Barat di tahun tahun selanjutnya.

Sementara itu dalam laporannya H. Sardian juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam pemaparannya membahas mengenai rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang perlindungan air sekaligus laporan Bapemperda atas hasil pembahasannya terhadap rancangan peraturan daerah tentang PDRD. Dalam kesempatan itu ia juga mengatakan bahwa secara normatif, Pemkab Lobar memiliki satu Perbup tentang air, yakni perbup No. 48 tahun 2019 tentang rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan wilayah Lobar tahun 2019-2024. Tentu peraturan tersebut belum memadai dalam pemberian dan perlindungan terhadap air di Lobar. Berdasarkan hal tersebut perlu ada kebijakan mengenai perlindungan mata air yang diselenggarakan berdasarkan, kemanfaatan umum, keterjangkauan, keseimbangan, kelestarian, keberlanjutan. “Peraturan Daerah mengenai perlindungan mata air bertujuan untuk menjaga keberlangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem, keberlanjutan keadaan sifat dan fungsi mata air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup”ujarnya.

Dalam pemaparannya ia juga menyampaikan bahwa dari laporan yang diserap dari masyarakat, saat ini warga mengeluhkan kondisi air lantaran kondisi air yang yeng terganggu oleh banyaknya pengembangan perumahan. Menurut Bapemperda solusinya ialah dengan perda yang kuat untuk melindungi kelestarian air. Terkait hal ini nantinya akan dibahas pada tahapan selanjutnya secara komprehensif dengan melibatkan para pemangku kepentingan terutama para kepala OPD.
“Banyak warga mengeluhkan dengan kondisi air yang saat ini mulai terancam kelestariannya atau tercemar. Sehingga kita memerlukan perda ini” tuturnya.

(Diskominfotik: windi/Indra)

Gunungsari, Diskominfotik – Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Ilham menghadiri Sholawat Akbar Menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW di Pesantren Lentera Hati Kecamatan Gunungsari, Rabu (13/9/2023). Acara ini juga dihadiri oleh Al-Ustad Hadad Alwy, Mudir A’am Pondok Pesantren Lentera Hati Abah Mu’azzar Habibi, KH. Profesor DR. Manarul Hidayat, TGH. Rifqi Faraby Lc, Para Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, pengasuh serta santri dan santriawati Ponpes Lentera Hati.

Sekda Lobar H. Ilham menyampaikan salam ta’zim dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Lombok Barat yang tidak dapat hadir pada acara ini karena ada agenda daerah. Dalam sambutannya H. Ilham juga mengatakan bahwa mendidik anak-anak di era digitalisasi di era transparansi di era demokratisasi seperti sekarang tidaklah mudah. Hal ini karena perkembangan zaman dan teknologi yang cukup pesat dan cepat. Ia mengatakan bahwa cara mendidik anak pada saat ini tentu berbeda dengan zaman dalu dimana sebagai pendidik di jaman dulu kita bisa memaksakan anak-anak kita untuk mengikuti alur pikir kita untuk mengikuti arah dan tujuan walaupun dengan sedikit memaksa. Namun cara-cara tersebut saat ini sudah tidak dapat diterapkan lagi karena berkembangnnya zaman dan teknologi. Oleh karenanya sebagai orang tua dan tenaga pendidik harus memiliki pengetahuan serta wawasan yang cukup dan sangat variatif untuk dapat mendidik anak-anak agar anak-anak yang diharapkan dikemudian hari. “Anak-anakku sekalian, kalian semua adalah generasi bangsa, generasi daerah kita, generasi NTB Indonesia yang dalam kurun beberapa tahun yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini, insyaallah menjadi pemimpin daerah ini, oleh karena itu kalian membutuhkan kesabaran dan keseriusan agar masa depan yang kalian impi-impikan masa depan yang kalian cita-citakan dapat diraih dikemudian hari” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa masa-masa ini merupakan masa-masa yang tidak mudah oleh karenanya dibutuhkan ilmu , kemampuan berfikir kritis dan juga etika yang dibangun agar menjadi insan yang baik dikemudian hari. H. Ilham juga mengharapkan agar para santri dan siswa betul-betul memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh orang tua untuk dapat bersekolah di Lentera Hati. Dimana anak anak tersebut merupakan anak anak yang beruntung. “Belajarlah yang rajin dan tetap semangat dalam menuntut ilmu” ujarnya.

Sementara itu Mudir A’am Pondok Pesantren Lentera Hati Abah Mu’azzar Habibi mengatakan ucapan terimakasih kepada para pihak dan hadirin yang tetap hadir dan datang dalam mengisi acara tersebut. Hal ini merupakan kebanggaan bagi kita semua dapat hadir dalam kegiatan sholawat akbar ini. Ia berharap agar kegiatan ini mendapat berkah dari Allah SWT. “Showalat akbar ini adalah kegiatan rutin tapi alhamdulillah saat ini adalah kegiatan kecamatan tapi tempatnya saja di pesantren Lentera Hati” Ujarnya

Abah Mu’azzar Habibi juga mengatakan bahwasanya sebelumnya pihaknya mengalami kendala yaitu lahan yang kurang namun alhamdulillah saat ini lahan untuk menyelenggarakan kegiatan sudah cukup. Hal ini merupakan salah satu perkembangan luar biasa dari pondok pesantren. “Insha Allah kedepannya dengan adanya lahan baru ini kita lebih baik lagi dalam menyelenggarakan kegiatan atau acara religi” Ucapnya

(Diskominfotik/Juan/fiyan)

Gerung, Diskominfotik. Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menjadi daerah yang diminati oleh para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi. Hal ini terlihat dari kunjungan Perusahaan Teknologi Hijau ternama didunia yaitu PT. Envision Green Energy Indonesia yang memiliki rencana untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lobar.
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang diwakilkan oleh Asisten III Setda Lombok Barat M. Hendrayadi bersama sejumlah kepala OPD menerima kunjungan dari PT. Envision di Ruang Rapat Jayengrana Kantor Bupati Lobar, Rabu, 13 September 2023. Rombongan berjumlah sekitar 2 orang ini datang ke Lobar bertujuan untuk melakukan ekspose terkait rencana Kerjasama Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) di Lobar.

Asisten III Setda Lombok Barat M. Hendrayadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa PLTB atau Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin menjadi hal baru atau nuansa baru di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini karena di Lobar saat ini yang ada adalah PLTU Jeranjang yang dikelola oleh BUMN. Ia mengatakan bahwa PLTB ini akan menambah pasokan listrik di Lombok Barat khususnya di kawasan wisata Sekotong Lombok Barat. “Tentu dengan adanya tambahan pasokan listrik akan membuka peluang investasi yang lebih besar di Lobar khususnya di kawasan wisata Sekotong” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa hal yang disampaikan oleh perwakilan PT Envision terkait dengan PLTB akan dibahas lebih lanjut dengan pimpinan dan berbagai pihak. Ia juga meminta kepada PT. Envision untuk melakukan sosialisasi terkait dampak dan manfaat dari PLTB yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman tengang PLTB sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Semetara itu dari pihak PT. Envision Green Energy Indonesia, Ricky dalam paparannya menyampaikan Envision Group adalah perusahaan yang telah berpengalaman membangun PLTB dan membangun kawasan industri nol karbon di sejumlah negara, seperti, Tiongkok, Paris dan Singapura dan beberapa negara lainnya. Ia mengatakan adanya PLTB ini ada beberapa manfaat yang akan diperoleh masyarakat Lobar nantinya. Manfaat tersebut antara lain peningkatan ekonomi masyarakat karena memperoleh pasokan energi yang memadai. Manfaat lainnya juga Pemkab Lobar akan memperoleh pendapatan dari PPN dan PPH yang akan rutin dibayarkan setiap tahunnya. “PLTB ini full menggunakan tenaga angin dan tenaga surya dan tidak menggunakan tenaga fosil”, jelasnya.

Ia juga mengatakan jika tendernya lolos dan izin disetujui maka untuk tahap pertama, pihaknya akan membangun metmast atau menara pengukur angin untuk mengukur angin minimal selama setahun.”Dari survei yang telah kami lakukan bahwa lokus yang baik untuk membangun metmast atau menara pengukur angin itu berada di wilayah Sekotong tepatnya di Desa Kedaro, turbin yang dibutuhkan tidak terlalu luas sekitar 120m, tinggi 140m, dan dapat dipastikan tidak menganggu aktifitas warga bercocok tanam di titik lokasi menara serta jenis bangunan bersifat sementara dan tidak permanen”, imbuhnya.

(Diskominfotik: Windi/Indra)

Mataram, Diskominfotik. Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menghadiri Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB yang dilaksanakan di Hotel Lombok Raya, Selasa 12 September 2023. Hadir dalam rapat ini Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, Forkopimda NTB, serta Bupati dan Walikota serta Forkopimda Kabupaten/Kota Se NTB.

Rapat Forkopimda ini mengambil tema “Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat” ini membahas tentang sinergitas dan kebersamaan Pimpinan Daerah dalam membangun daerah. Menurut Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah kegiatan ini adalah pertemuan yang diselenggarakan secara berkala. Dalam forum ini dibicarakan berbagai perkembangan daerah yang ada di NTB. “Melalui forum ini kita dapat membahas berbagai isu penting yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin di tingkat daerah,” ungkap Gubernur.

Dalam kesempatan ini Gubernur juga menyampaikan pentingnya sinergitas antar semua kalangan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kondusifitas daerah terutama menjelang tahun politik.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid ditemui setelah acara menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk menguatkan kebersamaan dan kolaborasi dalam membangun daerah. Ia mengatakan bahwa kebersamaan dan kolaborasi sangat efektif dalam proses pembangunan. ” Forum ini sangat baik untuk menguatkan kebersamaan dan Sinergitas antar semua pihak”ujarnya.

Fauzan Khalid juga menyampaikan bahwa forum forum koordinasi ini menjadi sarana penting untuk bersama sama menjaga kondusifitas daerah. Apalagi menjelang tahun politik 2024 koordinasi dan sinergitas harus tetap dijaga untuk kondusifitas daerah. “Kita berharap agar kondusifitas daerah tetap terjaga agar semua berjalan dengan lancar dan aman” ujarnya.

Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini juga mengundang 14 orang pejabat di tingkat provinsi dan 47 pejabat dari 10 kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Diskominfotik/Indra)

Kediri. Diskominfotik – Untuk menekan peredaran Rokok Ilegal, Tim Satuan Tugas Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal) Kabupaten Lombok Barat terus melakukan operasi di seluruh kecamatan di Lombok Barat. Kali ini tim satgas BKC Ilegal melakukan operasi Rokok ilegal di sejumlah lokasi di Kecamatan Kediri, Selasa 12 September 2023. Operasi Gabungan ini terdiri dari unsur TNI, Polri, Pol PP dan OPD Lainnya.

Dalam keterangannya Kasat Pol PP Lombok Barat Baiq Yeni S Ekawati didampingi oleh Kabid Gakda Wirya Kurniawan dan Kabid Operasi Pol PP Lobar Abdurahman beserta tim satgas BKC ilegal menyampaikan bahwa operasi rokok ilegal ini sebagai salah satu upaya nyata dalam menekan peredaran rokok ilegal di Lombok Barat. Hal ini dilakukan karena peredaran rokok ilegal ini merugikan negara dan menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari cukai rokok. “Operasi ini untuk menekan peredaran rokok ilegal di Lombok Barat yang sangat merugikan negara” ujarnya.

Kasat Pol PP menambahkan bahwa pada operasi kali ini tim satgas dibagi menjadi tiga kelompok yang bergerak secara serentak di lokasi berbeda. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi terkait operasi rokok ilegal ini. Ia juga mengatakan bahwa strategi ini untuk mengantisipasi situasi yang terkadang tidak menentu di lapangan saat dilakukan operasi rokok ilegal. Ia mengatakan strategi ini cukup jitu sehingga dapat menemukan rokok ilegal yang cukup besar di tiga lokasi berbeda. “Tentu dalam setiap operasi kita memiliki strategi tersendiri sesuai dengan lokasi dan situasi” ujarnya.

Kasat Pol PP yang didampingi oleh Kabid Penegakan Perda Pol PP Lobar Wirya Kurniawan menambahkan bahwa dalam operasi kali ini tim satgas berhasil menyita 2.640 bungkus rokok ilegal atau 52.680 batang rokok ilegal. Hal ini tentu sangat merugikan negara karena dapat mengurangi pendapatan negara dari cukai rokok. Dalam kesempatan ini ia meminta para penjual rokok ilegal agar tidak menjual rokok ilegal tersebut.

Baiq Yeni mengatakan selain melakukan penertiban melalui operasi pihaknya bersama OPD lain melakukan penyadaran melalui kegiatan sosialisasi secara langsung ke masyarakat maupun melalui media. Ia berharap agar masyarakat tidak membeli rokok ilegal karena merugikan negara.

(Diskominfotik /Angga )

Labuapi Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam membangun Lombok Barat. Hal tersebut disampaikan Bupati Fauzan saay menghadiri Rapat Kerja Pemerintah Daerah bersama Pengembang atau Developer Perumahan, Senin 11/09/2023 di Rumah Makan Sukma Rasa Labuapi, Lombok Barat. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Lobar, Perwakilan Bank NTB, Kepala OPD dan para Pengembang atau Developer Perumahan.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya silaturahmi ini. Hal ini diharapkan menjadi media komunikasi yang efektif bagi Pemerintah Daerah dan para pengusaha perumahan untuk menyampaikan berbagai keluhan dan kemajuan yang telah diraih dalam pembangunan. “Kami apresiasi forum atau kegiatan ini. Mudah mudahan forum ini bermanfaat bagi semua pihak” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati dua periode ini mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam membangun daerah. Menurutnya kolaborasi berbagai pihak akan memperlancar dan mempermudah pembangunan di Lombok Barat. Dalam kesempatan ini Bupati juga mengajak berbagai pihak untuk menyatukan persepsi dan komitmen untuk bersama sama membangun Lombok Barat. Kolaborasi dan kebersamaan itu menjadi kunci penting dalam pembangunan. “Terkadang ada persepsi yang berbeda yang memperlambat pembangunan karenanya kami minta agar berbagai pihak untuk menyatukan persepsi dan semangat dalam melaksanakan pembangunan” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa forum forum silaturahmi yang sederhana dan penuh kebersamaan ini menjadi media yang pas untuk menyatukan persepsi dan saling berkomunikasi. Sehingga berbagai kendala dan masalah dapat dikomunikasikan untuk dicari solusi yang sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku. “Forum ini sangat baik untuk tempat komunikasi menyampaikan berbagai kendala agar dapat diperoleh solusi sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hermansyah menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan monitoring terhadap perusahaan yang belum memiliki izin. Hal ini karena dapat merusak iklim usaha dan investasi di Lombok Barat. Kegiatan monitoring ini sebagai salah satu langkah dalam mencegah perusahan perusahan yang tidak berizin beroperasi dan membangun di Lombok Barat. “Tentu ini menjadi perhatian dan menjadi atensi kami”ujarnya.

Dalam kesempatan ini Kadis LH Suherman juga menyampaikan masalah PT yang masi belum berizin.”Pemda sudah membentuk Satgas untuk memonitoring PT yang masi belum berizin dan akan memberikan sanksi lisan maupun tulisan hingga penutupan paksa usaha kepada merka yang tidak berizin.” Ungkap Suherman

(DISKOMINFOTIK ANGGA / FERY)