Berita Terbaru

BUPATI LOMBOK BARAT TINJAU PROYEK PEMBANGUNAN EMBUNG TELAGA PANDAN WANGI MARITIM

Giri Menang, 13 Juni 2020-Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meninjau proyek pembangunan embung Telaga Pandan Wangi terletak di Dusun Lendang Damai, Desa Mareje Timur (Maritim) Kecamatan Lembar, Sabtu (13/6/).

Dalam peninjauannya, Fauzan turun untuk memastikan proses pembangunan embung yang dalam pengerjaannya sudah selesai 100 persen, kecuali pembangunan pendukung lainnya seperti penataan lingkungan embung dengan berbagai jenis komoditas pertanian.

Menurut Fauzan, bendungan yang tengah dibangun ini merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Sebab, dampak yang akan timbul setelah selesainya pembangunan embung ini, masyarakat akan mendapatkan manfaat, utamanya irigasi pertanian, pengembangan pariwisata dan pelestarian sumber daya lahan dan air.

“Bendungan ini selain sebagai pemasok irigasi pertanian, juga kita akan kembangkan kawasan agrowisata,” kata Fauzan di sela-sela kunjungannya.

Sementara itu, Kadis Pertanian Lobar Ir. H Muhur Zokhri mengatakan Proyek Pembangunan Embung Telaga Pandan Wangi Maritim ini dananya bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina (Persero) bekerjasama dengan Yayasan Obor Tani dengan nilai pembangunan kurang lebih dari Rp 5 milyar sampai umur komoditas pertanian pendukungnya (umur tanaman pertanian) yaitu pembinaan sampai tiga tahun.

“Ini adalah salah satu upaya kita untuk memanfaatkan kawasan ini secara optimal, baik untuk sektor pertanian, sektor pariwisata dan sektor lainnya,” katanya.

Dia menambahkan, bahwa daya tampung embung ini relatif cukup besar dengan tampungan debit air maksimal 9 juta Liter (9 ribu M³).

“Luas areal pembangunan embung yaitu kurang lebih 1 hektar dan kita harapkan dapat memenuhi kebutuhan pengembangan tanaman holtikultura seluas 25 hektar sebagai sasaran areal yang nantinya dibina secara intensif,” terangnya.

Dia berharap semoga ke depan kawasan embung ini bisa berkembang lebih baik dan optimal. Yaitu dalam rangka pengembangan sektor pertanian dan sektor pariwisata dengan menyerap tenaga kerja.

Di tempat terpisah Kades Mareje Timur H.Muhammad Hadran Parizal mengatakan merasa bersyukur dengan dibuatkan embung ini dan dimanfaatkan oleh para petani.

“Di lokasi embung ini juga kita ditanami tanaman holtikultura seperti buah kelengkeng, matoa, durian dan manggis. Kita dibina sampai berbuah,” katanya.

Menurut dia, kelebihan lain di lokasi embung ini dari atas bukit view-nya kalah dengan bukit yang lain, karena di sini view-nya tidak hanya laut dan perbukitan tetapi view sawah terasringnya.

“Kita berharap nanti dengan adanya embung ini, dari sektor pariwisata rencananya kita akan rancang untuk agrowisata,” harapnya .

Sumber : Humas Lobar

By AdminWebLobar/ Juni 14th, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

Mulai Transisi ‘New Normal’, Masjid Pemda Lombok Barat Terapkan Sholat Jumat Dengan Protokol Covid-19.

Giri Menang, Jumat 12 Juni 2020.- Setelah untuk beberapa bulan lamanya masyarakat dihimbau untuk mengganti sholat Jumat berjamaah di masjid dengan melakukan sholat dzuhur di rumah masing-masing, hari ini, Jumat (12/06/20), Sholat jumat berjamaah di Masjid Pemda Patut Patuh Patju Lombok Barat kembali digelar.

Sholat jumat yang kembali diadakan ini dilakukan sesuai dengan standar protokol Covid-19 yang ada. Hal itu terlihat dari tersedianya ‘thermo gun’ untuk pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki masjid, penggunaan masker wajib bagi para jama’ah, serta pengaturan jarak pada ‘shaf’ antar jama’ah yang ada.

Ditemui usai memberikan khotbah Jumat di masjid ini, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa, keberhasilan dalam menjalankan ibadah yang khusyu’ dengan tetap memperhatikan kesehatan masyarakat, akan sangat bergantung dengan kedisiplinan masyarakat itu sendiri dalam mentaati protokol kesehatan ini.

“Kita atur cara orang berkumpul sesuai protokol covid, tetapi ini keberhasilannya akan sangat tergantung berdasarkan kedisiplinan masyarakat, jadi kami sangat meminta tolong agar masyarakat disiplin untuk menegakkan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Fauzan.

Fauzan juga mengatakan, bahwa dirinya tidak menyebut ini sebagai bagian dari ‘New Normal’ melainkan “transisi new normal” Karena tidak semua kegiatan mudah untuk menerapkan protokol kesehatan ini.

“Kita tidak menyebut ini sebagai new normal, melainkan transisi new normal. Jadi untuk beberapa kegiatan lainnya masih tidak boleh. Misalnya saja nyongkolan, itu tidak boleh, kegiatan yang diperbolehkan itu yang bisa dipastikan protokol kesehatannya mudah dilaksanakan masyarakat. Seperti sholat jumat ini,”.

Terkait dengan transisi ‘new normal’ dalam bidang pendidikan, Fauzan juga menambahkan, bahwa Pemda Lombok Barat belum berani mengambil keputusan lebih lanjut dan masih menunggu arahan dari Kementrian pusat.

“Kalau untuk kegiatan pendidikan kita belum berani mengambil keputusan, kita masih menunggu petunjuk dari pusat. Yang namanya anak-anak kan? mungkin di dalam kelas masih bisa kita atur, tetapi kalau di luar kelas? Yang namanya anak-anak, nanti dengan temannya bisa saja tukar-tukaran masker lah itu kan bahaya. Jadi kita masih menunggu arahan dari pusat dan belum tau kapan keluarnya,” tutur Bupati Fauzan.

By AdminWebLobar/ Juni 13th, 2020/ Berita Terbaru, Covid-19/ Komentar Dinonaktifkan/

Taman Narmada Lombok Barat Kehilangan Omzet Ratusan Juta Rupiah Sejak Pendemi Covid-19

Giri Menang,10 Juni 2020-Ditutupnya Taman Narmada sejak 17 Maret 2020 menyebabkan taman wisata bernilai sejarah kehilangan omzet ratusan juta rupiah sejak Pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Manajer Eksekutif Taman Narmada, Kamarudin, MH di ruang kerjanya, Rabu (10/6).

Dijelaskan Kamarudin, sejak pandemi Covid-19 diberitakan menyerang secara global, Taman Narmada sudah mulai sepi pengunjung ditambah himbauan pemerintah untuk menutup tempat wisata ini sehingga pengunjung semakin sepi.

“Kita berharap waktu Idul Fitri sampai dengan Lebaran Tobat dibuka. Seminggu itu uang masuk bisa cukup banyak, bisa masuk Rp 200 juta bahkan lebih. Itu dapat menutup bulan Januari-Februari- Maret,”katanya.

Untuk itu, Kamarudin, sampai saat ini menunggu kebijakan Pemerintah Daerah Lombok Barat untuk segera membuka tempat wisata secara serentak.

“Kebijakan membuka tempat wisata di Lombok Barat ini kita tunggu karena cukup berdampak dari sisi ekonomi terutama dalam pembayaran gaji karyawan,”ucapnya.

Terkait dari kesiapan Taman Narmada sendiri dikatakannya sudah siap ikuti petunjuk sesuai protokol kesehatan. Baik persiapan tempat cuci tangan di setiap pintu masuk, alat pengukur suhu, pembatsan kapasitas spanduk himbauan, pembatasan pengunjung termasuk pengaturan pedagangnya itu sudah siap diatur dan siapkan.

Mantan Kades Presak ini berharap, “lebih cepat dibuka itu lebih bagus,” sebutnya.

Jika dibuka pun Taman Narmada nantinya, sambungnya, pengujungnya tidak seramai sebelumnya karena orang masih takut dan dari sisi ekonomi masyarakat pengaruh lockdown juga kurang.

Tapi ia optimis dan yakin kalau pengunjung Taman Narmada nantinya pasti ada terlebih waktu libur anak sekolah mereka akan berkunjung. Namun untuk normal kembali butuh proses belum bisa seperti sebelumnya

“Normalnya mungkin akhir tahun atau awal tahun depan. Tapi kesempatan dibuka inilah kesempatan untuk menata kembali Taman Narmada karena ada pemasukan untuk dapat dipergunakan untuk operasinal termasuk menggaji karyawan,” akunya.

“Jujur sejak Covid 19 ini PT.Tripat mampu membayar gaji karyawan setengah dari gaji itu pun berhutang,” lanjutnya.

Sementara di tempat terpisah Direktur umum PT.Tripat H.Poniman juga mengatakan jika tempat wisata tidak dibuka maka akan menimbulkan dampak yang luar biasa terlebih stabilitas keamanan nasional.

Untuk itu seminggu sebelum Lebaran Topat ia menceritakan dirinya bertemu dengan Bupati Lombok Barat untuk menanyakan surat permohonannya yang berisikan membuka Taman Narmada dan Suranadi dengan alasan-alasan dampak ekonomi yang berdampak pada penggajian karyawan dan biaya operasional taman. Namun Waktu itu di katakan Poniman justru bupati yg bertanya kepadanya kapan mau dibuka Taman Narmada dan Suranadi.

Setelah permohonannya disampaiakan ke bupati ia diminta berkoordinasi ke Dinas Pariwisata Lombok Barat.

“Silahkan atur untuk bisa jalan,”kata Poniman menirukan ucapan bupati. Waktu itu bupati tidak memerintahkan untuk buka tapi iramanya diminta mengikuti protokol Kesehatan.

Untuk itu sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pariwisata NTB ia minta tanggal 20 Juni Taman Narmada dan Suranadi dibuka dengan mengedepankan protokol kesehatan.

“Kami akan buka berpegang pada kebijakan Dinas Pariwisata NTB. Dan untuk membuka event-event besar itu tidak mungkin kita lakukan,”pungkas Poniman yang juga mantan Pejabat Lombok Barat itu.

By AdminWebLobar/ Juni 11th, 2020/ Berita Terbaru, Covid-19/ Komentar Dinonaktifkan/

Pelaku Pariwisata Lombok Barat Siap Sambut New Normal Tourism

Giri Menang, Selasa 9 Juni 2020. Perkembangan angka yang terpapar Covid-19 sedikit demi sedikit menunjukkan angka penurunn. Namun semua daerah masih tetap waspada, tetap menjalankan protokoler kesehatan Covid-19. Bahkan ada yang berencana menuju transisi ke arah New Normal atau Kenormalan Baru.

Dalam rangka menuju New Normal, Dinas Pariwisata Lombok Barat berencana akan membuka pariwisata. Kehidupan New Normal tourism ini, ternyata memberikan angin segar bagi seluruh pelaku pariwisata yang ada di daerah ini. Mereka menyambut suka cita dan aplaus meriah. Apresiasi ini disampikan kepada Dinas Priwisata yang telah berencana memberlakukan New Normal tourism. Rencana pemberlakuan New Normal Tourism, disampaikan melalui konferensi virtual yang berlangsung di Aula Pariwisata Lombok Barat, Selasa (9/6).

Sebagai ilustrasi awal, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, H.Saepul Akhkam meminta maaf kepada seluruh pengelola wisata di daerah ini. Permohonan maaf ini disapaikan saat membuka acara virtual yang menghadiran sekitar 65 peserta. Mereka perwakilan dari Legislatif, Eksekutif, Camat Lembar, Sekotong, Narmada dan Batulayar, Akademisi, Asosiasi Pengelola Hiburan (HPH), Pengusaha Hotel dan Restoran, Pengelola wisata, Pokdarwis, pengusaha travel serta perwakilan dari Pers.

“Saya mohon maaf kepada semua pengelola pariwisata. Karena pemerintah daerah kemudian mengambil keputusan untuk menutup tempat wisata pada H+1 sampai H+8 lebaran topat, padahal itu tradisi yang harus digelar,” katanya seraya menyebut alasan, kondisi yang masih dalam suasana Covid-19 dengan pergerakan angkanya menanjak naik.

Dengan rasa optimisme yang kuat, kata Akhkam, melalui virtual ini, para pelaku wisata diberikan kesempatan untuk memberikan catatan dan gagasan. Gagasan dan catatan inilah sebagai dasar draf kebijakan, apakah membuka seluruh tempat wisata atau sebagian akses menuju tempat wisata dan tetap menggunakan protokol. Ataukah harus bersabar sambil melihat keadaan yang masih ada di sekitar.

Untuk membuka diskusi virtual, diberikan kesempatan kepada Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh. Faozal. Dimaklumi Faozal, akibat dari Covid-19 ini, sangat berdampak tidak saja dari sisi pembangunan pariwisata, tapi juga dari sisi ekonomi, kesejahteraan serta pengangguran. Melihat dampak ini, kata New Normal Tourism Faozal berpegang pada kebijakan standar kebijakan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP).

“SOP ini kita nanti lakukan secara bersama, berdasarkan kemampuan dan analis apa yang terjadi di wilayah destinasi,” kata Faozal.

Menurut Faozal, ada sejumlah destinasi yang menjadi perhatiannya untuk segera mungkin dilakukan New Normal Tourism. Namun harus melihat sejauh mana kesiapan, termasuk kesiapan SDM pengelola baik dari kesiapan wisata dan sarana kesehatan. Semua perlu investigasi dan pemetaan yang baik.

Di Lombok Barat, destinasi wisata yang disebut Faozal adalah Senggigi, Sekotong, Narmada. Secara eksplisit disebut, di Narmada terpusat bagi desa wisata yang ada. Semua kebijakan ini nantinya bisa dilakkan kerja sama dengan pihak Pelindo dan pihak lain termsauk menyiapkan regulasi dalam rangka mendukung rencana di Lombok Barat.

Terlepas dari Faozal, pihak legislatif yang diwakili oleh Munawir Haris menyimpulkan, semua pelaku priwisata sudah siap menuju normal kebangkitan pariwisata. Namun Cawing, panggilan akrab Munawir Haris menyarankan, perlu adanya aturan dan kesepakatan protokoler yang harus disepakati bersama.

“Jangan sampai muncul pelanggaran di item aturan yang ada. Karena dalam regulasi, pada poin tiga menyebut, pemerintah berhak menghentikan dan melakukan larangan perjalanan dan mendisiplinkan protokol kesehatan dan penerapan hukum. Ini penting untuk kita sinergikan,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Lombok Barat ini.

Dari seluruh peserta virtul yang didominasi oleh pelaku pariwisata sudah sepakat dan siap menyongsong suasana baru pariwisata di daerah Patut Patuh Patju ini. Mereka rata rata mengapresiasi pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata. Alasan dengan argument berbeda, mereka intinya siap menerima kondisi dan kehidupan baru pariwisata.

Dari pihak Dinas Kesehatan Lombok Barat diwakili oleh dr Tony. Menurutnya, pembukaan pariwisata termasuk are Senggigi patut dipertimbangkan. Memang akunya, saat ini kecamatan yang paling banyak terpapar Covid-19 adalah Batulayar di mana Senggigi berada. Data per 8 Juni, 30 orang terpapar Covid-19 di Batulayar. Namun, lanjutnya, yang terkena adalah yang di desa-desa di dalam dan bukan wilayah Senggigi dan sekitarnya. Bagi dr Tony, yang terpenting adalah penerapan protokol kesehatan di areal wisata.

“Pembukaan harus dengan protokol kesehatan yang ketat, sebelum dibuka akan ada supervisi di daerah wisata dan hotel,” ujarnya menyambut rencana pembukaan pariwisata yang akan dilakukan secara bertahap.

By AdminWebLobar/ Juni 10th, 2020/ Berita Terbaru, Covid-19/ Komentar Dinonaktifkan/

LOMBOK BARAT MULAI MELONGGARKAN TEMPAT BERKUMPUL

Giri Menang, 9 Juni 2020 – Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi dalam acara rapat tertutup yang terlaksana siang tadi, Selasa (9/6) di Ruang Jayengrana Kantor Bupati.

“Dengan tidak lagi terkonsentrasinya penanganan di kabupaten, dan akan terkonsentrasi di kecamatan, MUI akan mengadakan rapat fatwa tentang Salat Jum’at”, ujar Sekda Lombok Barat H. Baehaqi.

“Sepertinya MUI akan melonggarkan perkumpulan, dari dilarangnya orang berkumpul menjadi bagaimana mengelola orang berkumpul,” lanjutnya.

Baehaqi berharap camat bisa mengambil langkah-langkah di kecamatan dan berkoordinasi dengan kepala desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat sampai ke dusun dan RT.

“Kaitannya dengan shalat Jum’at mungkin untuk jum’atan tidak lagi di satu masjid tetapi untuk mempertegas sosial distancing, tempat jum’atannya dibagi lagi,” ujar sekda.

Di tempat yang sama H. Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat menilai selama ini telah menghimbau masyarakat untuk tidak berkumpul itu sepertinya akan kurang produktif dengan apa yang ingin Lombok Barat capai.

“Untuk itu, di new normal ini (nantinya, red) kita akan membuka kembali area-area publik, seperti masjid, tempat wisata, dan lain-lain . Tetapi dalam konteks tetap mempertahankan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Fauzan.

Lanjutnya, “Kita akan menunggu hasil rapat MUI dan webinar dari Dinas Pariwisata yang sudah melibatkan pelaku pariwisata dan desa berbasis wisata yang akan memberikan masukan”, ujar Fauzan.

Dengan memfokuskan penanganan pencegahan Covid-19 di kecamatan, Fauzan berharap untuk lebih banyak melibatkan puskesmas.

“Tolong lebih banyak libatkan puskesmas, karena mereka lebih banyak memahami dan tentunya mereka yang lebih dipercaya oleh masyarakat untuk bisa menjelaskan protokol kesehatan covid-19 ini”, tegas Fauzan.

By AdminWebLobar/ Juni 10th, 2020/ Berita Terbaru, Covid-19/ Komentar Dinonaktifkan/

BUPATI LOMBOK BARAT MERESMIKAN PENGOPERASIAN PUSKESMAS SESELA GUNUNGSARI

Gunungsari – Diskominfotik, Bupati Lombok Barat (Lobar), meresmikan Operasional Unit Pelksana Teknis (UPT) Puskesmas Desa Sesela Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Selasa (9/6/2020).

Peresmian Puskesmas langsung oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid tetap dalam protokol kesehatan covid-19, dan disaksikan Ketua DPRD Lobar Hj.Nurhidayah, S ekertaris Daerah Lobar H.BAehaqi, Assisten II Lobar Hj. Lale Prayatni, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lobar drg. Hj. Ni Made Ambarwati, Direktur Rumah Sakit Gerung, Direktur Rumah Sakit Awet Muda Narmada, Camat Gunungsari, dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah lobar.

Dalam sambutan Bupati mengatakan, bahwa dengan diresmikannya pengoperasian Puskesmas Sesela maka di Gunungsari memiliki 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Gunungsari, Puskesmas Penimbung dan Puskesmas Sesela, kalau melihat dari rasio jumlah penduduk maka Kecamatan Gunungsari dinyatakan sebanding dengan jumlah penduduk untuk fasilitas kesehatan dan di Lombok Barat sekarang memiliki 20 Puskesmas.

“Alhamdulillah….Puskesmas di Gunungsari bertambah menjadi tiga yakni Puskesmas Gunungsari,Puskesmas Penimbung, dan Puskesmas Sesela, di Lobar sudah menjadi 20 puskesmas, ini artinya dari sisi rasio jumlah penduduk Kecamatan Gunungsari sudah tuntas untuk fasilitas kesehatan terutama puskesmas. Tinggal dua Kecamatan yang belum tuntas dari sisi rasio jumlah penduduk yakni Kecamatan Batulayar tinggal satu puskesmas dan Kecamatan Kuripan, dan Insyaallah tahun 2021 bisa kita bangunkan puskesmas, sehingga jumlah rasio puskesmas sebanding dengan jumlah penduduknya sudah sesuai dengan standar kesehatan. Mohon do’anya…!” Ujar Bupati.

Menariknya Puskesmas Sesele ini adalah bangunan pertama di Lobar yang didalamnya diberi sentuhan lokal “Cukli”. Nantinya di Lombok Barat semua bangunan harus memiliki ciri khas daerahnya masing-masing. Dan yang sekarang lagi dikerjakan yakni Puskesmas Banyumlek, Puskesmas Dasan Tapen, Rumah Sakit Tripat, dan Rumah Sakit Narmada harus diberi sentuhan lokal. Ada dua alternatif budaya lokal yang di anjurkan yakni Kerajinan Cukli dan Tenun Gumise. Ini salah satu cara untuk mengkapanyekan, memasarkan kelebihan yang dimiliki oleh kabupaten Lombok Barat yang kita banggakan ini.

“Nantinya semua bangunan di Lombok Barat harus memiliki ciri khas daerah yang kita miliki yaitu Kerajinan Cukli dan Tenun Gumise, ini cara kita untuk mengkampanyekan, memasarkan kelebihan yang kita miliki di Kabupaten Lombok Barat yang kita cintai dan banggakan” tegasnya.

Puskesmas yang dibangun harus ada manfaatnya dan dapat meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nantinya Puskesmas Sesele ini akan melayani tiga desa yakni desa sesele, desa jati sela,dan desa midang dengan jumlah penduduk 30.622 Jiwa dengan Kepala Keluarga 8.874 KK.

Lalu kepada masyarakat, Bupati berpesan untuk memanfaatkan dengan baik dan merasa memiliki, sama-sama menjaga puskesmas tersebut. Karena Puskesmas tersebut sudah dilengkapi fasilitas lengkap dan bangunan yang kokoh, Bupati mengharapkan kepada Kepala UPT Puskesmas serta para pegawai untuk meningkatkan pelayanan lebih baik dan unggul. Sehingganya ada akselerasi yang optimal.

Bupati juga berpesan untuk rajin-rajin wudhu, karena wudhu mewakili cuci tangan disamping untuk fisik ada juga sisi rohaninya, tidak lupa menggunakan masker dan jaga jarak aman.

“Mari kita jadikan momentum penyebaran covid-19 ini jadi pelajaran untuk kita mulai prilaku hidup sehat, bersih, dan peduli sesama.”

Sementara itu, Kepala Dinkes Lobar, drg.Hj. Ni Made Ambaryati mengatakan, “Puskesmas Sesele dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dan DAK Reguler Pelayanan Dasar, ini diperuntukan membangun sarana fisik Rumah Dinas Dokter, Bidan, dan Perawat, serta prasarana Puskesmas yang meliputi Ambulance, Kendaraan Roda Dua, Instalasi Pengolah Air Limbah, dan Peralatan Medis. Puskesmas Sesela ini dibangun diatas tanah seluas 3.200 Meter persegi, dengan luas banguan induk 800 Meter persegi, Rumah Dinas Dokter 70 Meter Persegi, dan Dua rumah Paramedis dengan masig-masing 50 meter persegi,dan telah mengikuti prototipe bangunan Puskesmas Baru seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia.” Ujarnya. Diskominfotik/Juan/Yani

By Hernawardi/ Juni 9th, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

Di Lombok Barat, Distribusi JPS Covid-19 Utamakan Produk Lokal

Giri menang, 8 Juni 2020-Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengingatkan agar pendistribusian JPS bagi masyarakat terdampak Covid-19 mengutamakan produk lokal. Dikatakan, pihaknya selalu berhati-hati dan memikirkan secara cermat ekses dari pendistribusian tersebut mengingat dinamika yang timbul akibat itu sudah pasti ada. Karena itu bupati sejak awal berusaha mengatur skema pembagian JPS tersebut dengan memikirkan dampaknya di lapangan.

“Karena itu pentingnya sejak awal dalam pendistribusiannya Pemda melibatkan Bumdes di setiap desa untuk dimaksimalkan dalam penyediaan bahan-bahan sembako dalam paket JPS tersebut dengan mengakomodir produk-produk masyarakat lokal. Tujuannya bagaimana Bumdes itu tidak hanya sekedar lambang saja, namun diiringi dengan aktivitas usaha yang setidaknya bisa memberikan kemanfaatan bagi warga desa. Dengan kita berdayakan Bumdes, tentu akan lebih hidup dalam mengelola usahanya,” kata bupati pada rapat evaluasi penyaluran JPS dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Barat, Senin (8/6) di ruang rapat Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, Giri Menang, Gerung.

Bupati menambahkan, dengan memanfaatkan Bumdes sebagai media penyalur JPS tersebut ke depannya akan menjadi contoh bagi desa-desa lain dan menjadi sebuah kesuksesan yang perlu ditiru dan menjadikannya lebih baik di masa-mada datang.

“Terus terang saja pola pendistribusian JPS melalui Bumdes ini sangat diapresiasi oleh Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan pihak Kemdes meminta Perbub yang mengatur hal ini. Kita tentu berharap pola seperti ini akan sukses dan lebih baik di masa yang akan datang dan harapannya menjadi contoh bagi desa-desa lainnya secara nasional,” harap bupati.

Menyinggung wacana merubah atau mengganti item produk dalam paket JPS, bupati mengaku kesulitan mengubah item dimaksud. Termasuk item telur yang dianggap cepat rusak, namun oleh pemda sebelumnya sudah diantisipasi. Salah satu bentuk antisipasi pengadaan itu dengan menunjuk Bumdes itu sendiri. Pasalnya Bumdes lebih dekat dilihat dari segi waktu dan pembelian bahan karena bisa dicari dari hasil produk masyarakat. Dengan demikian tidak terjadi keterlambatan ataupun kerusakan.

Bupati juga menyebut bantuan langsung tunai -dana desa (BLT-DD) yang didistribusikan ke masyarakat juga penuh dinamika yang dialami para Kades ataupun para Kadus. Dimana semua masyarakat menuntut harus dapat meski sebelumnya juga menerima dari bantuan lain. Karena itu Kades seringkali berkreasi membagi jatah yang seharusnya ke satu orang dipecah ke satu orang penerima lainnya yang masih layak untuk memperolehnya.

Agar sesuai SOP dan tidak melanggar hukum, bupati sesuai saran Kapolres Lombok Barat, mempertimbangkan pembagian ke orang lain yang betul-betul berhak menerimanya, namun dengan sarat harus dibuatkan surat pernyataan. Solusi ini bisa dilakukan, tapi tidak dianjurkan.

Bupati meminta kepada tim untuk memastikan secara detail apa yang terjadi di lapangan terkait dengan pendistribusian JPS ini terutama kesimpangsiuran data agar menjadi lebih baik dan akurat. Inspektorat diminta untuk segera mengkomunikasikannya dengan Dinas Sosial Lombok Barat

“Saya yakin jika data akurat maka persoalan bisa diselesaikan secara baik. Bahkan saya mengeluarkan SE Bupati bagi para Kades untuk mencoret kalau ada masyarakat yang memiliki kartu tapi tidak layak untuk mendapatkannya,” ujarnya.

Inspektur Kabupaten Lombok Barat H Ilham mengungkapkan, pada rapat tersebut dibahas evaluasi penyaluran JPS Covid-19 dan BLT DD tahap pertama, rencana penyaluran JPS Covid-19 tahap kedua, rencana monitoring persiapan penyaluran tahap kedua di Bumdes dan rencana pemantauan pelaksanaan JPS tahap kedua.

By AdminWebLobar/ Juni 9th, 2020/ Berita Terbaru, Covid-19/ Komentar Dinonaktifkan/

WACANA BUKA PARIWISATA, SEKAWAN SEJATI LOMBOK BARAT AKAN TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN

Giri Menang, 7 Juni 2020–Wacana Pemda Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata (Dispar) membuat kajian untuk membuka kembali tempat-tempat wisata disambut baik oleh kalangan pelaku wisata.

“Kita di Lombok Barat sedang melakukan kajian untuk membuka secara perlahan tempat-tempat wisata yang ada di Lombok Barat,” Kata Kepala Dispar Lombok Barat, H.Saepul Akhkam seperti yang dimuat di salah satu media cetak beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kades Sesaot Yuni Hariseni, Minggu (7/6) mengatakan rencana Pemerintah Derah (Pemda) melalui Dinas Pariwisata Lombok Barat akan membuka tempat wisata umumnya di Lobar dan khususnya destinasi yang ada di Sesaot, Pakuan dan Buwun Sejati (Sekawan Sejati) dinantikan.

“Memang kalau kita lihat, sudah tiga bulan para pelaku wisata khususnya di Pusat Rekreasi Masyarakat (Purekmas) itu memang terdampak dengan perekonomian masyarakat,” aku Yuni.

Dia menambahkan, para pengelola dan para pelaku wisata ini sering sekali menanyakan bahwa kapan akan dibukanya kembali.

“Akan tetapi ketika kita akan membuka tempat wisata ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) bahwa kita belum diberikan untuk membuka kembali. Namun misalnya wisata ini akan dibuka, tentunya persiapan dari masyarakat kami khususnya di Desa Sesaot harus betul dari pengelola dan pelaku wisata akan menyiapkan standar Protokol Kesehatan Covid-19,” katanya.

Menurut dia, untuk standar Protokol Kesehatan Covid-19 di obyek wisata akan menyiapkan berupa Alat Pelindung Diri (APD), Alat Thermogun, tempat cuci tangan, hand sanitizer dan himbauan yang harus diberikan kepada para pengunjung.

“Namun ada kekhawatiran juga ketika wisata ini dibuka dan kami prediksi para pengunjung akan membludak dalam artian banyak pengunjung yang datang berwisata,” tuturnya.

Selain itu kata dia, ketika wisata ini akan dibuka pihak pengelola akan siap menerapkan pembatasan pengunjung, melakukan pengukuran suhu tubuh kepada pengunjung, pengunjung wajib pakai masker dan membatasi jam kunjungan kepada pengunjung untuk berwisata.

“Pasti kita tetap menerapkan bagaimana pola hidup bersih dan standar Protokol Kesehatan untuk memutus penyebaran Covid-19 ini,” jelasnya.

Dia juga menegaskan, untuk pedagang yang berjualan di tempat wisata tetap akan mengarahkan dengan pola hidup bersih, memakai masker dan sarung tangan.

“Dengan rencana dibukanya kembali wisata ini, otomatis akan berdampak untuk menghidupkan kembali perekonomian di masyarakat,” harapnya.

Hal senada juga dikatakan Kades Buwun Sejati, Muhidin, jika kebijakan dari Dinas Pariwisata sudah mulai membuka kembali wisata dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Saya selaku kades akan siap melakukan penataan termasuk menyiapkan arahan dari dinas untuk membuka wisata,” katanya.

Dia menyebut, jika wisata ini buka kembali masyarakat akan menerima dengan senang hati dan bisa menghidupkan kembali ekonomi mereka seperti pedagang yang berjualan di tempat wisata.

“Nanti semua pedagang ini akan kita arahkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah dihimbau pemerintah,” tuturnya.

Dia juga akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku wisata untuk memberikan arahan tentang protokol kesehatan sebelum dibukanya tempat wisata.

Di tempat terpisah Kades Pakuan, Mardan Haris mengaku, misalnya ada wacana dispar membuka kembali tempat wisata perlu ada musyawarah untuk mengundang semua stake holders terkait dengan wisata.

“Perlu kita komunikasikan lebih lanjut dengan melibatkan pengelola dan pelaku wisata,” katanya.

Dia mengatakan, perlu menerbitkan kembali Surat Edaran (SE) dari Bupati dan Dinas Pariwisata mengenai dibuka kembali tempat wisata.

Sumber : Humas Lobar

By AdminWebLobar/ Juni 8th, 2020/ Berita Terbaru, Covid-19/ Komentar Dinonaktifkan/

GUGUS TUGAS KECAMATAN DIMAKSIMALKAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI LOMBOK BARAT

Giri menang, 06/06/2020- Upaya pencegahan penularan Covid-19 di Kabupaten Lombok Barat tidak pernah putus diikhtiarkan, Pemerintah Daerah tetap secara intensif memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi standar protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah daerah agar angka penularan Covid-19 dapat diminimalisir.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengungkapkan bahwa, berdasarkan hasil diskusi internal gugus tugas Kabupaten Lombok Barat ke depannya berdasarkan hasil diskusi dari tim internal gugus tugas Kabupaten Lombok Barat, bahwa penanganan Covid-19 ini agar lebih difokuskan di masing-masing kecamatan dengan melibatkan seluruh unsur di Kecamatan dan dengan koordinasi pihak desa agar lebih terarah dan mengena sasasaran.

Peran petugas kesehatan di tingkat kecamatan juga akan lebih dimaksimalkan, sebagai ujung tombak penanganan kesehatan di tingkat paling bawah.

“Kedepan penangan covid-19 ini masing-masing Kecamatan memaksimalkan perannya dengan melibatkan seluruh unsur di Kecamatan dan dengan koordinasi pihak desa agar lebih terarah dan mengenai sasaran. Maksimalkan petugas Kesehatan di tingkat Kecamatan sebagai ujung tombak penanganan Kesehatan ditingkat bawah.” Terang Fauzan, di hadapan anggota Forkompinda Lombok Barat, Sekda Lombok Barat, Ketua MUI, Ketua FKUB Lombok Barat, pada acara Rapat Evaluasi dan Halal bi Halal Tim Satgas Bersama Pencegahan Covid-19 Kabupaten Lombok Barat di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat, Sabtu 6 Juni 2020.

Bupati juga mengungkapkan meski trend peningkatan dan penurunan masyarakat yang terpapar positif Covid-19 masih fluktuatif, oleh karena itu kewaspadaan harus tetap dilakukan. karena tidak hanya masyarakat saja yang terkena Covid-19 ini, namun juga sudah merambah ke tenaga kesehatan, yang menjadi ujung tombak penanganan kesehatan warga yang terkena Covid-19.

“Upaya pencegahan Covid-19 melalui rapid tes maupun swab guna mengetahui status masyarakat yang positif atau reaktif masih terkendala karena masih minimnya peralatan untuk melakukan rapid test atau Swab tersebut. Selama ini kita memeriksakannya ke Rumah Sakit Propinsi atau Unram, dan hasilnya tidak segera kita dapatkan namun harus menunggu proses,” kata Bupati

Lebih lanjut Bupati meminta kepada Kepala Dikes Lombok Barat untuk bisa membeli peralatan kesehatan yang dibutuhkan seperti alat swab, rapit test dan alat pendukung lainnya agar lebih cepat mengetahui keberadaan para pasien yang terpapar Covid-19, sehingga bisa diambil langkah selanjutnya untuk penanganan yang lebih cepat.

“Dengan alat ini, tentu hasil kerja lebih efisien dan tidak perlu menunggu waktu lama mengetahui hasilnya. Ini penting untuk kita ambil keputusan untuk semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu kita khawatir jika langkah ini tidak segera dilakukan, penularan Covid-19 ini begitu cepat,” ungkapnya.

Menyinggung tentang pembukaan sholat Jum’at ataupun sholat berjamaah di Masjid sebagaimana SK Pemprov NTB dan MUI NTB, Bupati menyatakan harus lebih dipertegas. Dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan agar bisa dipatuhi sebaik mungkin. Seperti mencuci tangan, mengunakan masker, mengatur jarak syaf ataupun tidak diperkenankan bersalaman.

Pemberlakukan ini tidak hanya berlaku di masjid saja, namun di tempat-tempat ibadah lainnya seperti mushola, di rumah ataupun di pusat-pusat keramaian lainya harus tetap patuh pada protokol kesehatan Covid-19.

Senada dengan Bupati Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah menyatakan, harus ada langkah strategis khusus yang harus ditetapkan oleh tim gugus tugas penanganan Covid-19 Lombok Barat untuk menekan laju terpaparnya masyarakat yang positif Covid-19 di Lombok Barat. Ini penting dilakukan agar kerja gugus tugas lebih maksimal.

“Kesiapan Lombok Barat menuju new normal yang masih dalam transisi ini dimaksudkan, masyarakat bisa melakukan aktivitasnya kembali seperti biasa tanpa berkerumun. Namun yang perlu dingat protap kesehatan penanganan Covid-19 ini menjadi perhatian utama masyarakat untuk dijalankan,” ujarnya.

Sementara itu Dandim 1606/Lombok Barat Kol. Czi. Efrijon Scroll, S.IP., M.M., mengusulkan agar pertemuan evaluasi Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 ini bisa dilakukan seminggu sekali karena melihat perkembangan penyebaran Covid-19 ini yang masih masif. Maksud Dandim, dengan pertemuan evaluasi seminggu sekali ini bisa dimonitor secepatnya perkembangan Covid-19 ini dan secepatnya pula dirumuskan langkah-langkah penanganannya yang lebih intensif bisa dilakukan.

Mempertegas harapan Bupati, Sekda Lombok Barat Dr. H. Baehaqi, M.Pd, M.M, mengutarakan kerja tim gugus tugas penanganan Covid-19 ini nantinya akan lebih diperkuat di kecamatan yang akan memperkuat dan memback-up tugas dan fungsinya hingga ke desa-desa. Gugus Tugas Kecamatan nantinya setiap saat bisa langsung memberikan laporan dan berkoordinasi intensif dengan Tim Gugus Tugas Kabupaten. (Diskominfotik/zul)

By Hernawardi/ Juni 6th, 2020/ Berita Terbaru, Covid-19/ Komentar Dinonaktifkan/

MENGATASI KEMACETAN AREA PARKIR PASAR GUNUNGSARI DITATA

Gunungsari – Diskominfotik. Kesemerawutan di depan pasar Gunungsari akibat parker sembarangan, sehingga menimbulkan kemacetan dan berdampak pada kerumunan orang, tentunya ini berpotensi untuk menjadi kluster baru penyebaran covid-19.

Gunungsari yang merupakan pintu masuk dari dan ke Lombok Utara maupun Mataram perlu penertiban parkir di area pasar.

Petugas Gabungan Satgas Covid-19 Kecamatan Gunungsari yang terdiri dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Komandan Rayon Militer (Danramil), Polsek Gunungsari, Camat, Kepala Desa Gunungsari, Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan di bantu oleh Karang Taruna Desa Gunungsari melakukan penertiban area Parkir Pasar Gunungsari, yang masih tidak terata dengan baik, Sabtu, (6/6/2020).

Penertiban ini dilakukan, untuk mencegah kerumunan, yang berpotensi menjadi klaster baru, penyebaran covid-19 dan menjadikan pasar gunungsari menjadi satu pintu masuk.

Satpol PP, yang dibantu satgas covid-19 Gunungsari memindahkan area parkir yang berda di depan pasar kesebelah selatan pasar, untuk mencegah timbulnya kerumunan, dan memperlancar arus jalan utama menuju Mataram maupun Lombok Utara.

Camat Gunungsari Mudasir, menegaskan pihaknya tidak melarang para petugas parkir, untuk memarkirkan kendaraan roda dua di depan pasar, namun untuk ketertiban dan kelancaran dipindahkan kesebelah selatan guna menjadikan penemapatan area parkir terfokus satu titik yakni sebelah selatan pasar. Sedangkan Roda Empat di sebelah utara pasar.

Sementara itu, kedatangan Kepala Kepolisian/Kapolres Lombok Barat AKBP. Bagus Satriyo Wibowo, S.I.K dalam rangka pengecekan pemindahan pedagang ikan dan daging yang berjumlah 90 pedagang ke dalam gedung pasar yang telah disiapkan oleh Disperindag Kabupaten Lombok Barat meminta kapada agar menempati area yang sudah disiapkan untuk mengurai kepadatan pasar sehingga pedagang dan pembeli merasa nyaman. pada hari Senin, 8 Juni 2020 mendatang pedagang sudah dipindahkan.

Bagus mengatakan, “Jika semuanya sudah rampung harus disegerakan guna mengurai kepadatan pasar, namun jika belum secara beratahap agar pedagang merasa nyaman untuk berjualan”,ujarnya.

Bagus juga berpesan untuk segera mendata para pedagang yang nantinya akan di pindahkan agar tidak terjadi jual beli lapak yang mengakibatkan kecemburuan para pedagang.

Untuk membatasi area parkir baru dengan lapangan dilakukan pengerukan menggunakan bego pengeruk. Diskominfotik/Yani

By Hernawardi/ Juni 6th, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/