Gerung, Diskominfotik

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menggempur rokok ilegal tidak perlu diragukan lagi. Terbaru tim satgas BKC (Barang Kena Cukai) ilegal yang terdiri dari Satpol PP dan Bea Cukai Mataram melakukan operasi rokok ilegal di tiga kecamatan yaitu Kuripan, narmada dan sekotong, Kamis, 24 April 2025.

Ditemui di Gerung Kabid Penegakan Perda Satpol PP Lobar Wirya Kurniawan, SH mengatakan operasi gempur rokok ilegal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal di Lombok Barat. Menurutnya pihaknya memiliki komitmen yang tinggi dalam memberantas rokok ilegal karena peredaran rokok ilegal hanya akan merugikan keuangan negara. Selain itu peredaran rokok ilegal juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. “Tentu operasi ini untuk menekan angka peredaran rokok ilegal di Lombok Barat yang menyebabkan kerugian negara,”ujarnya.

Wirya lebih jauh mengatakan pada operasi ini satgas BKC ilegal berhasil menemukan dan menyita rokok ilegal dari berbagai merk sebanyak 20.260 batang rokok ilegal yang terdiri dari 5.440 Batang di kecamatan Kuripan, 3.692 Batang di kecamatan Sekotong dan 11.128 batang di kecamatan Narmada. Menurut Wirya rokok rokok yang disita ini akan ditahan dan disimpan di gudang kantor bea cukai mataram untuk kemudian dimusnahkan. Wirya lebih lanjut mengatakan operasi rokok ilegal ini akan terus dilaksanakan oleh satgas agar para pedagang tidak lagi menjual rokok ilegal lagi. “Tentu ini adalah kolaborasi dan sinergi kami dengan berbagai pihak sehingga kita berhasil menyita rokok ilegal sebanyak 20 ribuan batang. Tentu ini perlu dilakukan operasi terus menerus dan sosialisasi lebih masif lagi agar masyarakat sadar akan bahayanya rokok ilegal”ujarnya.

Sementara itu Kasat Pol PP Lombok Barat Baiq Yeni S Ekawati yang memimpin langsung tim 1 dalam sejumlah kesempatan mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk menekan peredaran rokok ilegal di Lombok Barat. Salah satunya melalui operasi rokok ilegal yang dilakukan secara rutin. Selain itu pihaknya juga melakukan pembinaan dan sosialisasi agar para pedagang tidak lagi menjual rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal menurutnya akan merugikan keuangan negara. “Peredaran rokok ilegal menyebabkan penerimaan negara dari cukai rokok menjadi berkurang sehingga hal ini perlu ditertibkan. Padahal dana DBHCHT ini sangat bermanfaat untuk pembangunan daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya mari kita gempur rokok ilegal agar dana DBHCHT kita semakin besar alokasinya, “ujarnya.

Kegiatan operasi ini berjalan dengan lancar dan damai. Personil yang terbagi dalam tiga tim melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diharapkan dapat mencegah peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. (Tim IKP)

Gerung, Diskominfotik.

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha Melepas secara resmi Kafilah Kabupaten Lombok Barat dalam Gelaran Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2025 yang akan berlangsung di Sumbawa 25 April 2025 sd 30 April 2025. Pelepasan yang dilakukan di Ruang Rapat Jayengrane Kamis (24/4/2025), dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Sekda Lobar H.Ilham, Para asisten, Staff ahli Bupati, Kepala OPD, Camat Kepala Bagian, Perwakilan Kemenag, Para tuan Guru, Pelatih Pembina, official dan Para peserta STQH.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lombok Barat Hj.Nurul adha memberikan motivasi kepada para Qori dan Qori’ah Kafilah Lombok Barat yang akan berlomba dalam STQH ke 28 di Sumbawa. Wabup UNA (Ummi Nurul Adha) mengatakan bahwa para qori dan qori’ah yang mewakili Lombok Barat adalah orang-orang pilihan dan memiliki kompetensi di bidangnya sehingga diberikan kesempatan untuk mewakili Kabupaten Lombok Barat pada STQH ke XXVIII di Kabupaten Sumbawa. Karenya ia meyakini bahwa kafilah Lombok Barat akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Lobar. “Mari bersama-sama kita berikan hasil yang terbaik bagi Lombok Barat dalam ajang STQH ke 28 di Sumbawa. Ikhtiar dan usaha kita semua semoga mendapat ridho dari Allah SWT sehingga kita dapat memberikan kebanggaan bagi daerah,”jelasnya.

Wakil Bupati Ummi Nurul Adha (UNA) menjelaskan bahwa STQH bukan saja ajang untuk berkompetisi saja, namun yang lebih penting STQH adalah syiar islam untuk mensyiarkan nilai nilai Al Qur’an. “Mari menjalankan nilai-nilai Al- qur’an tidak hanya dalam perlombaan melainkan bagaimana kita bisa menjaga hapalan Al-Qur’an dan menjaga aqidah kita tentunya berpedoman dalam nilai-nilai Al-qur’an itu sendiri “jelasnya.

Sementara itu Asisten l Setda Lombok Barat yang juga Ketua Harian LPTQ H.Fauzan Husniadi menjelaskan bahwa Kafilah Lombok Barat berjumlah 45 orang. para kafilah tersebut terdiri dari ketua kafilah, official petugas bazar, petugas pawai ta’aruf pelatih, pembina dan 20 orang peserta yang terdiri dari 10 Laki-laki dan 10 perempuan. “Kami mohon doa agar dapat memberikan yang terbaik untuk Lobar dalam STQH di Sumbawa,”ujarnya.

Kegiatan STQH yang akan dilaksanakan mulai tanggal 25 April-30 April 2025 ini melombakan sejumlah mata lomba seperti tilawah,tafsir Qur’an, Musabaqah Hadist, dan Hifzil Qur’an. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. (DISKOMINFOTIK/RIA/ANGGA).

Gerung, Diskominfotik.

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menerima kedatangan anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat Mirah Midada Fahmid di Ruang Kerja Wakil Bupati Lobar, Kamis (24/4/2025). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah H.Ilham, Asisten l H.Fauzan Husniadi, Asisten ll Suparlan dan Perwakilan dari Bappeda Lobar.

Dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati menyampaikan terima kasih atas kedatangan Anggota DPD RI dapil NTB Mirah Midada Fahmid ke Lombok Barat. Menurutnya hal ini menjadi sangat penting dan menjadi kesempatan daerah untuk menyampaikan aspirasi kepada DPD RI Dapil NTB untuk dapat diperjuangkan di tingkat nasional. Menurut Wabup Nurul Adha Sektor Pertanian menjadi salah satu sektor yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini karena akan sangat berpengaruh pada ketahanan pangan nasional. “Saya berpesan agar sektor Pertanian diperhatikan khusus karena menjadi faktor utama ketahanan pangan. Petani di Lobar butuh bantuan alat produksi pertanian seperti Kombain, traktor dan khususnya pupuk bagi petani”ujarnya.

Hj. Nurul Adha mengatakan persoalan lain yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat adalah terkait dengan penangaan stunting, pelestarian lingkungan alam, pengembangan pariwisata dan bidang lainnya. Menurutnya Pemerintah Daerah akan terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan anggota DPD RI dalam pembangunan daerah. Ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangan oleh anggota DPD RI dalam rapat rapat di gedung DPD. “Kami akan terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan Lombok Barat Maju, mandiri dan berkeadilan,”tegasnya.

Sementara itu Anggota DPD RI Dapil NTB Mirah Midada Fahmid menjelaskan maksud dan tujuannya berkunjung ke kabupaten lombok barat antara lain ingin bersilaturahmi dengan wakil bupati yang baru dilantik. Selain itu ia ingin menyerap berbagai aspirasi dan permasalahan yang ada di Lombok Barat. Berbagai aspirasi dan persoalan yang disampaikan ini nantinya menjadi bahan atau usulan yang akan diperjuangkan. Ia berharap agar Pemerintah Daerah dapat memberikan berbagai masukan dan saran serta aspirasi agar dapat diperjuangan. “Kami datang untuk bersilaturahmi dan menyerap berbagai aspirasi yang ada di Kabupaten Lombok Barat sebagai bahan rumusan kami yang akan dibahas nantinya”ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat memberikan aspirasi dan masukan mengenai berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pembangunan di Lobar. Ia berharap agar berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rapat rapat di DPD RI. “Kami berharap agar aspirasi yang disampaikan dapat kami perjuangkan dan dapat dibantu oleh Pemerintah Pusat. Tentunya ini semua untuk mendukung berbagai program pembangunan di Lobar, “kami berharap agar aspirasi aspirasi yang disamapikan dapat menjadi bahan dan rumusan yang akan kami perjuangkan sehingga dapat membantu pemerintah daerah. Tentunya kami ingin bersinergi bersama untuk membangun Lobar” ujarnya.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Wakil Bupati bersama Anggota DPD RI terlihat cukup akrab dan dekat. Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam upaya meningkatkan dan menggalakan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat.
(DISKOMINFOTIK/RIA/JUAN).

Gerung, Diskominfotik.

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIX melalui Vicon atau Video Conference dari Ruang Kerja Wabup Lobar, Jum’at (25/4). Turut mendampingi Wakil Bupati Kasat Pol PP Lobar dan Kabag Pemerintahan Setda Lombok Barat. Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX dilaksanakan di Balikpapan Sport and Convention Center Dome (BSCC Dome) Kalimantan Timur.

Ditemui setelah acara Wakil Bupati Lobar Ummi Nurul Adha (UNA) mengatakan peringatan hari otonomi Daerah ke XXIX ini adalah momentum yang tepat untuk mensinergikan program dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yang disampaikan dalam berbagai kesempatan utamanya saat kegiatan retret Kepala Daerah dan wakil kepala daerah di Magelang. Ia mengatakan sinergi kebijakan ini akan memberikan keselarasan dan keberlanjutan program pembangunan di Indonesia. “Kami berharap semoga Hari Ulang Tahun (HUT) Otonomi Daerah ke-XXIX ini menjadi momentum keselarasan kebijakan pusat dan daerah. Tentu hal ini akan memberikan dampak positif dalam pembangunan,” ungkapnya.

Ummi Nurul Adha sapaan akrabnya mengatakan berbagai program pembangunan presiden Prabowo Subianto mendukung penuh kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional yang memberikan akses kepada para petani untuk mendapatkan pupuk dengan mudah dan menjual hasil panen dengan harga yang terjamin. Selain itu, UNA juga mengatakan Presiden Republik Indonesia (RI) H. Probowo Subianto memiliki program Asta Cita membangun dari desa yaitu melalui koperasi merah putih. Hal ini tentunya selaras dengan program sejahtera dari desa Lombok Barat. “Alhamdulillah kita di Kabupaten Lombok Barat memiliki program Sejahtera Dari Desa menuju Lombok Barat yang Maju, Mandiri dan Berkeadilan selaras dengan Asta cita Pemerintah Pusat. Semoga dapat mensejahterakan masyarakat” terangnya.

Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXIX dipusatkan di BSCC Dome, Balikpapan, Jumat (25/4/2025). Bertindak sebagai Inspektur upacara Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Dalam sambutannya Bima Arya menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan penerapan sistem meritokrasi dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah (pemda). “Sebuah prestasi luar biasa telah dicapai, dan harapannya melalui agenda seperti ini, kinerja pemerintah daerah ke depan dapat semakin meningkat,” ucapnya.

Bima Arya juga menegaskan, pemda harus mampu menangkap peluang dan menjawab tantangan di masa mendatang, terutama dalam pengelolaan potensi daerah. Dimana, kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah harus diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni agar potensi tersebut dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan. “Tidak cukup hanya mengandalkan SDA. Pemerintah daerah harus menginvestasikan lebih banyak dalam pengembangan manusia, karena kunci dari peningkatan kinerja justru ada pada SDM yang inovatif,” ungkapnya. (Diskominfotik/Juan)

Gerung, Diskominfotik.

Wakil Bupati Lombok Barat Hj.Nurul Adha meminta kepada dinas perizinan, Bapenda agar menertibkan dan mendata villa maupun homestay yang belum memiliki izin dan NPWP. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat ekspose villa dan penginapan yang telah Berizin maupun belum di wilayah Lombok Barat. Kegiatan yang dilaksanakan Kamis, 24 April 2025 di Ruang Umar Madi Kantor Bupati Lobar ini dihadiri oleh Wakil Bupati Hj.Nurul adha ,Bersama dengan Sekretaris Daerah H.ilham, Kepala DPMPTSP Hery Ramdhan dan Kepala Bapenda H.M.Adnan dan beberapa OPD lainnya.

Dalam kesempatan ini Wakil Bupati mengatakan pendataan ulang villa villa dan penginapan yang Berizin maupun tidak berizin sebagai upaya Pemerintah Daerah meningkatkan PAD Lombok Barat. Ia mengatakan bangunan villa atau penginapan yang dibangun di Lobar harus memiliki izin agar penanggung jawab dan pengelolanya jelas. Hal ini juga sebagai bentuk antisipasi terhadap keberadaan villa tak berizin yang berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan kegiatan negatif. “Pendataan ini agar kita memiliki database yang valid dan jelas terkait villa dan penginapan agar kita dapat menghitung potensi PAD secara jelas untuk mencegah kebocoran PAD,”ujarnya.

Wakil Bupati melihat selama ini data perizinan vila dan homestay cenderung berbeda jumlahnya di setiap kecamatan lebih khusus di kecamatan batulayar sehingga dengan adanya dorongan dari pemerintah daerah ini diharapkan OPD terkait perizinan dan retribusi turut membantu dalam proses pendataan. Ia meminta jajarannya untuk turun langsung ke bawah untuk melakukan pendataan secara menyeluruh agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga menurut Wakil Bupati Lobar sebagai tindak lanjut sejumlah masukan dari masyarakat dalam upaya meningkatkan PAD Lombok Barat. “Saya mengharapkan baik dari perizinan,Bapenda dan camat harus turun lapangan untuk mencari data mengenai bangunan villa maupun lainnya yang sudah memiliki izin maupun belum berizin untuk ditindak lanjuti. Tentu ini juga perlu kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak,”jelasnya.

Sementara itu Kepala DPMPTSP Hery Ramdhan menyampaikan data villa dan hotel yang tersebar di seluruh kecamatan berjumlah 351 namun yang ada di kecamatan batulayar sebanyak 162 ini termasuk dalam villa ,hotel,hotel melati , apartemen hotel, penginapan remaja (backpacker), pondok wisata dan akomodasi lainnya. Namun untuk villa ada 46 terdiri dari 20 villa yang berizin dan 26 yang tidak memiliki izin.

Sementara itu Kepala Bapenda H.M.Adnan menjelaskan sesuai dengan data yang ada ia beserta tim akan turun ke lapangan mengecek data-data yang sudah ada di perizinan untuk mendata mana yang sudah membayar pajak,mana yang belum terdata Untuk membayar pajak. Selain itu ia juga akan mengecek tempat tempat yang sudah tidak di gunakan atau ditutup agar bisa ditagih wajib pajak sesuai dengan kondisi masing-masing.

Sementara itu Camat Batulayar Ahmad Subayin memaparkan di kecamatan batulayar hotel ,villa dan akomodasi lainnya tersebar di sembilan desa yang ada di kecamatan batulayar dengan sebaran tujuh desa yang memiliki potensi wisata dan dua yang belum aktif berpotensi wisata. Ia berharap dengan penertiban dan pendataan jumlah hotel villa dan akomodasi lainnya bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)bagi kabupaten Lombok Barat.(DISKOMINFOTIK/RIA/JUAN).

Gerung, Diskominfotik – Untuk mengatakan ketahanan pangan Nasional, Pemerintah Pusat menggelar Gerakan Tanam Padi Serentak secara Nasional di 14 Propinsi. Untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat kegiatan tanam padi serentak dilaksanakan di Wilayah Merecet, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Rabu 23 April 2025. Hadir dalam kegiatan ini Gubernur NTB H.Lalu Muhammad Iqbal, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adhan (UNA), Forkopimda Propinsi NTB, Forkopimda Lombok Barat, Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Ilham, Kepala Dinas Pertanian Propinsi NTB, Kadis Pertanian Lombok Barat, Kepala OPD, Camat dan para petani serta tamu undangan lainnya.

Ditemui di lokasi acara Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha (UNA) mengatakan kegiatan tanam padi serentak secara nasional ini sangat bermanfaat bagi daerah. Hal ini sebagai sarana untuk berkomunikasi secara langsung dengan Presiden dan jajaran sehingga mendapatkan perhatian yang lebih mendalam. Selain itu kegiatan ini juga sebagai bentuk konsultasi menyatukan semangat untuk bersama sama mewujudkan lumbung pangan nasional dan ketahanan pangan nasional. “Kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai wadah konsilidasi bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional,”ujarnya.

Wabup Ummi Nurul Adha (UNA) mengatakan untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional dibutuhkan petani yang tangguh dan ulet. Karenanya ia meminta jajarannya khususnya dinas pertanian agar dapat memberikan perhatian yang lebih maksimal kepada para petani agar para petani tetap bersemangat dalam bertani. Menurutnya dengan memberikan perhatian kepada petani tentu diharapkan dapat menguatkan ketahanan pangan nasional dan lumbung pangan nasional. “Dengan memberikan perhatian kepada para Petani tentu akan memberikan petani semangat dan ketahanan pangan nasional akan terjamin”ujarnya.

Sementara itu Gubernur NTB. H.Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kegiatan Gerakan Menanam Padi Serentak di 14 Provinsi yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, melalui konferensi video dari pusat kegiatan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kegiatan ini sangat baik dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional. Menurut untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dibutuhkan kolaborasi dma sinergi berbagai pihak yaitu antara pemerintah, petani, dan seluruh stakeholder terkait untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Gubernur menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para petani atas partisipasi aktif mereka dalam program ini. “Mari kita wujudkan dan sukseskan bersama Ketahanan Pangan Nasional dan swasembada pangan agar kita semua makmur dan sejahtera,” ujarnya.

Dalam sambutannya melalui video confrance Preside Prabowo Subianto meminta berbagai pihak untuk terus melaksanakan inovasi dalam meningkatkan produksi pertanian. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian seperti drone untuk menyebar benih padi. Dikatakan Presiden Prabowo, penyebaran benih padi menggunakan drone adalah bentuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi.

“Tadi dilaporkan Pak Menteri Pertanian bahwa penyebaran benih dapat mencapai 25 hektar dalam 2 hari, jauh lebih luas jika menggunakan cara lama. Ini tentunya menjadi terobosan dan inovasi,” kata Prabowo.
kegiatan Gerakan Menanam Padi Serentak di 14 Provinsi yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, melalui konferensi video dari pusat kegiatan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri, kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan ini merupakan inisiatif Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian. Dengan pelaksanaan serentak di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Lombok Barat, diharapkan dapat meningkatkan produksi padi dan kesejahteraan petani. Dalam penanaman serentak di Kabupaten Lombok Barat terlihat Gubernur NTB bersama Wakil Bupati Lobar dan sejumlah pihak menanam padi secara langsung di sawah di wilayah Gerung, Lobar. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan maksimal. (DISKOMINFOTIK/TIM IKP)