Giri Menang – 6 Maret 2020. Dalam rangka peningkatan profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dan kinerja keuangan di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat, Inspektorat Kabupaten Lombok Barat menggelar Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS). Kegiatan itu mengangkat tema “Sinergitas Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lombok Barat” yang diikuti oleh 45 orang. Mereka adalah PNS fungsional yang ada di lingkup Inspektorat Lombok Barat dan diselenggarakan di Hotel Jayakarta-Senggigi, Jumat (6/2) kemarin.

Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid dalam arahannya meminta, Inspektorat tidak hanya sekedar mengaudit OPD di Pemkab Lombok Barat, namun tiap tahun bisa melakukan audit ke masing-masing desa.

“Karena DD (dana desa) dan ADD (alokasi dana desa) tiap tahun meningkat, saya minta kepala desa juga diaudit tiap tahun,” kata bupati yang tujuannya agar di Lombok Barat tidak terjadi masalah terkait keuangan desa.

Audit kepada Pemerintah Desa, tambah Fauzan, agar dilakukan sekali dalam setahun guna pembinaan kepada aparatur pemerintah desa mengingat besarnya anggaran yang dikelola.

“Kita ingin sekali semua pemerintah desa, tidak pakai sample supaya diaudit tiap tahun,” tegas Bupati Fauzan di hadapan Inspektur Inspektorat Lombok Barat, nara sumber serta seluruh peserta pelatihan.

Dikatakan, audit oleh Inspektorat kepada desa sifatnya adalah pembinaan sebagai semangat dasar Inspektorat selaku APIP.

Ppelatihan itu sendiri, menurut Fauzan, sangat penting dan strategis, lebih-lebih dalam instruksi Inspektorat. Ke depan agar terus diperdalam lagi. Beralasan, karena tidak ada aparat hukum dalam menangani suatu perkara yang terkait dengan aparat sipil negara yang langsung menangani suatu perkara tetapi harus melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), kecuali yang bersifat operasi tangkap tangan (OTT).

Di tempat yang sama, Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, H Ilham dalam laporannya mengatakan, outcome dari kegiatan ini agar meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan.

“Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi fungsional Inspektorat dalam pemeriksaan (Audit Investigatif,red) terkait penanganan pengaduan masyarakat,” kata Ilham.

Dari pelatihan yang berlangsung dua hari ini, peserta dapat memahami tentang pemeriksaan, yaitu Audit Investigasi terkait perhitungan kerugian Negara. Peserta juga agar mampu menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait perhitungan kerugian Negara secara memadai.

Pelatihan ini menghadirkan sejumlah nara sumber dari Inspektorat, BPKP Perwakilan NTB dan Kepolisian Resort Lombok Barat.

Sumber  : Humas Lombok Barat.

Giri Menang – 6 Maret 2020. Warga asal Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Sadikin (45), mengaku senang atas pelayanan yang ia terima. Sadikin sejak pukul 9.00 pagi sengaja menghampiri mobil samsat keliling yang sudah parkir di halaman Kantor Desa Kekait untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan miliknya. Setelah itu, ia pun menghampiri meja petugas kesehatan untuk diperiksa kesehatannya.

Pria yang berprofesi sebagau buruh ini mengatakan, dari rangkaian pelayanan yang ia terima dari para petugas, ia sangat dipermudah dan baginya sangat memuaskan. Sadikin mengetahui ada pelayanan seperti samsat keliling dan layanan kesehatan ini dari pengumumam di masjid yang dilakukan oleh pihak desa.

“Tadi cek kesehatan, tensi darah saya dicek dan saya dikasih obat, Alhamdulillah sudah mendapatkan layanan kesehatan geratis,” seru Sadikin usai melakukan cek kesehatan.

Senada dengan Sadikin, Ibu Nadal Hayati juga gembira mengetahu adanya pelayanan kependudukan di desanya, ia bersama suami dan bayi perempuannya sengaja datang ke kantor desa untuk mendapatkan pelayanan kependudukan. Ibu yang berpropesi sebagai guru di salah satu madrasah ini juga gembira karena ia tidak harus pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Gerung untuk mengurus kartu keluarga.

“Saya detang kesini mengurus kartu keluarga, saya mau memasukkan nama anak saya di kartu kelurga karena kemarin sekitar 4 bulan bayi saya baru lahir. Saya senang adanya program ini (Pemda Menyapa Desa) karena sangat membantu bagi masyarakat yang sangat sibuk,” ungkap Hayati.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Baehaqi yang sudah datang sejak pagi mengatakan program Pemda Menyapa Desa di Desa Kekait yang merupakan yang kelima pelaksanaan program ini akan terus dievaluasi serta akan terus melakukan penyempurnaan ke minggu berikutnya. Hal ini, kata sekda, untuk melakukan pelayanan perima kepada masyarakat serta menggali informasi. Sehingga ke depan belanja daerah dalam RPJMD di tahun 2021 nanti akan lebih fokus.
“Di samping kegiatan ini ruhnya adalah silaturahim dan diakhiri dengan sholat jumaat bersama Bupati, Sekda dan seluruh Kepala OPD. Jadi di sini kita lebih memahami kebutuhan masyarakat, maka pelayanan akan lebih fokus,” seru Sekda.

Baehaqi juga memastikan dibminggu berikutnya Program Pemda Menyapa Desa akan menambah pelayanan, ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan Polres Lombok Barat untuk memberikan pelayanan sim keliling. Selain itu, ia juga berencana akan menambah pelayanan perijinan dan lainnya.

“Ajang ini selain memberikan layanan sebenarnya juga sebagai informasi kepada masyarakat. Dan intinya hajatan pemda adalah dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat dan ini adalah salah satu medianya,” kata Baehaqi.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang – 5 Maret 2020. Dalam ekspose pengembangan pembangunan fisik Rumah Sakit Awet Muda (RSAM) yang digelar di ruang rapat Jayangrane Kantor Bupati Lombok Barat dan dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menginstruksikan perencanaan pembangunan fisik rumah sakit harus memperhatikan akses-akses disabiltas atau masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Fauzan berharap pembangunan fisik di RSAM agar menambahkan konsep green design yang menjadi pembeda dengan rumah sakit lain. Selain itu bupati juga menginstruksikan pembangunan fisik juga harus mengadopsi arsitektur yang mencerminkan daerah, seperti atap yang berbentuk atap bencingah atau kubah. Ornemen-ornamen juga harus ada unsur kedaerahan yang berupa lumbung dan cukli.

Giri Menang, 4 Maret 2020 – Setelah wabah virus Corona atau COVID-19 sudah mulai merambah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagian warga menanggapinya dengan penuh resah. Isyu pasien suspect COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur begitu menghentak, namun seperti dimuat oleh berbagai media ternyata dipastikan hanya menderita TB Paru kronis. Lalu beredar lagi kabar ada pasien asal India suspect Corona dan saat ini telah ditangani secara serius oleh Rumah Sakit Umum Provinsi NTB.

Di Kabupaten Lombok Barat sendiri dipastikan sampai saat ini belum menangani satupun pasien suspect COVID-19. Demikian dipastikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, dr. H. Ahmad Taufik Fathony saat dihubungi melalui telpon, Rabu (4/3/2020).

“Sampai sekarang di Lombok Barat tidak ada yang terindikasi ke arah terkena virus Corona atau Covid-19,” terang Fathoni.

Namun demikian, tegas dokter Toni, demikian ia biasa dipanggil, pihaknya telah meminta agar Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju (RSUD Tripat) dan RSUD Awet Muda Narmada menyiapkan sarana prasarana berupa ruang isolasi dan tim yang secara khusus memberikan penanganan bila ditemukan ada pasien terjangkit virus mematikan tersebut.

Di kesempatan terpisah, Direktur RSUD Tripat drg. H. Arbain Ishaq membenarkan pihaknya telah menyiapkan ruang khusus yang dimaksud.

“Secara khusus kita tidak memiliki ruang isolasi. Akan tetapi kita menyiapkan satu ruang besar dengan mengorbankan 3 sampai 4 bed untuk kita jadikan ruang isoloasi. Begitu pula dengan tim, kita sudah siapkan. Kalaupun ada pasien yang suspect Corona, pasti segera akan kita rujuk ke RSUP yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah,” terang Arbain.

Baik Arbain maupun Toni meminta agar masyarakat tidak panik terhadap wabah tersebut.

“Kita berharap aspek pencegahan dini bisa kita lakukan. Masyarakat bisa mencegah berbagai jenis virus, termasuk Covid-19 dengan mencuci tangan dengan sabun secara benar, sebisa mungkin menghindari kontak langsung dengan orang lain yang terindikasi sakit, hindari kontak dengan binatang pembawa virus seperti kelelawar atau ular, hindari makan daging mentah, dan hindari terlalu sering menggosok-gosok mulut, hidung, dan mata. Bila menderita demam lebih dari 38,5 derajat celcius yang disertai dengan batuk pilek dan sesak nafas agar segera memeriksakan diri ke p dokter , puskesmas atau rumah sakit,” terang dokter Toni panjang lebar.

Khusus kepada penderita batuk, dokter Toni mewanti-wanti agar menerapkan tata cara etika batuk yang tidak berhadap-hadapan langsung dengan orang lain yang membuat air liur atau dahaknya mengenai orang lain.

“Terutama kepada para penderita batuk dan pilek, agar memakai masker untuk menghindari penularan ke orang lain,” ujar dokter Toni.

Soal masker tersebut, Kepala Bidang P3KL itu memastikan stock masker khusus untuk para tenaga medis dan para medis, bahkan untuk pasien di Kabupaten Lombok Barat masih aman untuk 2 sampai 3 bulan ke depan.

Hasil pantauan di RSUD Tripat sendiri, dari ratusan pasien yang memeriksakan diri di BLUD milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat itu, penyakit terbanyak yang diderita pasien adalah hipertensi dan diabetes melitus.

Sumber: Humas Lombok Barat

Giri Menang, 3 Maret 2020 – Keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mengembalikan citra Kawasan Senggigi sebagai icon pariwisata di Nusa Tenggara Barat semakin nampak. Sedikitnya Rp. 45 milyar disiapkan untuk digelontorkan tahun 2020 ini demi membenahi jalan koridor utama sepanjang 13 Kilometer lebih dan aneka objek destinasi.

“Saat ini sudah masuk persiapan tender. Bila tidak ada hambatan, Bulan Mei sudah bisa kita mulai (pekerjaan fisik, red),” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat, I Made Arthadana saat disambangi di ruang kerjanya di Gerung, Selasa (3/3/2020).

Made memastikan proses persiapan tender dikerjakan bersamaan dengan persiapan sosial lainnya.

“Persiapan sudah kita lakukan, salah satunya adalah berupa mengembalikan fungsi lahan. Itu kita sosialisasikan. Kita ingin mengembalikan lahan-lahan milik jalan, agar kembali semula menjadi milik jalan,” terang Made memastikan agar agar proses pembangunan fisik nanti tidak menemukan hambatan berarti.

Penataan yang rencananya memakan biaya sekitar Rp. 45 milyar itu terbagi menjadi 3 tema di seluruh kawasan tersebut. Untuk tema satu adalah kuliner sepanjang 3,2 kilometer yang dimulai dari gerbang masuk perbatasan Kota Mataram sampai ke kawasan sebelum Makam Batulayar.

“Untuk tema ini saja, kita menyiapkan Rp. 2,3 milyar untuk 4 spot berupa pintu gerbang, rest area, trotoar dengan banyak signing edge,” papar Made.

Tema berikutnya, papar Made, adalah tema Religi. Ini terkait dengan adanya Makam Batulayar dan Pura Batu Bolong yang menjadi potret pluralisme dan toleransi di Lombok Barat di mana pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata yang akan menjadi subjek teknis pembangunan dua destinasi tersebut.

“Untuk koridor jalan di tema religi ini kita menyiapkan Rp. 1,2 milyar dengan dua sub tema, yaitu Islamic Theme dan Hindu Theme. Ada 3 spot di tema ini berupa signing edge, Batu Bolong Landmark dan Batu Layar,” terang Made.

Tema terakhir, kata Made, adalah tema Pantai yang dimulai dari kawasan Alberto sampai dengan perbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara.

“Di kawasan sepanjang 6,5 kilo meter kita menyiapkan signing edge di setiap 250 meter dan gapura perbatasan. Tapi untuk tema ini baru sampai tahap perencanaan saja,” papar Made.

Seluruh pekerjaan tersebut di koridor utama yang menjadi pengelola teknisnya adalah Dinas PUTR itu ditambah lagi dengan penataan jalan masuk menuju Pantai Senggigi yang nilai proyeknya mencapai Rp. 2,6 milyar, kawasan inti Pantai Senggigi yang membutuhkan biaya sebesar Rp. 11,4 milyar, dan gapura perbatasan senilai Rp. 2,5 milyar.

Untuk pembiayaan, kata Made, bersumber dari APBD yang meliputi Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 23 milyar yang merupakan kebijakan prioritas, dan dari pinjaman daerah sebesar 2,6 milyar. Sisanya sebesar Rp. 20 milyar dari pinjaman daerah yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Lombok Barat untuk merevitalisaai objek vital destinasi seperti Makam Batu Layar, kawasan Batu Bolong, Alberto, Sheraton, Pasifik, dan Kawasan Kerandangan.

“Sesuai arahan pimpinan, kita sangat serius membangun Senggigi. Di samping fisik, kita sedang membahas untuk pengelolaannya melalui DMO (destination management organization, red). Kita ingin pengelolaan Senggigi ini lebih efektif, cepat, dan lebih memudahkan pelayanan ke para pelaku dan wisatawan,” ujar Made mengakhiri.

Sumber : Humas Lombok Barat (https://www.facebook.com/humaslobar/posts/2595992500523081)

Mataram – Diskominfotik. Acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) & HUT Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas) Ke-58 Tingkat Nasional Tahun 2020 dipusatkan di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (3/3/2020).

Upacara berlangsung  di Lapangan Ex. Bandara Selaparang, Rembiga, Kota Mataram, dan bertindak Sebagai Inspektur Upacara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam kesempatan tersebut Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, “bahwa HUT yang digelar oleh Satpol PP dan Linmas ini dimaksudkan sebagai sarana untuk meneruskan semangat juang, dedikasi dan pengabdian aparatur dalam melindungi masyarakat, serta kebulatan tekat untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik.” ungkapnya

Lebih lanjut disampaikan  “kenapa NTB yang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah acara puncak tahun ini karena  Indonesia bukan hanya wilayah barat saja melainkan dari ujung aceh hingga papua, sehingga kita bisa menikmati juga pesona keindahan indonesia yang berada di NTB.” Jelas mantan Kapolri ini.

Sat Pol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sat Linmas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, ikut memelihara ketentraman ketertiban dan keamanan serta membantu pertahanan negara.

“Terimakasih kepada Seluruh peserta upacara yang hadir, saya ucapkan selamat HUT ke-70 untuk Sat Pol PP dan  ke-58 untuk Sat Linmas se Indonesia, semoga kita tetap melayani masyarakat dengan rasa cinta dan memberikan rasa nyaman pada masyarakat.” Tambah Tito.

Terkait dengan hal tersebut Sat Pol PP dan Sat Linmas dihimbau untuk  bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung ideologi Pancasila, menjadi sarana pemersatu bangsa, mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan, dalam upaya mewujudkan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam upacara yang diikuti oleh kurang lebih 3.000 personil Sat Pol PP dan Sat Linmas Turut hadir, diantaranya Gubernur NTB Dr. Zulkiflimansyah, Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi, Wakapolda NTB Brigjen Pol. Asby, Danrem 162/WB Kolonel Czi Achmad Rizal Ramdhani, Perwakilan Lanal Mataram, Danlanud Zam Mataram Kolonel Pnb. Andry Ghandy, Kabagduk Ops Binda NTB Kolonel Inf. Andi Baso, S.Ip, Kajati NTB Nanang Yulianto MH, Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol. Gde Sugianyar, Wakil III DPRD NTB H. Abdul Hadi, Eselon 1 Kemendagri RI, Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Baehaqi, Gubernur se Indonesia atau perwakilan, Kasat Pol PP se Provinsi & Kabaupaten/Kota se Indonesia, Bupati/Walikota se Indonesia, Pimpinan OPD Pemprov. NTB, Anggota TNI / Polri, Anggota Sat. Pol PP dan Linmas se Indonesia dan undangan lainnya.

Disampaikan bahwa Sat Pol PP dan Sat Linmas harus bisa melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya aparatur, kapasitas sarana dan prasarana penunjang, serta alokasi anggaran yang memadai guna pencapaian target standar pelayanan minimal dengan mempedomani Permendagri yang berkaitan dengan penyusunan RKPD dan APBD. Sat Pol PP dan Sat Linmas bersiap hadapi Pilkada serentak, perlu disadari makin dipercaya masyarakat, karena keduanya merupakan pilar pengamanan dan ketertiban umum. Sehingga keduanya memegang peranan penting dalam menyukseskan Pilkada serentak. Diskominfotik/YL.

Giri Menang, 29 Februari 2020-Musda ke VIII Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Lombok Barat digelar Sabtu (29/2) di Jayakarta Hotel, Jalan Raya Senggigi, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Musda yang diikuti tidak kurang dari 200 peserta yang terhimpun dalam keanggoaan PPNI Lombok Barat tersebut dihajatkan untuk memilih kepengurusan baru periode lima tahun ke depan.

Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid mengapresiasi pelaksanaan Musda VIII PPBNI Lombok Barat ini. Orang nomor satu di Lombok Barat inipun berharap agar Musda ini bisa menjadi bahan evaluasi dan untuk secara bersama-sama bisa melakukan perbaikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga hasil akhir yang ingin dicapai.

“Siapapun yang menjadi pengurus dan bagaimanapun juga harus bisa mengakselarasi program yang sudah ditetapkan bersama sehingga hasilnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan yang paling penting jangan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua apalagi untuk seterusnya,” kata dia mengingatkan.

Menyinggung eksistensi perawat di Lombok Barat, terlebih keinginan PPNI Lobar agar di satu desa itu ditempatkan satu perawat, Fauzan memberi analisa, jika jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang dibangun sejumlah tenaga kesehatan seperti perawat otomatis mengikutinya.

“Tapi ini bukan sebuah kebijakan, namun setidaknya kita bisa memberikan diskresi sehingga aspirasi dari PPNI yang menginginkan agar satu desa satu perawat bisa kita realisasikan. Saya yakin ini tak berat Yang berat itu satu desa satu dokter. Bisa jadi kalua angaran kita banyak satu dusun satu perawat kalua bisa,” ungkap Bupati disambut tepuk riuh para anggota PPNI Lobar.

Bupati menegaskan, saat ini di Lombok Barat sudah ada 60 Pustu, sudah dipastikan 60 perawat akan terserap di Pustu tersebut. Apalagi direncanakan Pustu di Lombok Barat akan dtambah menjadi 8 Pustu. 68 perawat dipastikan akan terserap ke Pustu dimaksud. Artinya tanpa adanya dikresi dipastikan tenaga perawat akan ditempatkan di Pustu tersebut.

Bupati tidak mentolerir, jika peran tenaga kesehatan termasuk di dalamnya tenaga perawat untuk menghasilkan tenaga-tenaga SDM berkualitas di Lombok Barat. Pemda Lobar saat ini tengah konsen meningkatkan SDM. Meski Lombok Barat masih di urutan ke 4 di NTB pemeringkatan SDM setelah Kota Mataram, Kota Bima dan Sumbawa Barat, namun ia oftimis Lombok Barat akan mampu bertengger di urutan ketiga, bahkan peringkat kedua SDM se NTB.

“Saya yakin untuk peringkat kabupaten di luar kota Mataram dan Kota Bima suatu saat nanti SDM Lombk Barat berada di urutan pertama. Beberpa langkah sudah kita lakukan, termasuk kontribusi PPNI secara maksimalmendongkrak SDM Lombok Barat,” tukas Bupati yang diketahuibegitu bersahaja ini.

Kaitan dengan SDM ini pula, Bupati Lombok Barat mengakuijkasebelumnyatelah mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah (Kasek)se Lombok Barat. Dihadapan 400 lebih Kasek se Lombok Barat ia meminta agar para pahlawan pendidikan tersebut membantu Lombok Barat dalam mendongkrak SDM.

Salah satunya dengan mempaket-A-kan, mempaket-B-kan dan memaket-C-kan masyarakat yang belum menamatkan pendidikannya untuk berbagai strata pendidikan tersebut bak SD, SMP ataupun SMA.

“Jadi 1 Kasek atau guru saya minta untuk menuntaskan 3 orang warga yang belum tamat sekolah dengan program paket dimaksud. Saat ini Dinas Dikbud tengah menyusun SOP nya.

Kalau ini bisa kita lakukan maka dari 3.600 guru neger se Lombok Barat, estimasi1 guru mempaketkan 3 orang warga, maka ada 10 ribu warga yang bisa kita tuntaskan jenjang pendidikannyajumlah guru ngeridi Lo. Ini juga berkaitan dengan tingkat raya-rata lama sekolah kita di Lombok Barat masih rendah hanya 6,3 tahun,” ungkap Fauzan.

Bupati juga meminta kepada para guru di Lombok Barat untuk mensosialisasikan program Pemda Lombok Barat “0 Dedoro” kepada kepada para pelajar di sekolahnya untuk menjaga kebersihan. Dengan hidup bersih tentu para pelajar akan memperoleh manfaat kesehatan bagi diri dan lingkungan sekolahnya.

Dalam konteks PPNI di bidang kesehatan, Bupati meminta PPNI juga bisa menjadi pelopor dan contoh sumber keteladanan dalam penanganan sampah atau 0 Dedoro. Bupati juga menyinggung persoalan gizi buruk yang saat ini masih dihadapi Lombok Bart, termasuk angka stunting yang meski terjadi penurunan drastic berdasarkan Sensus Penduduk (SP) online oleh BPS belum lam ini angka stunting di Lombok Barat turun menjad i23 persen dari angka sebelumnya mulaidari 49 tahun 2009, 38 persen tahun 2014.

“Jika dibandingkan dengan angka penurunan stunting di tingkat provinsi NTB sebesar 32 persen dan nasional masih berada di angka 30 persen, justru Lombok Barat berada jauh di bawah angka rata-rata provinsi dan nasional. Keberhasilan ini semua bukan keberhasilan seorang Bupati, DPRD, namun kontribusi tenaga kesehatan termasuk di dalamnya peran PPNI juga cukup diperhitungkan,” kata Bupati.

Keseriusan Pemda Lombok Barat dalam penurunan angka stunting tersebut, Bupati merekomendasikan agar di setiap dua desa se Lombok Barat ditempatkan 1 orang tenaga ahli gizi. Pihaknya berharap agar PPNI secara mandiri memberikan sosialisasi memberikan arahan dan pengetahuan kepada masyarakat.

Bupati juga menepis stigma masyarakat, jika gizi itu haru mahal, mewah bahkan berlebihan. Padahal menurut Bupati, gizi itu banyak diperoleh dari makanan alami yang ada di desa dengan mengatur pola hidup sehat. Sehat itu paralel dengan pola hidupsehat, bukan parallel dengan makanan mewah dan mahal.

“Kita mohon tugas-tugas pemberdayaan dan tugas-tugas tambahan seperti ini bagi PPNI bisa dilakukan dimanapun bertugas dan bertempat tinggal. Dan ingat saya sellau katakan bahwa pendekatan pembangunan yang kita laksanakan berdasarkan rutinitas program kurang begitu berhasil. Namun pendekatakan pembangunan masyarakat yang dilakukan berdasarkan aksi atau gerakan massif justru akan terlihat hasilnya,” ujar dia.

Bupati juga meminta agar Dinas Kesehatan bisa bersinergidengan OPD terkait bahkan di luar OPD untuk bisa mengatasi persoalan-persolan kesehatan di Lombok Barat termasuk stunting, gizi buruk, pendidikan dan lain sebagai upaya Pemda Lobar menuntaskan persoalan yang ada.

“Bahkan saya sudah minta beberapa penyuluh di Kemenag, para Babinsa dan Babinkamtibmas di Polres dan dandim Lombok Barat untuk bisa membahas persoalan dimaksud. Disamping itu juga pola hidup masyarakat yang kurang baik bisa kita arahkan untuk hal-hal positif,” tutup Bupati.

Dalam Musda VIII PPNI LOmbk Bafat tersebut hadir juga Ketua DPRD Lombok Barat Hj Nurhidayah, Ketua Pengurus Wilayah PPNI NTB H Zulhad, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Hj Made Ambarwati, Ketua DPD II PPNI Lombok Barat H Sulaiman Adam dan 200 peserta Musda.

Sumber : Humas Lombok Barat.

Giri Menang – 29 Februari 2020. Dalam rangka percepatan progres rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di Lombok Barat (Lobar) yang masih tersisa beberapa persen, Sekretaris Daerah Kab. Lobar H. Baehaqi mengapresiasi kedatangan Satuan Tugas (Satgas) Zeni TNI yang akan bertugas di Lobar.

Baehaqi mengatakan, pendanaan rumah tahan gempa di Lobar sudah mencapai sekitar 98 persen, dan dengan kedatangan Zeni TNI ini, Baehaqi berharap akan segera membantu percepatan pencapaian 100% rumah tahan gempa di Lobar.

“Dia (TNI) akan turut membantu di masyarakat. Di Lombok Barat ada sembilan puluh TNI dan kita berterima kasih dan bersyukur karena ini akan mempercepat (rehab-rekon),” kata Baehaqi saat menghadiri Upacara Penyambutan Satgas Zeni TNI di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang bertempat di Pelabuhan Lembar.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Derah (BPBD) Kab. Lobar, Mahnan, mengatakan dana yang 98 persen sudah disalurkan ke masyarakat. Sisanya yang tinggal beberapa persen, kata Mahnan, sudah diusulkan kembali. Mahnan berharap agar dana tersebut bisa segera dicairkan dan segera disalurkan ke masyarakat penerima bantuan.

Senada dengan Baehaqi, Mahnan juga memastikan jumlah personil Zeni TNI untuk Lobar ada 90 orang dan akan tersebar di beberapa titik di wilayah Lobar, seperti Kecamatan Batulyar, Gunung Sari, Lingsar dan Narmada.

“Setelah dari Lembar ini, kami akan mengarah ke Bencingah Kantor Bupati Lombok Barat untuk menerima Zeni TNI, di sana ada pembekalan dan pembagian tugas, dan Pemkab Lobar nanti akan diwakili oleh Asisten I,” kata Mahnan.

Komandan Korem 162/WB NTB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani yang bertindak sebagai pembina upacara dalam penyambutan Satgas Zeni TNI ini mengatakan bahwa Satgas Zeni TNI sangat dinantikan oleh masyarakat NTB, mengingat sejak terjadinya gempa bumi pada tahun 2018 dan sampai saat ini upaya pemulihan kondisi masyarakat NTB masih terus dilakukan, seperti pembangunan dan perbaikan rumah tahan gempa.

“Mereka akan berjumlah 1000 orang, kedatangannya bertahap, yang sekarang 700 orang, sisanya besok. Mereka ini sangat dibutuhkan dalam membantu menyelesaikan pembangunan rumah masyarakat, maka dengan begitu kita harapkan kehidupan masyarakat di NTB akan segera normal,” harapnya.

“Saya berharap, kehadiran para pahlawan kemanusiaan ini dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang terdampak gempa. Dengan selesainya pengerjaan tempat tinggal, mereka akan kembali merasakan kehangatan tinggal di rumah layak huni. Kepada seluruh fasilitator dan masyarakat dapat membantu pasukan Zeni TNI selama perpanjangan rehab rekon,” lanjutnya berharap.

Ahmad Rizal Ramdhani juga mengatakan di NTB rumah tahan gempa yang sudah terbangun sebanyak dua ratus ribu unit, tinggal tersisa sekitar tiga puluh ribu unit. Ia juga mengingatkan kepada satuan tugas Zeni TNI selama di NTB untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, penuh semangat dan ikhlas.