Mataram – 26 Februari 2020. Guna meningkatkan sinergitas pembangunan antara Komando Distrik Militer (Kodim) 1606/Lombok Barat (Lobar) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar), Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad), Markas Besar Angkatan Darat, menyelenggarakan kegiatan ‘puldata kajian ilmiah tentang sinergitas Kodim dan Pemda dalam mendukung program pembangunan daerah TA 2020’. Dalam acara yang bertempat di Markas Kodim 1606/Lobar di Mataram ini tampil sebagai pemapar yaitu perwakilan dari Pusterad Letkol Arh. Asep Suganjar, S.Si., yang didampingi Komandan Kodim (Dandim) Kol Czi Efrizon Krol, SIP, MM. Dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PU-PR), I Made Arthadana.

Dalam paparannya, Letkol Arh. Asep Suganjar menyampaikan pentingnya sinergitas antara Kodim dan Pemkab Lobar. Tujuannya untuk melancarkan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini penting agar pembangunan yang dilakukan bisa sinergi dan sejalan dengan pertahanan yang menjadi tugas pokok TNI dan keamanan yang lebih menjadi wewenang kepolisian.

Dicontohkannya, dalam pembuatan jalan atau pembuatan pelabuhan, sinergitas ditunjukkan dengan fasilitas tersebut bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tapi juga memenuhi syarat untuk pertahanan.

“Misalnya Pemda (pemerintah daerah) membuat pelabuhan, sinergitas ditunjukkan pelabuhan itu bisa digunakan untuk mendaratnya pesawat TNI (pada saat perang),” ujarnya. Selain itu, lanjut Letkol Asep, sinergitas ini juga penting agar TNI bisa maksimal mendukung pembangunan di daerah.

“Kalau kriminal terus menerus, kalau demo terus menerus, kapan membangunnya?,” ujar Letkol Asep. Oleh karena itu, Letkol Asep meminta kepada semua yang hadir untuk bisa mengisi kuisioner apa adanya sesuai dengan realita sehingga bisa ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya.

Senada dengan Letkol Asep, Dandim Kol Czi Efrizon Krol juga menyebut tujuan dari sinergitas tersebut untuk mempercepat pembangunan daerah. Dikatakan, pihak TNI selalu dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Menurut Kol. Efrizon, sejauh ini sinergitas tersebut berjalan baik. TNI dan Pemda saling mendukung melalui program tentara manunggal membangun desa (TMMD), Karya Bhakti, penghijauan, pembersihan sampah, lingkungan hidup, restorasi sungai, gotong royong membersihkan parit, dan sebagainya. TNI baik itu Kodim, Koramil, Bintara Pembina Desa (Babinsa) bekerjasama dengan pemda, polres, polsek, bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas), camat, kades/lurah, bahu membahu menyukseskan pembangunan daerah.

“Termasuk daerah-daerah yang rawan premanisme, membantu pengamanan supaya tidak terganggu pembangunannya,” ujar Letkol Efrizon.

Namun demikian, ujar Efrizon, untuk ke depan, TNI seharusnya dilibatkan secara penuh dalam musrenbang mulai dari desa/kelurahan.

“Selama ini diajak, diundang untuk hadir, tetapi dalam pembahasan musrenbang tidak diikutsertakan. Sifatnya pre-memori saja, seremonial saja, pada saat pembukaan setelah itu tidak ikut terlibat di dalam musrenbang,” kritik Efrizon. Padahal, lanjutnya, keterlibatan TNI secara penuh sangat penting sehingga pembangunan yang dilakukan memenuhi aspek-aspek pertahanan dan aspek-aspek keamanan.

“Kita juga harus tahu prioritas apa yang akan dilaksanakan pemerintah daerah sehingga bisa kita kawal dari awal rencana tersebut,” harapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Lobar, I Made Arthadana, seusai acara menjelaskan kegiatan yang dilakukan penting sehingga terjadi sinergitas antara Pemkab Lobar dengan TNI, Polri dan stakholder lainnya dalam mendukung prorgam pemerintah membangun daerah.

Senada dengan Letkol Efrizon, Made menyebut ke depan agar TNI dan kepolisian dilibatkan secara penuh. “Sehingga setiap mekanisme dalam mengambil keputusan diharapkan (TNI dan Polri) ikut berperan. Tentunya nanti TNI dan Polri memberikan masukan apa yang perlu direvisi dan dipertimbangan dari sisi keamanan,” ujar Made.

Untuk ke depan, lanjut Made, dalam pembuatan jalan-jalan baru, pihak TNI-Polri akan dilibatkan bukan hanya saat pembangunan tetapi juga keberfungsiannya untuk pertahanan dan keamanan.

“Dalam konteks itu kami berfikir untuk merancang dan memetakan jalan-jalan atau membuka jalan baru yang menjadi jalan strategis untuk keamanan maupun pertahanan. Kita akan petakan lebih optimal dengan kerjasama dan sinergi kita dengan Kodim termasuk jalur jalur yang diterima sebagai jalur alat berat dan pertahanan,” ujar Made.

Untuk mewujudkan ini, ke depan Dinas PU-PR Lobar mulai dari perencanaan pembuatan jalan dan infrastruktur lainnya akan berupaya bersinergi dengan Kodim sehingga apa yang dibangun strategis dari sisi pertahanan. Ini akan terwujud dengan mendengar masukan dari unsur keamanan dan pertahanan.

Sebagaimana Letkol Efrizon, Made juga mengakui Dinas PU-PR telah mendapat bantuan banyak dari TNI dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, dalam restorasi sungai yaitu bagaimana mengembalikan fungsi sungai sehingga tidak terjadi banjir.
“Di sinilah Dinas PU-PR bersinergi berintegrasi bersama-sama dan peran TNI khususnya Kodim bersama-sama melakukan restorasi sungai itu,” ujar Made berterima kasih.

Dikatakan Made, tahun 2019 yang lalu dua sungai yaitu di Batulayar dan Kuripan telah dilakukan restorasi. Tahun ini juga akan direstorasi dua sungai di Lembar dan Sekotong. Hal ini untuk memenuhi instruksi Bupati Lobar H Fauzan Khalid agar minimal satu sungai di 10 kecamatan yang ada di Lobar bisa direstorasi sehingga tidak terjadi banjir pada musim penghujan.

“Maka sudah ada empat sungai yang akan direstorasi sampai tahun ini. Dan mudah-mudahan bisa tetap bermitra dan bersinergi dengan TNI, konsep restorasi sungai dilakukan bersama TNI sifatnya berkelanjutan, tidak selesai dibangun kemudian ditinggalkan,” jelas Made.

Hadir dalam kegiatan ini mendampingi Kadis PU-PR I Made Arthadana yaitu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar, Rusditah, dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Isnanto Karyawan. Selain itu, juga hadir Kepala Staf Distrik Militer (Kasdism), wakil kepala kepolisian resort (wakapolres) Lobar, beberapa perwira seksi (pasi) Kodim, danramil, wakapolsek Gerung, dan lainnya.

Masing-masing yang hadir diminta untuk mengisi kuesioner menyangkut sinergitas kodim dan Pemkab Lobar dalam mempercepat pembangunan daerah.

Giri Menang, Rabu, 26 Februari 2020-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli Provinsi Bali dan Pemkab Lombok Barat Provinsi NTB, sepakat menjalin kerja sama pemasaran dan distribusi pangan. Penandatanganan kesepakatan kerjasama (MoU) ini, dilakukan bersamaan dengan digelarnya kunjungan kerja (kunker) Pemkab Bangli ke Pemkab Lombok Barat yang berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang, Rabu (26/2/2020).

Rombongan kungker berjumlah 25 orang itu diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid, Asisten II Hj Lale Prayatni, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB Achris Sarwani serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid dalam kata penerimaannya menjelaskan, pihaknya sangat apresiatif dan menyambut kehadiran Bupati Bangli bersama rombongan. Dalam kunker ini kedua daerah selain menjalin kerjasama distribusi dan pemasaran pangan juga akan berdiskusi terkait Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta pemantapan akses stabilitas pangan bagi masyarakat sebagai wujud ketanahan pangan.

“Nanti kita akan berdiskusi banyak, meskipun Lombok Barat baru sekali mendapat penghargaan TPID dan Bangli dua kali. Sebenarnya Lombok Barat yang harus belajar ke Bangli,” sebut Fauzan merendah.

Bupati Bangli I Made Gianyar menjelaskan maksud dari kunker tersebut yakni sebagai wujud keterpaduan yang sinergi, saling membantu dalam distribusi dan pemasaran pangan. Tujuan kesepakaan ini kata Gianyar, untuk mempercepat distribusi dan pemasaran pangan serta sebagai langkah penyelesaian masalah perencanaan, pengendalian dan capaian sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.

Pada kesempatan itu, Gianyar memperkenalkan rombongannya yang berjumlah 25 orang itu. Gianyar menyebut rombongan yang ikut bersamanya itu dinlainya telah berjasa membawa Bangli mendapatkan penghargaan TPID.

Orang berjasa dimaksud Gianyar diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kadis PMD, Kepala Badan Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Sat Intel Polres Bangli, Kadis PUTR, Kabag Ekonomi, Kepala Dinas Perhubungan dan sejumlah Camat.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Bangli kepada wartawan menjelaskan, komoditas yang dipasarkan dari Kabupaten Bangli meliputi produk bawang merah dan telur.

“Dan untuk kesepakatan ini berlaku selama setahun mulai sejak ditandatangani. Bisa diperpanjang dan bisa diakhiri atas dasar kesepakatan bersama,” pungkas Gianyar.

Sementara dari pihak Pemkab Lombok Barat seperti diutarakan Bupati Fauzan Khalid, bahwa komoditi yang dipasarkan dari Lombok Barat berupa jagung, cabai, pisang, pakan ternak, kelapa dan janur (daun kelapa muda, red).

Bupati Fauzan juga mengaku sempat mempromosikan salah satu produk lokal ‘Serbat Jahe’. Kata dia, minuman ini terbuat dari jahe, gula merah, kayu manis yang sudah berbentuk bubuk dalam sachet kotak kemasan.

“Ini minuman hangat, cocok diminum di daerah Bangli yang berhawa dingin,” kata Fauzan yang sempat dicicipi bupati Gianyar.

Dalam MoU tersebut juga tertuang bahwa kesepahaman dimaksud dilakukan secara sinergitas dan secara teknis dilaksanakan oleh OPD yang menangani bidang pertanian, ketahanan pangan dan UKM sesuai tupoksi masing-masing.

Giri Menang, Selasa 25 Februari 2020-Pemerintah Provinsi NTB, tengah menjalankan program bebas sampah atau zero waste. Kabupaten/kota di NTB diharapkan fokus agar daerahnya bersih dari sampah terutama sampah plastik. Di Kabupaten Lombok Barat, dalam rangka memeriahkan hari jadinya yang Ke 62, seluruh agenda kegiatan fokus pada bersih sampah.

“Sesuai permintaan Bupati, seluruh kegiatan OPD dalam rangka memeriahkan HUT Lombok Barat, ditetapkan bermuara pada program zero waste,” kata Asisten III bidang Umum dan Kesra, H Mahyudin saat memimpin rapat persiapan HUT Lombok Barat ke 62 di Ruang Jayengrana, Selasa (25/2/2020).

Dalam rapat ini, seluruh OPD hadir. Mereka mempresentasikan rencana agenda kegiatannya masing-masing. Disperindag misalnya, berencana akan menggelar pameran produk unggulan, termasuk melibatkan pedagang kaki lima (PKL). Demikian juga dengan Dinas Koperasi akan menggelar Gebyar UMKM. Intinya adalah, seluruh agenda kegiatan yang melibatkan publik dan banyak orang, semuanya tidak ada kesan bahwa, sampah berserakan di areal kegiatan.

Selain itu Dinas Pariwisata akan menggelar Lombok Barat Adventires, sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang dan penggabungan antara komunitas motor trail. Diharapkan, pihak kepolisian, Dandim, Pol PP dan masyarakat, turut membantu agar hutan yang diterabas supaya tetap bersih dan tidak merusak lingkungan.

Di tempat yang sama, Asisten II bodang Ekonomi Pembangunan, Hj Lale Prayatni mengemukakan, pada HUT sebelumnya kegiatan Forest Tracking tetap digelar. Rencananya, kegiatan yang dikomandoi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ini akan di gelar di Hutan Kumbi, Desa Pakuan, kecamatan Narmada.

Memasuki tempat ini kata Lale, seluruh peserta tidak boleh membawa bekal makanan, apalagi dalam bentuk wadah plastik. Tapi cukup membawa uang, karena di tempat ini masyarakat setempat siap menyediakan makanan sesuai standar dan terhindar dari sampah.

Selain itu, kegitn forest tracking sengaja digelar di hutan Kumbi, karena akan dikolaborasikan dengan launching jalur pendakian ke Rinjani melalui Sesaot-Rinjani. “Kita cukup membawa uang, karena kita juga mau belanja hasil hutan seperti pakis dan lainnya,” pinta Lale.

Asisten III Mahyudin menyimpulkan bahwa, bagi OPD yang belum mempresentasekan agenda kegiatannya, ditunggu sampai hari Kamis 27 Februari 2020. Untuk membuat jadwal dan mengelompokkannya kemudian diserahkan kepada Bagian Pemerintahan seagai panitia induk.

“Seluruh agenda yang sudah terkaper. Akan menjadi salah satu agenda yang dibahas pada gelaran Rapim mendatang,” jelas Mahyudin.

Giri Menang, Kamis, 20 Februari 2020-Pemberantasan narkoba tidak hanya tugas Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian dan pemerintah, namun merupakan tugas bersama. Ia juga meyakini tempat yang paling rawan dan juga berpotensi sebagai pintu masuk narkoba di Pulau Lombok ini melalui Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Utara. Masalahnya dua kabupaten tersebut memiliki banyak jalur pantai.

“Jika melalui bandara atau pelabuhan resmi, itu sangat mungkin diketahui, tetapi bagaimana kalo narkoba dititip melalui nelayan?. Dan sepanjang pantai Lombok Barat dan sepanjang pantai Lombok Utara sangat berpotensi karena bisa berlabuh dimana saja,” kata Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, M.Si saat Audensi dengan BNN Provinsi NTB di ruang kerja Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Gerung, Kamis (20/2).

Bupati juga menyakini dan mencurigai di setiap dinas di Lombok Barat ada yang sudah kecanduan narkoba, untuk itu Bupati mempersilahkan BNN NTB segera turun untuk melakukan tes urin di setiap OPD di Lombok Barat.

“Prediksi kami di Lombok Barat sangat banyak, mungkin jadi dibanyak dinas, tapi ini hanya asumsi semoga saja ini tidak benar,” duga orang nomor satu di Lombok Barat.

Terkait sekitar 21 anak SMP yang sudah dideteksi dan telah mendapatkan rehabilitas dari Desa Taman Ayu, Bupati telah menginstuksikan kepada Ketua KONI Lombok Barat untuk berkoordinasi dengan pihak sekolahnya untuk melakukan pembinaan karate dan lain sebagainya.

Kepala BNN provinisi Brigjen Pol Drs Gde Sugianyar Dwi Putra mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba, seperti melakukan sosialisasi dan tes urin ke setiap OPD di provinsi NTB serta membentuk penggiat anti narkoba.

“Hal itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomer 6 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN),” ungkap Gde Sugianyar.

Kasubbid Masyarakat Perkotaan BNN RI Tri Setiyadi menegaskan, di NTB yang menjadi tempat rawan narkoba ada 30 tempat, salah satunya ada di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar. Ia mengaku BNN Provinsi telah melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat dan BNN banyak mendapatkan informasi tentang kasus narkoba di Desa Senggigi.

“Ada yang minta direhab, dan ada juga masyarakat mengiginkan BNN melakukan penyuluhan melalu posyandu,” katanya.

Jogjakarta, 18 Februari 2020 – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali menyelenggarakan  Government Gathering On Good and Green Governance 2020 dengan mengambil tema besar Better Government for Better Environment. Kegiatan ini diselenggarakan di Sportorium Kampus UMY di Yogyakarta, Selasa (18/2/2020).

“Ini adalah acara rutin. Kita selalu mendukung good governance. Beberapa saat lalu kita sempat lupa bahwa ada juga yang harus diperhatikan, yaitu green governance,” ujar Eko Priyo Purnomo, Panitia Pelaksana yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Bidang Kerja Sama UMY.

Menurut Eko, gathering kali ini diikuti oleh 12 Kabupaten/ Kota.

“Gathering ini juga akan diikuti oleh Pak Anies Baswedan melalui teleconference dan konfirmasi, Pak Ganjar Pranowo masih dalam perjalanan,” terang Eko.

Di kesempatan membuka gathering, Rektor UMY Gunawan Budiyanto menegaskan bahwa gathering ini berangkat dari fenomena dan kondisi terkini secara nasional.

“Starting point kita adalah fenomena politik terkini di mana kebangsaan agak tersingkirkan, maka kampus dan Peguruan Tinggi hadir membawa kepentingan nasional,” ujar Gunawan.

Persoalan itu menurut Rektor, karena setelah seorang politisi terpilih menjadi pemimpin maka idealnya dia menjadi pemimpin masyarakat umum bukan lagi partai politik.

“Gathering ini juga mencocokkan antara teori akademis dan praktik para pelaku,” ujar Rektor UMY.

Menurut Gunawan, gathering ini mempertemukan tiga pilar.

“Ada MOU (memorandum of understanding, red) dengan 3 pilar itu, yaitu dunia akademik, bisnis, dan pemerintah yang nantinya bisa ditingkatkan menjadi PKS (Perjanjian Kerja Sama, red),” terang Gunawan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri termasuk dalam 12 Kabupaten/ Kota yang hadir dalam gathering itu dan ikut menandatangani MOU untuk kerja sama dalam hal pengabdian masyarakat.

Selain dihadiri sejumlah civitas akademika UMY dan tidak kurang dari dua ribu mahasiswa dan undangan lainnya, beberapa Bupati/ Walikota juga hadir untuk memaparkan pengalamannya dalam Pemerintahan. Salah satunya adalah Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang menyajikan praktik pemerintahannya di era disrupsi di Kabupaten Lombok Barat.

Selain Bupati Fauzan, sejumlah kepala daerah juga melakukan pemaparan, di antaranya Bupati Bantul Drs. H Suharsono, Wakil Bupati Gunung Kidul, Drs. H Immawan Wahyudi, Bupati Kulonprogo Drs. H Sutedjo, Bupati Berau H. Muharram, Bapppeda Kabupaten Empat Lawang dan Bappeda Kota Sabang.

Giri Menang, 17 Februari 2020 – Mutasi pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali terjadi. Kali ini dua Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II digeser untuk mengisi jabatan lainnya meskipun masih ada sekitar 10 jabatan yang masih lowong yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (17/2).

Dua pejabat yang mendapat pergeseran jabatan adalah H. Ilham, S.Pd, M.Pd yang semula menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Aparatur Setda Lombok Barat didapuk menjadi Inspektur Pemkab Lobar. Posisi yang ditinggalkan H. Ilham diisi H Agus Gunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lobar.

Wabup Lobar Hj. Sumiatun dalam sambutannya menyampaikan bahwa mutasi tersebut merupakan kebutuhan setelah melalui proses yang panjang. Evaluasi objektif itu dilakukan dengan melihat kemampuan menejerial yang bersangkutan.

Lanjut kata mantan Ketua DPRD ini, objektivitas itu akan menjadi seleksi alamiah bagi seluruh pejabat yang ada. Bagi ASN dengan kinerja baik, tentu akan memperoleh kepuasan kerja secara psikologis pada dirinya, namun juga akan mendapat reward.

“Saya berharap ke depan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD bisa memberikan alternatif ganjaran atau reward and punishment secara khusus berupa pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan kinerja OPD. Jika kinerjanya baik, maka alokasi anggaran di programnya bisa bertambah, namun sebaliknya jika buruk maka akan dikurangi,” sarannya.

Tak berhenti sampai disitu, kata dia, mulai tahun ini pihaknya sudah menerapkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan memperhitungkan kinerja pegawai secara objektif.

“Bagi ASN yang memiliki kinerja buruk, disiplin rendah, loyalitas minim, dan seterusnya, maka harus dihukum dengan pemberian TPP yang menyesuaikan dengan tingkat kesalahannya,” tegasnya.

Terkait jabatan Inspektur yang lebih dahulu diisi dibanding 10 SKPD yang masih lowong Sumiatun mengatakan,  bahwa dua jabatan tersebut, terutama jabatan Inspektur tidak bisa dilakukan sembarangan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, maka untuk melantik Inspektur harus mendapatkan izin dari Gubernur.

“Itu mengapa proses pelantikan dan pengambilan sumpah Inspektur tidak bisa kita barengkan dengan proses beberapa hari yang lalu,” jelasnya.

Menurut dia lagi, Itu menandakan posisi Inspektur bukanlah posisi yang sembarangan.

“Untuk itu saya berpesan agar Inspektur yang baru bisa mempertahankan posisi kita sebagai APIP dengan Level III Penuh. Sebagai APIP dengan level tinggi itu, maka Inspektorat Kabupaten Lobar adalah garda terdepan untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan berkapabilitas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Di tengah banyaknya persoalan yang mendera kita, baik di level Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa,” ulasnya.

Lalu bagaimana dengan sisa 10 jabatan yang masih lowong ? Dikatakan dia, pihaknya akan segera melakukan seleksi terbuka terhadap 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II. Ditegaskannya, seleksi terbuka itu adalah mekanisme wajib yang harus ditempuh dan menjadi ajang terbuka rekrutment yang objektif.

“Saya mendorong seluruh ASN yang telah memenuhi syarat untuk bisa mengikuti panitia seleksi terbuka (Pansel). Dengan pelibatan para akademisi sebagai Panitia Seleksi, kita memastikan bahwa seleksi ini dilakukan dengan objektif,” tandasnya.

Ditempat terpisah, Sekda Lobar H. Baehaqi menyatakan bahwa diisinya posisi Inspektur pada Inspektorat Lobar dikarenakan jabatan tersebut bisa hanya melalui proses Job Fit.

“Inspektorat bisa dilakukan melalui job fit. Yang lain akan di pansel. Minggu ini akan mulai kerja,” singkatnya.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/wabup-lobar-lantik-dua-pejabat-tinggi-pratama

Giri Menang, Senin, 17 Februari 2020. Kasus anak berhadpan dengan hukum dan kawin di usia dini di kabupaten Lombok Barat cukup komplek. Untuk menanganinya, butuh SDM dan lembaga yang komit dan berdedikasi tinggi turut menanganinya.

Ada lembaga Internasional yang secara khusus menangani hal ini. Plan Internasional yang berpusat di Belanda, menggelar acara pertemuan diskusi dalam rangka keberlanjutan upaya penurunan angka perkawinan usia anak di kabupaten Lombok Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Jayakarta, Senggigi,  Lombok Bart, Senin (17/2/2020).

Melalui program Yes I Do, dalam diskusi tersebuttelah mendapatkan beberpa masukan dari seluruh peserta yang didominasi OPD lingkup pemkab Lombok Barat, termasuk menghadirkan orang-orang terbaik Lombok Barat. Mereka yang tergabung dalam Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Kediri, Sekotong Timur, Lembar Selatan dan Jagaraga Indah memberikan testimoni terhadap kontribusi Yes I Do ini.

Saat membuka acara, Sekda Lombok Barat, H.Baehaqi menyebut, jumlah janda di Lombok Barat mencapai 33 ribu. Hal ini sangat terkait dan tidak lepas dari masalah

adanya perkawinan dini.

“Belum setahun berkeluarga mereka sudah lain ranjang. Fenomena ini tidak saja terjadi di Lombok Barat, tapi hampir diseluruh kabupaten,” kata Baehaqi.

Menurut mantan Kepala Bapeda Lombok Barat ini, pihaknya sudah turut berkontribusi untuk meminimalisir banyaknya kasus perkawinan anak di usia dini. Sedikitnya ada 4 kebijakan yang diberlkukan. Kebijakan tersebut adalah Perbup, Gerasak, Gardu Doa, Stunting dan Garda Jaket. 3 dari 4 kebijakan ini bermuara pada perbup Lombok Barat no.30/2018 tentang pencegahan pernikahan usia

anak. Ada kebijakan lain seperti keputusan desa tentang KPAD, alokasi anggaran serta terbitnya Perda Kab.Lombok Barat no. 9/2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP).

Pada kesempatan itu, Bcaehaqi memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Yes I Do. Karena program Yes I Do telah banyak berkontribusi.

Di tempat yang sama, Project Manager Yes I Do, Budi Kurniawan menyebut, pihaknya melalui KPAD telah menangani 29 perkawinan usia anak setelaah dibelas (dipisah). Dari 29 kasus, 9. diantaranya berhasil dibelas,  sementara 4 kembali menikah setelah dilakukan mediasi

Di sisi lain, Yes I Do juga telah membentuk 101 anggota pada 2019.Dirinci,48 dewasa laki laki, 26 perempuan, 4 remaja laki laki, 9 perempuan, 6 anak laki laki, dan 8 anak perempuan.

Kontribusi lainnya sebut Budi adalah perencanaan bisnis dan masa depan, diskusi berseri, posyandu remaja,  pemberdayaan ekonomi serta membentuk kelompok bisnis remaja yang saat ini telah beromset sekitar rp 8,5 juta/bulan.

Sesuai rencana, program Yes I Do akan berakhir pada Oktober mendatang. Namun seluruh peserta berharap, program ini supaya tetap berlanjut. Karena aeluruh program dinilai sangat berdampak positif terutama dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum, trafficking serta kasus lain yang menjerat anak.

Usai diakusi, Ketua KPAD desa Kediri, Suci Apriani mengemukakan, tak bisa dihitung kontribusi Yes I Do yang selama ini. Kendati begitu, gadis jebolan Aliyah pada ponpes Islahuddini kediri ini berharap, program Yes I Do bisa dilanjutkan.

Senada dengan Suci, utusan Plan Internasionl Belanda,Samira al Zwaini,  mrlalui translate mengaku senang berada dibtempat ini,  karena arahan dari pemkab.Lombok Barat yang sangt menyentuh. Selanjutnya Samira berharap,seluruh program dn agenda yang telah dilaksanakan suaya dijaga dan semoga bisa berlanjut, meskipun Yes I Do akan berlanjut ke Jawa Barat.

Giri Menang,  17 Februari 2020- Salah satu penyakit mata yang kerap menimpa masyarakat adalah katarak. Dalam Hari Penglihatan Sedunia tahun 2015 , disebutkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat penyakit katarak tertinggi kedua di dunia dan pertama di Asia. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tahun itu menyebutkan tingkat prevalensi katarak Indonesia 0,1% per tahun. Dengan kata lain, setiap tahun ada satu pasien katarak baru di antara 1000 orang. Maka Kabupaten Lombok Barat dalam pencegahan berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan mata.

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj Sumiatun mengungkapkan, mata adalah salah satu organ sensoris yang paling penting, 80% informasi diperoleh melalui mata. Mata adalah jendela dunia, berkat mata semua orang bisa melihat dan memudahkan dalam melakukan berbagai aktivitas, mulai dari membaca, menonton video, menulis artikel dan lain-lain.

“Karena itu  saya berpesan kepada masayarakat khususnya yang ada di Kecamatan Sekotong untuk memanfaatkan layanan Vision Center Satelit dengan sebaik-baiknya. Jangan ragu untuk datang ke Puskesmas untuk memeriksakan kesehatan mata,” kata Sumiatun pada Kegiatan Launching Layanan Vision Center Satelit di UPT BLUD Puskesmas Sekotong. Senin (17/2).

Sumiatun juga mengatakan, saat ini Lombok Barat terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan seperti Puskesmas, Pustu dan Poskesdes, lengkap dengan alat kesehatannya. Sampai  saat ini, sebut Sumiatun, Lombok Barat telah memiliki 19 puskesmas, tahun ini akan menjadi 20, dengan 119 poskesdes dan 59 Pustu.

Sumiatun juga menyebutkan tenaga atau petugas dimasing-masing desa  sudah terdapat bidan desa, bahkan untuk beberapa desa terpencil terdapat 2 – 3 bidan desa. Hal ini diupayakan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan angka kematian ibu dan bayi. Dan untuk menurunkan angka stunting, ia menegaskan pemerintah daerah telah berupaya menempatkan tenaga gizi desa dengan 1 orang tenaga untuk 2 desa.

“Petugas kesehatan beri pelayanan yang ramah, jangan cemberut. Siapa pun dia beri pelayanan yang sama jangan dibeda-bedakan. petugas harus ramah tamaah kepada masyarakat, jika kira-kira masyarakat miskin tidak memiliki BPJS mohon dibantu melalui Kepala Dusun,” kata Sumiatun.

Kepala Dinas Kesehatan Ni Made Ambaryati mengatakan, adanya poli mata di Puskesmas Sekotong supaya lebih cepat menjaring masyarakat yang terkena penyakit katarak serta pihak kesehatan pun bisa lebih cepat mengambil tindakan seperti oprasi atau tidak.

Lebih lanjut Ambaryati menyebutkan, dari 19 puskesmas yang ada di Lombok Barat hanya dua puskesmas yang sudah  memiliki poli mata, yakni Puskesmas Gunung Sari dan Puskesmas Sekotong yang baru di Lounching. Untuk penambahan poli mata disetiap puskesmas, kata Ambaryati tergantung puskesmas mana yang ingin dibantu oleh pihak NJO.