Giri Menang, Kamis, 20 Februari 2020-Pemberantasan narkoba tidak hanya tugas Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian dan pemerintah, namun merupakan tugas bersama. Ia juga meyakini tempat yang paling rawan dan juga berpotensi sebagai pintu masuk narkoba di Pulau Lombok ini melalui Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Utara. Masalahnya dua kabupaten tersebut memiliki banyak jalur pantai.

“Jika melalui bandara atau pelabuhan resmi, itu sangat mungkin diketahui, tetapi bagaimana kalo narkoba dititip melalui nelayan?. Dan sepanjang pantai Lombok Barat dan sepanjang pantai Lombok Utara sangat berpotensi karena bisa berlabuh dimana saja,” kata Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, M.Si saat Audensi dengan BNN Provinsi NTB di ruang kerja Bupati Lombok Barat, Giri Menang, Gerung, Kamis (20/2).

Bupati juga menyakini dan mencurigai di setiap dinas di Lombok Barat ada yang sudah kecanduan narkoba, untuk itu Bupati mempersilahkan BNN NTB segera turun untuk melakukan tes urin di setiap OPD di Lombok Barat.

“Prediksi kami di Lombok Barat sangat banyak, mungkin jadi dibanyak dinas, tapi ini hanya asumsi semoga saja ini tidak benar,” duga orang nomor satu di Lombok Barat.

Terkait sekitar 21 anak SMP yang sudah dideteksi dan telah mendapatkan rehabilitas dari Desa Taman Ayu, Bupati telah menginstuksikan kepada Ketua KONI Lombok Barat untuk berkoordinasi dengan pihak sekolahnya untuk melakukan pembinaan karate dan lain sebagainya.

Kepala BNN provinisi Brigjen Pol Drs Gde Sugianyar Dwi Putra mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba, seperti melakukan sosialisasi dan tes urin ke setiap OPD di provinsi NTB serta membentuk penggiat anti narkoba.

“Hal itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomer 6 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN),” ungkap Gde Sugianyar.

Kasubbid Masyarakat Perkotaan BNN RI Tri Setiyadi menegaskan, di NTB yang menjadi tempat rawan narkoba ada 30 tempat, salah satunya ada di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar. Ia mengaku BNN Provinsi telah melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat dan BNN banyak mendapatkan informasi tentang kasus narkoba di Desa Senggigi.

“Ada yang minta direhab, dan ada juga masyarakat mengiginkan BNN melakukan penyuluhan melalu posyandu,” katanya.

Jogjakarta, 18 Februari 2020 – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali menyelenggarakan  Government Gathering On Good and Green Governance 2020 dengan mengambil tema besar Better Government for Better Environment. Kegiatan ini diselenggarakan di Sportorium Kampus UMY di Yogyakarta, Selasa (18/2/2020).

“Ini adalah acara rutin. Kita selalu mendukung good governance. Beberapa saat lalu kita sempat lupa bahwa ada juga yang harus diperhatikan, yaitu green governance,” ujar Eko Priyo Purnomo, Panitia Pelaksana yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Bidang Kerja Sama UMY.

Menurut Eko, gathering kali ini diikuti oleh 12 Kabupaten/ Kota.

“Gathering ini juga akan diikuti oleh Pak Anies Baswedan melalui teleconference dan konfirmasi, Pak Ganjar Pranowo masih dalam perjalanan,” terang Eko.

Di kesempatan membuka gathering, Rektor UMY Gunawan Budiyanto menegaskan bahwa gathering ini berangkat dari fenomena dan kondisi terkini secara nasional.

“Starting point kita adalah fenomena politik terkini di mana kebangsaan agak tersingkirkan, maka kampus dan Peguruan Tinggi hadir membawa kepentingan nasional,” ujar Gunawan.

Persoalan itu menurut Rektor, karena setelah seorang politisi terpilih menjadi pemimpin maka idealnya dia menjadi pemimpin masyarakat umum bukan lagi partai politik.

“Gathering ini juga mencocokkan antara teori akademis dan praktik para pelaku,” ujar Rektor UMY.

Menurut Gunawan, gathering ini mempertemukan tiga pilar.

“Ada MOU (memorandum of understanding, red) dengan 3 pilar itu, yaitu dunia akademik, bisnis, dan pemerintah yang nantinya bisa ditingkatkan menjadi PKS (Perjanjian Kerja Sama, red),” terang Gunawan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri termasuk dalam 12 Kabupaten/ Kota yang hadir dalam gathering itu dan ikut menandatangani MOU untuk kerja sama dalam hal pengabdian masyarakat.

Selain dihadiri sejumlah civitas akademika UMY dan tidak kurang dari dua ribu mahasiswa dan undangan lainnya, beberapa Bupati/ Walikota juga hadir untuk memaparkan pengalamannya dalam Pemerintahan. Salah satunya adalah Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang menyajikan praktik pemerintahannya di era disrupsi di Kabupaten Lombok Barat.

Selain Bupati Fauzan, sejumlah kepala daerah juga melakukan pemaparan, di antaranya Bupati Bantul Drs. H Suharsono, Wakil Bupati Gunung Kidul, Drs. H Immawan Wahyudi, Bupati Kulonprogo Drs. H Sutedjo, Bupati Berau H. Muharram, Bapppeda Kabupaten Empat Lawang dan Bappeda Kota Sabang.

Giri Menang, 17 Februari 2020 – Mutasi pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kembali terjadi. Kali ini dua Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II digeser untuk mengisi jabatan lainnya meskipun masih ada sekitar 10 jabatan yang masih lowong yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (17/2).

Dua pejabat yang mendapat pergeseran jabatan adalah H. Ilham, S.Pd, M.Pd yang semula menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Aparatur Setda Lombok Barat didapuk menjadi Inspektur Pemkab Lobar. Posisi yang ditinggalkan H. Ilham diisi H Agus Gunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lobar.

Wabup Lobar Hj. Sumiatun dalam sambutannya menyampaikan bahwa mutasi tersebut merupakan kebutuhan setelah melalui proses yang panjang. Evaluasi objektif itu dilakukan dengan melihat kemampuan menejerial yang bersangkutan.

Lanjut kata mantan Ketua DPRD ini, objektivitas itu akan menjadi seleksi alamiah bagi seluruh pejabat yang ada. Bagi ASN dengan kinerja baik, tentu akan memperoleh kepuasan kerja secara psikologis pada dirinya, namun juga akan mendapat reward.

“Saya berharap ke depan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD bisa memberikan alternatif ganjaran atau reward and punishment secara khusus berupa pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan kinerja OPD. Jika kinerjanya baik, maka alokasi anggaran di programnya bisa bertambah, namun sebaliknya jika buruk maka akan dikurangi,” sarannya.

Tak berhenti sampai disitu, kata dia, mulai tahun ini pihaknya sudah menerapkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan memperhitungkan kinerja pegawai secara objektif.

“Bagi ASN yang memiliki kinerja buruk, disiplin rendah, loyalitas minim, dan seterusnya, maka harus dihukum dengan pemberian TPP yang menyesuaikan dengan tingkat kesalahannya,” tegasnya.

Terkait jabatan Inspektur yang lebih dahulu diisi dibanding 10 SKPD yang masih lowong Sumiatun mengatakan,  bahwa dua jabatan tersebut, terutama jabatan Inspektur tidak bisa dilakukan sembarangan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, maka untuk melantik Inspektur harus mendapatkan izin dari Gubernur.

“Itu mengapa proses pelantikan dan pengambilan sumpah Inspektur tidak bisa kita barengkan dengan proses beberapa hari yang lalu,” jelasnya.

Menurut dia lagi, Itu menandakan posisi Inspektur bukanlah posisi yang sembarangan.

“Untuk itu saya berpesan agar Inspektur yang baru bisa mempertahankan posisi kita sebagai APIP dengan Level III Penuh. Sebagai APIP dengan level tinggi itu, maka Inspektorat Kabupaten Lobar adalah garda terdepan untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan berkapabilitas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Di tengah banyaknya persoalan yang mendera kita, baik di level Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa,” ulasnya.

Lalu bagaimana dengan sisa 10 jabatan yang masih lowong ? Dikatakan dia, pihaknya akan segera melakukan seleksi terbuka terhadap 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II. Ditegaskannya, seleksi terbuka itu adalah mekanisme wajib yang harus ditempuh dan menjadi ajang terbuka rekrutment yang objektif.

“Saya mendorong seluruh ASN yang telah memenuhi syarat untuk bisa mengikuti panitia seleksi terbuka (Pansel). Dengan pelibatan para akademisi sebagai Panitia Seleksi, kita memastikan bahwa seleksi ini dilakukan dengan objektif,” tandasnya.

Ditempat terpisah, Sekda Lobar H. Baehaqi menyatakan bahwa diisinya posisi Inspektur pada Inspektorat Lobar dikarenakan jabatan tersebut bisa hanya melalui proses Job Fit.

“Inspektorat bisa dilakukan melalui job fit. Yang lain akan di pansel. Minggu ini akan mulai kerja,” singkatnya.

http://humas.lombokbaratkab.go.id/portal/node/berita/wabup-lobar-lantik-dua-pejabat-tinggi-pratama

Giri Menang, Senin, 17 Februari 2020. Kasus anak berhadpan dengan hukum dan kawin di usia dini di kabupaten Lombok Barat cukup komplek. Untuk menanganinya, butuh SDM dan lembaga yang komit dan berdedikasi tinggi turut menanganinya.

Ada lembaga Internasional yang secara khusus menangani hal ini. Plan Internasional yang berpusat di Belanda, menggelar acara pertemuan diskusi dalam rangka keberlanjutan upaya penurunan angka perkawinan usia anak di kabupaten Lombok Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Jayakarta, Senggigi,  Lombok Bart, Senin (17/2/2020).

Melalui program Yes I Do, dalam diskusi tersebuttelah mendapatkan beberpa masukan dari seluruh peserta yang didominasi OPD lingkup pemkab Lombok Barat, termasuk menghadirkan orang-orang terbaik Lombok Barat. Mereka yang tergabung dalam Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) Kediri, Sekotong Timur, Lembar Selatan dan Jagaraga Indah memberikan testimoni terhadap kontribusi Yes I Do ini.

Saat membuka acara, Sekda Lombok Barat, H.Baehaqi menyebut, jumlah janda di Lombok Barat mencapai 33 ribu. Hal ini sangat terkait dan tidak lepas dari masalah

adanya perkawinan dini.

“Belum setahun berkeluarga mereka sudah lain ranjang. Fenomena ini tidak saja terjadi di Lombok Barat, tapi hampir diseluruh kabupaten,” kata Baehaqi.

Menurut mantan Kepala Bapeda Lombok Barat ini, pihaknya sudah turut berkontribusi untuk meminimalisir banyaknya kasus perkawinan anak di usia dini. Sedikitnya ada 4 kebijakan yang diberlkukan. Kebijakan tersebut adalah Perbup, Gerasak, Gardu Doa, Stunting dan Garda Jaket. 3 dari 4 kebijakan ini bermuara pada perbup Lombok Barat no.30/2018 tentang pencegahan pernikahan usia

anak. Ada kebijakan lain seperti keputusan desa tentang KPAD, alokasi anggaran serta terbitnya Perda Kab.Lombok Barat no. 9/2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP).

Pada kesempatan itu, Bcaehaqi memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Yes I Do. Karena program Yes I Do telah banyak berkontribusi.

Di tempat yang sama, Project Manager Yes I Do, Budi Kurniawan menyebut, pihaknya melalui KPAD telah menangani 29 perkawinan usia anak setelaah dibelas (dipisah). Dari 29 kasus, 9. diantaranya berhasil dibelas,  sementara 4 kembali menikah setelah dilakukan mediasi

Di sisi lain, Yes I Do juga telah membentuk 101 anggota pada 2019.Dirinci,48 dewasa laki laki, 26 perempuan, 4 remaja laki laki, 9 perempuan, 6 anak laki laki, dan 8 anak perempuan.

Kontribusi lainnya sebut Budi adalah perencanaan bisnis dan masa depan, diskusi berseri, posyandu remaja,  pemberdayaan ekonomi serta membentuk kelompok bisnis remaja yang saat ini telah beromset sekitar rp 8,5 juta/bulan.

Sesuai rencana, program Yes I Do akan berakhir pada Oktober mendatang. Namun seluruh peserta berharap, program ini supaya tetap berlanjut. Karena aeluruh program dinilai sangat berdampak positif terutama dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum, trafficking serta kasus lain yang menjerat anak.

Usai diakusi, Ketua KPAD desa Kediri, Suci Apriani mengemukakan, tak bisa dihitung kontribusi Yes I Do yang selama ini. Kendati begitu, gadis jebolan Aliyah pada ponpes Islahuddini kediri ini berharap, program Yes I Do bisa dilanjutkan.

Senada dengan Suci, utusan Plan Internasionl Belanda,Samira al Zwaini,  mrlalui translate mengaku senang berada dibtempat ini,  karena arahan dari pemkab.Lombok Barat yang sangt menyentuh. Selanjutnya Samira berharap,seluruh program dn agenda yang telah dilaksanakan suaya dijaga dan semoga bisa berlanjut, meskipun Yes I Do akan berlanjut ke Jawa Barat.

Giri Menang,  17 Februari 2020- Salah satu penyakit mata yang kerap menimpa masyarakat adalah katarak. Dalam Hari Penglihatan Sedunia tahun 2015 , disebutkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat penyakit katarak tertinggi kedua di dunia dan pertama di Asia. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tahun itu menyebutkan tingkat prevalensi katarak Indonesia 0,1% per tahun. Dengan kata lain, setiap tahun ada satu pasien katarak baru di antara 1000 orang. Maka Kabupaten Lombok Barat dalam pencegahan berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan mata.

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj Sumiatun mengungkapkan, mata adalah salah satu organ sensoris yang paling penting, 80% informasi diperoleh melalui mata. Mata adalah jendela dunia, berkat mata semua orang bisa melihat dan memudahkan dalam melakukan berbagai aktivitas, mulai dari membaca, menonton video, menulis artikel dan lain-lain.

“Karena itu  saya berpesan kepada masayarakat khususnya yang ada di Kecamatan Sekotong untuk memanfaatkan layanan Vision Center Satelit dengan sebaik-baiknya. Jangan ragu untuk datang ke Puskesmas untuk memeriksakan kesehatan mata,” kata Sumiatun pada Kegiatan Launching Layanan Vision Center Satelit di UPT BLUD Puskesmas Sekotong. Senin (17/2).

Sumiatun juga mengatakan, saat ini Lombok Barat terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan seperti Puskesmas, Pustu dan Poskesdes, lengkap dengan alat kesehatannya. Sampai  saat ini, sebut Sumiatun, Lombok Barat telah memiliki 19 puskesmas, tahun ini akan menjadi 20, dengan 119 poskesdes dan 59 Pustu.

Sumiatun juga menyebutkan tenaga atau petugas dimasing-masing desa  sudah terdapat bidan desa, bahkan untuk beberapa desa terpencil terdapat 2 – 3 bidan desa. Hal ini diupayakan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan angka kematian ibu dan bayi. Dan untuk menurunkan angka stunting, ia menegaskan pemerintah daerah telah berupaya menempatkan tenaga gizi desa dengan 1 orang tenaga untuk 2 desa.

“Petugas kesehatan beri pelayanan yang ramah, jangan cemberut. Siapa pun dia beri pelayanan yang sama jangan dibeda-bedakan. petugas harus ramah tamaah kepada masyarakat, jika kira-kira masyarakat miskin tidak memiliki BPJS mohon dibantu melalui Kepala Dusun,” kata Sumiatun.

Kepala Dinas Kesehatan Ni Made Ambaryati mengatakan, adanya poli mata di Puskesmas Sekotong supaya lebih cepat menjaring masyarakat yang terkena penyakit katarak serta pihak kesehatan pun bisa lebih cepat mengambil tindakan seperti oprasi atau tidak.

Lebih lanjut Ambaryati menyebutkan, dari 19 puskesmas yang ada di Lombok Barat hanya dua puskesmas yang sudah  memiliki poli mata, yakni Puskesmas Gunung Sari dan Puskesmas Sekotong yang baru di Lounching. Untuk penambahan poli mata disetiap puskesmas, kata Ambaryati tergantung puskesmas mana yang ingin dibantu oleh pihak NJO.

Giri Menang, 17 Februari 2020 – Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, M.Si menekankan tahun 2020 merupakan awal perjalanan baru sebagai sebuah refleksi perjalanan setahun sebelumnya (2019, red). Tahun baru hendaknya bisa dijadikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun baru hendaknya bisa dijadikan tongak baru bagi segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selalu bersemangat dalam bekerja dan menuntaskan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pada Apal Paripurna di halaman Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (17/2/2020) Bupati diwakili Sekda Lobar H Baehaqi yang bertindak sebagai Inspektur Upacara menandaskan, tahun ini Pemda sudah mulai melaksanakan Program Setda Menyapa OPD dan Pemda menyapa Desa.

Dijelaskan, masing-masing OPD dan Desa akan didatangi secara bergiliran. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan disiplin PNS sekaligus sinkronisasi program. Untuk mewujudkan harapan yang profesional dan terdepan dalam melayani maka kata kuncinya adalah disiplin. Disiplin adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, karena siapapun di muka bumi ini dalam sejarahnya tidak ada yang berhasil tanpa disiplin.

“Semoga program kita ini menjadi motivasi untuk meningkatkan disiplin sekaligus mensinkronkan program. Saya juga berharap kedisiplinan pegawai bukan ditunjukkan hanya pada hari H dilaksanakannya Setda Menyapa OPD di instansi tertentu, tetapi haruslah berkesinambungan,” harapnya.

Baehaqi juga mempertegas terkait program Pemkab Menyapa Desa. Tujuan dari program ini adalah untuk sosialisasi, silaturrahmi, dan mendekatkan pelayanan, supaya pemerintah desa juga merasa diperhatikan oleh Pemkab. Tentu saja, tujuan lainnya juga, sebagaimana Setda Menyapa OPD, adalah untuk meningkatkan disiplin aparat di desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

“Mudah-mudahan dengan kesungguhan ikhtiar yang kita lakukan ini, khususnya dalam meningkatkan disiplin, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin baik. Dan tentunya ini akan bermuara pada tercapainya cita-cita pembangunan kita yakni Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi dengan Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju,” tutupnya.

Giri Menang, Sabtu 15 Februari 2020. Bupati Lombok Barat melalui Asisten III, Drs.H.Mahyudin berjanji, akan menghibahkan sebidang tanah untuk pembangunan sekreariat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Lombok Barat. Hal itu dikemukakan Mahyudin, saat memberikan arahan pada pembukaan Konferensi XXII PGRI cabang Lombok Barat yang berlangsung di Narmada, Sabtu (15/2/2020.)

Mahyudin terkesan saat menerima laporan bahwa, selama ini pengurus PGRI belum memiliki gedung sekretariat yang memadai. Karena itu Mahyudin serta merta menjanjikan akan menghibahkan sebidang tanah. Namun Mahyudin pun tak kalah gesitnya untuk memberikan warning. Pengurus diminta membuat proposal yang ditujukan kepadanya. Jika semua sudah deal, maka dalam tempo dua tahun bangunan fisik sudah ada.

“Silahkan pengurus PGRI membuat proposal, dengan catatan dalam waktu dua tahun bangunan fisik sekretariat sudah lengkap,” pinta Mahyudin seraya mengaku, kehadirannya dalam acara konferensi PGRI XXII Lombok Barat ini atas perintah bupati. Rencananya, menyusul bupati akan hadir selepas menghadiri kegiatan Sensus Penduduk Online di Pendopo-Gerung.

Terkait konferensi PGRI ini, Mahyudin mengaku haru dan bangga berada di tengah-tengah ibu dan bapak guru. Semua mengingatkan jasa guru yang tiada tara.

“Saya tidak akan bisa berdiri di hadapan bapak ibu hari ini ketika saya tidak mendapatkan pendidikan, pengajaran dari bapak ibu guru. Semoga jasa bapak dan ibu guru akan bernialai ibadah dari Allah,” petuah Mahyudin.

Pada ksempatan itu, ada beberapa hal penting yang disampaikan mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Lombok Barat ini. Kata dia, PGRI adalah kumpulan dari orang-orang pendidik yang memiliki merek guru, yaitu insan yang digugu dan ditiru. Bahasa digugu dan ditiru ini kata dia, artinya setiap insan yang namanya guru, wajib dan pasti, dia adalah lebih dari yang lain.

Berikutnya, Manhyudin menyebut, kondisi di Lombok Barat, menurut data statistik, kemiskinan berada cukup tebal yaitu, 15,2 persen. Ini artinya, kalau penduduk Lombok barat 732 ribu akan menjadi sekitar 107 lebih masih dalam keadaan miskin. Di sisi lain, karena kemiskinan masih tebal, berdampak pada IPM Lombok Barat mencapai 67 poin dari 167 poin.

“Kita berada pada rangking ke 4 di NTB, di bawah kabupaten Sumbawa Barat. Bahkan Pak bupati telah mengumpulkan kami dan Insa Allah kami akan berbicara kepada seluruh pejabat eselon 3 dan 4 lingkup Dinas Pendidikan untuk sama-sama mendorong supaya IPM kita bisa berada di atas kabupaten Sumbawa Barat,” tegas Mahyudin dihadapan Ketua dan wakil ketua PGRI NTB, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Lombok Barat serta seluruh peserta konferensi.

Lebih jauh dikemukakan Mahyudin, IPM memang memiliki tiga komponen. Diantaranya, usia harapan hidup (UHH) yang diupayakan memiliki regulasi yang kuat untuk penigkataknnya. Berikutnya, tingkat rata-rata lama sekolah. Di sini, guru dan PGRI baik secara personal diharapkan memiliki tanggung jawab secara moral untuk bersama-sama meningkatkan tingkat rata-rata lama sekolah ini.

“Dalam hal ini, ternyata anak-anak ini banyak yang putus sekolah. Saya kira ini arah kebijakan yang akan kita tempuh. Yang masih usia sekolah, semua kita akan berperan untuk mengajak mereka kembali untuk sekolah sampai tamat,” harap Mahyudin seraya menyerukan agar menghidupakan kembali program paket A B secara personal maupun kelembagaan.

Usai memberikan arahan, pada kesempatan itu, Bupati Lombok Barat menyatakan, selamat kepada pengurus PGRI yang baru saja terpilih melalui konferensi. Tentu kata bupaati ini patut disyukuri, karena konferensi berjalan aman, baik dan lancar, tidak seperti kegiatan konferensi yang lain yang bisa saja diselingi keributan.

“Saya sangat akomodatif terhadap pengurus PGRI yang baru dilantik. Beda dengan partai politik, saingan itu sering dibuang jauh-jauh. Tapi di PGRI itu tidak berlaku, karena PGRI adalah organisasi profesi non profit, tidak boleh ada pengurus PGRI menjadi pengurus yang mencari keuntungan yang bersifat pribadi,” pesan bupati yang hadir belakangan pada konferensi ini.