Giri Menang, Sabtu 4 Mei 2019 – Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkiflimansyah selaku Bunda Paud NTB menyambangi salah satu PAUD di Lombok Barat. Selepas dari pelantikan ketua TP PKK Lombok Barat, Sabtu (4/5) Hj. Niken dan rombongan langsung menyempatkan diri berkunjung ke PAUD Bina Islami yg berlokasi di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Lombok Barat .

Kunjungan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Roadshow Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Provinsi NTB yg ke-47. Ditemani ketua TP PKK Lombok Barat, Hj. Khaeratun, Bunda Paud NTB dan rombongan roadshow disambut anak-anak PAUD dengan dandanan khas daerah. Dua anak PAUD, Adel dan Sadhu didaulat maju memberikan buket bunga dan menyelempangkan kain selendang songket kepade dua orang Bunda Paud itu. Mereka juga disambut meriah dengan berbagai koreografi drummband, tari serta nyanyian dari para murid PAUD Bina Islami Kediri.

Giri Menang, 4 Mei 2019 – Visi Lombok Barat Mantap 2024 menjadi paparan dan pesan Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid kepada istrinya, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid yang dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok Barat oleh Istri Gubernur sekaligus Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Niken Saptarini Widyowati di Aula Kantor Bupati Lombok Barat Gerung, Sabtu (4/5).

“Sebagai organ bentukan pemerintah, TP PKK harus ikut terlibat aktif mewujudkan Lombok Barat Cerdas, Lombok Barat Sehat, dan Lombok Barat Berbudaya. Itu adalah misi dan upaya kita mewujudkan Visi Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera, dan Berprestasi,” tegas Fauzan Khalid.

Misi tersebut, papar Fauzan, harus diintegrasikan, disinergikan, dan program kerja TP PKK di masa mendatang saling melengkapi dengan program kerja yang ada di semua perangkat daerah.

Pintu masuk kontribusi TP PKK terhadap Pemerintah Kabuputen Lombok Barat, menurut Fauzan adalah karena TP PKK menyentuh langsung unit sosial terkecil di masyarakat yang bernama keluarga.

“Sentuhan TP PKK ini ke para ibu dan keluarga,” tegas Fauzan.

Untuk itu Fauzan memberi catatan sebagai pesan kepada Hj. Khaeratun agar bisa fokus pada isyu anak putus sekolah, pendidikan keluarga, pernikahan dini, stunting, dan peningkatan pendapatan ekonomi.

Saat ini masalah putus sekolah, aku Fauzan, menjadi masalah utama di Lombok Barat.

“Kita masih berjuang agar rata-rata lama sekolah meningkat lebih dari 6,2 tahun,” aku Fauzan.

Demikian pula halnya dengan fenomena dunia digital akibat Revolusi Industri 4.0.

“Keluarga harus menjadi benteng pertahanan moral. Saya percaya, pembelajaran keluarga tentang agama bisa menangkis pengaruh negatif media sosial,” terang Fauzan.

Selain pendidikan formal dan pendidikan keluarga, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di bawah kepemimpinan Fauzan menggalakkan gerakan anti pernikahan dini.

“Kita menyentuh persoalan dari hulu-nya, yaitu mendorong jangan ada pernikahan dini. Ini sudah kita kerjakan melalui GAMAK (Gerakan Anti Merarik Kodek, red),” lanjut Fauzan.

Saat ini, Pemkab Lombok Barat sudah mampu menekan pernikahan dini sampai 27 persen sejak digerakkan dari tahun 2016 silam.

Isyu lain yang dititipkan Fauzan kepada istrinya adalah isyu Stunting. Stunting adalah kondisi di mana bayi lahir dan mengalami hambatan dalam tumbuh kembang sehingga secara fisik menjadi pendek. Letak persoalan stunting karena berpengaruh juga terhadap kecerdasan dan daya tahan tubuh dari penyakit.

“Sejak tahun 2017, kita sudah mampu menekan angka stunting dari 38 persen menjadi 25,04 persen. Namun karena sangat berpengaruh terhadap generasi mendatang, maka kita harus bisa bebas dari stunting di tahun 2024,” tegas Fauzan sambil mengapresiasi inisiatif TP PKK mendeklarasikan gerakan bebas stunting 2024 yang pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu.

Isyu pamungkas yang Fauzan pesankan adalah agar TP PKK terlibat aktif dalam peningkatan pendapatan ekonomi keluarga.

“Sinergikan program dengan SKPD yang memiliki program sejenis. Kita akan memberi prioritas pembinaan kepada sektor usaha kecil yang berbasis produksi,” pungkas Fauzan menyebutkan beberapa jenis program unggulan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat.      https://www.facebook.com/humaslobar/posts/2020410174747986?__tn__=K-R
#LombokBaratMantap #SopoqAngenMembangunLombokBarat

Giri Menang, 4 Mei 2019 – Menyambut masuknya bulan suci Ramadhan yang jatuh sehari lagi, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Mulia Kediri menggelar Uji Publik Tahfidz Al-Qur’an bagi para peserta didiknya.

Uji publik itu dilakukan di hadapan para guru, wali murid, dan beberapa tokoh agama penghafal Qur’an di lingkungan SDIT Insan Mulia Kediri, Sabtu (4/5).

Sebanyak 110 siswa dari kelas 2 sampai 6, dan 6 peserta kelas 1 mengikuti uji publik yang diselenggarakan secara rutin tiga kali setahun.

“Itu kurang dari separuh peserta didik. Total jumlah siswa-siswi kita sebanyak 348 siswa,” terang Ketua Yayasan yang menaungi SDIT itu, Hj. Nurul Adha.

Nurul memastikan bahwa kegiatan tahfidz al-Qur’an di SDIT yang dikelolanya adalah kegiatan wajib.

“Biarpun sifatnya ekstra kurikuler, tapi kami mewajibkan karena justru sangat mendukung pembelajaran pelajaran lainnya,” terang Nurul Adha yang sehari-hari aktif sebagai Anggota DPRD Lombok Barat itu.

Program unggulan SDIT ini diterapkan secara berjenjang sesuai tingkatan kelas peserta didik. Untuk siswa kelas 1-3, rata-rata diberikan kewajiban menghafal paling sedikit dua juz al-Qur’an, yaitu juz 29 dan 30 yang diuji publikkan tiga kali setahun. Sedangkan untuk kelas 4 sampai 6 menanjak, bahkan ada yang mampu menghafal hingga juz ke 11. Mereka secara intensif setiap hari dibimbing langsung oleh 10 guru khusus di bidang hafal Qur’an. Sepuluh guru tersebut tidak termasuk tiga puluh tiga guru lainnya yang tidak membidangi hafal Al-Qur’an.

“Hari ini, ada peserta didik kita yang ikut uji publik sampai juz ke 11 itu,” terang Nurul Adha.

Nurul menjanjikan pihaknya akan memberikan beasiswa penuh kepada peserta didik SDIT yang mampu menghafal sampai juz ke-15 saat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Nurul Adha memastikan tahun ini akan membuka jenjang SMPIT dan akan memberi kemudahan bagi peserta didik SDIT yang akan melanjutkan pendidikannya.

“Insya Allah tahun ini kita akan buka SMPIT agar tahfidz peserta didik kita bisa berlanjut sampai 30 juz,” janji anggota DPRD Lombok Barat dari Partai Keadilan Sejahtera itu.

Salah seorang wali murid, Hermansyah mengaku antusias dengan program ekstra kurikuler tersebut. Putranya, Daffa, yang saat ini duduk di kelas tiga berhasil menghafal dua juz.

“Ada kebanggan Daffa bisa menghafal biarpun baru dua juz. Kalau besok lebih keras menghafalnya, saya harap bisa lebih dari 5 juz,” ungkap Hermansyah bangga.

Selain Hermansyah, di antara para wali murid yang mengikuti uji publik itu terselip Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang senyum sumringah mendengarkan hafalan al-Qur’an para peserta didik SDIT itu.

Salah seorang yang sedang menghafal itu adalah putri bungsunya, Nadani yang saat ini duduk di kelas 3 Saad bin Abi Waqqas. Nadani berhasil menghafal juz ke 29 dan 30 dalam uji publik kali ini.

Senada dengan Hermansyah, Fauzan Khalid bangga dengan capaian hafalan sang putri.

“Menghafal Al-Qur’an memang sangat tepat dimulai sejak anak-anak seusia mereka. Insya Allah dengan membiasakan membaca dan menghafal, anak-anak dan kita juga bisa hidup dengan penuh berkah,” pungkas Fauzan.

Fauzan sendiri mengaku menjadikan kegiatan baca qur’an sebagai kegiatan rutin bagi pejabat struktural di pemerintahan kabupaten yang dipimpinnya itu. Kegiatan yang disebutnya dengan “khatamul qur’an” rutin dilaksanakan setiap bulan dan diharapkan dapat berjalan sampai ke desa-desa.      https://www.facebook.com/humaslobar/posts/2020322128090124?__tn__=K-R
#LombokBaratMantap #SopoqAngenMembangunLombokBarat

Giri Menang, Sabtu 4 Mei 2019 – Istri Bupati Lombok Barat, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat di Gerung, Sabtu (4/5).

Pelantikan dilakukan oleh Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkiflimansyah. Istri Gubernur Nusa Tenggara Barat itu mengaku menjadikan pelantikan TP PKK Kabupaten Lombok Barat sebagai puncak roadshow TP PKK yang dipimpinnya ke seluruh Kabupaten/ Kota se Nusa Tenggara Barat.

Giri Menang, Sabtu 4 Mei 2019 – Bulan Ramadan 1440 H tinggal menghitung hari. Agar ibadah sepanjang bulan haram tersebut semakin baik, Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menggelar syukuran dan bersilaturahmi bersama ratusan masyarakat di Pendopo Bupati Lobar, Jum’at (4/5) malam. Kegiatan yang dirangkai dengan Khatmul Qur’an dan pengajian ini juga digelar untuk mendoakan perjalanan Lombok Barat lima tahun kedepan di bawah kepemimpinan pasangan Fauzan-Sumiatun.

Giri Menang, Sabtu 4 Mei 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meresmikan Masjid Muhammad Abdul Hafids bin Shaihun atau Nur Abdullah bin Shihon di Dusun Medas Baru, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Jum’at (3/5).

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Fauzan Khalid disaksikan Syekh Faris Bagis selaku fasilitator donatur, Kepala Desa Taman Sari, Camat Gunungsari, Kapolsek, Danposramil dan seluruh masyarakat Dusun Medas Baru.

Bupati Fauzan Khalid dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah membantu masyarakat Dusun Medas Baru dalam pembangunan masjid berukuran 15x15m tersebut. Terlebih pembangunan masjid yang sebelumnya mengalami rusak berat akibat gempa beberapa bulan lalu.

Giri Menang Jum’at 3 Mei 2019 – Stunting bukan persoalan lokal tetapi stunting merupakan permasalahan nasional dan bahkan permasalahan dunia. Karena di sini WHO terlibat di dalamnya untuk menyampaikan berbagai permasalahan stunting yang ada di dunia termasuk yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang memiliki stunting yang cukup tinggi.

Hal tersebut disampaikan Asisten I Setda Lombok Barat, H. Ilham saat membuka Rembug Stunting tingkat Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati, Jum’at, (3/5).

“Dalam acara ini kita rembug bersama untuk kita share informasi, tukar pendapat dan pikiran kita, bagaimana stunting ini bisa kita bebaskan sampai ke akar-akarnya,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rachman Sahnan Putra mengakui angka kasus stunting di Lombok Barat tahun 2007 lalu terbilang cukup tinggi. Dari riset kesehatan dasar tahun 2007 jumlah balita stunting di Kabupaten Lombok Barat mencapai 49,8 persen.

“Ini membuat kita semua terkesima dan membuat kita kaget. Akhirnya dengan berbagai upaya terobosan dan kerja kita semua, angka stunting di Lombok Barat tahun 2016 turun menjadi sekitar 32 persen. Dan hasil bulan penimbangan pada Februari 2019 dengan seluruh balita kita lakukan entry dan kita ukur stunting di Lombok Barat dengan angka yang real sekitar 25,2 persen,” ungkap Rachman.

Beberapa inovasi yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Lombok Barat diantaranya sensus terhadap seluruh balita di Lombok Barat, inovasi Gerakan Masyarakat Sadar Gizi (Gemadazi), Gerakan Masyarakat 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dan upaya penguatan sistem melalui e-Puskesmas, e-Pustu, e-Poskesdes dan e-Posyandu.

Keberhasilan Lombok Barat menurunkan angka kasus stunting mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Tahun 2017 lalu, Lombok Barat bersama tiga daerah lain di Indonesia ditunjuk sebagai daerah percontohan penanganan angka stunting karena pemerintah daerah setempat dinilai memiliki komitmen yang kuat.

“Mari jadikan kegiatan ini, momentum mencanangkan intervensi penurunan stunting terintegrasi dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap. Melalui penguatan komitmen dan koordinasi antar lintas sektor, melalui dana APBN, APBD, DD, dan sumber lainnya,” ajak Rachman.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi memberikan dukungan pada kegiatan ini. Baginya stunting tidak bisa dianggap sepele karena bisa dianggap salah satu indikator Indeks Kelayakan Hidup (IKH) manusia berikut pengaruhnya pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)nya.

“Dengan rembug stunting ini bukannya pemerintah lepas tangan atau membagi beban permasalahan stunting dengan desa maupun stakeholder lainnya, namun pemerintah ingin mengingatkan masalah stunting ini merupakan masalah bersama yang perlu ada penyikapan bersama,” terangnya.

Beberapa hal yang harus ditingkatkan yakni peningkatan kapasitas petugas terkait penanggulangan stunting dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui pola pengasuhan anak, seperti pemberian makan bayi, PMT BUMIL bayi dan balita suplementasi vitamin. Kemudian intervensi gizi sensitif berupa peningkatan akses air bersih dan lingkungan yang sehat bekerjasama dengan OPD lainnya.

Stunting sendiri adalah gangguan pertumbuhan kronis pada anak akibat kekurangan nutrisi dalam waktu lama. Sehingga anak yang terkena stunting umumnya bertubuh lebih pendek dibanding anak seusianya.

Umumnya stunting adalah gangguan yang sering ditemukan pada balita, khususnya usia 1-3 tahun. Dampak stunting yang bisa terlihat antara lain mengganggu pertumbuhan tinggi dan berat anak. Stunting juga dapat mempengaruhi kecerdasan dan kemampuan belajar anak akibat kekurangan gizi, dan mudah terserang penyakit dan berisiko terkena berbagai penyakit saat dewasa seperti diabetes, jantung, kanker dan stroke. Bahkan stunting juga bisa berujung pada kematian usia dini.     https://www.facebook.com/humaslobar/posts/2019655428156794?__tn__=K-R
#LombokBaratMantap #SopoqAngenMembangunLombokBarat

Giri Menang, Jum’at 3 April 2019 – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid-Hj. Sumiatun menghadiri sidang paripurna di Gedung DPRD Lombok Barat, Kamis (2/5). Momen itu dimanfaatkan pasangan yang dikenal dengan “Zaitun” untuk menyampaikan visi misi mereka ketika berkampanye.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) Imam Kafali didampingi Wakil Ketua H. Nur Said dan Sulhan Muhlis Ibrahim.

“Tujuan dari penyampaian visi dan misi ini untuk mengetahui program kerja dan terobosan-terobosan pemerintah selama lima tahun kedepan untuk mewujudkan harapan masyarakat Lombok Barat. Selain itu, karena masyarakat Lombok Barat menaruh harapan besar kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk saling bersinergi dan melengkapi, untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri sejahtera dan berprestasi,” kata Ketua DPRD Lobar Imam Kafali dalam sambutannya.

Fauzan kemudian menyampaikan visi misi yang ia janjikan saat berkampanye. Adapun visi yang disampaikan Fauzan adalah mewujudkan Lombok Barat yang Mantab, yakni Mandiri, Sejahtera dan Berprestasi.

“Di masa kampanye dulu, saya bersama Ibu Wakil Bupati menawarkan konsep untuk membangun Lombok Barat. Konsep itu adalah impian dan cita-cita yang menjadi visi yang sama di seluruh kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan di Lombok Barat,” jelasnya.

Ada lima misi yang ingin dicapai Fauzan-Sumiatun. Yakni, mewujudkan reformasi birokrasi yang berkesinambungan melalui tata kelola pemerintahan yang profesional dan melayani publik dengan basis transparansi, akuntabilitas yang efisien, serta memiliki integritas.

Kedua, meningkatkan dan memantapkan konektivitas dan akses infrastruktur antar wilayah dan pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan.

Ketiga, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan hubungan antar para pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta investasi yang kondusif dan berpihak kepada masyarakat.

Keempat, mewujudkan Lombok Barat yang Sehat, Lombok Barat yang Cerdas, dan Lombok Barat yang Berbudaya melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing yang kompetitif.

Kelima, meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah untuk mempercepat capaian Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan berbasis pada keharmonisan dengan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Capaian di tahun 2018 seperti IPM Lobar yang sudah berada di posisi ke-4 di NTB, kemudian pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,58%, nilai SAKIP yang meningkat menjadi 62,24 dengan predikat B, dan capaian lainnya dikatakan Fauzan menjadi starting point untuk membawa Lombok Barat tahun 2024 dalam kondisi yang lebih baik lagi. Untuk itu Fauzan meminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis dan Program yang terintegrasi dan bersinergi antar satu Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya.

“Tidak ada keberhasilan atau bahkan kegagalan yang dicapai secara parsial oleh masing-masing Perangkat Daerah, namun ia selalu terkait dengan kerja dan hasil dari Perangkat Daerah lainnya. Bila terdapat kekurangan, maka satu Perangkat Daerah harus melengkapi kelemahan atau kekurangan Perangkat Daerah lainnya. Itulah asas komplemantaritas yang kami kedepankan sebagai tekad dan metode kerja kita untuk periode mendatang,” tegas Fauzan.

“Dengan asas kerja yang sinergis, integratif, dan mengedepankan komplementaritas, maka Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi adalah bukan hanya milik kami sebagai Bupati-Wakil Bupati, namun adalah milik seluruh Perangkat Daerah dan jajarannya, juga milik DPRD Kabupaten Lombok Barat, dan bahkan milik segenap masyarakat Lombok Barat,” lanjutnya.

Acara penyampaian visi misi Bupati-Wakil Bupati tersebut juga dihadiri dalam kesempatan tersebut Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Kepala OPD se-Lobar, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa dan tamu undangan lainnya.      https://www.facebook.com/humaslobar/posts/2018688004920203?__tn__=K-R
#LombokBaratMantap #SopoqAngenMembangunLombokBarat

Giri Menang, Kamis 2 Mei 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bersama kepala daerah se-NTB melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (PKB) dengan Bank NTB Syariah dan Kantor Pertanahan di Ballrom Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (2/5). Penandatanganan yang digelar dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah ini disaksikan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Kepala BPN NTB Daly Agung Darmawan, Kepala OJK NTB Farid Faletehan.

Direktur Utama Bank NTB Syariah H. Kukuh Rahardjo menerangkan, pertumbuhan penduduk, ekonomi dan kesejahteraan memberikan implikasi terhadap peningkatan jumlah transaksi dan wajib bayar pajak serta retribusi daerah secara massif. Sehingga diperlukan penggunaan teknologi dan aplikasi yang mampu mencatat pembayaran pajak dan retribusi daerah secara efektif.

”Sebagai Bank pengelola kas daerah, peranan Bank NTB Syariah akan semakin dibutuhkan untuk mendukung transaksi keuangan yang efektif, efisien, dan produktif,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Bank NTB Syariah telah mengimplementasikan layanan Cash Management System di seluruh Pemerintah Daerah. Beberapa tahun terakhir Bank NTB Syariah telah mengembangkan teknologi dan aplikasi pembayaran pajak serta retribusi daerah. Ini telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Antara lain pembayaran PBB On Line dan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui fasilitas E-Samsat. Selain itu, Bank NTB Syariah saat ini sedang dalam progress pengembangan aplikasi QR untuk penerimaan retribusi daerah.

Kukuh menjelaskan Bank NTB Syariah saat ini dalam proses pengembangan aplikasi untuk penerimaan retribusi daerah. Bank NTB Syariah menyadari sepenuhnya teknologi handal merupakan salah satu kebutuhan sekaligus keunggulan dalam rangka memberikan layanan unggul kepada nasabah.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan berharap PKB ini dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat secara langsung.

“Sistem ini juga bisa menutup penyelewengan pajak daerah, karena datanya akan tercatat secara elektronik,” kata Basaria.

Program Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah bagian delapan program intervensi KPK melalui Koordinator Wilayah yang membawahi satuan tugas koordinasi supervisi pencegahan dan penindakan. KPK terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk delapan program tersebut. Tujuh program lainnya adalah Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Manajemen ASN, Dana Desa, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan Manajemen APIP. Adapun kepatuhan lainnya seperti Pelaporan Harta Kekayaan Milik Penyelenggara Negara dan Penerimaan Gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK karena sesuai dengan amanat Undang-Undang No 30 Tahun 2002. Progres capaian selama tahun 2018 atas Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi tersebut pada Wilayah NTB tercatat Monitoring Centre for Prevention (MCP) adalah rata-rata sebesar 57 persen.

Di kesempatan yang sama Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Lombok Barat Dar Sapardi mengapresiasi kerjasama ini. Menurutnya kerjasama ini dapat mewujudkan keterbukaan dan transparansi.

“Penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan PT Bank NTB Syariah dan Pertanahan ini dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah. Hal ini tindak lanjut dari hasil koordinasi dan supervisi pencegahan terintegrasi KPK dalam upaya menciptakan keterbukaan baik terhadap pembayaran maupun penyajian data transaksi sehingga dapat terintegrasi antara wajib pajak, pemerintah daerah maupun pihak perbankan. Dengan meningkatnya PAD akan berimbas kepada biaya pembangunan akan lebih besar,” tuturnya. (Humas Lobar)

OPTIMALISASI PAD, KEPALA DAERAH SE-NTB TANDATANGANI KESEPAKATAN BERSAMA

Mataram, 2 Mei 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menutup kegiatan Hibah Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dalam program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Bidang Kesetaraan Gender dan Sosial Inklusi (GESI) yang terselenggara di Hotel Astoria Mataram, Kamis (2/5).

“Saya mengapresiasi kegiatan ini. Saya setuju masalah gender harus menjadi perhatian. Itu mengapa setiap infrastruktur yang akan dibangun, harus mengutamakan gender dan ramah terhadap saudara kita penyandang disabilitas,” ujar Fauzan saat menutup kegiatan yang terintegrasi dengan program Provincial Road and Infrastruktur Maintenance (PRIM) itu besutan Australia itu.