Memasuki akhir masa bakti Dharma Wanita Persatuan (DWP) 2015 – 2019 sangat dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang semakin solid untuk mengupayakan gerak langkah mencapai tujuan bersama. Setiap permasalahan yang timbul perlu untuk segera diatasi dan menyongsong serta mensukseskan penyelenggaran Musyawarah Nasional (Munas) ke IV DWP yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2019 mendatang.

Hal itu dikatakan Ketua DWP Lombok Barat Hj. Sukerniati Moh. Taufiq pada kegiatan HUT DWP yang dipusatkan di Halaman Kantor Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari, Minggu (9/12).

“Dengan demikian tujuan kita untuk mengembangkan DWP menjadi organisasi istri Aparatur Sipil Negara yang profesional dan untuk memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa akan lebih terwujud,” katanya.

Sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia, sudah selayaknya Dharma Wanita Persatuan mengambil peran strategis dan berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Menurutnya, perempuan bisa mengaktualisasikan dirinya dalam banyak hal sesuai dengan prioritas seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Untuk itu, program peningkatan kualitas dan pengembangan wawasan untuk pengurus dan anggota DWP harus diperluas lagi.

Sementara itu Ketua Panitia HUT DWP Lobar Hj.Erni Ilham mengatakan dalam peringatan HUT Darma Wanita Persatuan (DWP) ke-19 ini DWP Lobar sebelumnya menggelar berbagai kegiatan seperti pengajian, sunatan massal dengan menggandeng DWP Provinsi NTB. Selain itu juga dilaksanakan berbagai macam bakti sosial bekerjasama dengan TP.PKK Lobar.

“Road map pada tahun 2018 adalah tahun optimalisasi program kerja dimana salah satu prioritasnya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pengurus dan anggota DWP,” katanya.

Ditempat yang sama Sekretaris Daerah Lobar H. Moh. Taufiq selaku ketua pembina DWP Kab.Lobar mengingatkan agar jangan sampai semangat kerja para kepala OPD berpengaruh gara-gara para istri.

“Maksud saya begini, kalau dari rumah ibu-ibu sudah memberikan masalah kepada para bapak, saya yakin bapak-bapak tidak akan konsentrasi di kantor. Para ibu harus bisa memberikan emosi yang positif kepada para bapak-bapak. Karena sewaktu kita menjabat yang perlu kita sadari, maklumi, pahami, intospeksi diri adalah sebuah jabatan itu pasti ada ujungnya,” jelasnya.

“Karena ibu adalah orang yang paling di segani oleh bapak, jadi ibu itu paling berperan dalam mengingatkan bapak-bapak untuk mematuhi semua aturan yang berlaku,” lanjutnya. (humas)

Giri Menang, Senin 10 Desember 2018 – Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moh Taufiq bersama Kapolres Mataram, Dandim 1606, Asisten I, Inspektorat Lobar, Kasat Pol. PP Lobar dan Kepala Dinas Kominfo Lobar mendatangi sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Lingsar guna memantau pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018.

Taufiq mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan proses Pilkades serentak di Kabupaten Lombok Barat 2018 berjalan aman dan kondusif. Di Kecamatan Lingsar ada 14 desa yang melaksanakan proses Pilkades. Secara keseluruhan jumlah DPT sebanyak 47.241 dari 112 TPS.

“Kita melakukan pemantauan bersama jajaran Forkopimda di 2 TPS di Kecamatan Lingsar. Yang pertama di TPS 02 di Dusun Lingsar, Desa Lingsar dengan jumlah DPT 460 yang di ikuti 3 Calon dan berlanjut menuju TPS 02 di Dusun Batu Kembung Desa Batu Kumbung dengan jumlah DPT 536 yang di Ikuti 2 calon. Alhamdulilah sampai saat ini masyarakat kita sudah memilih mencapai 80 persen,” katanya.

Taufiq mengatakan, seluruh tahapan pencoblosan berjalan cukup lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Bahkan even pilkades di Lombok Barat ini menjadi salah satu ajang silaturrahmi sesama warga masyarakat.

“Kita berharap suasana kondusif akan tetap terjaga hingga proses penghitungan suara. Pemerintah dan aparat keamanan akan terus memantau langsung seluruh tahapan pilkades hingga tuntas,” pungkasnya. (andy/humas)

Giri Menang, Senin 10 Desember 2018 – Event Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 sukses membius ribuan penonton. Gelaran Jazz yang digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di tahun ketiganya ini mampu mendatangkan dan menghibur ribuan wisatawan dan masyarakat NTB larut dalam kegembiraan menikmati sunset dengan balutan sajian musik dari para musisi Jazz ternama.

“Dibanding tahun sebelumnya, Senggigi Sunset Jazz tahun ini lebih top. Musisi yang tampil keren-keren. Penontonnya juga ramai sekali. Lebih ramai dari tahun lalu,” kata Rida (32), salah seorang pengunjung, Minggu (9/12).

Wanita asal Narmada Lombok Barat ini tampak antusias lantaran musisi favoritnya, Andien tampil dalam event ini. Bahkan ia dan suaminya sengaja datang lebih awal untuk mendapat posisi duduk terbaik.

“Saya dan suami sengaja datang lebih awal supaya dapat spot terbaik. Penontonnya pasti bakal ramai,” ungkap wanita yang tetap mengikuti Senggigi Sunset Jazz tiap tahunnya ini.

Dia juga berharap dengan adanya event ini masyarakat dan industri pariwisata di Lombok dapat kembali normal seperti sedia kala.

Sejak pukul 15.00 Wita para wisatawan dan masyarakat tampak sudah memadati lokasi acara. Sekitar pukul 16.00 Wita, Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 dibuka dengan penampilan musisi lokal seperti Lombok Blues Community, The Maiqkane feat Suradipa dan K-One.

Menjelang matahari terbenam, musisi Andien tampil dengan deretan lagu hitsnya seperti Gemilang, Moving On, Indahnya Dunia, Belahan Jantungku, Askara dan Milikmu Selalu.

Andien tampak tidak bisa menahan rasa kagum akan keindahan pesona Senggigi dan antusias para penonton yang menyemuti pantai Senggigi.

“Terima kasih telah mengundang saya tampil di sini (Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018). Baru pertama kalinya saya perform dengan background pantai, sunset seperti ini. Lombok luar biasa. Keren!” kata Andien di atas panggung.

Selain Andien, event Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 dilanjutkan dengan musisi nasional seperti Brigitta, Pusakata, RAN, Indra Lesmana dan Eva Celia, dan ditutup dengan penampilan sang burung camar Vina Panduwinata.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya di sela-sela acara menyampaikan apresiasi tinggi kepada antusias masyarakat yang hadir malam itu. Baginya hal itu menunjukkan masyarakat NTB khususnya Lombok Barat sudah bangkit dan siap berlari dari keterpurukan akibat gempa beberapa waktu lalu.

“Malam hari ini kita bisa berkumpul di Pantai Senggigi dalam rangka bergembira dan membangkitkan pariwisata Lombok Barat. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata, Pemprov NTB, Bank Mandiri dan seluruh pelaku perhotelan dan insan pariwisata serta masyarakat Lombok Barat. Karena itu bagi kita semua tidak ada kata lain, Lombok Bangkit, Lombok Barat industri pariwisatanya harus lebih maju lagi dan harus lebih baik lagi. Dan itu tergantung pada kita semua dan rekan pers. Saya berikan apresiasi khusus kepada rekan wartawan,” katanya.

Melihat antusias masyarakat yang hadir, Fauzan optimis dalam waktu dekat sektor pariwisata Lombok Barat akan segera pulih.

Giri Menang, Senin 10 Desember 2018 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid meninjau beberapa desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2018, Senin (10/12). Di Kabupaten Lombok Barat sendiri, pelaksaaan Pilkades Serentak dilaksanakan oleh 77 desa. Sebelum melakukan pemantauan, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama istri menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Dusun Sandik, Desa Sandik Kecamatan Gunungsari.

Bupati didampingi Kapolres Lobar, Asisten 3, Kesbangpol, Perhubungan mengunjungi beberapa TPS diantaranya TPS 1 Dusun lilin Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung yang diikuti 4 calon kepala Desa dengan DPT sekitar 2500 yang terbagi menjadi 7 TPS, selanjutnya menuju TPS 6, Dusun Karang Makam, Desa Kuripan Kecamatan Kuripan yang diikuti 3 calon dengan jumlah DPT 5979 yang terbagi 15 TPS. Dan yang terkahir TPS 11 Dusun Bangket Dalam, di Kecamatan Kediri dengan jumlah DPT 463 yang terbagi dalam 11 TPS.

“Tadi kita keliling, dan alhamdulilah secara keseluruhan pelaksanaan Pilkades berjalan dengan aman dan lancar. Terimakasih juga untuk seluruh panitia, unsur TNI, pihak kepolisian dan unsur terkait lainnya,” ujarnya.

Fauzan berpesan kepada para kades terpilihi agar nantinya dapat melaksanakan amanah jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak sombong.
Menurutnya, Pilkades ini bukan tujuan akhir tapi ini adalah proses demokrasi.

“Pilkades serentak 2018 ini sudah kita siapkan Tim sengketa Pilkades yang terdiri dari semua jajaran mulai dari pihak Pemda, kepolisan, kejaksaan, akademisi dan pihak praktisi,” ungkap mantan KPU NTB.

Lebih lanjut ia mengungkapkan Pilkades tahun ini berbarengan dengan tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden 2019. Karena berbarengan banyak caleg yang mendukung beberapa calon kepala desa ini juga yang membuat ramai.

“Dari awal Pemda melakukan sosialisasi untuk bersama-bersama mensukseskan Pilkades serentak dan sebisa mungkin menutup celah yang bisa dimanfaatkan,” pungkasnya.

Sementara itu, kerawanan ricuh Pilkades 2018 sudah diantisipasi pihak Pemda bekerjasama dengan aparat kepolisian.

“Polres Lobar sendiri memaksimalkan anggotanya untuk turun mengamankan suksesnya Pilkades serentak. Dan polres sendiri dibacup oleh Brimop NTB sekitar 30 anggota, dari delmas Polda sekitar 30 anggota,” ungkap Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi disela-sela kunjungan bersama bupati.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk Pilkades serentak 2018 cukup aman dan kondusip namun ada titik yang sudah dipetakan menjadi daerah rawan namun hal itu sudah diantisipasi pihaknya.

“Nanti sewaktu penghitungan suara sedang berjalan ada anggota kami yang berjaga disetiap TPS bersama Bhabinsa. Dan daerah yang kami anggap rawan, dari kepolisian akan perketat penjagaan,” pungkasnya. (man/humas)

Giri Menang, Senin 10 Desember 2018 – Badan Amil Zakat Nasional melalui BAZNAS Microfinance telah memfasilitasi para pelaku usaha mikro di sekitar Senggigi. Para pedagang difasilitasi lapak untuk menggelar dagangan mereka dalam Festival Jazz Senggigi 2018, Ahad (9/12).

Sebanyak 30 pedagang Mitra BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Gunungsari – Lombok Barat, turut meramaikan event tahunan yang digelar Pemda di sepanjang pantai Senggigi tersebut. Sebagian besar mereka adalah para pedagang yang selama ini menggelar dagangan di lokasi wisata pantai Senggigi, dan sebagian lainnya adalah Mitra BMD dari luar Senggigi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Lombok Barat dan BAZNAS. Ini adalah kesempatan yang langka bagi kami, dan kami sangat terbantu dengan diikutkan dalam acara yang meriah ini,” kata ibu Alfiyatun pedagang nasi belut.

Hal itu juga diaminkan oleh ibu Sani pedagang minuman dan ibu Ida Royana pedagang sate.
Tak hanya pedagang biasa, BUMDES Batu Layar juga ikut menggelar dagangan di tempat itu. Momen keramaian itu dimanfaatkan untuk mempromosikan salah satu produk andalan Desa Batu Layar yakni Kopi Tradisional Batu Layar.

“Even seperti ini sangat kami tunggu untuk mempromosikan produk kami dan memajukan pariwisata,” ujar Muhammad Royan, Bendahara BUMDES Batu Layar.

Ia berharap kedepannya Pemerintah semakin sering melaksanakan even-even seperti ini. Dari even seperti ini diharapkan roda perekonomian mikro bisa berputar.

Royan menuturkan, dari hasil penjualan es kopi dan kopi tradisional pada even jazz kemarin, pihaknya mampu meraup untung Rp 1 juta lebih.

“Kami jualan dari jam empat sore sampai jam sembilan malam,” jelasnya.

Keberadaan lapak-lapak dagangan pada even keramaian seperti ini benar-benar membawa berkah bagi para pedagang kecil. Terlebih lagi di musim sepi wisatawan seperti saat ini.
Seperti diketahui, sejak Lombok diguncang gempa 7.0 SR 3 bulan yang lalu, BAZNAS terus mendorong dan mendukung Kebangkitan ekonomi masyarakat. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari pembangunan Huntara, sekolah, tempat ibadah, pasar darurat, Dan beberapa program lain.

Memasuki masa recovery ini, BAZNAS terus melanjutkan dengan penguatan ekonomi, baik melalui penguatan permodalan dan fasilitasi akses-akses ekonomi lainnya.

Pasar rakyat yang digelar di Senggigi merupakan bagian dari Festival Jazz Senggigi 2018 ini. Diperkirakan, terdapat lebih dari 7.000 pengunjung dalam event yang digelar di lokasi wisata favorit Lombok Barat ini.

Direktur Micro Finance Baznas, Noor Aziz mengatakan, kegiatan fasilitasi pasar rakyat ini bertujuan memberi edukasi kepada masyarakat untuk dapat cepat merespon potensi-potensi ekonomi yang ada di sekitarnya. Selain itu bertujuan pula untuk membantu akselerasi kebangkitan usaha masyarakat pasca gempa.

Jika dilihat dari jumlahnya, yaitu 30 orang usaha mikro yang baru bisa difasilitasi, memang hal itu belum seberapa. Namun dampak semangat dan pengakuan para pihak terhadap keberadaan mereka akan menjadi modal dasar kuat untuk penguatan usaha mikro kedepan.

Aziz menyadari, bahwa untuk membangkitkan usaha mikro tentu tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Langkah sinergi dan kerjasama dengan para pihak sangat diperlukan, sebagaimana yang nampak dalam kegiatan pasar rakyat Senggigi.

Sebelumnya, lanjut Aziz, dalam kerangka membangkitkan ekonomi masyarakat, BAZNAS juga telah memfasilitasi Pasar Darurat di Gunung Sari yang digunakan lebih dari 500 pedagang.

“BAZNAS juga telah mengoperasikan Baznas Microfinane Desa (BMD) sebagai instrument penguatan permodalan,” pungkasnya. (Humas)

Giri Menang, Minggu 9 Desember 2018 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid resmi melepas kontingen yang akan berlaga pada event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-X. Kontingen Kabupaten Lombok Barat kali ini terdiri dari 372 atlet dan 77 officials. Ratusan atlet terbaik Lombok Barat ini akan mengikuti 24 cabang olahraga yang dilombakan pada 8-17 Desember ini.

“Saya harap kita bisa memberikan yang terbaik untuk daerah kita. Dan jangan khawatir, kami atas nama pemerintah daerah akan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mengangkat nama baik Kabupaten Lombok Barat. Bagi mereka yang dapat medali emas tenang saja, ada bonus dari kami,” kata Fauzan saat acara pelepasan atlet Porprov X di GOR Patut Patuh Patju Gerung, Jum’at (7/12).

Sementara Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Barat H. Suherman sangat yakin atlet Lombok Barat mampu memberikan yang terbaik pada event tersebut.

“Porprov 2014 lalu Lombok Barat meraih 108 medali yang terdiri dari 45 emas, 28 perak, dan 35 perunggu. Sehingga mengantarkan Lombok Barat sebagai juara umum. Tentu ini jadi pemicu dan semangat untuk mempertahankan pada Porprov ke-X 2018 ini,” ucapnya. (emi/humas)

Giri Menang, Jum’at 7 Desember 2018 – Usai mengikuti workshop di hotel jayakarta, rombongan tim World Bank bersama Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dan rombongan kemudian menuju Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat untuk observasi kegiatan penanganan masalah stunting. Desa Jagaraga termasuk dalam 10 desa intervensi penurunan stunting terintegrasi.

Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Desa Jagaraga Mukkaram dan jajaran di Aula Kantor Desa Jagaraga, Kamis (6/12). Dalam sambutannya, Mukkaram menjelaskan program masalah stunting di desanya. Program kegiatan seperti rehab Poskesdes, Posyandu, pembangunan MCK umum, rehab PAUD, penyediaan askes polindes dan posyandu, intensif kader dan guru PAUD, penyuluhan dan penelitian kesehatan kader, serta sosialisasi BPJS seluruhnya bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

“Infastruktur kesehatan ibu hamil dan anak, kita telah membangun dari tahun 2017 sampai 2018 dianggarkan dari ADD dan DD. Di tahun 2017 sebesar Rp. 220.368.600 dan di tahun 2018 sebesar Rp. 508.463.554. Hasilnya angka stunting di Desa Jagaraga ini dapat diturunkan. Dari 279 di bulan Februari turun menjadi 179 di bulan Agustus tahun 2018,” jelasnya.

Mukkaram menambahkan, upaya yang dilakukan untuk menurunkan stunting juga dengan melakukan pendataan mengukur dengan tingkat stunting yang diberikan world bank dan membuat arisan jamban dengan anggota-anggota posyandu.

“Kami punya da’i kesehatan bagaimana mereka bisa menyampaikan kemasyarakat bagaimana prilaku hidup bersih dan sehat dan turun sosialisasi bagaimana pola asuh anak dan remaja,” katanya.

Sementara itu Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dr. Kirana Primatasari dalam kesempatan itu mengaku bangga atas keberhasilan Desa Jagaraga.

“Bagaimana interaksi antara desa dengan pukesmas, bagaimana interaksi desa dengan masyarakat dusun karena kepala desa berhasil menggerakan semua kader dan kepala dusun untuk bersama-sama bergotong royong melakukan upaya penurunan masalah stunting di desa ini. Ini kami yang ingin belajar mendapat informasi dari bapak kepala desa, bagaimana proses itu bisa terjadi, diputuskan, disepakati dan dilaksanakan,” katanya.

Sementara itu, tim pakar gizi GSC World Bank Prof. Fasli Jalal mengatakan untuk mengatasi kondisi ini, ibu hamil dan anak di bawah dua tahun perlu mengakses layanan-layanan penting secara bersamaan untuk mencegah stunting.

Layanan-layanan tersebut adalah imunisasi dasar, pemberian air susu ibu eksklusif, makanan yang beragam, air minum dan sanitasi, pendidikan anak usia dini, indeks kerawanan pangan, dan akta kelahiran agar anak yang baru lahir terdaftar dalam sistem bantuan sosial.

“Stunting merupakan masalah bersama, perlu kerjasama lebih baik antara lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah. Juga dengan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan akademisi,” katanya. (andy/humas)

Giri Menang, Jum’at 7 Desember 2018 – Untuk mensosialisasikan kebijakan Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) dalam rangka menurunkan angka stunting, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar Workshop Koordinasi dan Rembuk Stunting tahun 2018. Kegiatan yang dihadiri Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI dr. Kirana Primatasari, Kepala Dikes Lobar Rahman Sahnan Putra, tim leader GSC World Bank, tim pakar gizi GSC World Bank, tim TNP2K, para camat, kepala desa dan tokoh agama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan atau fasilitas dalam menggerakkan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan dasar dan menengah pertama.

“Melalui workshop ini diharapkan mampu mengoptimalisasikan peran multi pihak/organisasi perangkat daerah dalam upaya konvergensi penanganan stunting di Kabupaten Lombok Barat. Dengan perumusan kebijakan yang komperhensip menuju Generasi Sehat dan Cerdas masyarakat Lombok Barat. Dengan demikian akan mampu meningkatkan kinerja program penanggulangan kemiskinan, sehingga dapat menurunkan angka stunting,” ungkap Kepala DPMD Lobar L. Edy Sadikin saat membuka workshop di Hotel Jayakarta, Kamis (6/12).

Sementara itu, Kepala Dikes Lobar Rachman Sahnan Putra menjelaskan di Kabupaten Lombok Barat, masalah stunting merupakan masalah sangat krusial. Di tahun 2007, angka stunting menyentuh 49,8% bayi lahir dalam keadaan pendek. Setelah diintervensi dengan program, maka turun menjadi 32,7% di bulan agustus tahun 2017. Selanjutnya dilakukan intervensi yang lebih spesifik dengan arahan komitmen pemerintah daerah yang kuat, kemudian pada Agustus 2018 dari hasil e-Posyandu dengan entry minimal 75% sehingga keluar angka penurunan stunting menjadi 28,9%.

Rachman mengakui masih ada kekurangan dan kelemahan untuk mempercepat penurunan stunting di Lombok Barat, khususnya di tingkat desa. Rachman menceritakan, sebelum dikawal dengan regulasi yang jelas, kepala desa merasa kebingunan menggunakan anggaran yang cukup besar di desanya.

“Ketika kita berikan rambu-rambu pada tahun 2014 keluar Peraturan Bupati dan 2015 kita pertajam dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2015 para kepala desa sangat senang dan bersyukur. Artinya para kepala desa diberi arah melalui regulasi sehingga tidak takut salah dalam menggunakan anggaran. Sehingga di desa tidak hanya berpikir secara pembanguan fisik buat rabat jalan, gapura saja,” terangnya.

Ditempat yang sama Kabid Sosbud Bappeda Lobar Halid mengaku sangat mendukung kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan prioritas pembanguan nasional terkait dengan upaya percepatan pencegahan stunting khususnya kepada kecamatan dan desa prioritas.

“Kita mencanangkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan unsur desa untuk mendukung sepenuhnya upaya percepatan pencegahan stunting di wilayah secara konsisten. Kkita juga harus memastikan bahwa APBDesa telah sesuai dengan kebijakan bupati dalam upaya percepatan pencegahan stunting serta serasi dan sinergi dengan program kegiatan dalam RKPD kabupaten yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa,” katanya.

Komitmen Pemkab Lombok Barat menurunkan angka stunting sangat diapresiasi Kemnkes RI. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dr. Kirana Primatasari melihat Pemkab Lobar sudah mampu memahami langkah penanganan stunting dengan baik. Hal itu dilihat dengan aktifnya seluruh pihak dalam menangani masalah kesehatan nasional ini. (andy/humas)

Giri Menang, Kamis 6 Desember 2018 – Sesuai program Nawacita pemerintahan Presiden Jokowi, masyarakat harus sudah tuntas dalam permasalahan administrasi kepemilikan tanah. Di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Presiden Jokowi melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (Kepala BPN RI), Dr. Sofyan A. Djalil membagikan 2.156 buah sertifikat kepada warga Lobar. Sertifikat tersebut diserahkan melalui sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lobar, Kamis (6/12).

Kendati menteri terlambat datang dari jadwal semula, namun masyarakat penerima sertifikat tetap menunggu kehadiran bapak menteri. Bahkan saat menunggu, sempat terjadi gempa susulan. Akibatnya, seluruh tamu dan penerima sertifikat berhamburan turun dari bencingah Agung tempat kegiatan berlangsung. Namun setelah diberikan arahan oleh panitia, mereka kembali duduk naik ke atas bencingah. Satu jam kemudian menteri dan rombongan tiba.

Pembagian sertifikat diberikan secara simbolis oleh Menteri Sofyan, didampingi Gubernur NTB melalui Kepala BPN NTB, Kepala BPN Lobar, Bupati Lobar bersama anggota Forkopimda. Penyerahan sertifikat secara simbolis diberikan kepada 14 orang penerima.

Menteri Sofyan Djalil dalam arahannya mengatakan, tahun 2018 ini, di NTB target reralisasi sertifikat sebanyak 170 ribu. Di Lobar, sebanyak 125 ribu yang saat ini terealisasi sebanyak 2.156 buah. Namun sisanya akan berakhir sampai target tahun 2021.

“Yang belum dapat sertifikat tahun ini, Insya Allah tahun depan melalui program yang sama,” sebut menteri.

Karena kata dia, presiden memerintahkan, tahun depan (2019), secara nasional ada 9 juta sertifikat yang akan dibagikan. “Tahun ini di seluruh Indonesia akan dikeluarkan sebanyak 7 juta sertifikat,” katanya kemudian disambut aplaus meriah hadirin.

Dari 2.156 buah sertifikat yang dibagikan di kabupaten Lobar, rinciannya adalah, 2 ribu untuk masyarakat, 84 untuk tanah hak pakai, 10 buah untuk Barang Milik Begara (BMN) dan sisanya 52 sertifikat untuk tanah wakaf dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain penyerahan sertifikat tanah program PTSL, pada acara yang sama juga diberikan piagam penghargaan dari BPN Lobar kepada Bupati Lobar, Kejaksaan Negeri Mataram, Kapolres Lobar, kapolres mataram atas dukunganya dalam rangka kegiatan PTSL di Lobar tahun 2017/2018.

Giri Menang, Rabu 5 Desember 2018 – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di kabupaten Lombok Barat (Lobar) tinggal menghitung hari. Dari 119 jumlah desa, 77 dianratanya akan menggelar pilkades serentak 10 Desember 2018 mendatang. Namun tidak bisa dipungkiri, pilkades tersebut masih diwarnai oleh konflik-konflik internal.

Konflik yang paling menyulut adalah adanya judi taruhan (bebotoh) yang dilakoni warga tertentu. Judi taruhan untuk memasang pemenang dari calon kepala desa (kades) ini, terkadang pihak yang kalah taruhan justru yang berpotensi menyulut keributan.

“Justru yang kalah taruhan yang bisa jadi momok menimbulkan kributan, mungkin saja calon kades yang kalan bisa diserang,” papar Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid saat memimpin rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang membahas masalah potensi konflik pilkades serentak dan inflasi daerah di Ruang Rapat Pondopo di Gerung, Rabu (5/12).

Dari seluruh anggota Forkopimda terutama Kapolres Lobar, Kapolres Mataram dan Dandim 1606 sudah sepakat akan menerjunkan personilnya. Dari 333 TPS, personil yang akan mengamankan jalannya pilkades serentak sebanyak 374 orang. Rata-rata tiap TPS akan diamankan oleh 2 anggota polisi dan 5 hansip.

Dalam kesempatan itu, pihak Dandim 1606 Lobar, selain menyoroti panitia pilkades dan kelompok masyarakat pendukung, tapi juga tetap terfokus pada kemungkinan adanya money politics serta gangguan kamtibmas. Masa-masa yang paling rawan adalah saat berlangsungnya pilkada, pencoblosan, penghitungan dan pelantikan. Masa-masa inilah diharapkan, pihak kantib benarr-benar melaksanakan pemantauan.

Sementara itu dari pihak Kejati memantau kondisi nasional yang melibatkan warga NTB. Apalagi menjelang Pilpres, dinamikan politik di daerah turut memberi peran. Terkait dengan ini, diharapkan adanya sosialisasi pelaksanaan pilpres 2019 mendatang. Selain itu, disinggung juga pasca pembakaran bendera Tauhid di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Bahkan unjuk rasa yang terjadi di Bogor melibatkan 619 warga NTB. Dari jumlah ini, beruntung tidak ada warga asal Lobar. (LPA/humas)