Berita Terbaru

LOMBOK BARAT LUNCURKAN AKSI BERGIZI

Giri Menang, Senin 4 Februari 2019 – Mengantisipasi rendahnya kesadaran gizi, khususnya di kalangan remaja putri, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan meluncurkan “Aksi Bergizi”.

Aksi tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Lombok Barat Nomor 444/91/DIKES/I/2019 per tanggal 21 Januari 2019 yang meminta semua sekolah tingkat SLTP dan SLTA di Lombok Barat untuk melaksanakan aksi tersebut setiap hari Rabu selama 45 menit.

Selama 45 menit, semua sekolah tersebut diminta untuk melakukan sarapan bersama, meminum Tablet Tambah Darah (TTD), dan menyelenggarakan kegiatan literasi dengan “modul aksi bergizi”.

Kepala Dinas Kesehatan Rachman Sahnan Putra saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/2) menjelaskan, kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak Januari 2019 lalu dengan menyasar 10 SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang menjadi pilot project.

Sepuluh sekolah tersebut adalah SMPN 5 Lembar, SMPN 2 Kuripan, SMPN 1 Labuapi, MTs Ad-Dinul Qayyim, dan MTs Sayang Ibu. Sisanya adalah 5 sekolah SLTA yang tersebar di beberapa kecamatan.

Intervensi Dinas Kesehatan kepada sekolah-sekolah pilot tersebut dalam bentuk pelatihan kepada 5 guru setiap sekolah, guru-guru terlatih tersebut melatih lagi guru wali kelas, dan para wali kelas tersebut mendampingi para siswa untuk sarapan bersama dan meminum TTD.

“Saat itu kita baru mulai di kelas 8 dan kelas 11. Untuk tahun 2019 ini kita akan minta semua sekolah tingkat SMP/ MTs sederajat dan SMA/SMK/MA sederajat untuk menyelenggarakan hal tersebut,” terang Rahman.

TTD sendiri, imbuh Rahman telah dimulai sebelum aksi itu resmi digelar, tepatnya sejak 7 Februari tahun lalu. Tujuannya, menurut Rahman, untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi dan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku para remaja tentang kesehatan reproduksinya.

“Kita perlu menyiapkan kondisi fisik dan mental para remaja putri untuk menghadapi masa reproduktif mereka, sekaligus untuk mencegah terjadinya stunting (tumbuh pendek, red) untuk kita bisa bebas stunting di 2030 nanti,”terang Rahman dengan menyebut bonus demografis 2030 sebagai target jangka panjang.

Di tempat terpisah, Kepala Sekolah SMPN 1 Labuapi H. Nurdin mengaku bahwa aksi tersebut berjalan sangat efektif di sekolahnya.

“Sangat efektif, tidak ada kendala. Pada saat pemberian TTD, para siswa sudah merasakan sendiri efek pemberian TTD itu. Kami dari pihak sekolah sangat terbantu dengan aksi tersebut,” aku Nurdin menuturkan keterlibatan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dalam mendampingi mereka.

Nurdin merasa bangga karena salah satu dampak dari kegiatan aksi tersebut, sekolahnya bisa meraih prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat di urutan 6 tingkat nasional.

“Sekarang kita sedang menunggu hasil lomba sekolah adiwiyata tingkat nasional,” pungkas Nurdin bangga.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di kesempatan terpisah menegaskan bahwa aksi tersebut adalah bentuk sentuhan pembangunan manusia dari hulunya dalam memerangi stunting.

“Kita tidak hanya menyentuh ibu dan anak, tapi menyiapkan para remaja putri yang akan menjadi ibu, agar bisa sehat dan di saat waktunya melahirkan, pun mampu melahirkan anak-anak yang sehat dan tidak mengidap stunting,” papar Fauzan.

Di samping menyentuh persoalan kesehatan personal remaja putri, imbuh Fauzan, pihaknya pun sedang menggerakkan anti pernikahan dini. Melalui Gerakan Anti Merariq Kodek (Gamaq) yang sudah diatur melalui Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berusaha menegaskannya lagi dalam bentuk yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Daerah.

“Dari aspek kesehatan dan usia reproduksi, kita pun berupaya keras agar tidak lagi terjadi pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan secara sehat dalam fisik maupun psikis, pasti berpengaruh terhadap anak-anak yang akan lahir dari keluarga itu,” pungkas Fauzan.

Gerakan Aksi Bergizi yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini menjadi pilot project dari Badan Dunia Unicef. Bersama Kabupaten Klaten di Jawa Tengah, Lombok Barat diharapkan dapat menjadi wilayah yang bebas stunting di 2030. Untuk diketahui, angka stunting di Lombok Barat di tahun 2017 untuk anak usia bawah lima tahun (balita) masih berkisar pada angka 33,61%. Sedangkan untuk anak usia di bawah dua tahun (baduta) berkisar pada angka 22,82%.

Angka tersebut, menurut Rahman sudah mampu diturunkannya.

“Menurut hasil pengukuran mandiri kita di Posyandu, angka stunting per Agustus 2018 adalah 28,96%. Target kita di 2020 adalah 28%,” pungkas Rahman.

Di sisi lain, angka gizi buruk di Lombok Barat di tahun 2018 mencapai 31 kasus, menurun dari angka tahun 2017 lalu yang mencapai 45 kasus. (Humas Lobar)

By AdminWebLobar/ Februari 4th, 2019/ Berita Terbaru, Kegiatan Bupati/ Komentar Dinonaktifkan/

HANYA SEPULUH PERUMAHAN DI LOMBOK BARAT YANG DIBANTU PSU

Giri Menang, Sabtu 2 Februari 2019 – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Fasilitas Rumah Umum mengunjungi lokasi bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang dikucurkannya di Kabupaten Lombok Barat, Kamis (31/1).

Kunjungan tim itu dipusatkan di Perumahan Muhajirin Asri 2 di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Lombok Barat. Komplek perumahan tersebut adalah salah satu dari total 10 titik lokasi yang dibantu untuk PSU dari anggaran Kementerian.

Untuk tahun 2018 lalu, Lombok Barat memang hanya kebagian 10 lokasi dengan total nilai Rp. 4,1 milyar. Sedangkan untuk unit rumah, bantuan PSU itu mencakup 936 unit.

Menurut Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB Heri Susanto, SP., yang ikut menyambut mereka, kunjungan itu dilakukan oleh tim secara lengkap, yaitu dari unsur Kementerian PUPR, Bappenas, dan bahkan unsur Kemendagri.

Bantuan PSU untuk wilayah NTB, ujar Heri, mulai direalisasikan dari tahun 2016 sampai 2018 lalu. Untuk Lombok Barat sendiri, baru mulai di tahun 2018 berupa jalan lingkungan sepanjang 4.032 meter.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lombok Barat H. Lalu Winengan mengemukakan, bantuan PSU ditujukan untuk rumah subsidi agar penghuninya bisa nyaman, leluasa dan tidak terganggu dengan jalan yang banjir, dan becek.

“Dalam akad pembelian rumah mereka, PSU itu dijamin ada,” tegas Winengan.

PSU yang dimaksud Winengan adalah drainase yang baik, jalan yang lebar yang sudah dirabat beton atau paving block.

“Untuk tahun 2019 ini, kita harap dan optimis akan dapat bantuan PSU lagi,” harap Winengan.

Sepuluh perumahan yang mendapat PSU tahun 2018 lalu adalah Perumahan Amaris Green Hill Wadon, Muhajirin Asri 2, Royal Zam Zam 2, Griya Perembun Asri, Taman Ayu, Pesanggrahan Indah, Griya Reyan Indah, Citra Persada Dawung, Lentera Garden dan Perumahan Bhayangkara Residence. (Humas Lobar)

HANYA SEPULUH PERUMAHAN DI LOMBOK BARAT YANG DIBANTU PSU

By AdminWebLobar/ Februari 2nd, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

ENAM PULUH DUA KASUS DBD DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, 1 Februari 2019 – Mengantisipasi wabah Demam Berdarah Dangue (DBD), Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid telah mengingatkan jajaran dan masyarakatnya dengan mengeluarkan Surat Edaran. Surat itu ditujukannya kepada seluruh Kepala Desa dan Camat se Kabupaten Lombok Barat untuk segera melakukan pencegahan dan menangani kasus DBD secara cepat.

“Surat edaran Bupati sudah dijalankan oleh Puskesmas dengan melakukan sosialisasi dan pogging” kata Kepala Dinas Kesehatan H. Racham Sahnan Putra di Ruang Kerjanya, Jum’at (1/2/2019).

Pihaknta dan semua Puskesmas, aku Rahman, harus mengambil tindakan segera dalam menangani DBD, baik melalui sosialisasi, pogging, dan penanganan kuratif berdasarkan standar operasional prosedur Puskesmas.

“Puskesmas kan sudah memiliki SOP sendiri dalam penanganan DBD,” tegas Rahman.

Menurut Dinas Kesehatan Lombok Barat, jumlah kasus DBD sampai saat ini mencapai 62 kasus.

“Di Kecamatan Kuripan yang paling banyak terkena DBD, jumlahnya 32 kasus, kemudian di Puskesmas Kediri ada 12 kasus, Puskemas Jembatan Kembar ada 6 kasus, Puskesmas Gunungsari 4 kasus, Puskesmas Dasan Tapen dan Gerung masing-masing 6 kasus dan di Puskesmas Labuapi ada 2 kasus. Sehingga kasus keseluruhan di Lombok Barat mencapai 62 kasus,” terang Rahman.

Rahman memastiksn, sampai saat ini dari 62 kasus itu semuanya sudah mendapat perawatan dan tidak ada yang meninggal. Untuk itu Rachman berharap agar masyarakat dan semua stekholder kesehatan bisa secara mandiri membersihkan tempat-tempat berkembangnya perindukan nyamuk, seperti kaleng, air gelas, dan bak kamar mandi.

“Jika tidak di lakukan maka nyamuk sebagai sumber penyakit DBD akan semakin berkembang dan akan ada korban-korban lain, “ujarnya

Namun menurut Rachman, kasus itu belum bisa disebut Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Masih bisa ditangani lah,” ujarnya.

Selain DBD, menurut Rachman, penyakit lain yang bersumber dari lingkungan adalah malaria. Namun pihaknya mengaku sudah menangani dengan memperkuat kerja sama dengan Unicef.

Dari 536 kasus malaria sejak ditetapkan sebagai KLB Kecamatan, pihaknya terus melakukan tindakan agar tidak terjadi penularan.

Target untuk tahun 2019 ini, aku Rachman, Kabupaten Lombok Barat harus mengeliminasi penyakit malaria sehingga menjadi nol kasus.

Selain malaria, penyakit lain akibat lingkungan yang kurang sehat adalah penyakit diare dan ispa. Namun Dinas Kesehatan, aku Rachman, pun bisa mengendalikannya.

Untuk itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat berpartisipasi dengan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Semua pihak harus terlibat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat,” pungkas Rachman sambil meminta agar masyarakat segera memeriksakan diri di Puskesmas bila menemukan kasus-kasus penyakit menular seperti itu.

ENAM PULUH DUA KASUS DBD DI LOMBOK BARAT

By AdminWebLobar/ Februari 1st, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

TK PEMBINA MATARAM KENALKAN PEMADAMAN DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Kamis 31 Januari 2019 – Sebanyak puluhan anak-anak usian 5-6 tahunan melurug Kantor Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) Lombok Barat di Gerung, Kamis (31/1).

Dalam kegiatan outing itu, mereka didampingi 12 orang guru TK Pembina Mataram dan puluhan orang tua/wali murid yang sengaja datang ke Kantor Biru untuk mengenalkan tata cara pemadaman kebakaran sejak dini.

“Kami sengaja datang karena Kantor Pemadam di Lombok Barat ini cukup representatif sebagai tempat belajar peserta didik,” aku Hj. Heni Herawati, pengelola TK yang beralamat di Jalan Pemuda Mataram itu.

Heni mengaku, di samping mengenalkan pembelajaran pemadaman sederhana kepada anak-anak, pihaknya pun berharap para orang tua bisa lebih awas dan terlatih juga sejak dini.

“Jangan justru orang tua yang menakut-nakuti anaknya,” kata Heni.

Kedatangan mereka, tambahnya, adalah mempraktikkan pendidikan holistik dan integrarif, termasuk kepada orang tua.

“Banyak dari meraka itu yang takut dengan gas, padahal itu kan setiap hari mereka harus gunakan? dan sekarang mereka sudah mulai berani,” tegas Heni.

Salah seorang wali murid, Muhammad Masri, ST menanggapi positif kegiatan yang digagas pihak sekolah.

“Sangat positif. Kita jadi tahu bagaimana menangani kobaran ketika api sudah besar. Tadi pun dalam simulasi yang saya coba sendiri bagaimana memadamkan api dari tabung gas tiga kilo,” aku Masri penuh antusias.

Di samping anak-anak tahu bagaimana cara memadamkan api, lanjut Masri, mereka sebagai wali murid juga dapat ilmu bagaimana cara mengatasi apabila terjadi kebakaran besar di rumah.

Materi belajar sederhana tentang pemadaman disampaikan oleh personil DPK Lombok Barat. Kepala Bidang Pengendalian Operasi, Lalu Adiwijaya bersama beberapa anggota pasukan biru mengajarkan anak-anak dengan model bermain.

Anak-anak dari dua kelompok belajar itu bermain-main memadamkan api yang menyembur dari tabung gas dengan menutup sumber api dengan kain yang dibasahkan.

Begitu pula ketika mereka melakukan simulasi memadamkan kobaran api di tungku drum. Dengan riang gembira mereka menyemprotkan air dari selang besar untuk memadamkan api yang berkobar besar dan berjelaga hitam itu.

Di kesempatan terpisah, Kepala DPK Lombok Barat H. Fauzan Husniadi mengaku kunjungan belajar anak sekolah ke dinasnya sudah banyak.

“Bulan ini saja sudah 6 rombongan yang datang untuk belajar dan mensimulasi pemadaman,” terang Fauzan.

Fauzan mengaku, di samping mendapat kunjungan, pihaknya pun melayani undangan untuk langsung menggelar pembelajaran dalam penanganan kebakaran.

“Itu bagian dari proses pencegahan. Semakin banyak orang faham tentang tata cara penanganan cepat, semakin kecil resiko kebakaran besar yang bisa didapat,” pungkas Fauzan. (Humas Lobar)

TK PEMBINA MATARAM KENALKAN PEMADAMAN DI LOMBOK BARAT

By AdminWebLobar/ Januari 31st, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SIAP BEROPERASI

Giri Menang, Rabu 30 Januari 2019 – Terhitung Januari 2019, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) membentuk satu lagi unit di bawah naungan Sekretariat Daerah, yakni Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Bagian ini merupakan instansi khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa yang juga disebut sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Pembentukan UKPBJ ini sendiri merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Di dalam unit ini, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bersatu. Dengan begitu layanan yang kredibel, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa adanya diskriminasi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa diharapakan dapat terwujud.

Sebelumnya, ULP berada di Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda Lobar. Sedangkan LPSE berada di Dinas Kominfo Lobar.

Kini Bagian Pengadaan Barang/Jasa atau UKPBJ berkantor di Gedung Putih Kantor Bupati Lobar, tepatnya di lantai 2 sayap barat gedung. Dalam struktur unit ini ada tiga Sub Bagian yaitu Subbag Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Subbag Pengelola LPSE, dan Subbag Advokasi.

Ditemui di ruangannya beberapa waktu lalu, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sekaligus Kepala UKPBJ Lobar, Ahad Legiarto menegaskan dirinya dan jajaran akan bekerja secara maksimal mewujudkan layanan pengadaan yang kredibel, transparan dan akuntabel.

“Prioritas kita melaksanakan lelang tapi saat ini kita masih menunggu program dari SKPD dulu. Kita targetkan akhir Januari sudah selesai. Sementara ini kita lagi menyusun materi workshop entry penginputan SiRUP untuk admin masing-masing SKPD, termasuk kecamatan juga. Ini salah satu upaya kita untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Pemkab Lobar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Yung Savitri mengaku pembentukan UPKBJ akan lebih memudahkan proses pengadaan barang jasa.

Salah satu faktor penunjangnya yaitu tersedianya personil yang penuh waktu dan memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa.

“Kalau dulu, kita kan pokja ULP itu ad hoc, diambil dari dinas-dinas. Sifatnya sementara. Jadi tugas kita dobel. Tugas di SKPD dan tugas sebagai pokja. Kalau sekarang, pokja pemilihan di bagian pengadaan sifatnya tetap. Jadi kerja bisa lebih konsen. Terus sekarang ULP sama LPSE kan satu atap. Jadi kalau ada masalah dengan sistem, koordinasi pokja kan lebih gampang,” ungkap ASN yang telah lama bergelut dalam bidang pengadaan barang jasa ini, Selasa (29/1).

“Kalau dulu pokja ada masalah, minim pendampingan. Sekarang ada subbag pembinaan advokasi yang tugasnya lebih ke peningkatan kapasitas SDM pokja. Dan pendampingan advokasinya,” lanjutnya menambahkan. (Humas Lobar)

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SIAP BEROPERASI

By AdminWebLobar/ Januari 30th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

64 TENAGA PENDAMPING DESA TANDATANGANI KONTRAK KERJA

Giri Menang, Selasa 29 Januari 2019 – Dalam rangka mendukung urusan pembangunan dan kawasan perdesaan, sebanyak 64 orang Tenaga Pendamping Desa Profesional (TPDP) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2019 menandatangani kontrak kerja. Penandatanganan kontrak digelar di Aula Kantor Dinas PUPR Lobar, Selasa (29/1).

Ke 66 TPDP itu terdiri dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur (PDTI) dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa. Para TPDP ini direkrut melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di bawah Kemendes Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI.

Hadir dalam kesempatan tersebut, wakil Gubernur (wagub) NTB, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMPD-Dukcapil) NTB, Bupati Lobar, Kadis PMPD Lobar, Kepala Desa, Camat serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Lobar.

Kepala Dinas PMPD-Dukcapil NTB, H.Azhari, SH, MH menyatakan, tupoksi dari para pendamping desa ini, selain menetralisir informasi hoax dimedia sosial, tetapi juga turut mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa. Selain itu lanjut Azhari, tugasnya meliputi pendampingan kepada masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Kita tidak ingin lagi ada masalah masalah hukum di desa,” tegasnya.

Disebutkan, sekitar 995 jumlah desa di NTB, hanya 1-2 persen saja yang masih bermasalah dengan hukum. Kecil memang jika diprosentasekan.

“Ini artinya, kepala desa kepala desa kita banyak yang cerdas,” pujinya seraya menangkal kalau SDM Kepala Desa (Kades) yang ada lemah, tetapi mereka tergolong cerdas. Karena mereka cerdas, jadi sudah mampu untuk menggerakkan roda pembangunan di desanya.

Terkait dengan Dana Desa (DD) tidak kurang dari Rp.900 Milyar yang digelontorkan untuk kegiatan pembangunan di desa. Tahun 2019 ini, peningkatannya menjadi sekitar Rp. 1,2 Triliun.

Di tempat yang sama, Wagub NTB Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah, M.Pd menyatakan, mudahan di Lobar ini, pencairan pembangunan rumah dampak gempa bisa terealisasi 100 persen. Jika semuanya sudah masuk ke rekeing, tinggal menyesuaikan validasinya saja dan melakukan pembangunan ke depan. Dia berharap program tersebut bisa berjalan dengan baik dan benar.

”Semoha tidak ada hal yang kira-kira menghambat proses pembangunan hunian tetap ini,” katanya.

Demikian pula, Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid memaparkan, dalam tahun 2019 ini, pemerintahannya akan mencoba memberikan bantuan kepada desa. Bantuan tersebut disalurkan melalui kegiatan Bumdes. Sebagai uji coba akan dimulai dari dua desa dulu. Namun bupati tidak menyebut desa mana yang diprioritaskan untuk diberi bantuan. Nilainya sekitar Rp.500 juta. Jika ini bisa berkembang, akan berkembang ke desa-desa lain.

Usai kegiatan penandatanganan kontrak, Koordinator Pendamping P3MD Lobar, Sabillirrosyid mengemukakan, dari 64 orang TPDP Lobar, 6 diantaranya sebagai pendamping tenaga ahli, 25 pendamping desa kecamatan dan 33 orang Pendamping Lokal Desa. (LPA/humas)

64 TENAGA PENDAMPING DESA TANDATANGANI KONTRAK KERJA

By AdminWebLobar/ Januari 29th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

TINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH, PEMKAB LOMBOK BARAT TERAPKAN PERBUP BARU

Giri Menang, Selasa 29 Januari 2019 – Dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) akan mulai menerapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019. Dalam perbup ini diatur agar para pengusaha atau wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Lobar namun NPWPnya berkedudukan di luar daerah untuk membuat NPWP cabang sesuai dengan lokasi kegiatan usahanya.

Dari hasil koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur, diketahui masih banyak perusahaan dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan di wilayah Lobar hanya terdaftar sebagai wajib pajak di daerah lain sesuai domisilinya. Akibatnya potensi pendapatan daerah menjadi tidak optimal.

Sesuai ketentuan perimbangan keuangan, bahwa bagi hasil pajak pusat khususnya dari Pph pasal 21, pasal 25 dan pasal 29, untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar dialokasikan sebesar 8,4 % dari realisasi, dan sebesar 3,6 % dibagi rata untuk semua kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang sama.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar,Dar Sapardi menyayangkan Dana Bagi Hasil (DBH) pusat khususnya yang bersumber dari PPh 21, PPh 25 dan PPh 29 untuk Lombok Barat sangat rendah. Bahkan lebih rendah dibandingkan Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kota Mataram. Padahal pembangunan fisik dan pengadaan barang jasa di Lobar sangat banyak. Termasuk banyaknya pelaku usaha yang mendirikan bangunan dan melakukan usaha di Lombok Barat.

Hal itu disampaikan Dar Sapardi dalam acara sosialisasi Perbup di Aula Kantor Bupati Lobar, Selasa (29/1). Sosialisasi ini dibuka Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra Setda Lobar H. Fathurrahim dan dihadiri perwakilan KPP Pratama Mataram Timur, Kepala OPD lingkup Lobar dan pimpinan organisasi badan usaha.

“Memperhatikan ketentuan tersebut, maka sangat besar pendapatan yang seharusnya kita terima beralih ke daerah lain. Ini dikarenakan bahwa NPWP pelaku usaha yang melakukan usaha kegiatan atau pekerjaan di Lombok Barat masih NPWP luar Lombok Barat. Oleh karenanya apa yang jadi hak milik Lombok Barat itu berpindah ke kabupaten/kota lain. Melalui sosialisasi ini mari kita bersama untuk menerapkan Perbup ini untuk menjamin ke depan APBD kita menguat,” ungkapnya.

Dar Sapardi menambahkan, terbitnya perbup ini juga menjadi komitmen Pemkab Lobar untuk mendukung upaya KPP Pratama dalam menjaring pelaku usaha yang berkegiatan di wilayah Lobar, terutama yang masih terdaftar di daerah lain untuk segera melakukan pencabangan NPWP.

NPWP Cabang/Lokasi ini dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah maupun instansi vertical dalam wilayah Lobar, perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerbitan dan perpanjangan izin, dan penerbitan rekomendasi dan pelayanan administrasi lainnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra Setda Lobar H. Fathurrahim mewakili bupati sangat mengapresiasi inovasi Bapenda untuk membenahi cara mencapai pendapatan daerah ini.

“Tahun 2019 ini adalah tahun pemulihan bagi kita, terutama terdampak bencana gempa pertengahan 2018 lalu. Musibah gempa membuat fiskal kita labil sehingga pendapatan daerah kita tidak bisa tercapai sesuai harapan. Kegiatan ini sebagai langkah membenahi cara mencapai pendapatan daerah,” kata Fathurrahim.

“Kami ingin memaksimalkan potensi pendapatan daerah di Lombok Barat karena ada dana bagi hasil yang pajaknya masuk ke daerah kita. Itu yang kita harus lakukan dengan membuat Perbup nomor 3 Tahun 2019 ini. Perusahaan-perusahaan yang bekerja di Lombok Barat inikan rata-rata dari luar. Nah NPWPnya ada di tempat domisilinya seperti Jakarta atau Surabaya. Tentu DBHnya masuk kesana. Maka kita cut dengan Perbup ini sehingga mereka diwajibkan membuat NPWP cabang di mana ia bekerja,” lanjutnya. (Humas Lobar)

TINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH, PEMKAB LOMBOK BARAT TERAPKAN PERBUP BARU

By AdminWebLobar/ Januari 29th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

RIBUAN KPM IKUTI GEBYAR PKH 2019 DI LOMBOK BARAT.

Giri Menang, Jum’at 25 Januari 2019 – Ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari 16 desa se-Kecamatan Gunungsari mengikuti Gebyar PKH 2019.

Acara yang diawali dengan senam bersama ini juga dihadiri Ketua TP-PKK NTB Hj. Niken Zulkieflimansyah, Ketua TP-PKK Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid, Kepala OPD Lombok Barat, Bulog NTB dan perwakilan LAZ Dasi NTB.

Selain itu, masyarakat juga mengikuti berbagai kegiatan yang sudah disiapkan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, bazar, aneka lomba, dan pembagian doorprize.

Camat Gunungsari Mudasir mengatakan Gebyar PKH Gunungsari 2019 yang merupakan Gebyar pertama di Lombok Barat ini selain silaturahmi juga sebagai langkah menekan angka kemiskinan.

“Selain itu sebagai ajang silaturahim, kegiatan ini juga untuk memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan semangat dan kerjasama lintas sektoral terutama menekan angka kemiskinan di daerah,” tuturnya, Kamis (24/1).

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan millenium. Lima komponen tujuan MDG’s yang akan terbantu oleh PKH diantaranya pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan Dasar, Kesetaraan Gender, Pengurangan angka kematian bayi dan balita serta Pengurangan kematian ibu melahirkan.

Dalam kesempatan itu, Ketua TP-PKK NTB Hj. Niken mengapresiasi prestasi pemerintah yang telah mampu menurunkan kemiskinan. Niken mengatakan ada sekitar dua ribu penduduk yang keluar dari kemiskinan.

“Meskipun kita dilanda musibah gempa bumi belum lama ini. Allah SWT masih memberikan kita kesempatan untuk bangkit kembali. PKH di Gunungsari timnya hebat-hebat. Saya harapkan ibu-ibu harus sehat, sehingga program PKH terus berlanjut dan berharap dapat disinergikan dengan kegiatan lain oleh Dinas Sosial,” ungkapnya.

Dirinya juga mengingatkan agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Sesuai perintah Presiden, pertama uang tersebut untuk pendidikan anak sekolah. Kedua untuk membeli kebutuhan makanan yang bergizi biar sehat dan cerdas. Dan yang ketiga untuk usaha atau modal usaha agar ada penghasilan tambahan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid tampak semangat memberikan dukungan kepada masyarakat yang hadir. Khairatun tampak antusias menghibur masyarakat dengan mengajak bermain dan memberikan doorprize.

“Kita harus lebih meningkatkan semangat dan motivasi untuk bangkit kembali pasca gempa. Dan pada program PKH diharap ke depan dapat memberikan manfaat besar untuk pendidikan, kesehatan dan tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat,” ungkapnya. (Humas Lobar)

By AdminWebLobar/ Januari 25th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

BANYAK POHON TUMBANG DAN RUMAH RUSAK AKIBAT PUTING BELIUNG

Giri Menang, Kamis 24 Januari 2019 – Pusaran besar puting beliung telah mengakibatkan banyak pohon bertumbangan di beberapa wilayah di Kabupaten Lombok Barat.

Angin kencang sebelum gerimis itu terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, Kamis (24/1). Suasana mencekam akibat angin itu berlangsung cukup lama, sehingga membuat banyak warga menjadi panik.

Hasil pantauan dan laporan melalui aplikasi Whatsapp Group di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, pohon yang tumbang terjadi tidak hanya di satu titik lokasi, namun di hampir semua kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Sepanjang jalan di Kelurahan Dasan Geres, misalnya, setelah sehari sebelumnya dihajar angin serupa, kali ini pun kembali didera hal serupa.

Kelurahan yang berada di Pusat Pemerintahan itu kembali tertimpa musibah angin puting beliung. Beberapa baliho dan media reklame outdoor milik Pemkab Lombok Barat dan swasta pun bertumbangan tidak kuat menahan deru angin.

Beberapa pohon di sepanjang Jalan Soekarno Hatta pun mengalami hal yang sama. Jalan protokol itu pun terpaksa ditutup sementara sehingga banyak pegawai harus putar arah mencari jalan pulang melalui bypass.
Di beberapa wilayah lainnya pun terpantau mengalami hal yang sama. Pohon besar di depan Pasar Kuripan juga tumbang dan membuat Camat Kuripan Banu Harli berjibaku bergotong royong dengan warga sekitar untuk membersihkannya.

Demikian pula nasib pohon-pohon besar di wilayah Kecamatan Gunung Sari. Pohon yang persis berada di seberang bekas pasar tumbang dan menghambat arus lalu lintas menuju dan dari Kabupaten Lombok Utara.

Pihak Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Pol PP, personil Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Permukiman di beberapa titik lokasi itu diterjunkan untuk melakukan pembersihan sementara. Mereka berrjibaku dengan derasnya hujan agar pohon-pohon tersebut tidak menghambat mobilitas warga.

Dari pantauan lapangan juga, angin kencang itu tidak hanya menumbangkan pepohonan dan baliho. Di Desa Kediri Selatan, kekuatan angin itu telah merusak paling sedikit dua rumah.

Atap rumah milik Muhammad Hazrin (45 tahun) lepas dari tembok dan dindingnya. Atap dari spandek itu teronggok jatuh di samping halaman rumahnya karena dihempas angin bertubi-tubi. Saat ini rumah milik tenaga honorer Pemkab Lombok Barat itu terbuka dan tidak lagi bisa melindungi pemiliknya dari deras hujan yang datang kemudian.

Demikian pula dengan rumah warga lainnya, yaitu Huban (47 tahun). Warga Dusun Sedayu Selatan itu pun harus merelakan atap rumahnya yang terbuat dari genteng jatuh berhamburan.

“Saya berharap semoga pemerintah mau meringankan beban saya. Mohon untuk sementara saya bisa dibantu tenda supaya saya bisa tidur dengan 4 orang anak saya,” ujar Hazrin lirih dan diiyakan juga oleh Huban.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum dan Kesra H. Fathurrahim pun mengaku terrenyuh dengan keadaan tersebut. Fathurrahim dengan cepat mengkoordinasikan laporan tersebut.

“Tolong tim Tagana Dinsos diatensi bantuan paket sembako untuk yang kena puting beliung di Sedayu Selatan,” pinta Fathurrahim melalui group WA tersebut.

Di group yang sama, Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, Hj. Ambaryati pun menimpali.

“Tagana sedang mendata di lapangan. Ada beberapa tempat (yang mengalami hal yang sama, red),” akunya. (Humad Lobar)

BANYAK POHON TUMBANG DAN RUMAH RUSAK AKIBAT PUTING BELIUNG

By AdminWebLobar/ Januari 24th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

BAZNAS MICROFINANCE DESA DILUNCURKAN DI LOMBOK

Giri Menang, Kamis 24 Januari 2019 – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui BAZNAS Microfinance meluncurkan BAZNAS Microfinance Desa (BMD) di Lombok. Peluncuran dilakukan di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), dan dihadiri langsung oleh Bupati H. Fauzan Khalid, Rabu (23/1). Hadir dalam peluncuran BMD tersebut antara lain, Gubernur NTB yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi Dan UKM, Kepala Dinas Perindag Lobar, Ketua BAZNAS NTB dan Lobar, serta para mitra penerima manfaat BMD Gunung Sari.

Direktur BMD, Noor Aziz mengatakan peluncuran BMD ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS untuk terus mendukung kebangkitan ekonomi masyarakat Lombok dengan menumbuhkembangkan usaha kecil masyarakat, terutama pelaku usaha mikro melalui penguatan permodalan dan penguatan ekonomi masyarakat.

“Total anggaran pembiayaan dari BMD untuk tahap awalnya mengalokasikan sebesar Rp. 600 juta dan sudah membiayai 200 mitra lebih dengan anggaran Rp. 400 juta lebih yang sudah tersalurkan kepada masyarakat untuk memberikan layanan permodalan dan pengembangan usaha,” katanya.

Pada dasarnya BMD Gunung Sari yang diluncurkan BAZNAS kali ini merupakan kelanjutan dari paket program pengembangan Pasar Darurat Gunung Sari yang telah memfasilitasi lebih dari 500 pedagang.

BMD Gunungsari sendiri telah beroperasi sejak November 2018. Tercatat sudah lebih dari 200 pelaku usaha mikro yang telah dibiayai melalui BMD dengan total Pembiayaan lebih dari 400juta. BMD juga telah mengoperasikan program Santripreneur melalui kerjasama dengan Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lobar.

Dalam kesempatan itu, Bupati H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan rasa terimaksih kepada BAZNAS atas peluncuran program BMD di Lombok. Fauzan optimis program ini dapat membantu masyarakat dengan dibukanya akses pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, pemberian pelayanan pengembangan usaha serta dukungan peningkatan kapasitas usaha pruduktif.

“Program Mikrofinance ini sangat diperlukan untuk memerangi rentenir yang telah menjerat para pengusaha mikro di masyarakat seperti bank subuh,” katanya.

BMD sendiri merupakan lembaga keuangan mikro nirlaba dengan menggunakan skema percampuran antara dana infaq dan zakat. Dalam hal ini, Dana Infaq merupakan dana yang digunakan untuk membiayai modal kerja dan bergulir, yaitu pembiayaan yang harus dikembalikan oleh mitra kepada BMD sesuai jumlah dana yang diterima.

Adapun Dana Zakat digunakan untuk membiayai Modal investasi, yaitu pembiayaan modal untuk memperkuat sarana usaha (produksi/distribusi) maupun aset yang merupakan hak mereka sebagai penerima zakat. Oleh karena itu, BMD merupakan Keuangan Mikro Non Profit. Selain permodalan, BMD juga memfasilitasi peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan juga layanan pengembangan usaha.

Sementara itu, Komisioner BAZNAS Pusat, Emmy Hamidyah berharap, program BMD yang juga merupakan program lanjutan pasca gempa beberapa waktu lalu ini masyarakat dapat makmur dan bangkit kembali.

“Waktu gempa terjadi, BAZNAS sudah ada. Kita ikut membantu masyarakat melakukan evakuasi,” ungkapnya.

Sejak diguncang gempa 7.0 SR beberapa bulan yang lalu, BAZNAS terus mendorong dan mendukung Kebangkitan ekonomi masyarakat Lombok. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari pembangunan Huntara (Hunian Sementara), sekolah, tempat ibadah, layanan kesehatan, pasar darurat, dan beberapa program lain. Hingga saat ini, BAZNAS terus melanjutkan penguatan ekonomi masyarakat, baik melalui penguatan permodalan dan fasilitasi akses-akses ekonomi lainnya. (Humas Lobar)

BAZNAS MICROFINANCE DESA DILUNCURKAN DI LOMBOK

By AdminWebLobar/ Januari 24th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/