Pesona Biota Laut, Jadi Daya Tarik Wisatawan Kunjungi Gili Selatan Lombok

Lombok dikenal banyak menyimpan potensi wisata bahari, terutama keindahan gili (pulau kecil) yang memikat wisatawan.   Setiap orang yang mengunjungi Pulau Lombok pasti akan gili. Di Lombok Barat bagian selatan terdapat tiga gili yang paling digemari wisatawan untuk berlibur. Ketiga gili tersebut diantaranya, Gili Kedis, Gili Sudak dan Gili Nanggu.

Bahkan karena keindahan pantainya itu, ke tiga gili tersebut sempat dikunjungi oleh aktor papan atas sekelas Chico Jericho tahun 2017 lalu.

Aktor papan atas ini memilih untuk plesir ketiga gili tersebut karena terkenal akan keindahan pantai dan pesona biota bawah lautnya.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Ispan Junaidi mengakui wisatawan banyak mendapatkan kesan menarik jika pernah menyambangi pantai selatan Lombok Barat terutama deretan gili yang eksotik yang bisa dilihat dari sepanjang jalan menuju Sekotong.

“Aktivitas menarik yang bisa dilaukan para wisatawan diantaranya, snorkling di tepian pantai di saat itu ia melihat ikan-ikan dan terumbu karang yang berwarna-warni dan indah,” ungkap Ispan, Minggu (21/4).

Menurut mantan Kepala Dinas Dikbud Lombok Barat ini, wisatawan selepas beraktivitas di tiga gili bisa memilih makan siang dengan menu ikan-ikan segar dengan sayur khas Lombok berupa plecing kankung  dan menikmati segarnya kelapa muda.

“Luar biasa sensasinya selepas melakukan jelajah pantai di tiga gili tersebut. Kita harapkan wisatawan apalagi para artis memviralkan keindahan dan segala potensi wisata laut Lombok Barat bagian selatan,” kata Ispan.

Ispan menyebut, keindahan gili di Lombok bagian selatan sering dijuluki sebagai Romantik Island. Pulau yang syarat akan keindahannya dan merupakan pulau yag penuh romantik dan sangat berkesan untuk dikunjungi.

Setelah menikmati keindahan ketiga gili memang membuat pikiran dan tubuh menjadi segar. Hal itu sangat dibutuhkan para wisatawan utamanya kalangan profesional yang selalu disibukkan dengan berbagai aktivitas yang begitu padat. Karena itulah berwisata ke gili di Pulau Lombok menjadi tempat yang pas untuk refreshing. (her)

LEBIH SEPARUH SMP DI LOMBOK BARAT YANG SELENGGARAKAN UNBK

Giri Menang, 21 April 2019 – Terkendala oleh minimnya sarana prasarana, tidak seluruh SMP di Lombok Barat bisa menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal tersebut diutarakan Kepala Bidang Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Khairuddin, Ahad (21/4).

Namun tidak hanya karena sarana prasarana, baik berupa ketersediaan komputer dan server, namun juga terkait dengan mindset para Kepala Sekolah dan guru.

“Ini kebijakan nasional. Jadi ke depan harus ada perubahan mindset berfikir teman-teman, bahwa UNBK ini jauh lebih efektif dan efisien dari pada UNKP (Ujian Nasional dengan Kertas dan Pensil, red),” terang Khairuddin.

Khairudin lalu membandingkan bagaimana efektifnya UNBK dari aspek biaya dan waktu serta kesibukan para guru saat menyiapkan ujian bila masih menggunakan UNKP.

“Efisiensi anggaran sangat besar. Tidak menggunakan kertas di mana teman-teman sejak Sabtu (Kemaren, red) harus menyiapkan orang untuk mengangkut kertas soal. Belum lagi harus dititip ke Polsek untuk keamanannya,” terangnya.

Sedangkan kalau UNBK, tambah Khairudin, guru cukup mengerjakan persiapan komputer di pagi hari menjelang berlangsungnya ujian.

Selain masalah sarana prasarana dan mindset tadi, masalah akses buat peserta ujian juga menjadi alasan lain belum terselenggaranya UNBK secara menyeluruh.

Khairudin mencontohkan SMPN 4 Sekotong yang tidak menyelenggarakan UNBK karena jauh dari SMK Sekotong yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat ujian.

“Kami juga tidak ingin peserta ujian terkendala karena jauhnya tempat ujian dan akan memakan waktu untuk perjalananannya,” terang Khairudin.

Di Lombok Barat, Ujian Nasional tingkat SMP akan diselenggarakan sejak esok (hari ini, red) tanggal 22-25 April yang akan diikuti oleh lebih dari 5.300-an siswa.

Dari 95 SMP yang ada, baik swasta maupun negeri, 64 di antaranya akan menggunakan UNBK, sisanya 35 sekolah akan menggunakan UNKP.

Jumlah tersebut, belum termasuk madrasah tsanawiyah yang jumlahnya lebih dari seratusan madrasah. Madrasah-madrasah yang didominasi oleh swasta itu pun sebagian besar masih menggunakan UNKP.

“Kita saja yang 41 SMP Negeri, belum sepenuhnya bisa UNBK,” aku Khairuddin.

Untuk UNBK tahun ini, pihak Dikbud Lombok Barat telah melakukan banyak persiapan agar tidak ada kendala di esok harinya.

“Kami sudah menyurati PLN agar jangan sampai ada pemadaman listrik esok hari. Begitu juga kami telah minta sekolah mengantisipasi dengan menyiapkan jenset,” pungkas Khairudin.

Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid saat dihubungi terpisah, berencana akan meninjau UNBK itu esok hari, termasuk USBN untuk SD.

Fauzan berharap, kekurangan sarana prasarana berupa komputer dan server bisa terus ditambah oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Kita akan upayakan di tahun depan, walaupun baru bisa sepuluh persen dari total kebutuhan. Kita upayakan secara bertahap,” ujar Fauzan.

Fauzan pun mengeluhkan juklak juknis pada Bantuan Operasional Sekolah yang membatasi penyediaan komputer dan server di sekolah. Namun ia mengaku bangga, pihak orang tua murid bergotong royong menyediakan fasilitas untuk anaknya bisa UNBK.

“Tahun lalu, banyak sekolah yang dipinjamkan laptop oleh orang tua murid. Ini sangat membantu,” pungkasnya dengan bangga.

Tunjukkan Keberagaman, KPPS di Lombok Barat Gunakan Pakaian Adat

Narmada, Kominfo. Beragam tampilan dilakukan petugas anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menarik perhatian para pemilh pada Pilpres dan pemilihan Legislatif (Pileg), Rabu (17/4) di NTB. Tampilan dimaksud yakni para petugas  KPPS di TPS 01 dan TPS 05, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat kompak untuk mengenakan pakaian adat dalam melayani para pemilih untuk menggunakan hak suaranya.

Ketua KPPS TPS 01 Desa Gerimak Indah, Lombok Barat Komang Lanus menjelaskan, di TPS tempatnya ia bertugas seluruh anggota KPPS disepakati untuk menggunakan pakaian adat khas Sasak dan Bali.

“Pasalnya pemilih di lingkungan TPS kita kan berbaur antara masyarakat Lombok dan Bali. Kita tunjukkan kebersamaan dalam wadah NKRI meski suku dan agama kita berbeda. Kita eratkan persatuan melalui pesta demokrasi ini,” ujarnya Gerimaq, Narmada  Rabu (17/4) petang.

Dia menambahkan, sebelum anggota KPPS bertugas pada Pemilu April 2019 ini pihaknya telah memutuskan busana atau kostum yang akan dikenakan pada puncak pemungutan suara (17/4). Karena itu disepakati menggunakan pakaian adat dalam memberikan pelayanan pada para pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.

Dikatakan, Komang di TPS lingkungannya jumlah pemilih dari masyarakat Lombok dan masyarakat Bali hampir sama. Jumlah keseluruhan pemilih tetap di lingkungannya sebanyak 240 orang.

“Setelah kita melakukan penghitungan suara khusus Capres perolehan suara yang diperoleh kedua Capres berimbang. Namun kita memahami semua itu adalah fakta pilihan yang harus kita hargai. Yang jelas penghitungan suara hingga tengah malam di sini cukup aman dan lancar,” kata Komang.

Komang juga menjelaskan, jika tingkat partisipasi pemilih di lingkungannya cukup tinggi. Warga yang sudah mendapatkan surat panggilan untuk memilih sejak pagi sudah berbondong-bondong mendatangi TPS. Karena itu proses pemilihan cepat selesai. (her/Kominfo)

PEMKAB LOMBOK BARAT TINJAU TPS

Giri Menang, 17 April 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid hari ini, Rabu (17/4) meninjau langsung proses pemungutan suara di wilayahnya. Bersama Sekretaris Daerah, Kapolres Lombok Barat, dan beberapa Pejabat Eselon 2, Fauzan mendampingi Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baiq Eva Nurcahyaningsih meninjau ke TPS 12 di Kelurahan Gerung Utara dan TPS 1 Desa Lembar Selatan.

Di dua lokasi tersebut, hasil temuan mereka rata-rata warga pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya mencapai lebih dari 70%.

Dalam kesempatan itu, Eva Nurcahyaningsih optimis tingkat partisipasi pemilih akan lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya.

“Pilpres ini menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat sangat antusias datang dan mencoblos. Itu tadi tergambar di dua TPS yang kita kunjungi,” ujar Eva.

Pemerintah Provinsi NTB, aku Eva, menggandeng seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk melakukan monitoring pelaksanaan Pemilu kali ini.

“Soal kemana kita monitor, tergantung Kabupaten/Kota,” pungkas Eva yang juga mantan Asisten 1 di Pemkab Lombok Barat.

Di kesempatan yang sama, Fauzan Khalid menyoroti ekses Pemilu terhadap masalah keamanan dan kerukunan warganya.

Terutama kepada penyelenggara, Fauzan berharap kepada KPPS selain bekerja dengan penuh integritas, juga menjadi penebar kedamaian dalam berdemokrasi untuk masyarakat sekitarnya.

“Masyarakat harus tetap tenang, damai, dan menjaga stabilitas keamanan. Orang lain yang jadi (menang, red), kok kita yang bertengkar,” ujar Fauzan ringan.

Di Lombok Barat sendiri, terdapat 479.882 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dan tersebar di 2.200 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Untuk kegiatan monitoring, Pemkab Lombok Barat menyebarkan 10 Tim yang memantau TPS sample di sepuluh Kecamatan yang ada.

Pihak Badan Pengawas Pemilu yang juga ikut melakukan pemantauan, Basriadi mengemukakan secara umum Pemilu berlangsung dengan aman dan lancar, walau pihaknya menemukan satu indikasi pelanggaran Pemilu.

“Semalam ada temuan saat patroli kita lakukan. Ada Caleg DPR RI dan DPRD Kabupaten yang kita monitor melakukan money politic. Saat ini masih kita dalami dulu,” aku Basriadi tanpa mau menyebut nama dan wilayah kasus tersebut.

Sedangkan untuk permasalahan di hari H ini, pihaknya baru saja mendapat aduan tentang adanya surat suara tertukar untuk Calon Legislatif DPRD Kabupaten.

“Ada saksi PKB di TPS 3 Desa Montong Are yang meminta penundaan pemungutan suara,” terang Basriadi.

Surat suara tertukar itu, terang Basriadi, adalah kertas suara untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat antara Daerah Pemilihan 3 (Kediri-Labuapi) dengan Dapil 5 (Gunung Sari-Batulayar).

Anggota KPUD Lombok Barat, Saiful Huda saat dikonfrontir tentang masalah tersebut mengaku masih mendalami temuan tersebut.

“Dalam diskusi group WA, mungkin kesalahan ada pada saat pengepakan. Jadi bukan kesalahan di kami, tapi pada tenaga sortirnya,” elak Huda menganggap itu kesalahan manusiawi yang kerap terjadi.

Huda mengaku pihaknya sudah berada di lokasi untuk mengambil langkah-langkah cepat mengatasi masalah tersebut.

“Kita mau cek dulu Kertas Suara di TPS terdekat untuk menggantinya. Bisa jadi ada pergeseran kertas suara,” tegas Huda.  (Humas dan Protokol Lombok Barat)

PANTAUAN PEMILU SERENTAK DI KECAMATAN NARMADA

Giri Menang, Rabu 17 April 2019 – Pemilihan Umum (Pemilu) tahun ini menjadi pemilu terbesar sekaligus menjadi pemilu paling rumit. Dalam satu waktu, rakyat Indonesia diharuskan memilih wakil di parlemen bersamaan dengan memilih presiden dan wakil presiden.

Pada pesta demokrasi kali ini, masyarakat disuguhi lima surat suara. Warna abu-abu untuk presiden dan wakil presiden, merah untuk DPD, kuning untuk DPR RI, biru untuk DPRD provinsi, serta hijau untuk DPRD kabupaten/kota. Seluruhnya harus dipilih secara serentak di bilik suara.

Dari hasil pantauan di beberapa TPS di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat (Lobar) pagi tadi (17/4), Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilu wilayah Kecamatan Narmada yang terdiri dari Dandim 1606/Lobar, Polsek Narmada, Staff Ahli Bupati, Kepala Inspektorat, Camat Narmada dan sejumlah Kepala OPD Pemkab Lobar ini tidak menemukan hambatan berarti. Namun ada beberapa pemilih lansia yang mengaku kesulitan akibat beberapa hal.

“Kalau kita lihat hingga pukul 11.30 ini prosentase kehadiran pemilih cukup tinggi sudah 80 persen lebih. Yang menjadi kendala adalah untuk pemilih lansia mengalami kesulitan misalnya seperti melipat kartu pilihan yang agak lama. Tapi sudah ada perugas yang membantu mereka,” terang Kepala Inspektorat H. Rachmat Agus Hidayat saat memantau di TPS 02 Desa Lebah Sempage.

Selain itu, banyak dari pemilih lansia yang kebingunan saat akan mencoblos lantaran pada saat sosialisasi mereka lebih memperhatikan foto calon, sedangkan saat di bilik suara hanya dihadapkan dengan nama calon saja. Sesuai aturan, para pemilih memang dilarang membawa contekan sebagai bantuan dalam memberikan suaranya.

Inaq Saripe, salah satu pemilih lansia di TPS tersebut mengaku dirinya sedikit kesulitan dengan banyaknya nama calon. Pelan tapi pasti, Inaq Saripe dapat menunaikan haknya di bilik suara.

“Alhamdulillah lancar,” ungkapnya usai membubuhkan tinta di jari kelingkingnya.

Walaupun proses pemilihan berjalan cukup lancar, namun proses distribusi logistik cukup merepotkan. Berbeda saat gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu, Pemilu tahun ini membutuhkan tenaga ekstra. Hal itu diakui Sahryadi, salah seorang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Narmada.

“Kemarin kita menunggu lama. Kalau saat pilkada kemarin H-2 sudah didstribusikan. Ini mepet sekali. Siang H-1 datang, sore langsung bergerak. Teman-teman sampe malam distribusi. Tapi kalo pas proses pemilihan ini lancar aman,” ujar pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai perangka Desa Lebah Sempage ini.

Kondisi tersebut juga diakui Camat Narmada Baiq Yeni Satriani Ekawati. Yeni beralasan hujan lebat yang mengguyur Narmada sejak pukul 11 pagi hari itu membuat petugas sedikit kesulitan melakukan distribusi ke 321 TPS di 21 Desa yang ada di Kecamatan Narmada.

“Jam 1 mulai bergerak lagi, saya sendiri langsung memantau kemarin. Saat itu ada 3 TPS yang samapi dengan jam 6 sore belum ada karena terlambat drop akibat hujan lebat. Kita antisipasi supaya kartu suara jangan ada yang rusak akibat hukan. Akhirnya jam 8.30 semua TPS sudah menerima,” jelasnya.

Untuk mensukseskan gelaran Pemilu di Lombok Barat khususnya di Kecamatan Narmada, pihaknya terus melakukan sosialisasi. Baik dalam pertemuan formal maupun dalam keseharian saat bertemu warga. Tercatat ada 68.574 orang yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Narmada.

Sementara itu Dandim 1606/Lobar Let. Kol C.Zi, Djoko Rahmanto usai kegiatan sangat mengapresiasi inisiatif Pemkab Lobar membentuk tim pemantau ini. Baginya, dukungan dari seluruh pihak menjadi penting untuk menciptakan kondisi aman selama gelaran pemilu.

“Alhamdulillah Lombok Barat ini paling kondusif sampai saat ini. Kalo dibandigkan dengan kabupaten lain kan ada yang kekurangan surat suaranya banyak. Tapi KPU sudah bekerja maksimal. Kami apresiasi itu sudah luar bisa didukung oleh pemda juga ini luar biasa dan pembagian tugas tim ini. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini suasana kedepannya menjadi lebih kondusif dengan dukungan camat, kepala desa kita smua saling monitor menjaga masyarakat agar pemilu ini lancar dan kondusif,” katanya.

Untuk menjamin kondusifitas selama gelaran pemilu, pihaknya menerjunkan satu pleton dari batalion 742 yang berisikan tiga puluh anggota yang kemudian bergabung dalam Bantuan Kendali Operasi (BKO) dengan koramil dan polres.

PEMKAB LOMBOK BARAT TINJAU TPS

Giri Menang, 17 April 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid hari ini, Rabu (17/4) meninjau langsung proses pemungutan suara di wilayahnya. Bersama Sekretaris Daerah, Kapolres Lombok Barat, dan beberapa Pejabat Eselon 2, Fauzan mendampingi Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baiq Eva Nurcahyaningsih meninjau ke TPS 12 di Kelurahan Gerung Utara dan TPS 1 Desa Lembar Selatan.

Di dua lokasi tersebut, hasil temuan mereka rata-rata warga pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya mencapai lebih dari 70%.

Dalam kesempatan itu, Eva Nurcahyaningsih optimis tingkat partisipasi pemilih akan lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya.

“Pilpres ini menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat sangat antusias datang dan mencoblos. Itu tadi tergambar di dua TPS yang kita kunjungi,” ujar Eva.

Pemerintah Provinsi NTB, aku Eva, menggandeng seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk melakukan monitoring pelaksanaan Pemilu kali ini.

“Soal kemana kita monitor, tergantung Kabupaten/Kota,” pungkas Eva yang juga mantan Asisten 1 di Pemkab Lombok Barat.

Di kesempatan yang sama, Fauzan Khalid menyoroti ekses Pemilu terhadap masalah keamanan dan kerukunan warganya.

Terutama kepada penyelenggara, Fauzan berharap kepada KPPS selain bekerja dengan penuh integritas, juga menjadi penebar kedamaian dalam berdemokrasi untuk masyarakat sekitarnya.

“Masyarakat harus tetap tenang, damai, dan menjaga stabilitas keamanan. Orang lain yang jadi (menang, red), kok kita yang bertengkar,” ujar Fauzan ringan.

Di Lombok Barat sendiri, terdapat 479.882 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dan tersebar di 2.200 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Untuk kegiatan monitoring, Pemkab Lombok Barat menyebarkan 10 Tim yang memantau TPS sample di sepuluh Kecamatan yang ada.

Pihak Badan Pengawas Pemilu yang juga ikut melakukan pemantauan, Basriadi mengemukakan secara umum Pemilu berlangsung dengan aman dan lancar, walau pihaknya menemukan satu indikasi pelanggaran Pemilu.

“Semalam ada temuan saat patroli kita lakukan. Ada Caleg DPR RI dan DPRD Kabupaten yang kita monitor melakukan money politic. Saat ini masih kita dalami dulu,” aku Basriadi tanpa mau menyebut nama dan wilayah kasus tersebut.

Sedangkan untuk permasalahan di hari H ini, pihaknya baru saja mendapat aduan tentang adanya surat suara tertukar untuk Calon Legislatif DPRD Kabupaten.

“Ada saksi PKB di TPS 3 Desa Montong Are yang meminta penundaan pemungutan suara,” terang Basriadi.

Surat suara tertukar itu, terang Basriadi, adalah kertas suara untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat antara Daerah Pemilihan 3 (Kediri-Labuapi) dengan Dapil 5 (Gunung Sari-Batulayar).

Anggota KPUD Lombok Barat, Saiful Huda saat dikonfrontir tentang masalah tersebut mengaku masih mendalami temuan tersebut.

“Dalam diskusi group WA, mungkin kesalahan ada pada saat pengepakan. Jadi bukan kesalahan di kami, tapi pada tenaga sortirnya,” elak Huda menganggap itu kesalahan manusiawi yang kerap terjadi.

Huda mengaku pihaknya sudah berada di lokasi untuk mengambil langkah-langkah cepat mengatasi masalah tersebut.

TAHUN 2024, LOMBOK BARAT BEBAS STUNTING

Giri Menang, Senin 15 April 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menargetkan tahun 2024 nanti Kabupaten Lombok Barat sudah bebas stunting. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan “Deklarasi Lombok Barat Menuju Bebas Stunting” saat gelaran apel HUT Kabupaten Lombok Barat ke-61 di Kantor Bupati, Senin (15/4). Penandatangan dilakukan usai apel oleh Bupati H. Fauzan Khalid dan diikuti ratusan peserta apel.

Tahun 2017 lalu, pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Lombok Barat bersama tiga daerah lain di Indonesia sebagai daerah percontohan penanganan kasus stunting. Pemerintah menilai program, terbosan, dan komitmen dari para kepala daerah tersebut sangat baik menghadapi stunting.

Angka kasus stunting di tahun 2007 di Lombok Barat adalah 49%. Dinas Kesehatan kemudian terus berinovasi menurunkan angka tersebut. Beberapa inovasi yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Lombok Barat diantaranya sensus terhadap seluruh balita di Lombok Barat, inovasi Gerakan Masyarakat Sadar Gizi (Gemadazi), Gerakan Masyarakat 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dan upaya penguatan sistem melalui e-Puskesmas, e-Pustu, e-Poskesdes dan e-Posyandu.

Dengan dukungan bupati serta keterlibatan lintas sektor seperti TP-PKK dan lainnya, angka kasus stunting dapat turun menjadi 32% di tahun 2016. Data terakhir menunjukkan, tahun 2018 angka kasus stunting di Lombok Barat turun menjadi 28%. Angka tersebut bahkan di bawah rata-rata nasional.

“Hal tersebut tidak boleh membuat kita menjadi puas, sehingga hari ini kita bersama-sama mendeklarasikan Kabupaten Lombok Barat Bebas Stunting tahun 2024. Mudah-mudahan ini dimudahkan dan terwujud sehingga Lombok Barat menjadi kabupaten yang bebas stunting,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, H. Rachman Sahnan Putra usai acara.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid selaku penggagas Deklarasi Bebas Stunting menyampaikan pihaknya menjadikan penurunan angka stunting sebagai program utamanya. Di setiap roadshow di berbagai desa dan dusun, Hj. Khairatun dan jajaran bersama Dinas Kesehatan selalu mensosialisasikan program kesehatan menurunkan angka stunting.

“Berbagai macam kegiatan yang kami lakukan untuk mendukung kegiatan tersebut termasuk dengan turun ke Posyandu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pola asuh, dan bagaimana penting 1000 hari pertama kehidupan. Seperti diketahui saat ini ada beberapa isyu atau persoalan strategis yang menjadi pokok perhatian Pemerintah Daerah, salah satunya stunting. Tentu ini membutuhkan sinergitas atau kekompakan untuk bersama-sama mengatasi bahkan mencegah persoalan itu,” jelasnya.

PEMKAB LOMBOK BARAT DAN DIRJEN PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH NTB TANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN

Giri Menang, 16 April 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bersama Direktorat Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi NTB menandatangani nota kesepahaman. Penandatanganan dilakukan di sela-sela kegiatan Rapat Pimpinan II Pemkab Lobar di Aula Kantor Bupati, Senin (16/4) lalu. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Camat, dan Kepala Desa se-Lobar.

Nota kesepahaman ini bertajuk pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi peyelenggaran pelaksanan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seiring dengan semangat untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selalu disarankan oleh Menteri Keuangan, maka Dirjen Perbendaharaan baik di Pusat maupun di Daerah, Kanwil dan KPPN terus melakukan perbaikan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Syarwan, Pimpinan Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi NTB usai penandatanganan.

“Dengan ditandatangani nota kesepahaman ini diharapkan kolaborasi mutualisme antara Dirjen Perbendaharaan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Barat, serta pada prinsipnya mencakup bukan hanya pertukaran data tetapi meliputi keseluruhan aspek implemetasi kebijakan fiskal pemerintah di wilayah Kabupaten Lombok Barat,” jelasnya.

Nota kesepahaman sendiri merupakan bagian dari amanat UU no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu nota kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari nota kesepahaman dari tahun 2014 yang lalu, seiring dengan perkembangan tugas dan fungsi Dirjen Perbendaharaan.

Syarwan menambahkan, Kementerian Keuangan sejak Tahun 2015 melakukan fungsi monitoring dalam menyalurkan dana desa dan memberikan apresiasi kepada desa yang dianggap telah menerapkan prinsip Good Government dalam pengelolaan desanya.

“Untuk tahun 2018 apresiasi dan penghargaan kami berikan kepada kepada Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada. Tahun 2019 ini kami juga sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai Pemerintah Daerah di wilayah NTB yang sampai dengan hari ini sebagai satu-satunya Pemda yang menyalurkan keseluruhan dana desa tahap I sebesar 20 persen atau Rp. 31,12 milyar ke rekening desa,” ungkap Syarwan.

UJIAN PAKET C DI LOMBOK BARAT SUDAH BERBASIS KOMPUTER

Giri Menang, Selasa 16 April 2019 – Ujian Kesetaraan Paket C untuk setingkat SMA di Kabupaten Lombok Barat telah berlangsung dari tanggal 13 April dan berakhir hari ini, Selasa (16/04/2019). Sebanyak 641 siswa penyetaraan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang seluruhnya mengambil Program Jurusan llmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Menurut Kepala Bidang PAUD Dikmas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Hj. Rosdiana, terdapat 14 lembaga pembelajaran yang terdiri atas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pondok Pesantren Salafiah, dan Sanggar Kegiatan Belajar mengikuti ujian penyetaraan yang sudah mengaplikasikan penggunaan komputer tersebut.

“Kami bekerja sama dengan SMP, SMA, dan SMK karena di PAUD PNFI Lombok Barat belum memiliki server. Mungkin untuk tahun depan di SKB Gunung Sari bisa mengelenggarakan UNBK secara mandiri karena server baru siap tahun depan,” ujar Hj. Rosdiana.

UNBK itu sendiri, aku Rosdiana telah diterapkan pihaknya untuk Paket B dan Paket C sejak tahun lalu.

“Untuk Paket C, tahun lalu diikuti sekitar 550-an orang dengan tingkat kelulusan mencapai 90% lebih,” aku Rosdiana yang sangat yakin bila tahun ini prosentase kelulusan lebih meningkat lagi.

Rosdiana mengaku, sebanyak 641 peserta UNBK tahun ini adalah benar-benar peserta pendidikan penyetaraan yang telah dibekali dengan pembelajaran dan try out menggunakan komputer.

“Mereka memang peserta murni pendidikan kesetaraan yang sudah melalui pembelajaran dan masuk di Dapodik bio data untuk Ujian Nasional,” pungkas Rosdiana.

Untuk ujian penyetaraan Paket B setara SMP, di Kabupaten Lombok Barat sepenuhnya telah menggunakan komputer (UNBK) walaupun untuk SMP-nya sendiri sebagiannya masih menempuh Ujian Nasional dengan menggunakan kertas dan pensil. Tahun ini UNBK Penyetaraan Paket B akan diselenggarakan di tanggal 11-15 Mei 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 624 orang.

Untuk Paket A setingkat SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat akan mengikutkan 3000 anak peserta ujian, namun seluruhnya masih berlangsung secara konvensional yaitu menggunakan kertas dan pensil. Jumlah tersebut adalah sisa siswa yang telah dibelajarkan sejak tahun 2017. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat sendiri telah mengikutkan 5000 peserta sejak tahun itu, walaupun yang lulus hanya 2900-an.

Di kesempatan terpisah, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menanggapi positif pemberlakuan ujian penyetaraan di wilayahnya tersebut.

“Tidak hanya untuk Paket A dan B, tapi penyetaraan untuk SLTA sederajat atau Paket C akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Di samping membuka kesempatan untuk pendidikan lebih tinggi, pendidikan penyetaraan paket C ini memberi kesempatan kepada masyarakat memiliki daya tawar lebih di dunia pekerjaan. Apalagi diikuti dari awal dalam proses pembelajarannya, nilainya sama dengan sekolah yang biasa (SMA, red),” terang Fauzan.

Bagi Fauzan, ujian penyetaraan di sisi lain akan mendongkrak capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Barat di sektor Pendidikan, terutama untuk komposit angka rata-rata lama sekolah yang tahun 2018 lalu baru mencapai 6,15 tahun. Ia mengaku surprise dengan UNBK untuk Paket B.

“Di SMP saja belum banyak sekolah menerapkan UNBK, tapi di ujian penyetaraan sudah bisa,” pungkas Fauzan.

NUANSA SASAK MUSLIM HANGATKAN PERINGATAN HUT LOMBOK BARAT KE-61

Giri Menang, Senin 15 April 2019 – Puncak peringatan Hari Uang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Barat ke-61 tampak beda. Dibanding peringatan tahun lalu yang hanya sarat dengan nuansa birokrasi, politisasi serta sajian konsumtif yang rada moderen, namun peringatan HUT tahun ini, sarat dengan nuansa Muslim Sasak yang kuat.

Nuansa ini terlihat dari busana yang dikenakan hampir seluruh undangan. Mereka menggunakan busana jas pegon hitam, kopiah, kemeja koko, sarung hitam serta leang yang melingkari sarung. Semuanya turut menghangatkan suasana Bencingah Agung sebagai arena VIP undangan.

Tampak sesepuh Lombok Barat, H. Lalu Mujitahid sempat hadir. Mantan Bupati Lombok Barat ini pun mengenakan busana Sasak Muslim, diikuti tokoh dan mantan pejabat Lombok Barat lainnya. Ada H.Lalu Srinate, H.Lalu Takdir Mahdi, TGH.Mukhlis Ibrahim, toga,toma Camat serta seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Ini sebagai bukti bahwa, Kabupaten Lombok Barat mulai berbenah. Bukan saja berbenah dari sisi pembangunan fisik, melainkan pembangunan kearifan budaya lokal,” kata Raden Muhamad Rais yang turut menghadiri upacara peringatan HUT Lombok Barat, Senin (15/4).

Tokoh budaya asal Desa Mambalan di Kecamatan Gunungsari ini memaparkan, sudah saatnya Lombok Barat harus mulai berbenah. Terlebih tangal 23 April 2019 mendatang, H. Fauzan Khalid/Hj. Sumiatun akan dilantik sebagai Bupati/Wakil Bupati Lombok Barat definitif periode 2018-2023.

Kata Raden Rais, berbenah boleh diawali dari sisi peningkatan kearifan budaya lokal. Ide menggunakan busana khas Sasak Muslim ini dinilainya sesuai dengan kaidah Sasak tingkatan Madya maupun Utama.

“Ide bapak bupati untuk mengenakan busana Muslim Sasak ini sudah tepat. Bukan saja karena bapak bupati sebagai tokoh ‘jamak-jamak’, tetapi beliau juga familiar dengan kedekatannya bersama masyarakat kalangan bawah,” tambah Raden.

Nuansa Sasak, tidak saja dimunculkan dalam bentuk busana, melainkan di luar areal komplek kantor bupati terdengar lantunan tembang-tembang Sasak Adi Luhung. Tembang-tembang ini, sering digunakan untuk menunggu kehadiran tamu terhormat, dan tembang dalam menyambut kehadiran tamu dalam acara Sorong Serah Aji Krame Adat Sasak. Tembang tembang itu samar-samar mengalun, tembang Asmarandane, Pangkur dan Sinom.

Peringatan HUT Lombok Barat juga dirangkai dengan Deklarasi Lombok Barat Bebas Stunting 2024, Pemberian penghargaan bagi PKH Graduasi Mandiri, dan pemberian CSR PDAM Giri Menang melalui program Community Development untuk Desa Sesaot dan Lingsar.

1 228 229 230 231 232 421