134 PRAJA IPDN NTB MULAI PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI NARMADA HARI INI

Giri Menang, Rabu 27 Maret 2019 – Para Praja IPDN Kampus NTB Angkatan XXVIII yang akan melakukan praktek kerja di Kabupaten Lombok Barat resmi diterima Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq saat Apel Pembukaan Penerimaan Praktek Lapangan II Madya Praja IPDN Kampus NTB berlangsung di Halaman Kantor Camat Narmada, Rabu (27/3).

Program kegiatan lapangan ini merupakan program rutin praktek lapangan dengan basis pada tingkat desa mulai dari materi pengajaran yang telah diajarkan pada jenjang Madya Praja dengan titik berat pada bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan program khusus seperti rehab rumah tidak layak huni dan trauma healing korban terdampak gempa bumi.

Kegiatan akan dilakukan di lima desa di Kecamatan Narmada, yakni Desa Presak, Desa Selat, Desa Nyur Lembang, Desa Gerimak Indah dan Desa Narmada. Hal itu disampaikan Kasatlatkab PL II Madya Praja NTB, Mujitahidin dalam laporannya.

“Praktek Lapangan II Madya Praja ini kita laksanakan selama 21 hari mulai dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 16 April 2019. Para personel praktek lapangan II Madya Praja kita tahun ini berjumlah 134 orang. Terdiri dari Madya Praja Putra sebanyak 78 orang, Nindya Praja Putri sebanyak 33 orang dan Pendamping sebanyak 23 orang,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda H. Moh. Taufiq mewakili bupati mengakui keputusan kampus menjadikan Kecamatan Narmada sebagai lokasi kerja lapangan sudah tepat. Kecamatan Narmada sendiri merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Lombok Barat, yakni 21 desa. Selain itu Narmada menjadi salah satu daerah yang terdampak gempa cukup parah selain Gunungsari, Lingsar dan Batulayar.

Sekda meminta para praja dapat melihat keberhasilan Desa Lingsar yang berada di Kecamatan Lingsar yang memiliki predikat juara dalam lomba desa tingkat nasional beberapa waktu lalu.

“Di Lombok Barat untuk lomba desa tingkat nasional, desa kita juara satu yaitu Desa Lingsar. Sebelum adek-adek melakukan praktek lapangan tidak ada salahnya coba dilihat di desa tersebut apa kelebihannya dan apa kekurangannya dalam hal administrasi, perencanaan, pembangunan sosial dan ekonomi di desa tersebut. Setelah itu baru dipraktekkan di lima desa yang ditetapkan,” ungkapnya.

“Sekarang judulnya praktek lapangan berarti tidak hanya administasi saja yang di perbaiki, tapi berikan contoh prubahan untuk yang lebih baik di lima desa. Jika Praja meninggalkan bekas, memberikan yang terbaik, maka praktek lapangan saya nyatakan sukses,” lanjut Taufiq menambahkan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan penerimaan praktek lapangan II Madya Praja oleh Sekda Lobar H. Moh. Taufiq dengan Wakil Direktur I Bidang Akedemik, Shopiandy. ( Humas dan Protokol Lombok Barat )

By / April 1st, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan pada 134 PRAJA IPDN NTB MULAI PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI NARMADA HARI INI/
Read More

BUPATI LOMBOK BARAT APRESIASI KOMITMEN CPNS PUPR

Giri Menang, Rabu 27 Maret 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyerahkan sertifikat kepada 90 orang CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertugas di Lombok Barat. Hal tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas dedikasi para CPN Kementerian PUPR membantu percepatan pembangunan pasca gempa di Lombok Barat.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 5 Tahun 2018, penugasan para CPNS Kementerian PUPR ke NTB merupakan upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana gempa di NTB. Pemerintah menargetkan pembangunan maupun perbaikan rumah masyarakat setempat akan selesai dalam waktu enam bulan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, saya mengucapkan terimakasih dan selamat jalan. Semoga karir adik-adik semakin baik dan bagus. Tanpa kerja kalian, mungkin progress di Lombok Barat akan sulit. Pertama merintis itu yang sulit dan memiliki nilai yang tinggi,” kata bupati di Pendopo Bupati, Selasa (26/3).

Salah satu CPNS asal Sulawesi, Muhamad mengungkapan pengalamannya saat bertugas.

“Dengan berbagai isu yang berkembang, saya dan rekan-rekan dengan sabar memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat. Walaupun tidak jarang miskomunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini Pemkab Lombok Barat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebanyak 150 Unit, Rumah Instan Sederhana Konvensional (Riko) 135 unit, dan untuk Rumah Instan Sederhana Kayu (Rika) sebanyak 10 unit. Sedangkan untuk Risha yang masih dalam proses pengerjaan sebanyak 500 unit, dan Riko ada 1.500 unit.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) L. Ratnawi selaku Ketua Koordinator Tim Teknis.

“Pembangunan rumah tahan gempa yang telah terbangun di Lombok Barat tidak lepas dari usaha dan dedikasi para CPNS ini. Dengan adanya pendampingan ini, masyarakat mulai paham membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa. Karena sebagian besar rumah masyarakat di pedesaan masih menggunakan struktur tradisional,” jelas L. Ratnawi.

Selain untuk mendukung percepatan rehabilitasi, keberadaan CPNS di NTB dimaksudkan sebagai fasilator atau pendamping, serta membuat desain rumah dan membuat RAB, Sehingga rumah yang dibangun di Lobar memenuhi syarat rumah tahan gempa secara struktur.

Giri Menang, Rabu 27 Maret 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyerahkan sertifikat kepada 90 orang CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertugas di Lombok Barat. Hal tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas dedikasi para CPN Kementerian PUPR membantu percepatan pembangunan pasca gempa di Lombok Barat.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 5 Tahun 2018, penugasan para CPNS Kementerian PUPR ke NTB merupakan upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana gempa di NTB. Pemerintah menargetkan pembangunan maupun perbaikan rumah masyarakat setempat akan selesai dalam waktu enam bulan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, saya mengucapkan terimakasih dan selamat jalan. Semoga karir adik-adik semakin baik dan bagus. Tanpa kerja kalian, mungkin progress di Lombok Barat akan sulit. Pertama merintis itu yang sulit dan memiliki nilai yang tinggi,” kata bupati di Pendopo Bupati, Selasa (26/3).

Salah satu CPNS asal Sulawesi, Muhamad mengungkapan pengalamannya saat bertugas.

“Dengan berbagai isu yang berkembang, saya dan rekan-rekan dengan sabar memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat. Walaupun tidak jarang miskomunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini Pemkab Lombok Barat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebanyak 150 Unit, Rumah Instan Sederhana Konvensional (Riko) 135 unit, dan untuk Rumah Instan Sederhana Kayu (Rika) sebanyak 10 unit. Sedangkan untuk Risha yang masih dalam proses pengerjaan sebanyak 500 unit, dan Riko ada 1.500 unit.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) L. Ratnawi selaku Ketua Koordinator Tim Teknis.

“Pembangunan rumah tahan gempa yang telah terbangun di Lombok Barat tidak lepas dari usaha dan dedikasi para CPNS ini. Dengan adanya pendampingan ini, masyarakat mulai paham membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa. Karena sebagian besar rumah masyarakat di pedesaan masih menggunakan struktur tradisional,” jelas L. Ratnawi.

Selain untuk mendukung percepatan rehabilitasi, keberadaan CPNS di NTB dimaksudkan sebagai fasilator atau pendamping, serta membuat desain rumah dan membuat RAB, Sehingga rumah yang dibangun di Lobar memenuhi syarat rumah tahan gempa secara struktur. (Humas dan Protokol Lombok Barat)

By / April 1st, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan pada BUPATI LOMBOK BARAT APRESIASI KOMITMEN CPNS PUPR/
Read More

RAMAIKAN PARIWISATA, MENTERI KOPERASI DAN UMKM RI ARAHKAN RAKORNAS KE LOMBOK

Jakarta, Selasa 26 Maret 2019 – Menteri Koperasi dan Usaha Mikro/Kecil Menengah Republik Indonesia (Menkop), Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga langsung memerintahkan salah seorang deputinya untuk mengalihkan rencana lokasi Rapat Koordinasi Nasional-nya ke Lombok Barat dari rencana semula di Provinsi Riau.

Hal tersebut diutarakan Puspayoga saat menerima kehadiran Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid beserta Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Lombok Barat, H. Fadjar Taufik di ruang kerjanya, Selasa (26/3).

Rapat Koordinasi Nasional tersebut rencana awalnya bakal diselenggarakan minggu ketiga Bulan April mendatang di mana pihak Kemenkop UMKM akan mengundang seluruh penggiat koperasi dan usaha kecil menengah seluruh Indonesia.

“Catat dan hubungi Pak Gubernur (Riau, red). Kita alihkan lokasi rakornas ke Lombok saja,” tegas mantan Wakil Gubernur Bali itu kepada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Victoria Simanungkalit.

Sebelumnya Fauzan menuturkan kondisi terkini di NTB dan Lombok Barat. Menurut Fauzan, implikasi terberat dari bencana gempa bumi itu adalah belum pulihnya citra kepariwisataan di NTB.

“Dengan kondisi pasca gempa, Lombok belum sepenuhnya pulih. Kami butuh stimulan agar bisa memancing kedatangan wisatawan,” ujar Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid.

Apalagi, imbuh Fauzan, dengan harga tiket pesawat dan penerbangan dari dan menuju Lombok yang masih mahal dan belum konstan, angka kunjungan pariwisata ke Lombok drastis mengalami penurunan.

Dengan pengalihan lokasi ke Pulau Lombok, Fauzan berkeyakinan akan menambah percaya diri pihaknya untuk terus mempromosikan Lombok.

“Rakor ini bisa menjadi stimulan secara nasional. Yang hadir bisa ratusan kan? Mereka yang akan bercerita bahwa Lombok tidak ada masalah lagi untuk dijadikan sasaran kunjungan,” pungkas Orang Nomor Satu di Lombok Barat itu di kesempatan terpisah.

Selain rakornas, Puspayoga pun menjanjikan akan memberikan perhatian untuk Lombok Barat. Melalui Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop Victoria Simanungkalit, Lombok Barat akan mendapat prioritas anggaran di tahun 2020. Seperti dituturkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Barat, H. Fadjar Taufik, beberapa program diminta untuk segera diusulkan.

“Di antaranya ada Pasar, Pasar Tematik, dan Fasilitas Sarana Prasarana untuk Pedagang Kaki Lima. Semua akan kita garap di tahun 2020,” tegas Fadjar Taufik.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/ramaikan-pariwisata-menteri-koperasi-dan-umkm-ri-arahkan-rakornas-ke-lombok/

By / Maret 26th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan pada RAMAIKAN PARIWISATA, MENTERI KOPERASI DAN UMKM RI ARAHKAN RAKORNAS KE LOMBOK/
Read More

SAMBUT HUT LOMBOK BARAT, DINAS KESEHATAN GELAR LOMBA BALITA SEHAT

Giri Menang, Selasa 26 Maret 2019 – Dalam rangka menyiapkan generasi Lombok Barat yang sehat dan cerdas, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Kesehatan menggelar Lomba Balita Sehat. Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Bupati Lombok Barat ini semakin menyemarakkan HUT Lobar ke-61.

“Lomba Balita Sehat diselenggarakan tiap tahun di Lombok Barat. Kegiatan ini untuk memberikan edukasi generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas. Termasuk sebagai upaya mengawal 1.000 hari kehidupan mulai anak dari kandungan sampai umur 2 tahun,” kata Kepala Dinas Kesehatan H. Rachman Sahnan Putra, Selasa (26/3).

Rachman berharap melalui lomba balita sehat tidak ada lagi anak yang kekurangan gizi di Lombok Barat, termasuk stunting. Ia juga meminta agar setiap orang tua harus mengecek kesehatan anak di posyandu, memberikan asupan gizi yang cukup, termasuk memberikan asi eksklusif.

Sementara itu, Asisten III Setda Lobar H. Fathurrahim dalam dukungannya ini kegiatan semacam ini terus dilanjutkan.

“Ini suatu hal yang luar biasa untuk menjaga generasi ke depan. Generasi kita akan hilang jika tidak di jaga mulai sekarang tambahnya,” katanya.

Lomba balita sehat kali ini dibagi dalam dua kategori, yakni kategori umur anak 6-23 bulan, dan umur 2-5 tahun. Tim juri yang terdiri dari dokter umum, psikolog dan ahli gizi dari RSUD Patut Patuh Patju, kemudian TP-PKK Lombok Barat, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB) menilai beberapa aspek seperti kesehatan anak, gizi anak, psikologi, dan peran orang tua.

Berhasil keluar sebagai juara pertama untuk kategori umur 6-23 bulan diraih oleh Lalu Gede Wira Santana dari Puskesmas Eat Mayang. Sedangkan juara pertama untuk kategori umur 2-5 Tahun diraih Jati Jaluna dari Meninting.

Untuk para pemenang Ketua PKK Lombok Barat Hj.Khaeratun memberikan hadiah penghargaan berupa uang sebesar Rp 1.250.000, Rp 1.000.000, dan Rp 750.00 bagi juara I, II dan III dari kategori umur 6-23 bulan. Sedangkan kategori umur 2-5 Tahun, juara I mendapat Rp.2.250.000, juara II Rp. 2.000.000 dan untuk juara III sebesar Rp.1.750.000. Harapan I sebesar 1.250.000, harapan II Rp.1.000.000 dan harapan III Rp.750.000.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/sambut-hut-lombok-barat-dinas-kesehatan-gelar-lomba-balita-sehat/

By / Maret 26th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan pada SAMBUT HUT LOMBOK BARAT, DINAS KESEHATAN GELAR LOMBA BALITA SEHAT/
Read More

KPK SARANKAN KEPALA DAERAH LIBATKAN KPK

Jakarta, 25 Maret 2019 – Terkait dengan maraknya tarik ulur antara eksekutif dengan legislatif dalam pembahasan anggaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pihak Kepala Daerah selaku eksekutif melibatkan KPK.

Hal itu disarankan salah seorang pimpinan lembaga anti rasuah, Alexander Marwata, saat memberikan materi pada Workshop “Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina Jakarta, Senin (25/3).

Alexander Marwata mensinyalir berdasarkan kasus yang KPK tangani, telah terjadi saling sandera antara eksekutif dengan legislatif saat pembahasan anggaran. Alex menunjuk kasus Kota Malang dan Provinsi Jambi yang sudah lama ditangani pihaknya.

“Kami berharap para Kepala Daerah menginformasikan (hal itu, red). Itu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, pak Ganjar ketika stag dalam pembahasan APBD. Gubernur tidak meminta KPK untuk mengintervensi, hanya untuk mendengarkan,” aku Wakil Ketua KPK itu.

Menurut pengakuannya, keterlibatan KPK dalam pembahasan yang semula alot tarik ulurnya membuatnya menjadi lancar dan menghasilkan APBD yang pro kesejahteraan rakyat.

Terkait dengan berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, Wakil Ketua tersebut menegaskan, tidak ada niat sedikitpun buat KPK melakukan OTT.

“Saya tidak ingin menakut-nakuti. Percayalah bahwa kami tidak mengincar, tidak menargetkan untuk melakukan OTT. Apa yang kami lakukan, itu semua informasi dari masyarakat,” terang Alex sambil menuturkan satu kasus OTT yang justru pemberi informasinya adalah istri dari yang DI-OTT.

Terkait dengan pelibatan KPK untuk ikut mengawasi pembahasan APBD, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di tempat yang sama, tidak menampik bila pembahasan APBD bersama legislatif sering mengalami tarik ulur.

“Tapi walau begitu, kita selalu bisa berkomunikasi dan menjalin kemitraan bersama DPRD,” aku Fauzan menyambut baik uluran KPK tersebut.

Komunikasi yang baik, aku Fauzan, menjadi salah satu kunci penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di Lombok Barat.

“Rekan-rekan di DPRD sudah memahami aspek perencanaan kita. RPJMD yang menjadi dasar RKPD di mana KUA PPAS-nya adalah kesepatan bersama antara kita dengan DPRD. Jadi, belum perlu melibatkan KPK-lah,” pungkas Fauzan tersenyum.

Fauzan sendiri hadir di workshop yang rencananya berlangsung sampai esok hari itu, bersama belasan Kepala Daerah Se-Indonesia yang rata-rata baru memenangkan kontestasi Pilkada Serentak tahun lalu. Untuk periode selanjutnya, rencananya Fauzan akan dilantik bersama Wakil Bupati terpilih, Hj. Sumiatun di tanggal 23 April mendatang.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/kpk-sarankan-kepala-daerah-libatkan-kpk/

By / Maret 25th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan pada KPK SARANKAN KEPALA DAERAH LIBATKAN KPK/
Read More

TINGKATKAN KUALITAS APIP, KPK DORONG REVISI PP

Jakarta, 25 Maret 2019 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong peningkatan kapasitas Inspektorat di daerah-daerah. Dalam hal ini, inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar pemerintahan bisa semakin bersih dari praktik-praktik korupsi.

Revisi Peraturan itu diutarakan oleh salah seorang komisioner di KPK, Alexander Marwata saat memberikan paparan dalam worshop “Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Daerah”.
Workshop itu rencananya diselenggarakan dua hari, Senin-Selasa (25-26/3) dan dibuka di Auditorium Nurcholish Majid Universitas Paramadina (UP) Jakarta oleh Rektor UP, Prof. Firmanzah, Ph.D, Senin (25/3).

Workshop itu diikuti lebih dari puluhan Kepala Daerah, di antaranya adalah Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid. Kehadirannya, aku Fauzan, untuk menunjukkan komitmennya terhadap penegakan anti korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih di Lombok Barat.

Dalam workshop itu, KPK bekerja sama dengan Universitas Paramadina, Pusat Edukasi Anti Korupsi, Ford Foundation, dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Alexander Marwata, penguatan APIP itu didorongnya menjadi substansi materi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah dan PermenPAN-RB yang akan merubah aturan sebelumnya.

“Untuk melakukan audit investigasi sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat, itu (izinnya, red) disampaikan langsung ke gubernur,” ujar Alex.
Dalam rancangan itu, imbuh Alex, untuk memutasi inspektur pun juga harus mendapat persetujuan gubernur.

“Jadi, tidak bisa lagi merekrut kemudian memutasi inspektur itu sekehendak bapak/ibu sekalian,” tegas Alex.

Menurut Alex, saat ini hal itu yang menjadi titik lemah.

“Dalam banyak kasus ketika kita memanggil inspektur untuk memberikan keterangan atau menjadi saksi, mereka mengatakan seperti itu,” aku Alex.

Hampir bisa dipastikan, aku Alex, ketika ada Kepala Daerah yang terkena kasus korupsi, peran APIP itu hampir-hampir tidak ada. Kepala Daerah sering tidak memberdayakan keberadaan APIP, APIP pun sering tidak independen, kapasitasnya rendah, jumlah auditor dan anggaran mereka yang rata-rata minim.

Di kesempatan terpisah, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang hadir dalam workshop tersebut menyambut baik RPP itu. Namun ia meminta agar proses saling mengawasi bisa tetap menjadi tugas bersama.

“APIP juga harus tetap ada koordinasi dengan Kepala Daerah. Bagaimana kami bisa melakukan pembinaan kepada pegawai jika tidak berkoordinasi dengan inspektorat?,” tanya balik Fauzan.

Untuk kasus di Lombok Barat, aku Fauzan, pihaknya telah memberdayakan APIP.

“Inspektorat di kita sudah ada di Level III. Artinya, dari aspek kemampuan kita dalam pengawasan intern sudah di atas rata-rata. Kita pun percaya, independensi auditor dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan,” pungkas Fauzan.

Salah seorang auditor di Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, Dewanti mengakui bahwa pembahasan revisi untuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 itu masih bergulir.

“Revisinya terkait dengan penguatan APIP, yang antara lain meliputi eselonering, pengangkatan dan pemberhentian APIP, ” terang Dewanti via Whatsapp.

Pihaknya, aku Dewanti, memiliki keleluasaan dan independensi dalan melakukan pengawasan intern di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Pak Bupati komit untuk pemerintahan yang baik dan bersih. Kita diberikan kesempatan yang leluasa untuk pengawasan, karena konteks kita lebih ke pembinaan,” pungkas Dewanti.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/tingkatkan-kualitas-apip-kpk-dorong-revisi-pp/

By / Maret 25th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan pada TINGKATKAN KUALITAS APIP, KPK DORONG REVISI PP/
Read More

LOMBOK BARAT TARGETKAN PREDIKAT SAKIP A

Giri Menang, Senin 25 Maret 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun lalu telah mampu meraih predikat B dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementrian PAN-RB dengan poin 62,60. Raihan tersebut diberikan Kementerian PAN-RB karena Pemkab Lobar dinilai telah baik, efektif, dan efisien dalam pemerintahan dan pengelolaan anggarannya.

Tahun ini Pemkab Lobar menargetkan predikat A. Hal itu dinilai mudah untuk dicapai dengan syarat semua OPD yang ada mampu meningkatkan dan memprioritaskan kebutuhan dasar sesuai RPJMD. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Lobar H. Moh. Taufiq saat membuka Rapat Kerja SAKIP di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (25/3).

Untuk memenuhi target tersebut, Pemkab Lobar harus meningkatkan 20 hingga 30 poin untuk mencapai nilai 90, sedangkan nilai rata-rata SKPD berkisar 80 persen. Artinya, untuk meraih predikat A sangat memungkinkan serta poin yang harus dikumpulkan cukup tipis untuh meraihnya.

“Berbicara SAKIP, artinya berbicara tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Untuk itu, semua OPD harus lebih memperhatikan dan terus meningkatkan akuntabilitas kinerja. Tanpa kerja sama teman-teman OPD semua, nilai A ini tidak akan mungkin bisa kita raih,” tegas Taufiq.

Ada beberapa OPD yang menurut Taufiq harus kerja lebih ekstra, di antaraya Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gerung, dan Kecamatan Lingsar.

Evaluasi SAKIP sendiri bukan merupakan sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapai indikator penilaian, melainkan lebih kepada bagaimana mengasistensi, mendampingi dan memberi saran perbaikan kepada Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Kepala Inspektorat H. Rachmat Agus Hidayat lebih rinci memaparkan beberapa persoalan yang ada di OPD. Ia meminta agar semua OPD untuk mencermati perencanaan yang telah disusun sehingga mencapai nilai 90 persen. Menurutnya, jika hal tersebut dalam setahun tidak tercapai akan menjadi “penyakit” di Kabupaten Lombok Barat. Persoalan juga sering terjadi pada konsultan perencana di masing-masing OPD.

“Konsultan diharapkan agar tidak sekedar memakai paket 50an. Misalkan di perencanaan, pembangunan tidak bisa tuntas 100 persen, maka untuk perencanaan yang lain bisa dialihkan untuk mencapai pembangunan 100 persen tersebut,” jelasnya.

“Pada bidang pelaporan, jangaan sampai hanya menggugurkan kewajiban. Tapi perencana harus paham serta Sekertaris harus juga agar mengecek per triwulan sebelum dinaikkan ke Kepala OPD,” lanjutnya.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/lombok-barat-targetkan-predikat-sakip-a/

By / Maret 25th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan pada LOMBOK BARAT TARGETKAN PREDIKAT SAKIP A/
Read More

14 KETUA PKK DESA SE-KECAMATAN LINGSAR RESMI DILANTIK

Giri Menang, Senin 25 Maret 2019 – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid menghadiri sekaligus menyaksikan pelantikan dan serah terima jabatan 14 Ketua TP-PKK Desa se-Kecamatan Lingsar periode 2019-2025 beserta pengurusnya yang bertempat di Halaman Kantor Kecamatan Lingsar, Senin (25/3). Pelantikan dilakukan oleh Ketua TP-PKK Kecamatan Lingsar Desy Harianty Jamaludin sekaligus mengukuhkan pengurus TP-PKK Desa yang ditandai dengan penandatanganan dan penyematan pin TP-PKK.

“Saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas untuk ibu-ibu ketua Tim Penggerak PKK desa dan segenap pengurus. Niatkan hati kita, tubuh kita, serta badan kita untuk mampu bekerja sama dan mengabdi kepada masyarakat di dalam pemberdayaan masyarakat,” kata Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khairatun dalam sambutannya.

Khairatun meminta para pengurus baru agar segera melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan agar terwujudnya pembangunan Kabupaten Lombok Barat dengan kebersamaan dan hati.

“Kedepan saya yakin bahwa ibu-ibu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Merangkul semua masyarakat kita sehingga apa yang kita laksanakan, dan yang menjadi amanah bisa terlaksana dengan baik serta diterima oleh masyarakat,” harapnya.

Keempat belas desa yang dilantik yakni Desa Saribaye, Desa Sigerongan, Desa Langko, Desa Batu Kumbung, Desa Gegelang, Desa Bug-bug, Desa Gegerung, Desa Peteluan Indah, Desa Gontoran, Desa Karang Bayan, Desa Lingsar, Desa Duman, Desa Batu Mekar, dan Desa Giri Madia.

Pelantikan juga dihadiri Camat Lingsar Jamaludin, Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP) Lobar Hj. Sukerniati Moh. Taufik, Ketua TP PKK Kecamatan Lingsar Desy Harianti Jamaludin, Para Kepala Desa se-Kecamatan Lingsar, Para anggota PKK Desa dan Kecamatan Lingsar serta masyarakat.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/14-ketua-pkk-desa-se-kecamatan-lingsar-resmi-dilantik/

By / Maret 25th, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan pada 14 KETUA PKK DESA SE-KECAMATAN LINGSAR RESMI DILANTIK/
Read More

ERMALENA AJAK WARGA LOMBOK BARAT AWASI OBAT DAN MAKANAN DENGAN CEKLIK

Giri Menang, Sabtu 23 Maret 2019 – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dan mengawasi peredaran obat serta makanan dengan cara “Ceklik”.

“Mari kita sama-sama melakukan pengawasan agar tidak mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap tubuh dengan melakukan ceklik,” ajak Ermalena di Lombok Barat, Sabtu (23/3).

Dalam sosialisasi tentang bahaya obat, makanan dan kosmetik melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang digelar bersama BPOM Mataram di halaman kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat itu, Ermalena menekankan kepada warga agar dapat benar-benar memperhatikan produk makanan, kosmetik dan obat yang beredar dengan cara “Ceklik”.

“Ceklik” yang dimaksud merupakan upaya yang ditujukan bagi konsumen sebelum membeli produk obat, kosmetik dan makanan.

Cek berarti memeriksa produk. K pada kata Klik adalah akronim dari kata kemasan, dimaksudkan untuk cek kemasan dalam kondisi baik. L adalah label, dimaksudkan untuk membaca informasi produk yang tercantum dalam label. I adalah Izin edar, dimaksudkan untuk memastikan produk memiliki izin edar dan K adalah Kedaluwarsa, cek masa kedaluawarsa produk.

“Terkait dengan makanan dan minuman olahan atau kemasan, harus dilihat ceklik dengan membedakan makanan yang mengandung pengawet, pewarna atau tidak, yakni apabila ditemukan makanan yang tidak dikerumuni lalat masyarakat diharapkan waspada bahwa makanan tersebut mengandung formalin. Apabila makanan yang mengandung bahan pengawet kemudian dikonsumsi akan mengakibatkan penyakit hati, ginjal, dan lain-lain,” jelas Ermalena.

Untuk produk kosmetik, Ermalena meminta masyarakat melakukan ceklik untuk menghindari kosmetik yang mengandung bahan mercury yang dapat mengakibatkan kanker dan gangguan kesehatan lainnya.

Ermalena juga meminta masyarakat waspada sebelum membeli obat tradisional lantaran tidak sedikit obat tradisional yang ditemukan mengandung zat kimia.

Dengan melakukan ceklik terlebih dahulu diharapkan setiap orang akan mampu menjadi pengawas obat dan makanan bagi dirinya sendiri.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid yang turut hadir menyambut baik kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu bupati memberikan apresiasi kepada Hj. Ermalena yang dinilai telah berjasa mendukung dan mengawal program-program kesehatan di Kabupaten Lombok Barat.

“Sebagai percontohan kasus anak dengan pertumbuhan lambat atau stunting. Lombok Barat menjadi salah satu daerah di Indonesia yang dijadikan percontohan penurunan angka stunting karena berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan,” ungkap bupati.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/ermalena-ajak-warga-lombok-barat-awasi-obat-dan-makanan-dengan-ceklik/

By / Maret 23rd, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan pada ERMALENA AJAK WARGA LOMBOK BARAT AWASI OBAT DAN MAKANAN DENGAN CEKLIK/
Read More

LOKASI BARU, KUNJUNGAN PASIEN PUSKESMAS PENIMBUNG MENINGKAT

Giri Menang, Sabtu 23 Maret 2019 – Pagi tadi (23/3), Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bersama Ketua TP-PKK Hj. Khairatun menghadiri acara Tasyakuran gedung baru UPTD BLUD Puskesmas Penimbung yang berada di Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang sebelumnya berlokasi di Desa Penimbung ini dipaksa pindah lantaran beberapa hal.

“Faktor utama adalah banjir. Kalau musim hujan air sungai naik. Belum lagi kiriman dari atas, karena lokasi kita di bawah. Setahun bisa 2-3 kali kita kebanjiran. Pernah sepinggang kita tingginya. Alat-alat habis rusak semua,” terang Kepala UPTD BLUD Puskesmas Penimbung, H. L. Wirawan Srigede.

Selain banjir, lokasi puskesmas yang berdekatan dengan pasar sering mengakibatkan kemacetan sehingga proses rujukan pasien terganggu.

H. L. Wirawan mengaku lega dengan lokasi baru puskesmas. Diakuinya, dengan lokasi baru yang dinilai cukup strategis membuat kunjungan pasien meningkat jauh.

“Kita mulai pindahan februari kemarin secara bertahap. Pindahan jalan tapi pelayanan non-stop, tidak ada jeda. Di sini pasien meningkat dua kali lipat. Kalau di lokasi lama pasien lebih banyak ke Puskesmas Gunungsari,” katanya.

Dengan jumlah penduduk yang besar, Pemkab Lombok Barat tahun ini rencananya akan menambah satu buah puskesmas lagi untuk Kecamatan Gunungsari. Rencananya akan dibangun di Desa Sesela.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan Pemkab Lombok Barat akan membuat kebijakan sesuai kebutuhan.

“Misalnya di Kecamatan Gunungsari kita akan imbangi jumlah penduduk dan kebutuhan fasilitasnya. Sekarang belum imbang jumlah penduduk dan jumlah puskesmas di Gunungsari. Untuk itu kita bangun kembali di Sesela tahun ini,” jelas bupati.

Bupati tidak lupa mengajak masyarakat untuk menjaga puskesmas dan fasilitas yang ada.

“Tidak mungkin kepala dinas dan kepala puskesmas akan menjaga kecuali masyarakat ikut menjaga. Puskesmas ini milik negara. Tentu itu milik masyarakat juga,” pungkas Fauzan.

UPTD BLUD Puskesmas Penimbung sendiri memiliki luas bangunan 900 meter persegi dan menelan biaya Rp. 3,9 milliar dari dan Dana Alokasi Khusus(DAK).

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat H. Rachman Sahnan Putra mengajak masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan itu dengan maksimal.

“Tidak hanya diperuntukan bagi orang-orang sakit saja, puskesmas juga boleh dimanfaatkan masyarakat yang sehat untuk mengecek kesehatannya. Masyarakat Lombok Barat saat ini mengalami peningkatan untuk penyakit tidak menular seperti hipertensi dari 7% naik menjadi 20%. Untuk itu silahkan cek kesehatan dengan rutin,” ajak Rachman.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/lokasi-baru-kunjungan-pasien-puskesmas-penimbung-meningkat/

By / Maret 23rd, 2019/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan pada LOKASI BARU, KUNJUNGAN PASIEN PUSKESMAS PENIMBUNG MENINGKAT/
Read More
1 … 232 233 234 235 236 … 421