KUNJUNGI NTB, JOKOWI PASTIKAN PROSES PENCAIRAN DANA LANCAR

Giri Menang, Jum’at 23 Maret 2019 – Hingga saat ini pemerintah pusat sudah mentransfer sekitar Rp 5,1 triliun dana rehabilitasi rekonstruksi pascagempa di NTB. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertatap muka dengan masyarakat korban terdampak bencana gempa sekaligus memastikan pencairan dana rehab rekon di NTB yang berlangsung di Gedung Hakka Gerimax Narmada, Lombok Barat, Jumat (23/3).

Dalam kunjungannya ke NTB kali ini, Presiden Jokowi juga didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan sejumlah menteri. Kedatangan rombongan presiden disambut Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dan sejumlah kepala daerah korban terdampak gempa di NTB.

“Saya datang di hadapan masyarakat sekalian memastikan apakah uangnya sudah masuk di masing-masing rekening pokmas. Alhamdulillah uangnya sudah masuk sebelum Desember itu Rp. 3,5 triliun dan kemarin kita tambah lagi Rp. 1,6 triliun. Dan sudah terkumpul di NTB Rp. 5,1 triliun,” jelas Presiden Jokowi.

Selain di NTB, kata Jokowi, pemerintah juga berkomitmen membangun rumah untuk warga korban bencana di Donggala, Palu, Lampung dan Banten. Khusus untuk NTB, Jokowi berjanji akan memberikan perhatian penuh.

Mantan Wali Kota Solo ini juga berjanji akan kembali mengunjungi NTB dalam waktu dua atau tiga bulan ke depan untuk memastikan pembangunan rumah bagi korban gempa telah diselesaikan.

“Kalau saya pas nggak ke sini jangan merasa ditinggalin. Saya tetap akan ke sini dan menyelesaikan program ini. Saya akan pastikan 2-3 bulan lagi saya akan ke sini. Jangan ragu kalau kita ingin menyelesaikan ini. Karena kan masih ada yang belum terdaftar, nah itu yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kepada menteri yng mendampingi agar bisa cepat menyelesaikan pembangunan rumah masyarakat korban gempa.

“Prosedur yang dulu kita lakukan sebanyak 17 prosedur dan sudah kita hapus, sekarang tinggal empat prosedur. Menurut saya sudah cepat dan saya senang masyarakat sekarang antusias semuanya memakai rumah tahan gempa,” ungkapnya.

Sejak Juli 2018 hingga Maret 2019 tercatat jumlah rumah rusak akibat gempa di NTB sekitar 78.581. Sementara total rumah yang sudah dibangun dengan model rumah instan sederhana sehat (Risha) sebanyak 111, sedang dalam proses pembangunan 1.675. Adapun rumah model rumah kayu (Rika) yang sudah dibangun sebanyak 593, sedang dalam proses pembangunan 79. Rumah model rumah konvensional (Riko) sudah terbangun sebanyak 994, sedang dalam proses pembangunan 32. Berikutnya rumah model Rumah Cetak Raswari Indonesia (RCI) sedang dalam proses pembangunan sebanyak 39.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat ditemui usai acara menuturkan ada tambahan dana yang masuk sekitar Rp. 300 miliar lebih.

“Dan itu sebabkan saya katakan Lombok Barat sudah 100% uangnya sudah dicairkan. Saya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Alhamdulillah Lombok Barat yang paling cepat dalam proses bantuan gempa dari rusak berat, sedang dan ringan. Dan untuk Rp. 25 juta yang rusak sedang hari senin pencairannya,” katanya.

Fauzan menambahkan, uang untuk data susulan dari hasil uji publik di Lombok Barat sekitar 3000 rumah yang rusak sudah dikirim ke pusat hari Rabu kemarin dan akan segera diproses.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/kunjungi-ntb-jokowi-pastikan-proses-pencairan-dana-lancar/

HARI AIR SEDUNIA, BWS NUSA TENGGARA I GELAR BERSIH SUNGAI BENGOK LOMBOK BARAT

Giri Menang, Jum’at 22 Maret 2019 – Dalam rangka memperingati Hari Air Se-Dunia ke-XXVII sekaligus menyemarakkan HUT Kabupaten Lombok Barat ke-61, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih di sepanjang ruas Sungai Bengok yang berada di Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Jum’at (22/3).

Peringatan Hari Air Se-Dunia ditujukan sebagai usaha untuk menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan untuk usaha pengelolaan air yang berkelanjutan.

Saat ini penggunaan air di dunia naik dua kali lipat namun ketersediaannya untuk siap dipakai menurun diakibatkan penambahan jumlah penduduk dan kerusakan lingkungan yang merupakan salah satu penyebab berkurangnya air bersih, abrasi pantai dan pembuangan limbah sampah sembarangan. Hal itu disampaikan Kepala BWS Nusa Tenggara I, Hendra Ahyadi dalam sambutannya.

“Sungai bukan tempat sampah sementara. Semua pihak berwajiban menjaga sungai akar tidak terkontaminasi. Kegiatan ini adalah salah satu upaya kita untuk memelihara sungai sehingga tidak menimbulkan daya rusak sungai atau pencemaran air sehingga akan dapat terdampak kepada makhluk hidup dan lingkungannya,” katanya.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra Setda Lombok Barat, H. Fathurrahim mewakili bupati sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar BWS Nusa Tenggara I.

“Di Lombok Barat terdapat 33 sungai dan kita mulai dari sungai Bengok di Dasan Geres. Ini adalah titik awal kita untuk memulai membersihkan sungai kita sehingga komoditas yang ada di sungai ini tetap masih kita wujudkan dan pelihara bersama,” ujarnya.

Fathurrahim berharap masyarakat dapat menjaga kebersihan sungai dan dapat memperlakukan alam dan mengelola air dengan baik untuk kehidupan.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/hari-air-sedunia-bws-nusa-tenggara-i-gelar-bersih-sungai-bengok-lombok-barat/

KAFILAH GUNUNGSARI JUARA UMUM MTQ XXVIII TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

Giri Menang, Jum’at 22 Meret 2019 – Rangkaian acara Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) XXVIII Tingkat Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di Lapangan Umum Kuripan secara resmi telah usai dilaksanakan. Kecamatan Gunungsari berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan nilai 89. Sedangkan posisi kedua diraih Kecamatan Labuapi dengan nilai 57 dan Kecamatan Lembar di uratan ketiga dengan nilai 54. Tuan rumah Kecamatan Kuripan hanya mampu menduduki peringkat keenam dengan nilai 36.

Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 16 Maret hingga 21 Maret 2019 ini secara resmi ditutup Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kamis (21/3) malam. Fauzan pun memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan MTQ tersebut.

Kesuksesan ini menurut Fauzan merupakan kebanggaan tersendiri atas terpilihnya qori, qoriah, hafiz, hafizah, mufasir dan mufasirah terbaik yang akan menjadi wakil Lobar pada MTQ XXVIII tingkat Provinsi NTB bulan Oktober mendatang.

“Prestasi ini terus dipertahankan, dan jangan merasa sombong setelah mendapatkan juara. Teruslah berlatih untuk mempersiapkan diri mengharumkan nama baik Kabupaten Lobar pada MTQ tingkat selanjutnya,” pesannya.

Untuk yang tidak mendapatkan juara saran Fauzan, jangan sampai putus asa dan sebisa mungkin kembali menunjukkan kualitas diri.

“Jadikan momen MTQ ini tidak hanya menambah wawasan penghayatan dan cinta terhadap Al-Qur’an, namun menjadikan pembiasaan sehari-hari dan nilai-nilai dapat diimplementasikan setiap hari,” katanya.

Di penghujung acara, Bupati H. Fauzan Khalid didaulat memberikan piala bergilir kepada juara umum yang diterima oleh Camat Gunungsari didampingi Ketua LPTQ Kecamatan gunungsari Muhammad Musanip.

Pemenang masing-masing memperoleh bonus uang saku sejumlah Rp 5 juta untuk juara umum. Selanjutnya juara pertama mendapat Rp. 2.5 juta, juara dua Rp. 2 juta dan Rp. 1.5 juta untuk juara ketiga.

KAFILAH GUNUNGSARI JUARA UMUM MTQ XXVIII TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

LOMBOK BARAT RESMI PUNYA UNIT METROLOGI LEGAL (UML)

Bandung, Rabu 20 Maret 2019 – Kabupaten Lombok Barat bersama 250 Kabupaten/ Kota se-Indonesia ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai Unit Metrologi Legal (UML).

Penetapan ditandai dengan penanda tanganan prasasti untuk 251 daerah tersebut yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Rabu (20/3).

Acara penanda tanganan prasasti itu menjadi salah satu rangkaian dari kemeriahan perayaan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 yang secara internasional jatuh setiap tanggal 15 Maret.

Harkonas 2019 itu dipusatkan di Lapangan Gasibu Area Parkir Gedung Sate Bandung dan telah berlangsung dua hari, 19-20 Maret. Tema perayaan Harkonas tahun ini adalah “Saatnya Konsumen Indonesia Berdaya”.

“Peran pemerintah sebaga abdi masyarakat adalah untuk menjamin hak-hak konsumen guna perbaikan produk yang berkelanjutan,” kata Enggartiasto Lukita saat memberi sambutan.

Adanya metrologi legal, lanjut Enggar, semata-mata untuk menciptakan tertib hukum agar konsumen terlindungi, baik saat membeli maupun purna beli atas sebuah produk.

Total untuk tahun ini, terang Enggar, setidaknya ada 300 UML yang sudah diresmikannya dan ditujukan untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.

“Pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap konsumen dengan memperhatikan aspek keselamatan, standar kualitas produk, harga, dan ketepatan ukuran,” tegas sang Menteri.

Dalam perspektif Presiden Joko Widodo, pungkas Enggartiasto Lukita, ada dua pilar yang dipegang oleh pemerintah di sektor perdagangan, yaitu memfasilitasi produsen untuk maju dan berkembang, serta memberdayakan konsumen.

Di kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lombok Barat, Agus Gunawan yang ditemui sebelum penandatanganan prasasti memastikan bahwa Lombok Barat bersama Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa Barat telah ditetapkan sebagai UML.

“Setelah ini, kita sudah bisa melaksanakan pelayanan tera/tera ulang, menyusul Kota Mataram dan Lombok Timur yang terlebih dahulu diresmikan kelembagaan UML-nya,” terang Agus.

Kelebihan ditetapkan sebagai UML, lanjut Agus, maka bagi para pelaku usaha di Lombok Barat sudah bisa diayani secara mandiri, tidak perlu lagi meminta fasilitasi dari Pemerintah Pusat, dan bahkan bisa menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Agus optimis, setelah kelembagaan UML ini ditetapkan, pihaknya sudah bisa memberikan pelayanan tera atau tera ulang atas sebuah produk sehingga konsumen dapat disuguhkan kepastian ukuran.

“Kita sudah punya SDM yaitu tenaga penera terampil. Kita sudah punya 1 orang sesuai persyaratan minimal dan peralatan kita juga sudah memenuhi persyaratan minimal,” tegas Agus.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, janji Agus, akan mulai melakukan pelayanan tera/ tera ulang di bulan April ini.

“Kita sudah bisa mulai untuk melayani semua pemilik UTTP, seperti pompa ukur di SPBU, gas elpigi, timbangan jembatan, dan timbangan di pasar tradisional,” pungkas Agus Gunawan sambil mewanti-wanti hal tersebut adalah untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sumber : http://humas.lombokbaratkab.go.id/lombok-barat-resmi-punya-unit-metrologi-legal-uml/

BPOM MATARAM SOSIALISASIKAN OBAT DAN MAKANAN BERBAHAYA DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Selasa 19 Maret 2019 – Masih banyaknya bahan berbahaya yang beredar di dalam makanan dan obat-obatan menimbulkan keresahan di seluruh kalangan masyarakat. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram bersama TP-PKK Lombok Barat dan TP-PKK NTB melakukan sosialisasi makanan dan obat berbahaya. Kegiatan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 ini digelar di halaman PAUD Tunas Unggul Orong Dalem, Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar, Selasa (19/3).

Kepala BPOM Mataram Ibu Ngan Suarningsih menjelaskan, akses jual beli melalui produsen yang langsung ke konsumen atau masyarakat saat ini sudah dipermudah. Oleh karena itu, masyarakat sebagai konsumen harus paham barang yang akan dibeli. Masyarakat harus dapat memastikan produk obat dan pangan yang digunakan aman dengan melihat apakah produk tersebut sudah terdaftar di BPOM.

“Konsumen harus cek kemasan, label, cek izin edar dan kedaluwarsa. Jika semua terpenuhi baru boleh dikonsumsi dan beli. Masyarakat juga dapat mengecek nomor izin edar di google play hingga aplikasi BPOM terlebih dulu,” tegasnya

Untuk lebih memberikan pemahaman pada masyarakat, Ngan kemudian mencontohkan registrasi obat generik dan obat paten kepada semua masyarakat yang hadir.

“Untuk obat generik yang bebas diperjual belikan memiliki nomer registrasi REG NO. GBL dan memiliki 15 digit angka, jenis obat banyak di apotek dan toko obat.. Kemudian obat bebas terbatas nomor registrasi REG NO. GTL sama memiliki 15 digit angka. Obat ini bebas di toko obat tanpa resep dokter. Dan untuk obat keras REG NO.GKL. Angkanya juga sama sebanyak 15 angka. Obat ini harus di beli dengan resep dokter. Dan dilarang di jual di toko obat dan harus diberikan oleh Apoteker,” paparnya.

Selain menjelaskan obat ia juga menjelaskan ke masyarakat bahaya obat tradisional, suplemen, kosmetika dan bahaya makanan kemasan (kaleng).

“Jangan sembarangan membeli makanan kemasan karena banyak makanan yang kadalaurasa,” serunya.

Untuk masyarakat ketahui registrasi makanan dalam negeri memiliki kode registrasi angka 12 digit dengan bertulisan POM MD. Sedangkan registrasi makanan luar negeri 12 digit angka dengan kode POM ML. Untuk itu Ngan minta masyarakat waspada terhadap obat ilegal yang diperjual belikan di pasaran.

“Sekarang ini banyak masyarakat yang mengidap penyakit aneh. Itu karena pengaruh bahan-bahan berbahaya yang masuk di obat maupun kosmetik yang mereka konsumsi,” tegasnya.

Selain itu juga pihaknya menyarankan kepada masyarakat supaya lebih jeli dengan cara mengecek nomor izin edar di aplikasi ‘cek BPOM’.

“Cek di aplikasi tersebut. Jika tak muncul keterangannya, itu berarti ilegal,”ungkapnya.

Selain sosialisasi, kegiatan juga dirangkai dengan pemberian sembako bagi masyarakat sekitar yang kurang mampu yang bertempat.

SAMBUT HKG PKK KE-47 DENGAN BHAKTI SOSIAL

Giri Menang, Selasa 19 Maret 2019 – Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke-47, TP-PKK NTB melakukan kegiatan bhakti sosial dengan memberikan bantuan paket sembako kepada lansia Perempuan Kepada Keluarga (PEKKA). Kegiatan bhakti sosial ini menyasar 200 orang dari Desa Batu Kumbung dan Desa Lingsar. Kegiatan dilaksanakan di PAUD Tunas Unggul, Dusun Orong Dalem, Desa Batu Kumbung, Selasa (19/3).

Kehadiran rombongan TP-PKK NTB disambut oleh Ketua TP-PKK Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid didampingi Camat Lingsar dan sejumlah Kepala OPD Lombok Barat.

Dalam sambutannya, Khairatun menyampaikan ucapan terima kasihnya atas bantuan yang diberikan TP-PKK NTB. Dirinya berharap apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

“Alhamdulillah masyarakat kita yang ada di Desa Batu Kumbung setelah kejadian gempa beberapa bulan lalu, masyarakat sudah mulai beransur-angsur pulih kembali seperti biasa. Masyarakat sudah mulai berbenah dengan berbagai bantuan yang telah diberikan,” katanya.

Sementara itu Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menyampaikan dalam kunjungannya kali ini tidak hanya melaksanakan kegiatan bhakti sosial saja, tapi juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Desa Batu Kumbung sendiri merupakan desa yang PAUDnya dikelola oleh tim PKK Provinsi dalam rangka peningkatan PAUD berkualitas.

“Kita ingin anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik dari PAUDnya. Karena anak-anak yang umurnya 0-5 tahun itu adalah masa-masanya mereka untuk berkembang dengan sangat baik, sehingga peran PAUD sangat penting” ungkapnya.

Niken menambahkan, tim PKK Provinsi terus berupaya untuk melanjutkan dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas PAUDnya, baik bagi gurunya maupun orang tua murid.

Selain bhakti sosial, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi makanan dan obat-obatan berbahaya oleh BPOM Mataram.

BPPT JALIN KERJASAMA DESIMINASI TEKHNOLOGI PETERNAKAN DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Selasa, 19 Maret 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) boleh bangga karena ketempatan sebagai lokasi kerjasama desiminasi tekhnologi peternakan. Kerjasama ini diinisiasi oleh salah satu anggota DPR RI Komisi VII, H. Kurtubi yang bermitra dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT). Kerjasama ini diawali dalam bentuk pertemuan dengan ratusan kelompok tani (Poktan) se-Lobar di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang, Selasa (19/3).

Direktur Pusat Teknologi Produksi Pertanian Dudi Iskandar menyatakan, dalam rangka menghasilkan inovasi tekhnologi di berbagai bidang, pihaknya melakukan kerjasama sebagai mitra kerja dengan pemerintah daerah. Karena diakui, BPPT tidak memiliki kepanjangan tangan.

“Khusus di Lombok Barat, dipilih untuk tekhnologi bidang peternakan. Karena ini baru kerja sama awal, kami dari tim akan memberikan penjelasan kepada kelompok tani,” kata Dudy.

Dikatakan, permasalahan yang cukup krusial di Lobar adalah masalah pakan ternak. Untuk itu, BPPT akan menjelaskan berbagai hal sesuai aplikasi yang dimiliki seperti si Pandai dan si Pintar. Si Pandai lanjutnya, merupakan aplikasi yang bisa membuat pakan ternak berbasis bahan baku lokal.

“Sesuai penjelasan bupati di sini ada dedak, ada jerami yang nanti bisa diinovasikan yang cocok untuk pakan ternak,” jelas Dudy.

Sementara itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini. Bupati beralasan, karena dalam rangka menambah SDM Lobar di bidang tekhnologi peternakan. Lebih-lebih di daerah Patut Patuh Patju ini sedang menerapkan Pariwisata sebagai ‘power of industry’. Karena pariwisata sebagai lokomotif, kata bupati tentu dibackup oleh produk lokal.

“Yang namanya pariwisata, tentu manusia butuh makan. Padi, buah, ternak, daging dan sebagainya kita usahakan bersumber dari kita sendiri, tak perlu dari impor,” harap Fauzan di hadapan Kepala Dinas Pertanian Lobar, sejumlah Pimpinan OPD dan ratusan peserta yang didominasi oleh kelompok tani dan kelompok ternak.

Kata bupati, jika semua sudah terealisasi maka tentu semua juga akan menjadi hidup. Termasuk dari sisi kualitas, ke depan apa yang diharapkan terus diintervensi. Apalagi lanjutnya, ke depan bantuan akan diperbanyak dalam bentuk stimulan. Dalam bentuk infrastruktur akan dikurangi.

“Memang infratruktur tetap kita butuhkan, namun bantuan stimulan harus juga kita tingkatkan, tidak mau setengah-setengah” pintanya.

Karena kata bupati, setiap membuat suatu program, pihaknya tidak hanya memanggil kepala dinas yang menangani, tetapi selalu memanggil kepala dinas yang bisa membackup sampai masalah pemasaran.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI H. Kurtubi berpesan, pihaknya akan tetap menyuarakan aspirasi warga NTB, khsusunya Lombok Barat sesuai bidang tugas Komisi VII.

WISATA SENTELUK LOMBOK BARAT JADI IKON WISATA HALAL DI NTB

Giri Menang, Selasa 19 Maret 2019 – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meyakini Desa Senteluk yang berada di Kecamatan Batulayar bisa menjadi ikon wisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT, Anwar Sanusi saat mengujungi wisata kuliner di Tanjung Bias Desa Senteluk, Senin (18/3) kemarin. Bersama rombongannya, Sekjen Kemendes langsung menikmati santapan hidangan laut dengan bumbu khas Lombok ditambah pemandangan pinggir pantai yang menawan di lokasi tersebut.

“Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Senteluk. Keberadaan wisata kuliner ini merupakan pembangunan desa yang bisa menyerap lapangan kerja dari kalangan pemuda desa,” ujar Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi dalam sambutannya.

Ia menilai keberadaan wisata kuliner ini menjadi salah satu langkah nyata dalam upaya membangun desa. Pihak kementerian berjanji akan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan wisata kuliner ini. Terlebih lagi dengan deretan lapak kuliner yang ada di sepanjang Pantai Tanjung Bias yang diyakini akan membuat kunjungan wisatawan ke desa wisata itu terus meningkat.

“Wisata Kuliner Desa Senteluk bisa menjadi salah satu ikon wisata halal di NTB,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Senteluk Fuad Abdul Rahman pada kesempatan itu sedikit menceritakan awal mula pihaknya membangun kawasan wisata kuliner tepi Pantai Tanjung Bias. Berawal dari kegelisahannya selama ini melihat kawasan pantai yang kotor dipenuhi sampah, termasuk semak belukar yang ada di pesisir membuat pantai ini terkesan tidak terurus. Dirinya kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat dan para pemuda untuk mengembangkan pusat wisata kuliner di pantai itu.

“Alhamdulillah, berkat tekad yang sama, pusat wisata kuliner ini bisa terbangun,” ungkapnya.

Wisata kuliner itupun membawa dampak bagi wisata di Desa Senteluk. Bahkan ia mengungkapkan, lapak kuliner yang ada di pantai itu tiap harinya tidak pernah sepi dari pengunjung. Tidak hanya dari daerah Lombok Barat saja namun dari luar daerah. Efek lainnya yakni dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Sejak adanya gempa, banyak warga kami yang dirumahkan. Namun keberadaan wisata kuliner ini bisa menampung mereka,” ungkapnya.

Seperti diketahui, wisata kuliner yang berada di tepi Pantai Tanjung Bias Desa Senteluk ini menawarkan makanan laut yang enak. Selain itu bahan makan itu langsung diperoleh dari hasil tangkapan para nelayan. Sehingga cita rasanya tetap terjamin kesegarannya.

Untuk harga, lapak kuliner di tempat wisata ini menawarkan harga yang sangat bersahabat. Hal ini yang menjadi penilaian pihak dari Kemendes PDTT sehingga wisata kulinter Pantai Tanjung Bias diyakini dapat menjadi salah satu ikon wisata halal di NTB.

560 Peserta Ikuti Pembukaan MTQ 28 Lombok Barat

Kuripan, Kominfo. Ditandai dengan pemukulan bedug oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat HM. Taufiq didampingi Wabup Lombok Barat terpilih Hj Sumiatun dan Ketua DPRD Lombok Barat M Kafali Musabaqah Tilawatil Qur’an ke 28 Kabupaten Lombok Barat dibuka, Sabtu (16/3/2019) malam di Lapangan Umum Kuripan.

Pembukaan juga dihadir, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Lobar, tokoh agama, tokoh masyarakat, para camat dan para kafilah MTQ dari 10 kecamatan yang ada di Lombok Barat. Meski upacara pembukaan diwarnai dengan gerimis tak menyurutkan antusias warga masyarakat Kuripan untuk menyaksikan secara langsung MTQ yang digelar setiap empat tahun sekali tersebut.

Ketua panitia penyelenggara yang juga Ketua Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran (LPTQ) Lombok Barat Dr. H. Fathurrahim menyatakan, secara keseluruhan peserta MTQ ke 28 ini mempertandingkan, 8 cabang yang dibagi dalam 6 majlis dengan jumlah peserta sebanyk 560 peserta dengan tambahan official 60 orang dan ditambah dengan dewan hakim.

“Melalui MTQ ini bertujuan untuk merajut ukhuwah Islamiyyah di bumi Lombok Barat,” ujar Fathurrahman.
Pada kesempatan tersebut dilakukan pelantikan Dewan Hakam oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat yang sebelumnya dibacakan Surat Keputusan tentang penunjukan Dewan Hakam dalam MTQ ke 28 tahun 2019.

Para peserta selama berlangsungnya MTQ diinafkan di perumahan penduduk yang ada di Desa Kuripan. Sementara untuk para Dewan Hakam disiapkan satu perumahan khusus. Adapun thema MTQ ke 28 yakni “Dengan MTQ ke 28 Kabupaten Lombok Barat kita bangun Lombok Barat dengan hati guna mencetak generasi Lombok Barat yang Qurani”.

Sekretaris Daerah Lombok Bafrat Ir.HM. Taufiq, M.Sc menyatakan, Prestasi kafilah MTQ asal Lombok Barat cukup menonjol dan seringkali menjuarai lomba serupa di ajang MTQ tingkat provinsi NTB baghan nasional.

“Lombok Barat berkali-kali secara berturut-turut menjuarai MTQ Provinsi dan cukup disegani oleh peserta dari10 kabupaten/kota se NTB. Apalagi Lombok Barat pada bulan Oktober 2019 ini akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat provinsi NTB,” ujar HM Taufiq.
Karena itu HM Taufiq memberikan semangat dan dorongan kepada peserta MTQ Kabupaten Lombok Barat yang turut berlaga pada MTQ`ke 28 ini.

“Saya berharap para peserta dapat menunjukkan penampilan i terbaiknya untuk melahirkan prestasi terbaik pada MTQ ke 28 ringkat propinsi NTB di Lombok Barat,” tutup Sekda. (her/ria/Rasidi/Arul/Kominfo).

HIDUP BERKAH TANPA RIBA BERSAMA BANK NTB SYARIAH

Giri Menang, Senin 18 Maret 2019 – Sejak September 2018 Bank NTB tidak lagi sebagai bank konvensional, melainkan berkonversi menganut sistem bank syariah. Sesuai fatwa para ulama sedunia, sejak tahun 1994 disepakati bahwa bunga bank merupakan salah satu yang diharamkan. Untuk itu, bank konvensional selanjutnya disebut sebagai bank Ribawi. Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo pada acara Sharia Lifestyle atau Hidup Berkah Tanpa Riba di Aula Utama kantor Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung, Senin (18/3).

Menurut Kukuh, pasti ada pertanyaan, apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah. Dijelaskan, secara transaksi kedua bank ini jelas sekali bedanya. Namun masyarakat melihat, perbankan syariah secara tipikal hanya mengganti istilah. Perbankan syariah secara produk dinilai sama dengan bank konvensional.

“Secara transaksi antara bank konvensional dengan bank syariah sama dengan bank syariah, karena orang-orang yang bekerja di bank syariah mereka berasal dari bank konvensional,” jelas Kukuh di hadapan Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Ketua MUI Lobar TGH. Abdullah Mustafa, Dirut Bank NTB Cabang Gerung Lalu Purnawan, Ketua Dewan Pengawas Bank NTB Syariah TGH. Rubai, sejumlah pimpinan dan bendahara OPD camat dan kepala desa lingkup Pemkab Lobar.

Namun Kukuh menilai, bank konvensional saat ini, lebih berkembang dibanding bank syariah. Bank syariah kalah jauh dari segi tekhnologi dan sebagainya. Namun ditambahkan, kaidah kedua bank ini yang membedakan adalah soal transaksi akadnya. Dalam bank syariah, fungsinya bukan sebagai kreditur, melainkan sebagai mitra bagi nasabahnya.

“Produk di bank syariah sifatnya bermitra dengan para nasabah,” tambah Kukuh.

Di tempat yang sama, Sekda Lombok Barat, H. Moh. Taufiq berpesan, sesuai tema dari pertemuan ini yakni, hidup berkah tanpa riba, berarti bahwa semua yang hadir di tempat ini ditekankan tidak saja berpikir dunia tetapi juga berpikir akhirat. Karena kata Taufiq, hidup di dunia hanya sementara yang kekal itu hidup di akhirat.

Taufiq menyebut, bank daerah syariah di Indonesia hanya ada yakni NTB dan Aceh. Tiga belas di antaranya merupakan cabang syariah. Maka lanjut Taufiq, nasabah yang betul-betul muslim pun belum mengetahui makna dari syariah itu ada.

“Untuk mengetahuinya, mohon diikuti sampai selesai, sehingga rizki yang kita dapatkan itu berkah atau tidak,” pesannya sebelum meninggalkan acara, karena pada hari yang sama Taufiq harus berangkat ke luar daerah.

Pada sesi lainnya, Ketua MUI Lombok Barat, TGH. Abdullah Mustafa menjelaskan, hijrahnya bank NTB yang semula sebagai bank konvensional menjadi bank syariah merupakan langkah besar dalam rangka mengembalikan nasabah yang bertahuhid dan bermuamalat.

“Dalam sehari-hari bank NTB seolah-olah mengajak kita untuk meninggalkan riba dan kembali pada transaksi yang diridhoi Allah SWT,” tegasnya, karena lanjut Abdullah, bukan hanya Islam yang mengharamkan riba, agama lainpun sama.

Hal ini, ditegaskan pula dalam tausiah yang disampaikan oleh Ketua Dewan penasehat Bank Syariah, TGH.Rubai.

“Islam tidak sekedar mewajibkan ibadah mufqoh atau ibadah praktis, melainkan ada ibadah lain yang menganut aqidah syariah wal muammalah,” kata TGH Rubai.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank NTB Syariah dengan Kepala Sekolah SMP IT darul Wahdah, Dirut PT. Wirat Bangun NTB, Ketua IWAPI Lobar dan Ketua Wanita Islam Lobar.

1 233 234 235 236 237 421