“Fasilitator saat menemui masyarakat nanti agar jangan terlalu reaktif. Karena posisi masyarakat masih dalam kondisi down. Saya harap para fasilitator juga memperhatikan hal-hal berifat administrasi. Jangan sampai kita dituntut dengan persoalan hokum karena persoalan bermula dari hal-hal sepele dan administrasi,” tegas bupati.

Para fasilitator yang terdiri dari 105 anggota TNI dan 291 warga sipil ini nantinya akan melaksanakan kegiatan pembuatan Hunian Sementara (Huntara) untuk empat dusun yang ada di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari.

Terkait kasus korupsi dana bantuan masjid akibat gempa beberapa waktu lalu, Fauzan kembali mengingatkan masyarakat agar lebih meingkatkan kebersamaan dan keamanan.

“Jangan sampai ada tuduhan pungli apalagi melakukan pemotongan kepada masyarakat. Belum lama ini kita dengar ada pemotongan bantuan rehap masjid. Itu jangan sampai dilakukan. Mari kita saling jaga dan jangan tambah rasa malu kita gara-gara pungli,” tegasnya.

Sementara itu Dandim 1606/Lombok Barat yang diwakili oleh Kapten infantri AA Rai Budiana selaku Perwira Seksi Teritorial siap mengajak seluruh fasilitator bekerja dengan tulus dan ikhlas untuk masyarakat Lombok Barat. (Humas Lobar)

396 FASILITATOR LOMBOK BARAT IKUTI SOSIALISASI JUKNIS OPERASI TERITORIAL

“Groundbreking itu sendiri merupakan tahapan dari satu prosess pembangunan. Ground breking baru bisa dilakukan jika hal pertama bisa dilalui, yaitu penanda tanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitment (PPK). Setelah itu bisa di lakukan,” ujar I Ketut Kariharta dari pihak BWS NTB saat mengadakan Rapat Pemantapan bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Ruang Rapat Pendopo Bupati, Jum’at (18/1).

Mega Proyek yang dianggarkan multi-years ini rencananya membutuhkan lahan seluas 115,6 Hektar. Dari total keseluruhan lahan itu, sebagian besarnya atau 94,6 hektar harus melalui pembebas lahan karena dimiliki oleh masyarakat. Total luas tersebut terpilah menjadi 380 bidang.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid berharap untuk segera bisa mempertemukan pihak BWS dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan seluruh masyarakat sekitar yang lahannya akan terdampak langsung karena berada di lokasi pembangunan bendungan.

“Karena lokasi berdekatan dengan kampung, maka undang masyarakat, camat, para Kepala Desa dan Kepala Dusun. Nanti saya yang menyampaikan ke masyarakat,” janji Fauzan.

Fauzan berharap agar proses pembebasan lahan milik masyarakat bisa segera dilakukan. Untuk tahap awal, pihak BPN dan Pemerintah Provinsi NTB diharapkan segera menyusun Peta Bidldang dan memberikan kalkulasi jumlah bangunan dan tanaman milik warga yang harus diberikan ganti rugi.

Pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri, aku Bupati, telah menyiapkan anggaran sekitar Rp. 1,3 milyar lebih untuk appraisal. Appraisal itulah yang nantinya akan menghitung besaran nilai ganti rugi yang akan diterima oleh masyarakat.

“Ganti rugi tanah bisa dilakukan setelah appraisal bekerja. Harapannya bisa bulan Maret atau April sudah bisa kita tahu nilainya,” harap Bupati.

Dari total 115,6 hektar lahan yang dibutuhkan, pada tahap awal ini paling tidak 43,8 hektar harus sudah bisa diselesaikan untuk mengawali ground breaking. Luasan itu dibutuhkan untuk akses jalan, kantor, tempat alat berat, dan timbunan material. Proyek yang akan menjadi mata air bagi desa-desa di Kecamatan Gunung Sari dan Lingsar, bahkan sampai Kota Mataram itu direncanakan tuntas di tahun 2023. (Humas Lobar)

KAPAN BENDUNGAN MENINTING DI-GROUND BREAKING?

Menurut Ketua HWDI NTB Sri Sukarni, masih banyak pihak yang belum memberikan perhatian bagi para penyandang disabilitas.

“Bahkan, Pemda pun ketika membangun gedung atau jalan, mungkin tidak sempat memikirkan bahwa ada kelompok disabilitas yang berkepentingan untuk mengaksesnya. Mereka memberikan kursi roda, tapi tidak memberikan aksesnya. Trotoar di jalan pun, tingginya tidak memperhitungkan kondisi warga difable. Trotoarnya terlalu tinggi, mestinya dibangun dengan menyesuaikan juga,” keluh Sri Sukarni yang mengaktifkan kembali HWDI NTB di tahun 2017 pasca vacum cukup lama.

HWDI, tambah Sri Sukarni, sangat berkepentingan memperjuangkan hak-hak warga seperti dirinya.

“Jadi ke depan, Pemda memberikan hak yang sama bagi penyandang disabilitas, termasuk jasa parkir. Terkait dengan SIM (Surat Izin Mengemudi, red) D, kami pun sudah mendapat respons dari Polda,” tutur Sri.

Pihaknya, aku Sri Sukarni, ingin sekali agar pandangan dan kebutuhan warga disabilitas diakomodir oleh Pemerintah Daerah.

“Kami ingin juga terlibat dalam musrenbang, sehingga kami bisa bersuara saat perencanaan dan kondisi infrastruktur bisa menyesuaikan dengan kondisi kami,” harapnya.

Di kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat, H. Ahmad Syaikhu membenarkan bahwa sebagian besar infrastruktur pemerintahan sekalipun, belum banyak yang memberikan akses ramah kepada para penyandang disabilitas. Namun pihaknya, kata dia, berkomitmen untuk meneruskan masukan dari HWDI kepada seluruh pemangku kepentingan.

“Itu mengapa kita menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan apa yang kita lakukan. Kita juga ingin mendengar masukan dan informasi dari apa yang menjadi kebutuhan mereka,” ujar Saikhu.

Pihaknya, aku Saikhu, akan mengkoordinasikan hal itu lewat focal point dengan OPD di Lombok Barat yang terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan.

Menurut Data dari Dinas Sosial Lombok Barat, sampai dengan Tahun 2018 lalu terdapat 2.425 orang penyandang disabilitas di Lombok Barat. Dari total angka itu, 327 orangnya mengalami disabilitas tubuh, sisanya ada yang disabilitas netra, rungu, wicara, ganda, dan grahita. (Humas Lobar)

PENYANDANG DISABILITAS DI LOMBOK BARAT TUNTUT AKSES INFRASTRUKTUR

“Memasuki tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen agar roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Lombok Barat semakin efektif, efisien dan berkualitas. Untuk itu saya tekankan agar Aparatur Sipil Negera se-Lombok Barat terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Serta meningkatkan disiplin dalam bekerja, baik disiplin dalam hal kehadiran maupun disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan dan dalam hal berpakaian,” tegas bupati di hadapan ratusan peserta Apel Paripurna.

Untuk diketahui, berdasarkan refleksi dan muhasabah tersebut bupati kemudian meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada untuk kembali menekankan komitmen membawa Lombok Barat menuju arah lebih baik lagi. Sebagai langkah awal, seluruh OPD selama satu minggu terakhir secara bergiliran menggelar ekspose program di hadapan bupati dan sekda. Tujuannya agar seluruh program dari masing-masing OPD dapat bersinergi dan sinkron sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat diraih dengan lebih efektif.

Sebagai bentuk komitmen, seluruh OPD mulai dari tingkat pimpinan hingga staff akan menandatangani Pakta Integritas. Menurut bupati, Pakta Integritas sangat diperlukan sebagai komitmen bersama untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bupati berharap dengan adanya Pakta Integritas akan mampu mempercepat upaya mewujudkan citra birokrasi yang bersih dan baik, sehingga mendapatkan kepercayaan publik setinggi-tingginya.

“Melalui Pakta Integritas ini para ASN di samping dituntut melakukan inovasi dan bekerja sesuai aturan, juga dituntut bekerja dengan komitmen harus memperhitungkan standar operasional prosedur, kepuasan publik, keterserapan anggaran, dan capaian target. Salah satu komitmen yang harus dimiliki adalah upaya untuk peningkatan zona pelayanan publik dari zona merah ke zona hijau,” pungkas bupati. (nang/humas)

“Sasaran dalam kegiatan Operasi Teritorial kita libatkan masyarakat yang ada di Provinsi NTB dengan percepatan rehabilitasi dan rekontruksi rumah warga masyarakat yang terkena dampak bencana alam gempa bumi, memberikan penyuluh/sosialisasi atau pembinaan tenaga fasilitator baik TNI maupun masyarakat untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana alam gempa bumi NTB untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Upacara pembukaan Operasi Teritorial 2019 dan pemberangkatan fasilitator terpadu wilayah NTB sendiri digelar di Lapangan Umum Gunungsari, Selasa (15/1). Pembukaan ditandai dengan pemukulan Gendang oleh Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, dan Danrem 162/Wira Bhakti, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani.

Bertindak selaku pemimpin upacara, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dalam kesempatan itu menyampaikan amanat Panglima Kodam IX/Udayana Benny Susianto.

Gubernur mengatakan, kegiatan Opster TNI melalui Bhakti TNI TA 2019 dilaksanakan berupa kegiatan fisik dan non fisik. Untuk kegiatan fisik, diarahkan dalam rangka pembuatan rumah Huntara dan sumur bor di wilayah NTB. Sedangkan kegiatan non fisik dilaksanakan dengan memberikan pembekalan, penyuluhan dan bhakti sosial bagi warga masyarakat terdampak bencana gempa bumi.

“Kegiatan ini dapat mencapai hasil yang maksimal, sejalan dengan semangat yang terkandung dalam tema Operasi Teritorial TNI TA 2019 Kodam IX/Udayana, yaitu melalui Operasi Teritorial Kita Tingkatkan Proses Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Guna Menjaga Stabilitas Nasional Dalam Rangka Pemberdayaan Wilayah Pertahanan,” tegasnya.

Acara juga dirangkai dengan peninjauan lokasi sebagai sasaran Opster TNI TA. 2019 Kodam IX/Udayana sekaligus melepas 500 Banbinsa fasilitator TNI/Polri dan 1000 fasilitator sipil yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB secara simbolis juga menyerahkan bantuan alat operasi teritorial kepada para fasilitator. (andy/humas)

“Pembangunan Zona Integerasi menuju Wilayah Bebas Korupsi bertujuan untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional,” jelasnya.

Hj. Halkiyah mengatkan, pihaknya juga telah melakukan upaya untuk menunjang Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani dengan membuat Pos Bantuan Hukum (Posbakum), mengadakan siding keliling dan sidang terpadu bekerjasama dengan Dinas Dukcapil dan Kemenag, peningkatan kualitas pelayanan dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), mengimplementasikan one day minute – one day publish, dan menyelenggarakan e-court (peradilan modern).

“Program ini dilaksanakan dengan tujuan meneguhkan komitmen menjaga integritas serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan yang bersih dari pungli, gratifikasi dan korupsi. Dengan sarana prasarana yang ada kami akan berusaha terus membangun dan meningkatkan kinerja,” tegas kepala institusi yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara ini.

Sementara itu Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra Setda Lombok Barat (Lobar), H. Fathurrahim mewakili bupati memberikan dukungan tinggi atas pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ini. Melalui pencanangan ini H. Fathurrahim berharap agar PA Giri Menang nantinya dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal untuk masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Lombok Barat saya sangat apresiasi Pengadilan Agama Giri Menang. Acara ini luar biasa. Mari kita sambut dengan spirit pelayanan terbaik,” serunya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya, Ketua DPRD Lobar, Kapolres Lobar, Dandim 1606/Lobar, Kepala Kemenag Lobar, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, dan Ketua Pengadilan Negeri Mataram. (ded/humas)