Giri Menang, Jumat 20 Juli 2018 – Bupati Lombok Barat (Lobar), H.Fauzan Khalid masih belum bisa memfasilitasi sejumlah mahasiswa/i Universitas Mataram (Unram) yang akan menggelar sebuah kegiatan.

Pasalnya, para mahasiswa/i yang rencananya akan menggelar kemah berlabel Tekhnologi Pertanian dan Ekowisata di Desa Lingsar ini dirasa bupati belum melakukan koordinasi dengan leading sector terkait. Bupati meminta agar mereka berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata untuk mengetahui kebutuhan secara detail selama kegiatan.

Dalam menjalankan sebuah kegiatan, koordinasi menjadi sangat penting untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kesuksesan koordinasi akan menciptakan keharmonisan dan keselarasan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

“Silahkan berkoordinasi dulu dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata,” kata bupati saat menerima delapan orang mahasiswa/i di ruang kerjanya, Jum’at (20/7).

Bupati Fauzan Khalid sendiri semasa menimba ilmu Sastra Arab Kajian Timur Tengah di IAIN Yogyakarta dan S2 Ilmu Politik di UGM ini terkenal aktif di berbagai organisasi. Fauzan aktif sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pengurus Forum Studi dan Komunikasi Mahasiswa Lombok (Foskomal), Keluarga Pelajar Mahasiswa Lombok (KPML) Yogyakarta dan lainnya.

Setelah berlangsungnya pertemuan, mereka juga diharapkan lebih banyak dialog, berkonsultasi dengan pihak pemerintah desa dan kecamatan dimana lokasi digelar. Dengan begitu, para mahasiswa dapat lebih banyak memperoleh informasi terkait kegiatan yang akan digelar.

Rencananya, kegiatan yang akan dihadiri oleh perwakilan mahasiswa/i se-Indonesia ini nantinya akan mempresentasekan tekhnologi yang ditemukan oleh masing-masing perwakilan. Namun bupati belum bisa memfasilitasi mereka, lantaran kehadirannya tidak disertai Kepala Desa (Kades) maupun instansi terkait.

“Silahkan adik-adik berkoordinasi dan berkonsultasi dulu dengan pihak OPD terkait,” perintahnya.

Usai pertemuan, secara terpisah, salah seorang dari tim mahasiswa menyatakan, kehadirannya, selain melaporkan rencana kegiatan, yang paling inti adalah memohon bantuan dana dari bupati.

“Yang penting kami sudah berusaha,” paparnya sembari memancarkan wajah kecewa. (LPA/humas)

Giri Menang, Jum’at 20 Juli 2018 – Terpilihnya SMPN 1 Labuapi mewakili Provinsi NTB dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional merupakan salah satu kebanggan terbaik yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Hal itu dikatakan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat mengunjungi siswa-siswi SMPN 1 Labuapi pagi tadi, Jum’at (20/7/2018). Selain bupati, turut hadir Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khaeratun, Kepala Dinas Kesehatan H. Rachman Sahnan Putra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup H. L. Surapati, Camat Labuapi Moh. Fauzi memberikan dukungan kepada seluruh siswa-siswi dan dan keluarga besar SMPN 1 Labuapi.

“Terpilihnya SMPN 1 Labuapi merupakan hasil kerjasama dari semua pihak. Baik itu jajaran sekolah yang ada di dalamnya, juga tidak lepas dari dukungan orang tua murid dan Pemda pada umumnya. Semua itu mencerminkan betapa pentingnya kebersamaan antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam setiap program pembangunan,” ungkapnya.

Lomba Sekolah Sehat ini tambahnya, sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dimulai dari pendidikan. Selain menjadi sarana dalam memberikan motivasi juga sekaligus sebagai penguatan usaha kesehatan sekolah (UKS) di masing-masing penyelenggara pendidikan daerah sehingga mampu menciptakan suasana kondusif di sekolah sebagai sarana belajar bagi anak didik.

Fauzan berharap SMPN 1 Labuapi nantinya menjadi contoh yang dapat memberikan motivasi bagi sekolah-sekolah lainnya di provinsi NTB dan menjadi sekolah yang sehat dan peduli terhadap lingkungan dan kebersihan.

“Kegiatan ini sebagai upaya dalam rangka mewujudkan generasi yang berkualitas yang mampu membantu dalam mengembangkan potensi SDM yang dimiliki oleh daerah ini. Untuk itu SMPN 1 Labuapi harus juara !”serunya didepan para siswa dengan semangat ditandai dengan penandatangan dukungan bagi SMPN 1 Labuapi.

Usai pengarahan, Bupati dan Ketua TP-PKK Lobar membagikan tablet tambah darah kepada para siswi SMPN 1 Labuapi. Pemberian tablet tambah darah (TTD) ini merupakan implementasi yang dilakukan Dinas Kesehatan bersama UNICEF terhadap program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Program pemberian TTD dicanangkan Kemenkes RI bagi remaja putri di sekolah-sekolah seluruh Indonesia untuk mengurangi risiko anemia, yang bila diderita ibu hamil bisa berpotensi melahirkan bayi stunting (kekerdilan akibat kurang gizi).

Tablet Tambah Darah (TTD) ini mengandung 60 mg Besi Elemental dan Asam Folat 400 ug) yang menurunkan gejala kurang darah.

Program ini menjadi langkah pemerintah untuk menyiapkan masa depan para remaja putri agar nantinya setelah menikah dapat menghasilkan bayi yang sehat dan tidak kekurangan gizi.

Seperti diketahui, remaja putri mengalami siklus haid rutin yang mengurangi darah dalam jumlah cukup banyak. Pola makan serta gaya hidup yang kurang baik juga meningkatkan risiko anemia. (emi/humas)

Giri Menang, Kamis 19 Juli 2018 – Bupati Lombok Barat (Lobar) melepas 450 Jama’ah Calon Haji (JCH) yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 3 Nusa Tenggara Barat (NTB) di Bencingah Agung Kantor Bupati, Malam ini Kamis (19/07).

Pelepasan tersebut dimajukan delapan jam dari jadwal semula yang mestinya diselenggarakan hari Jum’at 20 Juli 2018 pukul 05.30 WITA yang rencananya dibarengkan dengan Shalat Subuh berjama’ah.

Melihat perubahan jadwal tersebut serta beratnya proses ibadah yang akan dijalankan para JCH, Haji Fauzan Khalid memberi pesan khusus.

“Sabar-sabar de pade entan (yang sabar ya!?, red),” ujar Fauzan yang menyatakan bahwa haji tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik dan biaya, namun juga kesabaran dan keikhlasan.

“Dengan kesabaran dan keikhlasan, semoga para JCH mendapatkan haji yang mabrur,” pungkasnya.

Kloter 3 NTB ini adalah bagian dari 581 total JCH dari Kabupaten Lombok Barat. Jumlah JCH di Kloter ini adalah sebanyak 450 orang JCH atau 10 Rombongan. Satu rombongan beranggotakan 45 orang yang jumlah JCH laki-laki lebih banyak dari perempuan.

Dari 450 orang tersebut, sebanyak 113 JCH termasuk dalam kategori Resiko Tinggi, yaitu berusia lebih dari 60 tahun.

Hal tersebut mendapat perhatian khusus dari Tim Kesehatan Ibadah Haji Indonesia (TKIHI). Dokter Syamsul Roja, tenaga medis yang menyertai Kloter 3 ini dan menyatakan bahwa mereka akan mendapat pantauan kesehatan secara khusus.

“Dengan usia yang lebih dari 60 tahun serta faktor cuaca yang mencapai 43 derajat celcius, para jama’ah diharapkan selalu menggunakan pelindung diri seperti sandal, payung, topi, jilbab, dan banyak-banyak minum air putih,” ujar tenaga dokter di RSUD Lombok Timur itu sambil menceritakan adanya dua jama’ah yang membutuhkan alat bantu, yaitu kursi roda.

Dalam persoalan ubudiyyah, JCH dianggap telah sangat siap. Terutama dengan pembinaan manasik yang diselenggarakan secara berkala oleh Kementerian Agama.

“Kalau saat pembinaan, sudah mencukupi, namun kalaupun nanti ada persoalan maka disesuaikan dengan realitas perkembangan yang ditemui para jama’ah,” ujar Dr. TGH. L. Ahmad Zainuri, Lc., MA.

Dosen Universitas Islam Negeri Mataram tersebut ditunjuk sebagai Tim Pembina Ibadah Haji (TPIH) di Kloter 3. Ia mendampingi Nasrullah, S. Ag yang menjadi Tim Pendamping Haji Indonesia (TPHI) yang sekaligus menjadi Ketua Kloter. Kloter ini pun didampingi lagi oleh Tim Pendamping Haji Daerah, yaitu TGH. Nawawi Hakim, Lc., MA dan Ir. Husnul Fauzi serta dua orang para medis, yaitu Muhammad Sunarto dan Siti Aisyah.

Dengan personalia pendamping, jama’ah cukup tenang dalam menjalankan ibadah haji. Kloter ini langsung diarahkan ke Asrama Haji Mapak Mataram untuk diistirahatkan setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal baru diterapkan dalam pemeriksaan kesehatan di tahun ini.
“Para JCH dilengkapi dengan chip yang memuat data rekam medik para jama’ah,” terang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lobar, H. Jaelani Ibrahim, S. Pd., M. Pd saat memberi laporan di hadapan para JCH. Chip tersebut, tambah Jaelani akan memudahkan Tim Kesehatan dalam memeriksa para JCH.

Kloter 3 ini direncanakan bisa diberangkatkan pada hari Sabtu, 21 Juli pukul 01.30 dini hari dan langsung menuju Kota Madinah sehingga mereka bisa langsung melaksanakan Ibadah Sunnah Arba’in.

Kloter ini mengawali keberangkatan JCH Lobar. Sedangkan sisa JCH akan masuk di Kloter 9 dan akan berangkat tanggal 29 Juli nanti.

Pelepasan JCH ini dihadiri juga oleh Kapolres Lobar, Sekretaris Daerah, dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta beberapa alim ulama’. Tampak ruah juga para keluarga yang mengantar dengan tangis haru para JCH.

Giri Menang, Rabu 18 Juli 2017 – Perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi warganya mendapat apresiasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-pera) Republik Indonesia.

Bertempat di Hotel Sanur Paradise Denpasar, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menanda tangani perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam penyiapan implementasi infrastruktur berbasis masyarakat dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (PPLP).

Fauzan didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lobar, H. Baehaqi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, I Made Arthadana.

Dalam sambutannya seusai menanda tangani PKS tersebut, Direktur PPLP Cipta Karya, Dodi Krispratmadi menyatakan bahwa problem permukiman saat ini bukan hanya masalah penyediaan air bersih, namun juga penyediaan sanitasi berupa pengelolaan limbah, terutama limbah rumah tangga.

“Limbah padat maupun cair yang tidak dikelola secara baik dan komunal sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.

Tidak hanya dalam rangka penyiapan air dan lingkungan yang sehat, namun juga yang berbasis masyarakat (komunal). Dengan menyasar masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka keberlangsungan penanganan permasalahan tersebut dapat dijamin melalui pemberdayaan masyarakat.

“Pemerintah sangat konsern kepada penyediaan instalasi limbah berjaringan yang berbasis masyarakat,” pungkas Dodi.

Program yang dilabeli Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) ini didesain secara komunal di mana Pemerintah Daerah diminta untuk ikut memperhatikan masalah lingkungan di daerahnya masing-masing.

Sejak tahun 2007-2015, setidaknya Rp. 1,9 trilyun sudah digelontorkan untuk membiayai program tersebut. Di tahun 2017 lalu saja, Rp. 50,4 miliar dari Islamic Development Bank dan APBN digelontorkan untuk membantu MBR dalam mengatasi masalah sanitasi lingkungan.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid sendiri menanda tangani PKS tersebut bersama 81 Bupati/ Walikota dari 31 Provinsi Se-Indonesia. Fauzan mengaku bahwa program Sanimas ini memiliki manfaat sangat besar bagi Lobar.

Berjalan sejak tahun 2007, Lobar tambah Fauzan, terus mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat.

“Tahun lalu kita memperoleh 300 juta dan ditambahkan lagi melalui Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 19 milyar,” tutur Fauzan.

Kepala Dinas PU-PR Lobar, I Made Arthadana menambahkan, “nilai 300 juta dari Sanimas itu sifatnya stimulan untuk program lain, terutama penyediaan air bersih. Stimulan itu membuat kita dapat DAK sebesar Rp. 19 miliar di tahun ini. Sekarang kita usulkan lagi Rp. 30 miliar,” ujarnya.

Anggaran tersebut, tutur Made, akan dimanfaatkan oleh Lobar untuk pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi melalui program Sanimas dan Pamsimas (Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat, red).

Made menyebut nilai APBN dalam PKS yang ditanda tangani Bupati hari itu sebesar Rp. 400 juta khusus untuk pengelolaan limbah. Sedangkan untuk pengembangannya berupa penyediaan air bersih akan diusulkan ke Pemerintah Pusat melalui DAK tahun 2019 nanti.

Pihaknya tambah Bupati, telah memastikan bahwa untuk air bersih masyarakat tidak selalu bergantung dengan air bersih berjaringan milik perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Kita justru memulai dari potensi masing-masing desa,” ujarnya beberapa waktu lalu sambil menyebut program Pansimas yang di tahun 2018 ini telah berjalan menyasar di 40-an desa di Lobar.

Dengan kebijakan tersebut, penggunaan air bersih berjaringan di perdesaan Lobar telah mencapai 61% lebih. Cakupan tersebut tidak termasuk para pelanggan air bersih berjaringan milik PDAM, namun adalah air bersih berjaringan milik masyarakat yang dikelola secara mandiri melalui pemberdayaan kelompok masyarakat.