Giri Menang, 10 Oktober 2016 – Sesuai Permendagri N0.112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), daerah diminta untuk betul-betul mengkaji ketentuan dan aturan dalam peraturan ini. Ada bab yang menuntun daerah agar menggelar pemilihan secara serentak.
Di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), rencananya akan menggelar pilkades secara serentak. Kegiatan pilkades ini akan digelar 7 Desember 2016 di 18 desa, dan 9 kecamatan kecuali Kuripan. Dalam rangkaian persiapan pilkades, Senin (10/10/2016) digelar acara sosialisasi dan bimbingan tehnis (bimtek) pilkades serentak bagi PPS dan KPPS se Lobar. Kegiatannya berlangsung di Aula Utama kantor Bupati. Selain bupati, hadir pula Ketua KPU, Kepala BPMPD, serta sejumlah SKPD terkait.
Kepala BPMPD Lobar, H.Lalu Surapati melaporkan, sosialisasi dan bimtek ini diikuti oleh instansi terkait, 9 camat kecuali camat Kuripan, Kapolsek, Danramil, kades yang terkait pilkades, Ketua BPD, Ketua Panitia desa, sekretaris panitia desa dan ketua KPPS.
Menurut Surapati, kegiatan ini merupakan rangkaian dari tahapan kegiatan pilkades serentak di Lobar. Tahapan-tahapan ini juga merupakan tahapan penjaringan bakal calon (balon) kades di 18 desa. Kata dia, dalam bimtek ini akan disampaikan beberapa materi dari kapolres Lobar dan ketua KPU Lobar terkait dengan piulkades di Lobar. “Intinya dalam rangka pilkades serentak kami sudah melakukan beberapa pertemuan di kantor BPMPD,” jelas mantan Camat Sekotong ini.
Di tempat yang sama Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid menyatakan, sosialisasi dan bimtek ini bisa sebagai tambahan pengetahuan, semangat dan soliditas bagi peserta. Pilkades kata Bupati, bisa dikatakan sarana demokrasi asli Indonesia. Berbeda dengan pilbub atau pilgub, diakui ada unsur tidak aslinya. “Yang asli khas demokrasi adalah di tingkat desa,” katanya.
Dia berharap demokrasi asli di tingkat desa ini harus dijaga, dikawal dan benar-benar dijalankan sesuai peraturan, tata cara serta sesuai pula dengan kondisi lokal di masing-masing desa. Selama ini, Bupati melihat, kegiatan pilkades di sejumlah tempat, sering menimbulkan konflik. Namun dia berharap, kegiatan yang sama di kabupaten Lobar semoga tidak ada konflik. Konflik ini bisa saja terjadi, karena balon kades banyak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Untuk menjaga kondusifitas pilkades ini, ada beberapa saran yang dikemukakan Bupati. Saran pertama adalah, semua unsur penyelenggara menjaga kebersamaan dan soliditas internal. Bisa dibayangkan jika penyelenggara saling berbeda pendapat. “Panitia dan pelaksana tidak boleh berbeda pendapat,” harapnya.
Saran lainnya, supaya mentaati semua peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pilkades. “Jangan menafsirkan sesuatu yang tidak bisa ditafsirkan,”pinta mantan Ketua KPU NTB ini. Saran lain yang dikemukakan, dalam setiap permasalahan dan ingin menyelesaikan permasalahan, tetapi jika ada suatu kepentingan dalam permasalahan itu, maka menurut Bupati sulit rasanya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. (LPA-HUMAS).

Giri Menang, 7 Oktober 2016 – Rombongan Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, H. Subandi kembali mendatangi Ruang Kerja Bupati Lombok Barat,Jum’at (7/10). Kali ini tim KKP membawa Metro TV untuk mewawancarai Bupati H. Fauzan Khalid terkait program CCDP-IFAD di Lombok Barat. (lebih…)

Giri Menang, 7 Oktober 2016 – Hari ini Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid memimpin Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Ruang Jayangrane Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (7/10/2016). Dalam rapat kali ini ada tiga hal yang dibahas yaitu tentang Kewaspadaan dini, kondisi stabilitas Lobar dan kesiapan pelaksanaan pilkades serentak 7 desember 2016 untuk 18 desa se-Kabupaten Lombok Barat. Acara dihadiri Ketua DPRD Lobar Hj.Sumiatun, Dandim 1606 Lobar, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan, Wakapolres Lobar dan Kepala SKPD Lobar. (lebih…)

Giri Menang, 5 Oktober 2016 – Rombongan Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bersama wartawan dari Koran Tempo, Majalah Tempo dan Indopos Jakarta sore tadi bertemu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Ruang Kerja Bupati, Rabu (5/10). Kedatangan rombongan untuk melakukan wawancara terkait program CCDP-IFAD di Lombok Barat. (lebih…)

Giri Menang, 28 September 2016 – Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat memang layak menjadi mentor bagi Kabupaten/Kota lain se-Indonesia. Dengan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan yang mengalami lompatan mencengangkan, dari nilai point 55/cc di LPPD dan LKPJ di tahun 2012 menjadi nilai point 80, membuat Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil merengsek ke ranking 1 secara nasional. Setelah melalui penggalian isyu dan informasi, ternyata keberhasilan tersebut adalah akibat program digitalisasi di Kota Bandung yang dimulai dalam 3 tahun terakhir.

“Smart City” yang menjadi ikon program tersebut telah memanfaatkan secara aktif keterlibatan warga dalam berinteraksi dengan kebijakan pemerintah. Dengan pengguna facebook sebanyak 2,1 juta, Kota Bandung benar-benar menjadi Kota yang smart yang membuat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama Kabupaten Lombok Utara jatuh hati dan beranjangsana untuk membangun kerja sama.

Kerja sama tersebut digagas sejak 3 bulan lalu yang diawali dengan teleconfrence pada tanggal 28 Agustus lalu, maka hari Selasa kemarin (27/9/2016) kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk penanda tanganan Memorandum of Understanding (MoU) “Kerja Sama Jaringan Lintas Daerah” antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Hadir dalam penanda tanganan tersebut Bapak Fauzan Khalid dan Bapak Najmul Akhyar yang diterima secara langsung oleh sang Wali Kota. Kerja sama tersebut mencakup Pengembangan Smart City, Pengembangan SDM, Perencanaan Daerah, Kebudayaan dan Pariwisata, Promosi dan Pengembangan Industri Perdagangan Investasi, Kebersihan dan Pertamanan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh semua pihak. Khusus untuk Smart City, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ditunjukkan kemajuan pembangunan dan pelayanan publik akibat digitalisasi di Kota Bandung. Bahkan para tamu cukup tercengang dengan penerapan aduan masyarakat berbasis aplikasi media sosial, dan terakhir penerapan “early warning system” untuk penanganan banjir.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat cukup antusias dengan pemaparan tersebut, setidaknya semangat dasarnya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang layak ditiru dari penerapan digitalisasi di Kota Bandung.
Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid cukup berharap agar pola digitalisasi dapat diterapkan di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dengan struktur APBD yang masih minim untuk program digital tersebut, beliau mengarahkan agar aplikasi-aplikasi yang tersedia di dalam program digitalisasi smart city tersebut dipilah dan dipilih berdasarkan ragam dan prioritas persoalan serta kemampuan anggaran di APBD Kabupaten Lombok Barat. Bupati Lombok Barat pun memberikan perhatian yang tinggi terhadap kerja sama di bidang kepariwisataan dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Bandung. Dengan tingkat kunjungan yang mencapai 6 jutaan setiap tahun, Bandung yang APBDnya mencapai 6,5 Trilyunan dapat dijadikan sebagai daerah penyangga dan penyebar informasi dan promosi pariwisata di Kabupaten Lombok Barat. (humas)

Sebanyak 12 anggota pengurus kelompok tani dan nelayan dikukuhkan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Halaman UPT-BP Lingsar, Senib (26/9/2016) lalu.
Pembentukan Pengurus Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) diharapakan dapat membentuk jejaring yang lebih kuat dalam koordinasi dan komunikasi antar petani dan nelayan.
Bupati juga berharap petani kedepannya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk kemajuan Lombok Barat.
“Saya percaya kepada ketua petani Nurul Hidayah mampu memajukan KTNA ini menuju yang lebih baik dan mampu berprestasi,” harapnya.
Bupati juga berharap agar disetiap UPT harus bisa memfasilitasi pembentukan koperasi agar membantu dari sisi permodalannya sampai pemasarannya.(dedy/humas)