Giri Menang, 9 November 2016 – Perubahan zaman juga berpengaruh pada perubahan paradigma terhadap penanggulangan bencana internasional dari fatalistic responsive menuju proactive preparedness. Yaitu perubahan pada skala yang berorientasi pada penanggulangan bencana kedaruratan sebagai respon akibat terjadinya bencana, menuju penanggulangan bencana yang dilakukan sejak dini melalui kesiap siagaan sampai dengan tahap pemulihan sosial. Oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Wujud dari kesiap siagaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana dapat dilaksanakan salah satu kegiatannya melalui Kampung Siaga Bencana (KSB).

Giri Menang, 9 November 2016 – Pagi tadi (9/11) Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Irawan Prasetyadi bersama rombongan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) nya berkunjung ke Kabupaten Lombok Barat. Kedatangan Kabupaten yang penghasilan utama masyarakatnya adalah petani tembakau ini bermaksud untuk belajar serta menggali informasi tentang manajeman dan penganggaran kegiatan ULP di Lombok Barat.

Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Moh. Taufiq didampingi Asisten III H. Fathurrahim, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sekaligus Kepala ULP Lombok Barat Harry Ramadhan dan SKPD terkait.

Dalam sambutannya Sekda mengatakan ULP di Lombok Barat masih bersifat adhoc, karena masih melekat pada salah satu bagian yang ada di Sekretariat Daerah yaitu di Bagian Administrasi Pembangunan. “Pada saat pembahasan Organisasi Perangkat Daerah beberapa waktu lalu, Pemerintah Lombok Barat berkeinginan untuk mengangkat ULP menjadi salah satu Badan. Akan tetapi regulasi kelembagaan ULP masih belum begitu mendukung bahkan sampai ke tingkat pusat, sehingga hal tersebut tidak bisa terwujud,” jelas Sekda.

Giri Menang – Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diketok DPRD beberapa hari yang lalu, sekarang akan didalami dalam draf Bupati yang akan merinci lebih jauh apa yang ada di dalam OPD itu. Hal itu disampaikan Asisten III, H. Faturrahim dalam acara Pembahasan OPD di Aula Jayangrana Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (7/11/2016).

Pembahasan OPD perlu dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tahun 2016 yang baru tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perampingan dan penggabungan beberapa Dinas, Badan maupun Kantor Pemerintah Daerah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diberikan waktu untuk melakukan pembahasan serta penetapan Ranperda yang kemudian menjadi kewajiban pemerintah untuk menyesuaikan (OPD) sesuai ketentuan untuk menjadi Perda di lingkup Pemkab Lombok Barat.
Faturrahim juga menyampaikan untuk waktu dekat ini OPD Lombok Barat masih akan di pelajari oleh operator Pemerintah Provinsi dan diharapkan tidak ada perubahan. “Namun demikian kita tetap menunggu sehingga nanti pada waktunya masalah OPD ini clear,” ujarnya.

Pengisian OPD harus melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan. Dalam mekanismenya akan ada jabatan yang harus di proses dan yang harus job fit. Job fit dilakukan untuk menentukan kelayakan sseeorang untk ditempatkan di SKPD yang ditempati sebelumnya ataupun di SKPD lain tanpa melalui Pansel. “Karena memang pejabat yang ada di job fit ini sudah berada di posisi Eselon II, tetapi karena jabatannya kosong mungkin dia akan di tempatkan di tempat yang lain dan harus delakukan dengan job fit itu,” terang Asisten III.

Selain itu ada juga yang melalui Assesment di beberapa jabatan terutama Eselon III dan IV. Rencananya proses itu akan dilakukan semuanya dalam waktu satu bulan kedepan sehingga target minggu terakhir bulan Desember paling telat tanggal 2 januari 2017 OPD yang sudah dibuat sudah terisi semua. (emi/humas)

Giri Menang, 3 November 3016 – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2015 telah diexpose. Kegiatannya berlangsung Kamis (3/11) di Aula Bappeda Lobar. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Lobar, BPS, Dikes, Dikbud, Perindag dan sejumlah perwakilan SKPD lingkup Pemkab Lobar.

Kepala Bappeda Lobar, H.Baehaqi menyatakan, sesungguhnya angka IPM Lobar sudah terdengar jauh sebelum ekspose hari ini. Namun yang terdengar itu hanya menyangkut peringkat dan indeks kompositnya. “Tetapi sesungguhnya isi di dalamnya kita tidak tahu,” papar Baehaqi.

Menurut dia, pada ekspose kali ini semua akan tahu, dari tiga komponen IPM yang ada, pada komponen mana saja mengalami percepatan atau keterlambatan. Dari tiga komponen IPM yang ada, perkembangannya bervariasi, ada yang rendah, sedang dan kategori tinggi. Ketiga komponen ini meliputi, indeks Kesehatan, Pengetahuan dan indeks Pendapatan. “Yang masuk dalam kategori rendah, masuk dalam komponen indeks pengetahuan,” tambahnya.

Giri Menang, 2 November 2016 – Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani dan Nelayan (KTNA) ke XV provinsi NTB Rabu siang ini (2/11) tengan berlangsung di Asrama Haji NTB, Jl. Lingkar selatan Loang Baloq, kota Mataram. Pertemuan selama sepekan ini dihajatkan sebagai ajang silaturrahmi dan tukar-menukar informasi seputar pengembanga pertanian, perikanan dan kehutanan bagi sesama anggota KTNA se-NTB. Pada kesempatan ini hadir seluruh perwakilan KTNA se-NTB termasuk peserta andalam yang tergabung dalam KTNA Lombok Barat.

Giri Menang, 1 November – Tahun ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI kembali melakukan penilaian atas komitmen dan peran para pimpinan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya memwujudkan kesetaraan dan keadilan gender melelui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Untuk menghargai prestasi yang dicapai sebagai bentuk pengakuan atas komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk penghargaan dalam Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Pagi tadi (1/11), Kabupaten Lombok Barat kedatangan Tim Verifikasi Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan langsung disambut oleh Sekda Lombok Barat, H.M. Taufik bersama Ibu TP-PKK, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, Kepala Bappeda, Kepala BKBPP, Kasat Pol PP, dan sejumlah perwakilan SKPD Lombok Barat di Ruang Jayangrana Kantor Bupati Lobar. (lebih…)

Giri Menang, 1 November 2016 – Sejumlah SKPD tampak antusias memaparkan program kegiatannya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pagi tadi (1/11) di hadapan Tim Verifikasi Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Banyak program kegiatan yang dilakukan seperti pembinaan, pelatihan hingga bantuan peralatan dan modal yang diberikan oleh SKPD Lombok Barat. Kehadiran Tim Verifikasi di Lombok Barat dalam rangka melakukan verifikasi evaluasi kepada Lombok Barat sebagai satu-satunya kabupaten se Indonesia yang masuk verifikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2016. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan suatu penghargaan yang diberikan oleh Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai dan menunjukan kondisi dan kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. (lebih…)

Giri Menang – Pagi tadi (30/10) Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi didampingi Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi melakukan kujungan ke Pelabuhan Lembar. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat secara langsung lokasi pembangunan pelabuhan terminal Gili Mas

Untuk diketahui Pelabuhan terminal Gili Mas yang akan dibangun ini merupakan pelabuhan besar yang akan digunakan untuk tempat sandar kapal-kapal besar seperti Kapal Pesiar dan Kapal Pinisi. Sebagaimana diutarakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kapal-kapal yang akan berlabuh dan singgah di Gili Mas adalah kapal yang memilki panjang 100 s/d 300 meter. Selain itu Pelabuhan terminal ini juga akan dijadikan tempat bongkar muat peti kemas dan jalur masuknya penumpang internasional. Budi juga berjanji dalam satu minggu kedepan akan segera menandatangani surat perizinanan rencana pembangunan pelabuhan Gili Mas.