Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB oleh IMI pusat ditunjuk sebagai penyelenggara Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Lombok Time Rally Roda Empat di Mataram. Kejurnas ini dimulai, Sabtu (14/11) yang rencanya dibuka Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi. Sebelum digelarnya Kejurnas, para peserta yang berasal dari seluruh Indonesia ini, diterima sebelumnya oleh Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si di Bencingah Agung, kompleks pemerintahan kantor Bupati Lombok Barat, Jl. Soekarno Hatta Giri Menang, Gerung Sabtu (14/11). Penerimaan di LOmbok Barat mengingat peserta Kejurnas melintas di wilayah Lombok Barat, dimana rombongan peserta ini masuk melalui Pelabuhan Lembar dikarenakan Pelabuhan ini merupakan satu-satunya pintu masuk dan keluar dari dan ke NTB. Hadir pada kesempatan tersebut Sekda Lobar drs. HM. Uzair, sejumalah kepala SKPD terkait disertai Ketua IMI NTB, Nurhaidin.

Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyambut gembira peserta Kejurnas yang berkesempatan diri untuk melintas di Lombok Barat. Sayangnya, kata mantan Ketua KPU ini, jika saja jadwal rally ini lebih banyak kesempatan untuk melintas di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Lombok Barat, sangatlah menguntungkan dari sisi destinasi wisata lama dan baru yang mesti harus disinggahi. Bagaimanapun juga para peserta Kejurnas akan berdecak kagum melihat keindahan alam yang ada di Lombok Barat utamanya di wilayah Sekotong.

Sebagai perbandingan atas keunggulan wisata di Sekotong atau wilayah selatan Lombok Barat ini, Fauzan Khalid menyebut jika di Senggigi hanya satu titik atau satu gerdu pandamng keindahan pantai yang bias dinikmati. Namun berbeda dengan Sekotong, lokasi wisata ini setidaknya antara 5-7 titik pantai indah yang bisa dinikmati. Belum lagi terdapat tidak kurang dari 23 gili (pulau kecil) ada di Sekotong. Hasil penelusuran Fauzan Khalid menyimpulkan, jika masing- masing gili di Sekotong memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. “Diharapkan ke depan wilayah Sekotong bias menjadi daerah tujuan wisata paforit dan unggulan di NTB bahkan nasional.

Pada kesempatan itu juga, Fauzan Khalid memperkenalkan obyek wisata lainnya seperti Pantai Cemare, Lembar. Pantai ini menjadi pilihan wisata bagi wisatawan local maupun asing. Belum lama, katanya di Pantai Cemare dilakukan penanaman massal mangrove (bakau) dimana tempat ini dijadikan pilot projeck penanaman bakau se-NTB. Gerakan ini merupakan kerja bareng antara Pemkab. Lobar dengan TNI, PMI kabupaten, PMI Provinsi, PMI Pusat dan PMI Amerika.

Ditambahkan Plt. Bupati, sebelumnya banyak kegiatan bernotor yang pernah dilaksanakan di Lombok Barat. Belum lama ini juga terlaksana sukses Kejurnas Drag Bike Region III di Lombok Barat yang juga berkat koordinasi dengan pihak IMI NTB. “Guna lebih menghidupkan dan menggemakan Lombok Barat ini di kancah nasional, saya bahkan pernah survey lokasi bersama Ketua IMI NTB di Lobar ini untuk merencanakan pembangunan circuit motor yang nantinya bias dijadikan sebagai destinasi wisata bermotor di Lombok Barat. Karena itu perlu support rekan-rekan yang aktif di olahraga bermotor,” jelas fauzan Khalid.

Sementara itu Ketua IMI NTB, Nurhaedin menjelaskan, Kejurnas ini merupakan program dari PB IMI Pusat. Dimana ada 3 provinsi yang mendapatkan kepercayaan untuk menggelar kegiatan, yaitu Bali, NTB dan Riau. Ada lima seri Kejurnas, dan NTB merupakan seri ketiga. Kecuali itu ia menambahkan, seri pertama dilaksanakan di Sulawesi Selatan, kemudian seri kedua di Bali, dan NTB mendapatkan seri ketiga. Berikutnya seri keempat di Batam, dan terakhir seri kelima akan berlangsung di Jawa Timur.

Diutarakannya, Kejurnas Time Rally di NTB ini telah dipersiapkan sejak 4 bulan lalu, dengan mengundang 25 Provinsi. Sebelumnya telah mendaftar sebenarnya ada 450 atlet, dimana 1 regu terdiri dari 3 atlet. Namun karena keadaan cuaca yang tidak bersahabat (erupsi Gunung Baru Jari), kemungkinan hanya setengah (sekitar 10 provinsi) dari jumlah peserta yang hadir. Padahal, ke 25 provinsi itu sudah mendaftar.

Adapun 10 provinsi yang dipastikan hadir diantaranya Provinsi Jatim, Jogjakarta, Jateng, Kaltim, Sumsel, Sulsel,  Riau, Bali, DKI dan NTB. Namun ia gembira mengingat separuh dari peserta bias hadir. “Akibat erupsi Gunung Baru Jari, banyak peserta yang batal hadir. Mereka mengaku tak berani datang ke NTB, meskipun BIL sudah dibuka. Kejurnas diikuti 52 tim,” ujarnya. (her-humas)

Tak sedikit persoalan yang dihadapi para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik prosedur , persyaratan maupun persoalan krusial dalam hubungannnya dengan industrial ketenaga kerjaan hingga selesainya masa kontrak khususnya para TKI yang hendak bekerja ke luar negeri. Karena itu Bagian Administrasi Kesra Setdakab. Lombok Barat menginisiasi persoalan tersebut dengan melakukan pembinaan bagi para calon TKI asal Lombok Barat mulai 10-11/11-2015 lalu di aula Baznasda Lombok Barat. Selaku nara sumber pada kesempatan tersebut diantaranya H. Muktasimbillah, S.Sos, SE, MM Kabag. Adm. Kesra Lobar dengan materi “Kebijakan dan Perlindungan Pemda Bagi Calon TKI Di Kabupaten Lombok Barat , “Strategi Pembinaan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Di Kabupaten Lombok Barat” oleh Kabid. Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Drs. Mujtahidin dan Agus Martimbang S.Sos dengan materi pentingnya identitas kependudukan bagi masyarakat. Moderator kegiatan ini disampaikan Hj. Dewi Dahliana Kasubag Nakertrans Bag. Adm. Kesra Setda. Lobar.

Dalam pemaparannya Kabag. Adm. Kesra Lobar, H. Muktasimbillah menjelaskan, data yang diakses dari Disnakertrans. Lobar menunjukkan, jika hingga saat ini jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 394.837 orang, sedangkan tenaga kerja asing berjumlah 32 orang yang bekerja pada 24 perusahaan yang tersebar pada daerah di Kabupaten Lombok Barat.

Menurut pejabat humoris ini, dalam Undang-Undang 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada Pasal 5 ,6 dan Pasal 7 menyebutkan, Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, di mana dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan atau tugas pembantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dikatakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban untuk Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kerja kepada setiap orang baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. “Pemerintah menjadi salah satu kunci penting di dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan,”kata Muktasimbillah.

Sedangkan informasi pekerja yang ada di Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tertuang pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang     Perluasan Kesempatan Kerja mengatur mengenai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemda yang diarahkan kepada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan, dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi, Penduduk dan tenaga kerja, Kesempatan kerja, Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja dan Jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam hubungan itu, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan produktivitas yang dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, kerja teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi menuju terwujudnya produktivitas nasional.

Sedangkan penempatan tenaga kerja ini menurut Muktasimbillah diarahkan tepat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, pelaksana penempatan tenaga kerja ini wajib memberikan perlindungan sejak rekrutan sampai penempatan tenaga kerja yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Kabid. Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Lobar, Drs. Mujtahidin menjelaskan, identifikasi permasalahan Dinsosnakertrans Kab. Lobar berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yakni, kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan berintegritas, permasalahan tingginya angka pencari kerja dan masih banyaknya perselisihan antar serikat pekerja.

Adapun program peningkatan kesempatan kerja meliputi, kegiatan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Tenaga Kerja, kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja dan kegiatan Kesempatan Kerja. Sedangkan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan meliputi, kegiatan Fasilitasi Prosedur pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kecuali itu Mujtahidin menyebutkan, permasalahan penempatan tenaga kerja meliputi, Jumlah pencari kerja aktif (dalam negeri) terdaftar               sebesar      2.029 orang (Laki-laki : 1.057 dan         Perempuan : 972). Penempatan TKI ke luar negeri dihadapkan pada tingkat pendidikan rendah, Ketidaklengkapan dokumen keberangkatan, lemahnya perlindungan hukum, koordinasi lintas sektoral/lembaga masih lemah.

Sementara itu Agus Martimbang dari Disdukcapil Lobar mengharapkan agar masyarakat yang belum membuat KTP untuk segera melakukan perekaman di Kantor Disdukcapil Lombok Barat. KTP penting dibuat karena menyangkut dokumen persayaratan yang harus tersedia dalam setiap kebutuhan baik untuk melamar kerja, menjadi TKI ataupun untuk pembuatan KK, akte nikah dan lain sebagainya. “Diusahakan agar data yang ada di KTP harus sama dengan data-data lainnya baik yang ada di KK maupun dokumen penting lainnya seperti SIM, paspor dan sebagainya. “Kaitannya dengan para calon TKI, KTP penting dimiliki sebagai dokumen yang wajib diperlukan dapam pembuatan paspor bagi calon TKI ke luar negeri,” kata Agus. (her-humas)

Penyelanggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan , sebagai tolok ukur terselengaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pintu masuk bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah yakni terfokos pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pernyataan tersebut dikemukakan, Sekda Lombik Barat, Drs. HM. Uzair saat membuka Bimtek Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan PATEN, Selasa (10/11) di Aula Pemkab. Lombok Barat Giri Menang, Gerung.

Menurut HM. Uzair, PATEN merupakan bentuk respon yang memperihatinkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan, serta dinamika perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju Tat Kelola Pemerintahan yang baik. Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten/kota.

PATEN juga merupakanmerupakan implementasi Rencana Pembanghunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang didasarkan pada PERMENDAGRI No tahun 2010 tentang Pedoman PATEN bahwa seluruh kecamatan di Indonesia pada tahun 2014 harus telah menerapkan PATEN.

Uzair menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah merespon atas kebijakan tersebut dan pada tahun 2015 ini merupakan tahun kedua penyelenggaraan PATEN di Kecamatan. Usia dua tahun bagi penyelenggaraan sebuah program kegiatan, tentu masih banyak terdapat kekurangan dan tantangan itu hendaknya dapat diperbaiki secara terus-menerus sampai pada tujuan utama penyelenggaraan PATEN ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang memrelukan bantuan pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan di tingkat kecamatan.

Menurut Uzair, pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga tidak boleh tinggal diam dan harus melakukan langkah-langkah penyesuaian. Pemahaman dan penyiapan aparatur harus segera diberikan, terutama kepada aparat yang terlibat dalam bidang pelayanan publik di Kecamatan.

Salah satu strategi pembinaan yang akan dilakukan yakni dalam bentuk Bimtek tentang PATEN, khususnya menyangkut pemahaman teknis dan penerapannya.

“Dengan pembekalan melaljui Bimtek ini diharapkan para peserta dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh para nara sumber dengan harapan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari Bimtek ini dapat membantu para peserta dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja di kecamatan saudara masing-masing,” kata HM. Uzair.

Kepada peserta Uzair mengingatkan untuk tidak pernah berhenti belajar dan bisa mengikuti Bimtek ini dengan sungguh-sungguh sebagai komitmen bersama bagi kemajuan Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju.

Hamka, Sos, MM Kabag. Adm. Pemerintahan Umum Setdakab. Lobar melaporkan, Bimtek PATEN ini dimaksudkan untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi bagi Badan/Kantor pelayanan terpadu di Kabupaten/kota dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. PATEN merupakan bentuk implementasi Permendagri No. 4/2010, dimana setiap kabupaten/kota di Indonesia harus menerapkan pelayanan administrasi kepada masyarakatnya hingga tingkat kecamatan. Bahkan di kota-kota besar dan daerah-daerah yang lebih dulu menerapkan pelayanan administrasi terpadu sampai pada tingkat kelurahan.

Adapun tujuan Bimtek ini menurut Hamka, dalam rangka mempersiapkan aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan yang handal, ramah dan cepat dalam hal pelayanan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Selain itu mewujudkan padfaigma yang sama sesuai visi Kabupaten Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat.

Peserta Bimtek sebanyak 50 orang yang terdiri dari pegtugas pelayanan di Kecamatan, koordinator pelayanan PATEN. Peserta masing-masing kecamatan berjumlah lima orang. Bimtek ini berlangsung selama dua hari (10-11/11).

Adapun materi Bimtek diantaranya, Pelayanan Prima di Kecamatan disampaikan Widyaswara BKD Diklat Prov. NTB, Dr. Junari Bin Ismail, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dari Bagian Organisasi Tata laksana setdakab. Lobar dan Teknis Perhitungan Retribusi Perijinan dari BPMP2T Lobar. (her-Humas)

Pengamat ekonomi dari Core Indonesia Dr. Hendri Saparini menilai banyak potensi desa di Indonesia yang belum muncul ke permukaan. Padahal jika potensi itu dimafaatkan, maka upaya membangun ekonomi desa akan lebuh mudah dan cepat terlaksana.

“Potensi di daerah harus diperjelas dan dirumuskan dalam buku agar terlihat lebih jelas. Sebab ini jadi acuan juga dalam menjalankan program desa,” ujar Hendri dalam diskusi peluncuran Indeks Desa Membangun (IDM) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta, Senin (19/10).

Masalah yang ada di desa, lanjut dia, harus segera ditindaklanjuti agar proses pembangunan bisa berjalan secara merata. Ketimpangan pembangunan antar desa dan antar daerah juga perlu mendapat perhatian khusus. Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan desa berbasis potensi lokal harus dijalankan secara simultan.

“Peningkatan ekonomi untuk membantu membangun desa itu tentu yang sesuai dengan karakteristik dari masyarakat itu sendiri. Membangun desa yang melibatkan masyarakat memang harus,” ujarnya.

Hendri menilai program yang mensejahterakan masyarakat harus dijalankan  berkelanjutan, dengan begitu akan ada langkah-langkah program peningkatan secara terus menerus,” tukasnya.

Sumber

Pembangunan desa selama ini dianggap terlalu ekonomistik, padahal selain ukuran ekonomi, desa adalah entitas sosial politik. Karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) guna memberikan perspektif pembangunan desa yang lebih komprehensif. Menteri Desa Marwan Jafar menegaskan bahwa IDM yang diluncurkan ingin meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan pemberdayaan desa. IDM ini diharapkan bisa memperkuat pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (lebih…)

 JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan agar forum kerukunan umat beragama oleh pemerintah daerah tidak hanya ada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut dia, forum tersebut seharusnya sampai ke tingkat kecamatan. Hal ini sebagai langkah mengantisipasi terjadinya konflik sosial dan agama.

“Kecamatan merupakan wilayah terdepan sebagai koordinator pemerintah desa/Kelurahan. Seandainya camat beserta mitranya Danramil dan Kapolsek memiliki kepekaan dan kemampuan deteksi dini yang baik, maka akan mampu mencegah terjadinya konflik seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil,” ujar Tjahjo, melalui pesan singkat, Kamis (15/10/2015).

Menurut Tjahjo, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, camat sebagai ketua forum komunikasi pimpinan kecamatan (forkompimcam) perlu menjalankan fungsi koordinasi dengan TNI dan Polri, termasuk lurah dan kepala desa.

Selain itu, camat perlu menjalin komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat dan berbagai lapisan masyarakat. Menurut Tjahjo, camat tidak hanya bertugas memimpin pemerintahan daerah di tingkat desa dan kelurahan, tetapi secara terpadu melakukan penanganan konflik sosial. Hal itu termasuk melakukan deteksi dini konflik, dan pencegahan dengan melibatkan berbagai forum yang ada.

Tjahjo mengungkapkan, salah satu tolak ukur keberhasilan pejabat pusat dan daerah antara lain adalah mewujdkan tata kelola pemerintahan yg efektif, efisien, dan taat kepada aturan hukum. Kemudian, dengan cepat dan tanggap menangani masalah-masalah yang dihadapi warganya.

“Seharusnya terbangun interaksi yang kuat antara pemda dan masyarakatnya agar tidak terjadi salah pengertian atau miskomunikasi yang bisa menimbulkan konflik,” kata Tjahjo.

Kementerian Dalam Negeri akan segera membuat surat edaran dan mengirimikannya kepada seluruh camat. Surat edaran tersebut berisi instruksi, agar tugas dan fungsi camat sebagai ketua forkompimcam dan ketua tim terpadu penanganan konflik sosial di wilayahnya dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal.

Sumber

Peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram (Tahun Baru Islam) 1437 Hijriyah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kali ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Peringatan tahun bersejarah umat Islam yang biasanya di laksanakan di Kecamatan Gerung sebagai Ibu Kota Lobar, kali ini dipusatkan pelaksanaannya di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Selasa (13/10) lalu. Pusat pelaksanaan di daerah wisata ini bukan tanpa alasan melainkan bermaksud untuk lebih menggemakan syiar Islam lebih luas dan merata. (lebih…)

Banyaknya keluhan terkait dengan adanya sejumlah kawasan tertentu ataupun daerah terpencil di Lombok Barat yang mengalami blank spot dari para pimpinan BUMN agar semua pihak bisa menyikapinya dengan serius. “Hasil pertemuan saya dengan para pimpinan BUMN dan menyikapi persoalan ini pihak BUMN siap membantu mencarikan solusi termasuk keinginan bersama mempromosikan Lombok Barat khususnya dalam upaya pengembangan Daerah Tujuan Wisata,” kata Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag , M.Si dalam ramah tamah dengan para operator dan penyedia menara telekomunikasi seluler se-Kabupaten Lombok Barat, Rabu malam (7/10) di Jayakarta Hotel Senggigi, Lombok Barat. (lebih…)