Transformasi KORPRI Jangan hanya Formal Kelembagaan

Pelantikan_Korpri_3JAKARTA –  Menteri Pendayagunaan Aparartur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, Korpri yang merupakan sebuah organisasi besar dengan anggota 4,517 juta pegawai negeri sipil  (PNS) akan bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. Transformasi itu bukan hanya secara formal kelembagaan, tetapi juga harus dibarengi dengan transformasi mind set, cultur set, dan diikuti sikap dan perilaku yang produktif bagi segenap anggota Korpri.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN), maka anggota organisasi ini haruslah orang professional.  “Korpri dituntut semakin profesional, berdedikasi dan mempunyai integritas yang tinggi terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Yuddy. dalam Pengukuhan Dewan Pengurus Nasional Korpri Masa Bakti 2015-2020 di Jakarta, Kamis (21/01).

Yuddy mengingatkan bahwa fungsi Korpri adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Diingatkan, ada lima poin amanat yang sangat fundamental dalam sambutan Presiden pada Upacara HUT Ke-44 Korpri tahun 2015 lalu.

Pertama, lakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatkan. Kedua, bangun mentalitas baru yang positif, berintegritas, memiliki etos kerja, dan berjiwa gotong royong.

Ketiga, persiapan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Keempat, jaga netralitas anggota Korpri dalam pesta demokrasi baik Nasional maupun daerah. “Terakhir, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan daya saing bangsa,” kata Yuddy.

Yuddy berharap Korps Profesi ASN mampu mendukung semua program pemerintah untuk terus menjaga dan mewujudkan Negara Kesatuan RI, meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan kepada rakyat, dan untuk terus berkomitmen sebagai unsur mempercepat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi.

“Saya meminta kepada saudara-saudara Dewan Pengurus Korpri Nasional untuk mempertahankan prinsip netralitas untuk kepentingan negara dan bangsa, serta tetap berfokus pada tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat, tanpa ada diskriminasi kepada siapapun,” kata Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB)

Sumber

Pelindo III Segera Lakukan Reklamasi

F-IndraGIRI MENANG – PT Pelindo III Cabang Lembar mulai melakukan pembangunan Pelabuhan Gili Mas. Untuk tahap awal, perusahaan akan melakukan reklamasi lahan seluas 15 hektar di pantai Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar.

“Itu agenda pertama kami dalam waktu dekat ini. Tahap awal, kita reklamasi,” kata General Manager PT Pelindo III Cabang Lembar Bacharudin di ruang kerjanya, kemarin (21/1)

Kata Bacharudin, perkembangan jasa pelabuhan dewasa ini, sangat pesat. Namun, fasilitas yang ada, belum mampu untuk mendukung kelancaran arus barang.

“Karena itu, pelabuhan (Gili Mas) ini jadi prioritas kami di Pelindo III, untuk secepatnya dikembangkan,” katanya.

Tak hanya kelancaran arus barang, Bacharudin memproyeksikan pelabuhan untuk bisa mengembangkan pariwisata di Lombok Barat, khususnya wilayah Sekotong. Potensi pelabuhan yang mampu menampung kapal pesiar, dengan kapasitas hingga 4000 wisatawan, tentu membawa angin segar untuk pariwisata Lombok Barat.

“Sekarang memang sudah ada (kapal pesiar) masuk, tetapi mereka tidak bersandar. Adanya pelabuhan, diharapkan kapal bisa berlabuh, bahkan menginap,” harapnya.

Meski PT Pelindo III bersikap pro aktif untuk membangun pariwisata, pria asal Bima ini mengharapkan adanya dukungan penuh dari Pemkab Lombok Barat. Terutama masalah infrastruktur pendukung dan keamanan pariwisata.

Selain itu, persoalan kreatifitas dan inovasi dalam mempersembahkan budaya dan kesenian, perlu juga di pikirkan. “Kita mengharapkan, tentunya, orang datang berkali-kali, tidak hanya satu kali,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Lombok Barat Indra Jaya Usman, mengapresiasi rencana pembangunan Pelabuhan Gili Mas. Dimana salah satu tujuannya adalah membangun pariwisata Lombok Barat.

Meski demikian, ia mewanti-wanti PT Pelindo III untuk serius dalam mengembangkan pelabuhan. Bila hal tersebut bisa dilakukan, tentu legislatif dan eksekutif akan membantu sepenuh hati.

“Kalau memang serius dan bisa dimulai (pembangunan) tahun ini, tahun depan bisa kita anggarkan untuk seluruh infrastruktur pendukung,” tegas Usman.(dit/r6) Sumber: http://www.lombokpost.net/2016/01/22/pelindo-iii-segera-lakukan-reklamasi/

Pemerintah Siapkan Roadmap E-Government 2016-2019

rodmapJAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah menetapkan roadmap e-government untuk mewujudkan digitalisasi pemerintah dalam rentang 2016-2019. Harapannya di akhir periode tersebut pemerintah sudah siap, kendati belum seluruhnya bisa didigitalkan.

“Soal e-government sudah rapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Pak Yuddy Chrisnandi. Belum difinalisasi. Tapi arahnya, atau targetnya sudah jelas,” terang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, saat ditemui KompasTekno di kantornya, Selasa (19/1/2016) malam.

Arah yang dimaksud, salah satunya adalah membuat aplikasi-aplikasi yang pemerintah ke sesama pemerintah serta menghubungkan pemerintah dengan bisnis. Misalnya dalam urusan perizinan dan sejenisnya.

Selain itu, e-government juga mesti menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Contohnya dalam hal pengurusan paspor, KTP, Kartu Indonesia Sehat, atau Bantuan Langsung Tunai.

“Itu kan layanan. Jadi (dengan e-government) akan ada efisiensi dalam layanan. (Roadmap e-government) fokusnya meningkatkan efisiensi dan meningkatkan competitiveness,” pungkasnya.

Rudiantara menambahkan, untuk sementara ini proses adopsi e-government belum membutuhkan payung hukum atau aturan hukum baru. Asalkan arah pengembangannya jelas.

Setelah roadmap selesai pada 2019 pun belum tentu implementasi e-government mencakup seluruh lini pemerintahan.

“China atau negara lain saja butuh minimal 15 tahun untuk bisa menerapkan e-government. Itu jangka panjang. Sekarang yang penting kita punya roadmap-nya,” ujarnya.

Roadmap jangka pendek

Sebagai langkah awal, pada 2016 ini akan ditentukan program “quick wins”, dengan beberapa kebutuhan mendesak dari Presiden akan menjadi beberapa targetnya.

Kebutuhan tersebut, seperti yang disampaikan melalui keterangan resmi tim perumusan e-government, antara lain berupa:

1. Aplikasi yang dapat memberikan informasi “real time” status penyerapan anggaran dari masing masing instansi dan progress pelaksanaan program- program prioritas  masing-masing kementerian dan lembaga

2. Implementasi e-office pada level pimpinan antar-instansi yang real time dan paperless. Mulai dari disposisi dan status follow up, disposisi menteri kepada jajaran di bawahnya, persuratan, pre-MOM (minutes of meeting) atau just in time MOM (MOM yang langsung dapat disebarkan kepada semua peserta pertemuan begitu selesai), dan lainnya.

Rapat mengenai roadmap e-government 2016-2019 dihadiri oleh dihadiri oleh Menkominfo Rudiantara, Menpan Yuddy Chrisnandi, Ketua Detiknas Ilham Habibi serta sejumlah pejabat terkait yang merupakan anggota tim perumusan.

Sumber

Antisipasi Aliran Radikal, Mendagri Akan Kucurkan Dana ke Masyarakat

MendagriJAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo berencana untuk memanfaatkan APBD untuk kebutuhan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan forum kemasyarakatan. Maksudnya, untuk meningkatkan kordinasi pemerintah dan masyarakat untuk memantau organisasi diduga menyimpang dan gerakan radikal.

“Kita butuh mata dan telingan masyarakat. Perlu pantauan terorganisir. Bukan hanya di tingkat provinsi, namun kabupaten/kota hingga ke desa/kelurahan,” kata Tjahjo saat menghadiri Musyawarah Pimpinan Nasional II Kosgoro 1957, Jumat (15/1).

Misal, selama ini tidak ada yang menduga adanya ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Ternyata, organisasi tersebut sudah mengakar. Bahkan banyak laporan orang hilang yang dikhawatirkan mengikuti aliran tersebut.

Makanya, Tjahjo menambahkan, akan melibatkan seluruh unsur masyarakat hingga ke tingkat bawah. Bahkan, kalau perlu ia siapkan payung hukum agar kepala daerah tak khawatir mengucurkan dana tersebut kepada masyarakat dan Forkompinda.

Sedangkan terkait peristiwa teror bom Sarinah, Tjahjo menambahkan, semua pihak di pusat maupun daerah harus deteksi dini. Menurut dia, negara ini adalah negara besar, bila semua kalangan bersatu, maka tidak ada yang bisa merusak kedaulatan Indonesia.

“Jangan takut. Kita harus serentak melawan,” ujar dia.

Sumber

Apel Paripurna Perdana, Sekda Banyak Berikan Imbauan

01Pemkab Lombok Barat (Lobar), Senin (18/1)  menggelar apel paripurna. Apel pagi yang digelar tanggal 17 tiap bulan itu merupakan apel perdana di awal tahun 2016. Apel bendera yang digelar di Lapangan umum Setda Lobar itu menghadirkan peserta dari SKPD dan staf, Asisten serta Staf Ahli. (lebih…)

Pelabuhan Gili Mas Segera Dibangun

pelabuhanGIRI MENANG – Pelabuhan Gili Mas, Lembar, segera dibangun secara bertahap mulai tahun ini. Tak tanggung-tanggung, Rp 1,1 triliun digelontorkan untuk pelabuhan yang rencananya menjadi pelabuhan peti kemas dan kapal pesiar tersebut.

Plt Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengatakan, dana pembangunan pelabuhan Gili Mas ini, murni dikeluarkan Pelindo III. Tidak ada sepeserpun dana yang berasal dari APBD Pemkab Lombok Barat.

“Mereka (Pelindo III) yang membiayai semuanya, jadi pembangunan ini tidak membebani anggaran pemkab,” kata Fauzan, kemarin (15/1).

Pemkab Lobar, lanjutnya, sempat melakukan studi ke Pelindo III yang berada di Surabaya. Tujuannya, untuk melihat seperti apa pengelolaan pelabuhan yang dilakukan Pelindo III Surabaya.

“Sebagai gambaran juga untuk disini, nantinya pengelolaannya itu seperti apa, teknologi yang dipakai bagaimana,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Lobar Robijono Prastijanto mengatakan, diversifikasi usaha yang dilakukan Pelindo III di Surabaya, diharapkan bisa diterapkan di Pelabuhan Gili Mas nantinya. Begitu pula dengan teknologi dalam pengoperasian pelabuhan tersebut.

”Semua teknologi yang ada di Surabaya akan diaplikasikan di sini (pelabuhan Gili Mas),” kata Robi, sapaan akrab Robijono Prastijanto.

Meski investasi dalam pembangunan dilakukan Pelindo III, lanjutnya, pemkab tak akan lepas tangan begitu saja. Menurut Robi, Pemkab Lobar akan membantu dalam pembangunan infrastruktur yang menunjang operasional pelabuhan. Seperti, membangun atau memperbaiki akses jalan dan infrastruktur penunjang lainnya.

Selain itu, dalam masalah perizinan, pemkab akan berupaya untuk lebih mempermudahnya. ”Pasti kita bantu, karena manfaatnya besar sekali untuk Lombok Barat,” sambung Robi.

Apakah pemkab, nantinya mendapatkan retribusi atau pendapatan dari beroperasinya pelabuhan ini? Robi mengaku pemkab tidak mendapatkan itu. Pemkab Lobar, lanjutnya, mendapatkan pemasukan dari proses-proses perizinan yang dilakukan Pelindo III di Lombok Barat.

Walaupun tidak mendapat retribusi, Robi tidak melihat itu merupakan suatu masalah. Poin pentingnya adalah pengembangan kawasan di sekitar pelabuhan. Warga sekitar, terutama wilayah Sekotong dan Lembar, tentu mendapatkan manfaat positif dari keberadaan Pelabuhan Gili Mas.

Untuk pembangunannya, Pelindo III berencana akan mulai di 2016 ini. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap. ”Infonya dimulai tahun ini,” pungkas Robi.(dit/r4)

Sumber: http://www.lombokpost.net/2016/01/16/pelabuhan-gili-mas-segera-dibangun/

Wakil Gubernur NTB Serahkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik

DSC_9231Giri Menang – Sejumlah SKPD dari tiga Kabupaten/Kota di NTB menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik dari Komisi Informasi NTB. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Gubernur NTB H. Moh Amin di Hotel Grand Legi, Kamis (7/1).  Ketiga Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Bima. Untuk kategori Kabupaten/Kota, Lombok Barat berada di peringkat tiga, Kota Mataram di peringkat kedua dan Kabupaten Bima berada di peringkat pertama. Sedangkan penghargaan lainnya yaitu kategori Badan Publik SKPD, Partai Politik Media Cetak dan Jurnalis Pro-Aktif. (lebih…)

KIP Lombok Barat Tahun 2015 Peringkat III

Penghargaan Peringat III KI 2015Mataram – Keterbukaan Inforasi Publik di Kabupaten Lombok Barat mendapat Peringkat III pada periode tahun 2015 untuk katagori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota. Peringkat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 006 Tahun 2016 tentang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se Provinsi NTB yang di umumkan Ketua Komisi Informasi Publik Prov NTB. Penghargaan sebagai peringkat III diserahkan Wakil Gubernur M. Amin kepada Sekretaris Daerah Lombok Barat M. Taufiq pada acara  bergengsi Penganugrahan Keterbukaan Informasi pagi tadi (7/1) di Hotel Grend Legi Mataram.

Sebagai Peringkat I jatuh ketangan Kabupaten Bima dengan nilai 97,00 dan peringkat kedua diambil Kota Mataram dengan nilai 92,60 serta Kabupaten Lombok Barat mendapat nilai bersaing 92,00.

Sementara untuk katagori SKPD di Provinsi NTB peringkat I jatuh ke SKPD Bappeda, Peringkat II RSJ Mutiara Sukma, Peringkat III Dinas Pertambangan dan Energi, Peringkat Harapan I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Harapan II Badan Perpustakaan dan Arsip.

(lebih…)

Bappenas Susun Dokumen Strategi Nasional Wawasan Kebangsaan

DKW_9594Direktorat  Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun Dokumen Strategi Nasional Wawasan Kebangsaan. Dokumen ini, akan digunakan untuk memayungi dan menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan agar selaras dengan Wawasan Kebangsaan.

Terkait penyusunan dokumen ini, Direktorat Politik dan Komunikasi mengundang sejumlah perwakilan direktorat  di Kementerian PPN/Bappenas untuk ikut memberi masukan yang dapat mempertajam dokumen tersebut, dalam rapat yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna Bappenas, Senin, 21  Desember 2015.

Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, Wariki Sutikno menyebutkan, penyusunan dokumen ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat Wawasan Kebangsaan. “Saat ini, ada banyak hal yang harus diamati dengan waspada agar tak menggerus Wawasan Kebangsaan. Dalam konteks ini, kita harus memperkuatnya,” ujarnya.

Sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai  antara lain ekses globalisasi, ideologi kekerasan dan terorisme, penyalahgunaan teknologi informasi dan lainnya.

Kelima sila dalam Pancasila digunakan untuk meneropong permasalahan  krusial yang tengah dihadapi bangsa, dan akan menjadi fokus dalam dokumen ini nantinya. “Pancasila digunakan karena  telah mencakup teori sosial dan politik yang ada, sekaligus meng-cover aspek penting dari nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya menambahkan.

Berdasarkan sila pertama, kata Wariki, permasalahan  bangsa yang paling krusial adalah  intoleransi, lalu pada sila kedua adalah mengenai Hak Asasi Manusia, di sila ketiga adalah ancaman disintegrasi bangsa, pada sila keempat mengenai kualitas demokrasi dan di sila kelima adalah persoalan kesenjangan  sosial.

“Dokumen Stranas ini, searah dengan kebijakan Revolusi Mental yang tengah  dijalankan,” ujarnya.

1 337 338 339 340 341 429