Gerung, Diskominfotik – Video conference rapat pencegahan korupsi di lingkungan BUMD dengan penguatan fungsi dan pengawasan. Kegiatan rapat dilaksanakan secara luring diruang rapat Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Kamis (8/9/2022). Hadir dalam kegiatan secara luring Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Inspektur Lombok Barat Hademan, Asisten I dan II Setda Lobar dan Direktur BUMD Lobar serta hadir secara daring Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni.

Tujuan dari didirikannya Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah meningkatkan pendapatan daerah dengan mengelola sumber daya alam yang ada di daerah tersebut dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyampaiannya, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa saat ini sudah waktunya bagi BUMD untuk lebih transparan mengenai aset serta hasil yang telah mereka hasilkan. Karena saat ini kondisi ekonomi kita belum normal sepenuhnya sehingga membutuhkan tambahan anggaran. Oleh karena itu, BUMD sangat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Berdasarkan hasil pemeriksaan BUMD-BUMD yang terdapat di daerah banyak BUMD yang memiliki tingkat ekuitas yang minus. Oleh karena itu diharapkan sangat banyak peran serta kepala daerah dalam melakukan pembenahan didalam BUMD tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa jika sebuah BUMD memiliki ekuitas negatif maka harus diteliti apakah masih bisa diperbaiki atau sudah tidak bisa diselamatkan lagi. “Jika BUMD tersebut tidak bisa diselamatkan lagi maka tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut akan ditutup karena dinilai telah merugikan daerah,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata mengatakan bahwa sangat diharapkan direksi-direksi BUMD yang ditunjuk oleh para komisaris dapat dipilih melalui sebuah uji kompetensi. Sehingga direksi yang terpilih tentu memiliki tingkat kompeten dan integritas yang baik dalam melaksanakan tugas tersebut. “Saat ini masih banyak perusahaan yang memiliki direksi yang ditunjuk oleh pejabat tertentu sebagai bayaran atas dukungan yang telah diberikan untuk pejabat tersebut atau dapat disebut dengan bagi-bagi hasil,” lugasnya.

Ia menambahkan bahwa BUMD yang baik itu ialah BUMD yang memiliki jumlah komisaris lebih sedikit dibandingkan dengan direksi atau pelaksana serta harus memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI). “Akan tetapi tidak menutup kemungkinan BUMD yang rugi tidak melanggar kriteria BUMD yang baik tersebut. Terdapat juga beberapa BUMD yang rugi tetapi telah memiliki kriteria dan ketetapan yang sesuai, oleh karena itu sebaiknya kepala daerah dapat memeriksa dengan baik dimana salahnya dari BUMD yang mengalami kerugian tersebut,” tegasnya.

(Diskominfotik/Dhea).

Batulayar, Diskominfotik – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengapresiasi program inovasi pelayanan publik Lombok Barat.

Hal ini disampaikan oleh Muhadjir Effendi saat acara launching Inovasi Pelayanan Publik secara nasional yang diselenggarakan, Kamis, 8 September 2022 di Sea View Senggigi, Lombok Barat. Hadir dalam launching program inovasi pelayanan Publik tersebut antara lain Menko PMK Muhadjir Effendi, Bupati Lombok Barat, pejabat kementerian PKM, Pimpinan DPRD Lobar, Forkopimda Lobar, Sekda Lombok Barat, pejabat Lobar dan tamu undangan Lainnya.

Dalam sambutannya Menko PMK menyampaikan bahwa program program inovasi Pelayanan Publik yang dimiliki oleh Lombok Barat sangat luar biasa. Menurutnya hal ini sesuai dengan program program nasional yang telah ditetapkan dan diluncurkan oleh Pemerintah Pusat. Ia mengatakan adanya program ini dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjadi terobosan dan inovasi yang memiliki manfaat dan pengaruh yang besar dalam pembangunan manusia. “Program program Lombok Barat ini menjadi prestasi dari Bupati Lombok Barat bersama jajarannya yang diharapkan dapat memberikan dampak siginifikan dalam pelaksanaan pembangunan” ujarnya.

Muhadjir Effendi lebih lanjut mengatakan bahwa inovasi Lombok Barat ini mendukung program nasional dalam penurunan dan pengendalian stunting. Program sistem pemantauan Kesehatan bayi baru lahir berbasis Keluarga (SiPekaBusiska) menjadi salah satu langkah atau program penting dalam mensukseskab program nasional pengendalian stunting. Ia mengatakan bahwa stunting ini perlu dipantau saat bayi tersebut masih dalam kandungan. Yaitu melalui lingkar kepala atau otak. Karennya 1000 hari pertama atau awal kehidupan itu sangat penting. “Stunting itu perlu dilihat dan dipantau dari awal saat kehamilan dengan melihat lingkar otak ” ujarnya.

Selain itu progran Gama (Gerakan Anti Merariq Kodeq) menurut menko Muhajdir sangat penting dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pencegahan usia pernikahan dini menurut Muhadjir effendy ini diharapkan dapat menekan laju pertumuhan penduduk. Ia berharap agar program ini bisa sukses dan dapat mencegah siswa siswi untuk menikah dini sehingga tidak putus sekolah. Begitu juga dengan program Selaras (Akselerasi Peningkatan Rata Rata lama sekolah) menurut Muhadjir sangat luar biasa karena hal ini menjadi salah satu indikator dalam penentuan tingkat IPM. Ia berpesan agar Bupati dan jajarannya terus melakukan inovasi terhadap program pelayanan publik.

Ia juga mengatakan bahwa program program inovasi yang dimiliki Lombok Barat ini sangat tepat untuk diadopsi. Hal ini karena program program tersebut sangat lengkap mulai dari bidang kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Menteri PKM ini juga menyampaikan bahwa pihaknya optimis Indonesia akan mampu menjadi negara maju jika program program inovasi di Lombok Barat dapat diikuti oleh seluruh daerah di Lombok Barat. “Kalau semua daerah memiliki program pelayanan publik seperti Lobar, saya optimis Indonesia dapat menjadi negara maju di 2045” ujarnya.

Sementara Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa tiga program ini adalah program inovasi pelayanan publik Lombok Barat. Hal ini menjadi program penting dalan menunjang pelaksanaan program Nasional. Seperti pengentasan stunting, pencegahan pernikahan dini serta peningkatan rata rata lama belajar. Fauzan mengatakan bahwa instrumen instrumen dalam program inovasi daerah ini menjadi bagian dalam melaksanakan program nasional. “Tentu ini inovasi pelayanan yang kami laksanakan di Lombok Barat dalam melaksanakan program pemerintah secara menyeluruh” ujarnya.

Bupati Fauzan Khalid juga mengatakan bahwa inovasi ini dapat dilaksanakan karena kolaborasi dan kerjasama berbagai pihak. Ia mengatakan semangat kolaborasi dan kebersamaan ini menjadi kunci penting dalam melaksanakan inovasi ini. Ia berharap agar Menteri PMK dapat memberikan dukungan penuh pada program inovasi yang dilakukan oleh Lombok Barat. “Kami berharap pak menteri dapat mendukung penuh Program Gamak, Selaras dan si Peka Bu Siska. Tentu dukungan pak menteri akan mempermudah pelaksanaan kegiatan ini” ujarnya.

Acara ini kemudian dilanjutkan dengan launching inovasi pelayanan publik secara nasional yaitu Gamak, Selaras dan Si Peka Bu Siska yang ditandai dengan pemukulan Gong oleh Menteri Muhadjir Effendi. Kegiatan ini juga diikuti oleh daerah lain di seluruh Indonesia secara nasional melalui Zoom Meeting. Selain launching, Menteri Muhadjir juga membuka secara langsung Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) wilayah Tengah.

(Diskominfotik/Indra/Juan)

Gerung, Diskominfotik – Rapat koordinasi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan antisipasi dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Selasa (6/9/2022). Hadir dalam kegiatan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Jajaran Forkopimda, Para Asisten Daerah Lobar, Kepala Dinas, Camat dan kepala Pelindo serta Perwakilan Bulog.

Dalam pemaparannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meminta jajarannya untuk benar benar melakukan antisipasi terhadap dampak kenaikan BBM yang beberapa waktu lalu telah diputuskan. Menurutnya hal ini tentu akan memicu terjadinya kenaikan pada sejumlah sektor komoditi penting bagi masyarakat. Karenanya ia meminta agar jajarannya dapat terus memantau dan mengendalikan inflasi dan harga kebutuhan pokok masyarakat. “Saya Minta agar semua jajaran Pemkab untuk benar benar memantau dan mengendalikan harga dan inflasi. Agar masyarakat tetap sejahtera”ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa rapat koordinasi ini dilaksanakan tindak lanjut dari rapat dengan Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu. Rapat ini ditujukan agar Pemkab bersama forkopimda dapat bersama sama dan berkolaborasi dalam menyiapkan langkah-langkah antisipasi terkait dengan kenaikan harga BBM. Dimana kenaikan ini tentunya akan berimbas pada kenaikan harga barang yang berujung mengakibatkan inflasi. Dalam kesempatan ini Bupati juga mengatakan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus bekerja ekstra dalam mengendalika harga di masyarakat.

Bupati dua periode ini juga mengatakan bahwa kenaikan inflasi pada tahun 2022 sudah dapat dipastikan akan terjadi dan kenaikkan ini pun diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun lalu. “Oleh karena itu kita harus dapat lebih menekan inflasi ini untuk menjadi lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dan karena itulah kami sangat mengharapkan adanya saran dari seluruh forkompimda Lobar dalam menekan angka inflasi di Kabupaten Lombok Barat ini,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada jajarannya dan forkopimda Lobar untuk bersama sama dan bersinergi dalam memantau harga harga di masyarakat. Hal ini diperlukan agar Pemkab dan Forkopimda dapat mengambil langkah langkah antisipasi yang cepat dan tepat. Menurutnya jajaranan pemkab dapat melakukab pemantauan harga barang di pasaran secara rutin dan bila perlu 2-3 kali dalam seminggu. “Pengecekan harga ini tidaklah harus terjadwal, tetapi bisa ketika salah satu dari kita tidak memiliki jadwal dapat mengecek di pasar dan melaporkan ke grup TPID mengenai perkembangan harga. Selain itu, jika nanti akan diadakan kembali pasar murah akan barang-barang yang ada disitu hanyalah barang yang harganya naik saja,” terangnya.

Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa dalam penilaian dan asesment terhadap Tim Pengendali Inflasi Daerah tahun 2021 lalu, Tim TPID yang telah melakukan berbagai langkah dalam mengendalikan Inflasi di Lombok Barat menempati urutan kedua untuk wilayah timur. Menurutnya TPID Lobar hanya terpaut satu angka dari urutan pertama yaitu dari Sulawesi Tenggara. Ia berharap agar tahun 2022 TPID Lobar bisa menempati peringkat 1 agar memperoleh tambahan DID (Dana Insentif Daerah) dari Pemerintah Pusat. “Tahun 2021 TPID Kabupaten Lombok Barat berada pada nomor dua untuk wilayah timur yang dimana kita kalah oleh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Hal ini sangat disayangkan kita kalah satu angka, karena jika kita dapat menjadi nomor satu maka kita kemungkinan akan mendapatkan tambahan dana DID dari pemerintah Pusat,” jelasnya,

Asisten II Daerah Lobar Rusditah menambahkan bahwa pengecekan dan pemantauan harga barang di pasar akan dilakukan di lima pasar besar yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Dipilihnya lima pasar besar itu ialah sebagai pengendali dan indikator dari adanya perkembangan dari bahan pokok yang ada di pasaran. “Mulai dari Kemendagri, Kemenkeu hingga BPKP telah memberikan arahan sehingga secara regulasi telah terkoordinir dari pemerintah pusat dan sekarang hanya diperlukan tindak lanjut dari Pemkab mengenai arahan-arahan tersebut,” jelasnya.

(Diskominfotik/Fiyan/Indra/Dhea)

Lembar, Diskominfotik – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun membuka secara resmi festival Bonsai tingkat Nusa Tenggara Barat, Ahad, 4 September 2022 di Bale Telu, Dusun Padak, Kecamatan Lembar. Hadir dalam kegiatan ini komunitas Bonsai se NTB, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan H. Muhur Zuhri, Kadis Pariwisata H. M Fajar Taufiq, sejumlah Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Camat.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun mengatakan Bonsai merupakan tanaman yang sangat indah dan mempesona banyak orang. Bonsai ini memberikan pemandangan yang memiliki keindahan dan estetika yang memanjakan mata. Selain itu Wabup Sumiatun juga mengatakan bahwa Bonsai memiliki nilai ekonomi yang luar biasa tinggi. “Bonsai ini merupakan tanaman yang memiliki nilai estetika dan keindahan yang tinggi. Selain itu bonsai juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi saat dijual” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Hj. Sumiatun juga berharap agar Panitia dapat mengadakan festival bonsai tingkat nasional di Lombok Barat. Hal ini sangat penting dan perlu dilakukan agar penggemar bonsai dapat datang ke Lombok untuk melaksanakan lomba bonsai sekaligus berwisata. Wabup juga mengatakan dengan adanya festival nasional tentu akan menggerakan ekonomi masyarakat. Karenanya ia berharap agar komunitas bonsai dapat mengadakan festival bonsai tingkat nasional. “Kami berharap komunitas bonsai dapat menggelar festival bonsai tingkat nasional agar dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan dunia pariwisata Lobar” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Wakil Bupati bersama jajaran meninjau langsung bonsai bonsai yang mengikuti festival bonsai tingkat nasional setelah melakukan pemotongan pita sebagai simbol dibukanya kegiatan ini. Wakil Bupati Lobar juga menyematkan lambang juara untuk bonsai bonsai yang mendapat juara dalam festival Bonsai Tingkat NTB. Dalam kegiatan ini juga ditampilkan kesenian tradisional seperti Gendang Beleq dan kesenian tari. Kegiatan festival ini diikuti oleh sekitar 300 peserta.

(Diskominfotik/Tim IKP)

Gerung, Diskominfotik – Rapat finalisasi Senggigi Cycling Day 3 dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Jumat (2/9/2022). Hadir dalam kegiatan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Asisten I Daerah, Forkopimda Lobar, Sejumlah Kepala OPD, Manager Merumata Senggigi Lombok Fahrurrazi, Kepala Desa Senggigi, POL-PP dan Polres Lobar.

Dalam paparannya Bupati Lombok Barat mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyiapkan Senggigi Cycling Day 3 ini. Menurutnya SCD ini adalah bentuk kolaborasi dab kerjasama yang masif dari berbagai pihak untuk meramaikan kembali kawasan Wisata Senggigi. Ia mengatakan dengan ramainya kunjungan wisata tentu akan menggerakan berbagai sektor utamanya sektor ekonomi. “Semua persiapan telah berjalan dengan baik dan mungkin beberapa masukkan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan koreksi ketika hari H nanti. Ini adalah wujud kolaborasi dan kerjasama yang mantap” tegasnya.

Bupati Fauzan juga menyampaikan bahwa keterlibatan dan kebersamaan berbagai pihak dalam kegiatan ini menjadi kekuatan bagi bangkitnya kawasan wisata senggigi. Ia optimis dengan kebersamaan dan kolaborasi ini kawasan wisata senggigi dapat kembali ramai dikunjungi oleh wisatawan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan doorprize dalam kegiatan ini. Ia juga mengatakan SCD ketiga ini akan kembali memberikan doorprize umroh serta doorprize menarik lainnya. Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan juga mengajak semua pihak untuk memperhatikan sampah dan kebersihan pasca acara. Hal ini perlu diperhatikan agar kawasan wisata tetap bersih dan indah. “Tentu kegiatan SCD ini adalah bentuk kebersamaan dan kolaborasi yang mantap dari berbagai pihak untuk meramaikan kawasan wisata senggigi. Saya berpesan kepada semua kita agar tetap memperhatikan kebersihan saat acara dan pasca acara agar kawasan wisata tetap bersih dan asri”ujarnya.

Bupati dua periode ini menambahkan bahwa Pemkab Lobar saat ini sudah mulai kembali meningkatkan aktifitas pariwisata Kabupaten Lombok Barat berpusat di Senggigi, seperti Senggigi Sunset Jazz. “Pada tahun ini diperkirakan masih ada tiga event lagi yang rencananya akan diadakan di Senggigi, bahkan pada tahun depan akan lebih banyak lagi event yang akan diadakan di Senggigi,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat H. M. Fajar Taufik menyampaikan bahwa pada SCD ke-3 ini rute yang akan diambil ialah start di Pantai Buaya Putih dan finish di Hotel Merumata Senggigi dengan perkiraan jarak sepanjang 7,4 km. “Dengan panjang jalur SCD tersebut sangat diharapkan tidak akan menimbulkan kemacetan dan salah satu solusinya ialah dengan hanya menggunakan satu jalur untuk pesepeda dan satu jalur untuk kendaraan bermotor lainnya. Selain itu juga agar jalur masuk ke Hotel Merumata tidak macet nantinya pengunjung yang membawa kendaraan selain sepeda akan diarahkan untuk parkir di halaman Kafe Sahara,” jelasnya.

(Diskominfotik/Indra/Dhea).

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan rapat koordinasi via zoom dengan Dirrektorat Jendral Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI terkait pengelolaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu (31/8/2022) di Ruang Umar Maye Kantor Bupati Lombok Barat. Kegiatan ini diikuti oleh Perwakilan Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu RI Tohjaya, Asisten II Setda Kab. Lombok Barat Rusditah, Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Lombok Barat Agus Rahmat Hidayat, Kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Barat.

Asisten II Setda Kab. Lombok Barat Rusditah dalam pengantar mengatakan pelaksana dan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan secara sinergi dengan beberapa OPD teknis. Sinergisitas dan kolaborasi antar OPD dalam pelaksanaan DBHCHT ditujukan untuk memaksimalkan ketercapaian tujuan penggunaan anggaran tersebut. “Anggaran DBHCHT Tahun Anggaran 2022 kita sinergikan dengan banyak OPD agar program program tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya petani tembakau”. terangnya.

Rusditah menyebutkan untuk kedapan Lombok Barat akan mempersiapkan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Untuk mewujudkan itu Pemda Lombok Barat bekerja sama dengan Universitas Mataram dalam melaksanakan pengkajian ilmiah potensi tembakau. Karena saat petani tembakau Lombok Barat banyak yang melakukan produksi seperti tembakau rajangan. “Kami akan bekerja sama dengan UNRAM untuk kajian ilmiah KIHT ini”. jelasnya.

Asisten II Setda Kab. Lombok Barat menambahkan salah satu OPD sebagai pelaksana program DBHCHT tahun ini adalah Dinas Kominfotik. Penunjukan Dinas Kominfotik sebagai pelaksana program tersebut dikarenakan Dinas Kominfotik sebagai juru bicara pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Serta merupakan program skala prioritas pimpinan untuk menyebarluaskan informasi dan hasil pembangunan daerah. Selain itu Diskominfotik memiliki tugas untuk menyebarluasakan informasi cukai dan rokok ilegal kepada masyarakat melaui media massa dan baliho. “Diskominfotik sebagai salah satu pelaksana program tahun ini karena dia sebagai jubir Pemda dan masuk skala prioritas pimpinan karenanya Diskominfotik memperoleh alokasi dana DBHCHT”. tutupnya.

Sementara itu Perwakilan Direktur Dana Tranfer Umum Kementerian Keuangan RI Tohjaya menyampaikan agar pemerintah daerah dalam pelaksanaan program DBHCHT memperhatikan porsi penganggaran. Hal ini untuk menghindari adanya sanksi atas ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 215 Tahun 2021. “Kami harap Pemda memperhatikan porsi penganggaran untuk terhindar dari sanksi”. ungkapnya.

Tohjaya menambahkan Pemda Lombok Barat agar memperhatikan juga laporan pelaksanaan kegiatan secara akuntabel. Waktu pelaporan agar tidak melewati batas waktu agar tidak mendapatkan sanksi. “Kami berharap kepada Pemda Lobar agar memperhatikan laporan kegiatan agar tidak melewati batas waktu”. tutupnya.

(Diskominfotik/Hmzh)

Gerung, Diskominfotik – Berbagai inovasi layanan kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Terbaru Dukcapil Lombok Barat sedang mempersiapkan layanan adminduk di puskesmas se Lombok Barat. Hal ini ditandai dengan pertemuan dan penandatanganan pra MOU antara Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan Terkait inovasi dan Program dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan. Hadir dalam pertemuan tersebut Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Daerah DR. H. Baehaqi, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi NTB, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, Staf ahli, Kepala Dinas Kesehatan, Perwakilan OPD, Kepala Puskesmas se Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sambutannya Sekretaris daerah kabupaten Lombok barat H.Baehaqi mengapresiasi Dinas dmDukcapil atas berbagai inovasi dan terobosan serta program yang akan dilaksanakan. Menurutnya program tersebut sangat baik karena dapat mempermudah masyarakat dalam memiliki dokumen administrasi mulai dari KTP, KIA dan Akte kelahiran serta KK. Menurut Sekda dokumen dokumen tersebut merupakan dokumen penting yang harus dimilikk oleh setiap orang. “Dengan program ini diharapkan masyarakat bisa tertib administrasi dan bisa dengan mudah dalam melengkapi surat-surat yang dibutuhkan sebagai syarat dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan ataupun pendistribusian bantuan lainnya”jelasnya.

Sekda Baehaqi mengatakan susuai dengan arahan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Pemkab Lombok Barat dalam hal ini Dukcapil Lombok Barat terus melakukan berbagai inovasi dalam mendekatkan layanan kependudukan ke masyarakat. Hal ini menurut Sekda sangatlah penting karena KK dan KTP serta akta kelahiran dan dokumen kependudulan lainnya sangat penting di waktu mendatang. Ia mengatakan bahwa dengan layanan ini tentu masyarakat Lombok Barat yang berjumlah sekitat 748 ribu lebih akan semakin mudah untuk mengurus admininistrasi kependudukan. “Inovasi yang dilaksanakan Dinas Dukcapil dengan bersama puskesmas Se Lombok Barat dalam rangka inovasi dan program kebijakan berupa gardu santun,, pemberantasan kasus stunting. Langkah ini tentu mempermudah masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan” jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Prof. DR.H. Zudan Arif Fakrulloh sangat mengapresiasi upaya dan terobosan serta inovasi layanan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Dukcapil)dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Lombok barat. Menurutnya inovasi ini akan sangat mempermudah pendudukan dalam memeroleh dokumen kependudukan. Pihaknya menyampaikan apresiasi yang mendalam karena Dukcapil Lombok Barat terus melalukan berbagai terobosan yang mendekatkan dan memudahkan layanan administrasi kependudukan. “Sudah sepatutnya Kebijakan pemerintah daerah dan inovasi yang akan di program kan oleh Dinas Dukcapil bekerjasama dengan Puskesmas di Lombok Barat dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Program ini adalah inovasi yang luar biasa dalam u memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan efesien kepada masyarakat”jelasnya.

Dirjen juga mengatakan bahwa inovasi inovasi ini dapat dijadikan contoh dan rujukan daerah lain. Hal ini agar layanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Ia mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Kependudukan dan catatan sipil terus mendorong agar semua daerah bergerak cepat dalam memberikan layanan administrasi kependudukan. Inovasi layanan menjadi kunci penting dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat. “Tentu kami terus mendorong layanan administrasi kependudukan memiliki inovasi yang masif sehingga layanannya berjalan dengan baik dan efektif”ujarnya.
(Diskominfotik/ria/indra/fiyan).

Mataram, Diskominfotik – Dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77, bersama pejabat utama Polda NTB, Bhayangkari Daerah NTB, para tokoh lintas agama, serta perwakila peserta kirab dari seluruh Kabupaten kota se- Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pesertanya terdiri dari beragam usia, asal usul dan latar belakang.

Di pimpin langsung oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lombok Barat Ny. Hj. Nurhikmah Baehaqi dan seluruh ketua DWP OPD turut serta melaksanakan kegiatan Kirab Merah Putih dan Doa bersama Lintas Agama yang diselenggarakan di Lapangan Tribun Bhara Daksa Polda NTB, Rabu (31/8/2022).

Dalam sambutanya, Kapolda NTB Irjen. Pol. Drs. Djoko Poerwanto mengatakan, Kirab Merah Putih ini dilaksanakan di penghujung Bulan Agustus dimana bulan kita memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke 77. Kegiatan ini sebagai wujud syukur kita kepada Bangsa ini dimana para pendiri negara telah menyatukan tekad bahwa INDONESIA harus ada.

Semenjak dulu para tokoh pendiri negara berasal dari beraneka ragam suku, bahasa, agama dan budaya sehingga di negara Indonesia tercinta ini ada Bhinneka tunggal Ika yang artinya Berbeda tapi tetap satu.

“Ini yang merupakan modal dasar para pendiri negara kita, keberagaman yang ada hingga saat ini, itulah yang menjadikan bangsa ini kuat. Oleh karenanya tugas kita sekarang ini adalah bagaimana menjaga dan memelihara perbedaan ini agar persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap utuh,” lanjutnya

Ia berharap kepada diri pribadinya dan kepada segenap yang hadir pada kirab Merah Putih terlebih khusus kepada seluruh tokoh lintas agama dan para generasi muda NTB untuk tetap mempertahankan keberagaman yang menjadi dasar kekuatan bangsa ini agar tetap utuh dalam satu kesatuan.

“Saya mengajak kita semua disini untuk mari tetap menyadari dan mengingatkan diri kita masing-masing bahwa Perbedaan yang ada ini bukanlah Masalah. Dengan demikian apa yang kita harapkan agar NTB ini tetap kondusif dapat kita capai, “harapnya.

Kegiatan kirab Merah Putih Polda NTB diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya, pawai yang dilakukan oleh seluruh kelompok perwakilan dari 10 kabupaten kota, kemudian diisi dengan atraksi budaya seperti tarian dan Peresean, kemudian ceramah kebangsaan, pembacaan ikrar kebangsaan serta Do’a lintas agama. (Diskominfotik/Angge/Juan)