Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat menerima secara langsung kedatangan Rektor UIN Mataram di Ruang Kerja Bupati pada hari Jum’at (29/7/2022). Hadir dalam silaturahmi tersebut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Asisten I Setda Lobar Agus Gunawan, Asis II Setda Rusditah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Budi Darmajaya, Kabag Kesra H. Maksum, Rektor UIN Mataram H. Masnun Thahir, Wakil Rektor II UIN Mataram TGH. Subha Abdullah, Sekertaris LP2M Muhammad Sa’i.

Kedatangan rektor UIN ke Lombok Barat untuk menyampaikan rencana penanaman sejuta pohon di kawasan Lombok Barat. Dalam kesempatan ini rektor UIN Mataram menjelaskan bahwa dalam rangka meneruskan arahan Presiden RI, Deputi Menko PMK RI menunjuk UIN Mataram sebagai Koordinator pelaksana penanaman satu juta pohon di NTB. Berdasarkan perintah tersebut pihak UIN memilih Kabupaten Lombok Barat sebagai lokasi penanaman.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menanggapi hal tersebut dengan tangan terbuka. Ia menyambut baik dipilihnya Lombok Barat sebagai lokasi penanaman sejuta pohon. Menurutnya hal ini dapat melestarikan hutan dan melestarikan sumber mata air di Lombok Barat. Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan menyarankan Dusun Kumbi, Desa Pakuwan, Kecamatan Narmada sebagai lokasi penanaman sejuta pohon. Ia mengatakan bahwa di Kumbi memiliki banyak potensi alam dan merupakan salah satu jalur pendakian baru menuju Gunung Rinjani. “Kami menyarankan Dusun Kumbi sebagai lokasi penanaman karena kami juga berencana untuk launching lokasi baru pendakian Gunung Rinjani di dusun tersebut,” tambahnya.

Bupati dua periode ini juga menambahkan bahwa selain akan menjadi lokasi baru pendakian Gunung Rinjani, Dusun Kumbi juga memiliki potensi Industri Kecil Menengah yang baik dan potensial. Hal ini karena di lokasi tersebut terdapat banyak hasil hutan bukan kayu. Selain itu IKM nya juga sudah berkembang dengan pesat. “Adapun hasil hutan bukan kayu yang ada disana diantaranya ialah kopi dan pisang, sehingga masyarakat disana banyak yang menjadikan olahan hasil hutan bukan kayu tersebut sebagai sumber penghasilan mereka. Karenanya lokasi ini sangat tepat untuk dijadikan lokasi penanaman sejuta pohon,” jelasnya.

Rektor UIN Mataram Prof Masnun Tahir menambahkan bahwa untuk kepastian dimana lokasi penanaman satu juta pohon tersebut, tim Deputi Menko PMK akan datang untuk meninjau lokasi. Ia mengatakan nantinya tim dari Deputi Menko PMK akan melihat langsung lokasi penanaman sejuta pohon. Ia berharap agar lokasi yang direkomendasikan oleh Bupati Lobar dapat dijadikan lokasi penanaman pohon oleh tim dari kementerian. Hal karena dapat menggerakan sektor ekonomi masyarakat dan melestarikan kawasan hutan di wilayah tersebut “Diperkirakan pada minggu depan tim peninjau akan datang untuk melihat lokasi sekaligus melihat potensi IKM yang ada di sekitar lokasi penanaman satu juta pohon tersebut,” terangnya.

(Diskominfotik/Hamzah/Angga/Dhea).

Gerung, Diskominfotik – Rapat Pimpinan II dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Kamis (28/7/2022). Kegiatan ini Dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi, para Asisten Daerah, Kepala OPD lingkup Kabupaten Lombok Barat serta seluruh Camat se-Kabupaten Lombok Barat.

Dalam penyampaiannya Sekda Lobar H. Baehaqi menyampaikan beberapa hal yang telah disampaikan oleh KPK RI pada kunjungan mereka pada tanggal 26 dan 27 Juli lalu. Ia mengatakan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan MCV. “KPK RI mengingatkan agar ASN di Lombok Barat untuk tetap kreatif, amanah, disiplin, serta bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari perbuatan melawan hukum,” tambahannya.

H. Baehaqi juga menambahkan bahwa ASN harus mengerjakan pekerjaan dengan baik demi menghasilkan output yang baik pula. Hal ini sebagai upaya meningkatkan semangat dan etos kerja ASN. Melalui jargon FASTI (Fathonah, Amanah, Shidiq, Tabligh dan Istiqomah) ASN Lobar dapat bekerja dengan maksimal menuju Lombok Barat Mantap. “Alhamdulillah saat ini Kabupaten Lombok Barat telah meraih sembilan prestasi dan delapan diantaranya adalah yang terbaik di NTB. Tentu ini prestasi yang membanggakan kita semua” terangnya.

Selain itu, KPK juga menyampaikan bahwa sangat penting bagi Pemda untuk mengatur anggaran mereka secara proporsional. Hal ini tentu diperlukan agar pemerintah daerah dapat mensejahterakan masyarakat. Menurutnya dengan anggaran yang proporsional pemerintah daerah diharapkan dapat berbuat banyak untuk pembangunan di masyarakat. “KPK juga menyampaikan agar Pemda dapat bekerja keras dalam menggali potensi PAD, karena kondisi pemerintah pusat saat ini belum memberikan dukungan anggaran secara maksimal ke daerah seperti tahun tahun sebelumnya,” ujarnya.
(Diskominfotik/Tim IKP).

Gerung, Diskominfotik – Rapat Pimpinan II pada tanggal 28 Juli 2022. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat dan dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi, para Asisten Daerah, Kepala OPD lingkup Kabupaten Lombok Barat serta seluruh Camat se-Kabupaten Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat dalam sambutannya mengajakan semua masyarakat Lombok Barat untuk terus optimis dan berpikir positif. Hal ini memberikan energi positif bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Lombok Barat. Karenanya ia meminta semua kepala OPD untuk terus menebarkan semangat optimisme dalam berbagai kesempatan. “Saya mengajak kepada kita semua untuk terus optimis dan menebarkan semangat optimisme ke seluruh penjuru. Kita tidak boleh putus asa tentu harus diikuti oleh usaha dan ikhtiar”ujarnya.

Bupati dua periode ini mengatakan bahwa memang situasi keuangan dan fiskal daerah saat ini masih belum membaik. Hal ini karena pemerintah pusat belum memberikan kuota maksimal bagi Pemerintah Daerah. Namun situasi ini tidak boleh membuat semua pihak menjadi pesimis karena situasi ini tidak menutup kemungkinan juga dialami oleh Pemerintah Daerah lain bahkan bisa jadi lebih parah. Sehingga ia mengajak kepada semua pihak untuk tetap optmis dan semangat dalam membangun Lombok Barat. “Situasi keuangan semua daerah saat ini hampir sama bahkan lebih parah dari kita karena situasi keuangan di pusat juga belum normal. Karenanya hal ini tidak boleh membuat kita menjadi pesimis, kita harus tetap optimis dalam membangun daerah kita” ujarnya.

Ia meminta semua OPD untuk berinovasi dan kreatif dalam membangun Lombok Barat. Situasi saat ini tidak boleh menyebabkan pembangunan menjadi tertunda atau terkendala karena keterbatasan anggaran. Ia mengatakan semua OPD harus berinovasi seperti yang dilakukan oleh sejumlah dinas yang tetap berkegiatan dalam situasi saat ini. Bupati fauzan sangat mengapresiasi Diskominfotik karena telah mengadakan program SENIN KITA (Sekolah Jurnalistik dan Kajian Berita) serta dinas kesehatan dan dinas lainnya yang terus berinovasi ditengah keterbatasan anggaran. “Kami apresiasi OPD OPD yang terus berionovasi. Seperti Dikes, PPBJ dan diskominfotik dengan SENIN KITA. Dengan adanya program SENIN KITA ini kita berharap semua OPD dapat menulis berita untuk kegiatan yang mereka laksanakan, sehingga pemerintah pusat dapat lebih perhatian terhadap perkembangan Lombok Barat,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Pemda Lobar telah menargetkan untuk mencapai angka Stunting hingga 14%, tetapi akan lebih bagus lagi jika dapat mencapai satu digit angka persentase pada tahun 2024 mendatang. Dibutuhkan berbagai langkah dan inovasi dalam mewujudkan target ini “Tentunya dalam mewujudkan ini dibutuhkan kerjasama antar semua OPD, misalnya Dinas Kesehatan mengkoordinasikan kepada semua OPD untuk mendonasikan satu buah telur/minggu/ASN dan dengan adanya program ini sangat diharapkan dapat membantu pemenuhan gizi ibu dan anak,” tambahnya.

Bupati dua periode ini juga berharap agar seluruh OPD di Lombok Barat dapat membeli dan menggunakan produk lokal yang dibuat oleh masyarakat Lombok Barat. “Dengan semakin banyaknya pembelian produk lokal ini tentunya dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi di Lombok Barat, sehingga PAD kita pun dapat meningkat,” tegasnya.

(Diskominfotik/Tim IKP)

Gerung, Diskominfotik – Penandatanganan MoU tentang Pengelolaan Pajak dan Data Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berbasis NIK dilakukan antara Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat dengan Bapenda Lombok Barat dan Dinas Tenaga Kerja Lombok Barat pada hari Kamis (28/7/2022) di Aula Kantor Bupati Lombok Barat.

Kegiatan penandatangan MoU ini disaksikan oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Sekretaris Daerah Kab. Lombok Barat Dr. H. Baehaqi, Inspektur Kab. Lombok Barat Hademan, Assisten Lingkup Setda Kab. Lombok Barat dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Barat.

Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat Drs. M. Hendrayadi menyampaikan bahwa dengan kerjasama ini pelayanan pembayaran pajak bisa optimal dan efektif. Sehingga target pajak bisa tercapai serta wajib pajak yang menunggak terkontrol dengan baik. Selain itu wajib pajak akan mudah teridentifikasi yang memiliki kewajiban lebih dari satu jenis pajak dan memudahkan penelusuran alamat terbaru wajib pajak. “Dengan kerjasama ini diharapkan layanan pajak khususnya pembayaran lebih efektif dan bisa mencapai target dan termonitornya wajib pajak yang menunggak,”ujarnya.

Lebih lanjut Drs. M. Hendrayadi menyampaikan untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di luar negeri memiliki data administrasi kependudukan yang baik dan benar. Hal ini tentu akan memudahkan kontrol terhadap CPMI dalam penempatannya di negara tujuan. “Sedangkan dengan Disnaker diharapkan semua CPMI dipastikan memiliki dokumen adminduk yang benar dan termonitor penempatannya,” sambungnya.

Sedangkan Kepala Bapenda Kab. Lombok Barat Suparlan, S.Sos menyampaikan bahwa kerjasama penggunaan NIK sebagai identitas tunggal untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kuangan RI Nomor : 112/PMK.03/2022 terhitung mulai tanggal 14 Juli 2022. Dengan demikian manfaat yang bisa diambil oleh daerah antara lain data wajib pajak yang valid, rekonsiliasi data baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lain. “Kerjasama ini memiliki banyak dampak dan maanfaat bagi daerah antara lain kita memiliki data wajib pajak yang valid dan akurat”. Imbuhnya.
(Diskominfotik/Hmzh/Dhea/Angga/Fiyan)

Giri Menang, Diskominfotik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia meminta secara langsung Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk membangun Command Center. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Abdul Haris di sela sela kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa, 26 Juli 2022.

Menurut Kastgas Korsup Wilayah V KPK RI, Command Center menjadi kebutuhan penting di era digital saat ini. Hal tersebut diperlukan karena dapat memudahkan koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat Lombok Barat. Karenanya ia meminta secara langsung agar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat membangun Command Center. “Kami minta agar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat membangun Command Center karena ini memudahkan koordinasi dan pelayanan” ujarnya.

Menurutnya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat meniru Pemkab Bima yang juga telah memiliki Command Center. Ia mengatakan bahwa Command Center Pemkab Bima sudah sesuai dengan standart dan dapat dijadikan contoh atau acuan oleh Pemkab Lombok Barat. Selain itu Pemkab juga dapat melakukan studi tiru di beberapa daerah yang memiliki command center. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Pimpinan Daerah dalam berkoordinasi dan memantau progres pembangunan. “Banyak yang bisa dijadikan studi tiru untuk command center ini. Tentu ini akan memudahkan pimpinan daerah dalam memantau progres pembangunan” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat DR H. Baehaqi mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat menyambut baik usul dan masukan dari KPK RI. Menurutnya hal tersebut akan menjadi bahan masukan yang akan dibahas dalam rapat pimpinan yang akan dilaksanakan pekan ini. Ia mengatakan segala masukan dan arahan yang disampaikan KPK dalam rapat tersebut menjadi atensi dan perhatian khusus Pemkab Lombok Barat sehingga menjadi salah satu bahan dalam rapat pimpinan mendatang. “Tentu semua masukan dan arahan dari KPK sangat penting dan akan kita bahas dalam rapat pimpinan pekan ini. Ini menjadi atensi dan perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat” ujarnya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat Ahad Legiarto menyambut baik masukan dari KPK untuk membangun Command Center. Hal ini memang sangat dibutuhkan untuk menunjang smart city atau kota cerdas dan program digitalisasi yang saat ini sedang berjalan. Ia mengatakan bahwa Diskominfotik telah memiliki Rancangan Desain awal Command Center untuk Lombok Barat yang merupakan kelengkapan dalam master plan Smart City. Namun demikian pihaknya tetap menunggu dan mengikuti arahan pimpinan daerah dalam mengembangkan smart city di Lombok Barat. “Kami menyambut baik masukan ini dan ini menjadi kebutuhan dalam mendukung smart city dan digitalisasi. Tentu kami juga menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan daerah dalam pengembangan smart city ini” ujarnya.

(Diskominfotik/tim IKP)

Gerung, Diskominfotik – Pembukaan Bimtek dan Monev Implementasi PPG. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Rabu (27/7/2022). Hadir dalam kegiatan Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi, Asisten I dan III Setda Lombok Barat, Direktorat Pengendalian Gratifikasi KPK RI Anjas Prasetyo dan Andina Riskyta, Kepala OPD lingkup Kabupaten Lombok Barat, Camat se-Kabupaten Lombok Barat, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Lombok Barat.

Anjas Prasetyo menyampaikan bahwa korupsi saat ini telah menjadi masalah yang sangat kritis di Indonesia dan telah banyak hal yang dilakukan untuk menindaklanjuti korupsi, diantaranya dengan mencegah terjadinya korupsi. “Pencegahan korupsi dapat dimulai dari diri kita sendiri, misalnya kita berpikir untuk tidak melakukan korupsi karena nantinya keluarga kita yang akan terkena akibatnya,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa salah satu dari pencegahan korupsi ialah tidak menerima gratifikasi. Gratifikasi merupakan sebuah kegiatan yang serupa dengan hadiah hanya saja yang menerimanya ialah ASN. ” Gratifikasi juga hampir mirip dengan suap, hanya saja gratifikasi tidaklah langsung diproses seperti suap melainkan menjadi sebuah investasi bagi para pemberi gratifikasi. Umumnya jika pejabat tersebut mendapat gratifikasi maka harus segera dilaporkan maksimal 30 hari setelah menerimanya,” tambahnya.

Andina Riskyta menambahkan bahwa sebenarnya tidak semua gratifikasi harus dilaporkan karena terdapat juga gratifikasi yang bersifat umum dan tidak menyelewengkan jabatan, kewajiban serta hak dari ASN tersebut. “Adapun Gratifikasi yang tidak harus dilaporkan diantaranya ialah seperti ketika mendapat doorprize atau hadiah lomba yang dimana uang pendaftaran menggunakan dana pribadi, memberikan hadiah perpisahan kepada rekan kerja dengan maksimal Rp. 300.000/orang, mendapatkan seminar kit serta konsumsi disebuah rapat dan seminar,” jelasnya.

Sekertaris Daerah Lombok Barat DR.H. Baehaqi menanggapi bahwa saat ini jumlah laporan gratifikasi di Lombok Barat masih 0%. Ia berharap agar hal ini dapat terus dipertahankan. Ia mengatakan bahwa ASN memiliki tanggung jawab yang besar dalam bekerja. Karenanya ia meminta kepada semua ASN untuk dapat bekerja dengan maksimal dan sesuai dengan aturan. “Saya sangat berharap dengan adanya bimtek ini semua ASN dapat menjalankan kinerja dengan baik dan susuai aturan yang berlaku. Sehingga ASN terhindar dari tindakan melawan hukum atau korupsi” harapnya.
(Diskominfotik/Angga/Dhea).

Giri Menang, Diskominfotik – Kepala Satgas Kordinasi dan Supervisi Wilayah V Abdul Haris bersama tim Satgas KPK turun langsung ke Kampus AMM Mataram yang terletak di jalan Pendidikan Mataram, Selasa 26 Juni 2022. Kasatgas Korsup Wilayah V bersama tim memantau aset Pemkab Lombok Barat yang saat ini ditempati oleh pihak AMM Mataram. Hadir dalam pemantauan ini Kepala BPKAD Lobar, Inspektur Lombok Barat, Kadis Kominfotik Lombok Barat.

Saat ditemui oleh media di lokasi, Kasatgas Korsup KPK Wilayah V, Abdul Haris mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemantauan terhadap aset AMM Mataram. Hal ini karena aset ini adalah milik dari Pemkab Lombok Barat yang saat ini digunakan oleh pihak AMM Mataram. Ia meminta para pihak untuk mematuhi segala peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurutnya KPK akan memantau kasus ini hingga tuntas. “Kami tentu akan melakukan pemantauan terhadap kasus AMM Mataram ini kerjasama dengan kejaksaan. Karena ini adalah aset negara yaitu aset Pemkab Lombok Barat” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa proses pinjam pakai aset ini telah berjalan hampir 30 tahun tanpa adanya sewa. Hal ini tentu harus melalui perhitungan yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian negara. Karena bangunan ini dibangun di atas tanah pemda atau aset negara tentu harus ada sewa menyewa. Ia mengatakan bahwa penentuan biaya sewa pastinya harus melalui perhitungan yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku. Abdul Haris menambahkan bahwa pihak AMM dapat menggunakan aset ini dengan kontrak baru dan biaya sewa yang telah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Biasa saja aset ini digunakan tapi tentu dengan kontrak baru dan ada biaya sewa tidak seperti sebelumnya yang tanpa biaya sewa” ujarnya.

Abdul Haris mengatakan bahwa pihak kampus membangun di tanah aset Pemda Lombok Barat. Selama 30 tahun menggunakan aset ini tanpa ada sewa menyewa. Menurutnya jika pihak AMM memiliki niat baik tentu biaya sewa sebelumnya dapat diselesaikan secara bertahap atau dicicil. Menurutnya hal ini harus diselesaikan karena menggunakan aset negara. Ia mengatakan bahwa ini adalah perkara perdata namun apabila tidak dapat diselesaikan secara perdata dapat dibawa ke ranah pidana. Karena menguasai aset negara diluar ketentuan masuk dalam ranah pidana. “Tentu kami dari Satgas korsus KPK Wilayah V akan memantau kasus ini sehingga tidak merugikan negara. Kasusnya ini hampir sama dengan kasus terawangan tapi ini sepertinya lebih parah karena tidak ada sewa selama kurang lebih 30 tahun menggunakan aset pemda. Padahal kalau dibangun diatas aset pemda tentu harus ada hitung hitungan sewa yang diterapkan” ujarnya.

Sementara itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini Kepala BPKAD Lombok Barat Fauzan Husniadi mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada pihak yang berwenang. Pihaknya telah menggandeng kejaksaan dalam upaya menyelesaikan kasus aset daerah yang bernilai puluhan miliar ini. Ia berharap agar kasus aset AMM ini dapat segera selesai dan memberikan yang terbaik bagi semua masyarakat Lombok Barat. Tentu ia berharap doa dan dukungan semua pihak agar kasus aset AMM yang masuk dalam pemantauan KPK ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. (Diskominfotik/Tim IKP)

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid membuka Kejuaraan Daerah Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) di GOR Mini Gerung Jum’at (22/07/2022).

Kejuaraan Karate FORKI Turnamen Championship NTB ini, diikuti oleh peserta yang berasal dari Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat. Hadir Pada Kegiatan Tersebut Bupati Lobar H.Fauzan Khalid, Kepala dispora drg. H. Arbain ishak, Ketua KONI Lobar H. Suherman serta sejumlah Kepala OPD lingkup pemda lobar, pengurus Forki Lobar.

Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid dalam sambutannya berharap para atlet bisa bertanding dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding Hal ini agar kejuaraan karate ini dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan juara juara yang berkualitas dari masing masing wilayah. Dalam kesempatan ini ia juga mengajak para atlit untuk terus berjuang dengan maksimal untuk membanggakan daerah masing masing. “Kami berharap agar para atlit karate dapat berjuang dengan penuh semangat dan tetap sportif sehingga dapat melahirkan atlit atlit berkualitas yang nantinya membanggakan daerah bahkan indonesia” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa semakin banyak digelarnya even atau kejuaraan olahraga tentu akan melahirkan bibit bibit atlit berprestasi. Ia mengatakan bahwa even atau kejuaraan tersebut sebagai sarana untuk melakukan seleksi dan pembinaan bagi atlit atlit di seluruh wilayah NTB. Karenanya ia minta agar even even atau kejuaraan olahraga digelar secara berkelanjutan sehingga atlit atlit berprestasi dapat muncul. “Kita berharap kedepannya kita bisa membuat event atau kejuaraan olahraga yang berlangsung secara berkelanjutan termasuk cabang olahraga karate ini untuk melihat potensi potensi atlit yang kita miliki. Sebelumnya sudah di selenggarakan beberapa cabang olahraga yakni futsal dan taekwondo” ujarnya.

Bupati dua periode ini juga berharap dengan pelaksanaan kejuaraan karate ini bisa memotivasi anak-anak didik agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan olahraga. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari keluarga khususnya orang tua sehingga anak didik bisa bersemangat dan termotivasi. Ia juga mengatakan bahwa jiwa dan semangat sportivitas menjadi penting karenanya ia meminta agar para atlit tetap mengedepankan jiwa dan semangat sportivitas dan profesionalisme dalam bertanding.

Sementara itu Ketua panitia l Wayan Redana SH menyampaikan laporan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Juli 2022 di ikuti oleh 22 kontingen se NTB. Ia mengatakan bahwa jumlah peserta sebanyak 787 orang. “Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pengurusnya dalam menyusun program secara sistematik rasional dan berkelanjutan, untuk memenuhi tuntutan tersebut maka penempatan pengurus dalam berbagai bidang harus sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing pengurusan dalam pengelola manajemen organisasi maka, penyusunan program kerja yang sistematik dan rasional merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam memajukan suatu organisasi “jelasnya.

Sementara itu Ketua KONI Lombok Barat H. Suherman ditemui usai acara mengatakan untuk meningkatkan prestasi atlet maka kejuaraan atau pertandingan merupakan event yang sangat penting. karena dari kegiatan itulah akan terpilih atlet-atlet karate terbaik yang akan diterbitkan dalam berbagai even, baik tingkat regional maupun nasional. Karenanya ia akan terus berupaya untuk memperbanyak even even olahraga untuk menjaring atlit atlit berprestasi. “Kuta tentu akan memperbanyak even even atau kejuaraan untuk mencari atlit atlit berprestasi. Harapan kita nantinya atlit ini dapat membawa nama baik Lombok Barat dan provinsi Nusa tenggara Barat.”Tutupnya. (Diskominfotik/Tim IKP)