Narmada, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengajak Alumni Jogjakarta Lombok yang jumlahnya mencapai ribuan orang untuk memperkuat kebersamaan. Hal ini disampaikan oleh Bupati yang sukses mengantarakan IPM Lombok Barat menjadi urutan 4 ini dalam acara silaturahmi akbar Alumni Jogjakarta Lombok atau yang lebih dikenal dengan sebutan Joglo di Pondok Naga PP Darul Hikmah, Tanak Beak, Kecamatan Narmada, KabupatenLombok Barat, Ahad, 15 Mei 2022.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Lombok Barat yang juga alumni Jogjakarta ini mengatakan bahwa silaturahmi dan kebersamaan diantara sesama alumni memiliki banyak manfaat dan menjadi kebutuhan bersama. Menurutnya dengan silaturahmi, alumni dapat bertukar pikiran dan bertukar informasi yang bermanfaat. Selain itu silaturahmi juga akan memperkuat semangat dan rasa kekeluargaan dan kebersamaan diantara sesama alumni.

“Silaturahmi dan kebersamaan menjadi penting karenanya mari kita perkuat silaturahmi dan kebersamaan ini agar ikatan batin dan semangat kekeluargaan kita semakin kuat sehingga berbagai ikhtiar kita akan mudah untuk tercapai” ujarnya.

Ia berharap agar jalinan silaturahmi alumni Jogja Lombok ini dapat terus terjalin. Karena jalinan silaturahmi ini diharapkan dapat semakin memperkuat semangat kebersamaan antar sesama alumni joglo. Selain itu jalinan silaturahmi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi proses pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu koordinator Alumni Jogja Lombok (Joglo) Lalu Wiranata mengatakan bahwa silaturahmi ini dirangkai dengan halal bi halal alumni jogja Lombok. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi alumni jogja lombok yang jumlahnya sangat banyak.

Ia mengatakan bahwa kegiatan silaturahmi ini akan terus digelar untuk menguatkan rasa kebersamaan serta kekeluargaan alumni jogja lombok. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Ia mengatakan alumni Jogja Lombok memiliki potensi yang sangat luar biasa dan tersebar di semua wilayah. Selain itu alumni Jogja Lombok juga memiliki beragam profesi dan memegang sejumlah posisi penting seperti Kepala Daerah, Ketua Parpol, Anggota DPRD, Rektor, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, birokrat, Pengusaha, seniman, Tuan Guru dan profesi lainnya. Dalam kesempatan ini Lalu Wiranata juga menyampailan Terima Kasih kepada Tuan Rumah TGH Khalil dan Para Panitia dibawah komando Abdul Manan serta semua alumni joglo.

“Pertemuan alumni jogja lombok ini akan kembali kita gelar, rencananya nanti setelah Lombok Barat kita akan gelar di Lombok Tengah dan kami harapkan rekan rekan Joglo bisa hadir semua” ujarnya.

Silaturahmi akbar alumni Jogja Lombok ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di Nusa Tenggara Barat antara lain Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid, Rektor UIN Mataram Prof H. Masnun Tahir, Ketua DPD Demokrat NTB Indra Jaya Usman, Sejumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Lombok Tengah Lalu Wiranata, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Arif Suryawirawan, Ketua Bawaslu NTB dan sejumlah tokoh lainnya. (Diskominfo/rif)

Lembar, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah melakukan proses rehabilitasi terhadap enam rumah warga Mareje yang rusak akibat keributan antara dua kelompok pemuda beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat DR. H. Baehaqi saat meninjau secara langsung proses rehabilitasi enam rumah warga mareje, Ahad , 15 Mei 2022.

DR Baehaqi mengatakan bahwa ini telah menjadi komitmen dari Pemkab Lombok Barat untuk sesegera mungkin membangunkan kembali enam rumah warga yang rusak akibat keributan pemuda. Menurut Sekda Enam Rumah Warga yang rusak ini telah mulai dilakukan proses inventarisir kebutuhan material sejak satu pekan yang lalu. Saat ini bahan bahan yang dibutuhkan sudah ada di lokasi seperti semen, kayu dan bahan bangunan lainnya. “Tim sudah bekerja sejak pekan lalu dan semoga bisa segera selesai agar warga dapat menempati rumahnya kembali secepatnya” ujarnya.

Sekda Baehaqi mengatakan bahwa perbaikan rumah ini nantinya akan dikerjakan secaa gotong royong dengan melibatkan berbagai pihak seperti TNI/Polri dan masyarakat setempat. Selain itu proses perbaikan ini juga akan dibantu oleh tukang profesional yang berasal dari wilayah sekitar. Nantinya item item yang akan dikerjakan secara gotong royong dan dikerjakan oleh tukang akan dibagi oleh pengawas lapangan yang berasal dari dinas PU dan Dinas Perkim Lombok Barat.

Dalam pemantauan ini sekda Lombok Barat berdialog langsung dengan tukang yang mengerjakan perbaikan rumah tersebut. Dalam kesempatan itu Sekda Lombok Barat di dampingi oleh Inspektur Lombok Barat Hademan, SH, MH, Kepala Dinas Perkim H. Bahruddin Basya ST, MM, Kepala Dinas PMD Herry Ramadhan S.STP, M.Si, MH, Kepala Pelaksana BPBD Mahnan S.STP, Kepala Dinas Sosial H. Lalu Martajaya S.Pi, MM, Kepala Dinas Kominfotik Ahad Legiarto M.Eng, Sekretaris Dinas PU Lalu Sudiana serta sejumlah pejabat lainnya. (Diskominfo/rif)

Mataram, Diskominfotik – Gubernur Nusa Tenggara Barat DR Zulkiflimansyah mengapresiasi program belanja di warung kecil dan UMKM yang dicetuskan oleh Pemkab Lombok Barat. Menurutnya langkah Lombok Barat untuk menjalankan program ini yang didukung oleh regulasi untuk membeli, menggunakan dan mengkonsumsi produk lokal hasil UMKM dan koperasi memberikan peluang bagi pedagang kecil dan UMKM untuk berkembang. Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Lobar dan jajaran atas inisiasi program ini.

“Kami salut kepada Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang telah menggebyarkan peraturan untuk membeli, menggunakan dan mengkonsumsi produk lokal hasil UMKM dan Koperasi yang ada di Lombok Barat. Ini luar biasa”ujarnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur dalam rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Prov. NTB yang diikuti oleh kegiatan Pengukuhan Kepengurusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia atau AAIPI oleh Gubernur NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB pada hari Kamis (12/5/2022).

Turut hadir dalam kegiatan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonimian dan Kemaritiman Salamat Simanulang, Inspektur Utama Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Restog Krisna Kusuma, Sekretaris Daerah Prov. NTB H. Lalu Gita Ariadi, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bersama Bupati/Walikota Se-NTB, Kepala Perwakilan BPKP Prov. NTB Ilham Nurhidayat, serta Inspektur se-NTB.

Gubernur juga mengatakan bahwa NTB pernah mencoba untuk memberikan bantuan kepada masyarakat bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam hasil produk lokal yang membuat NTB menjadi provinsi terbaik dalam menangani COVID-19 terutama dari segi ekonomi.

“Ada pun faktor yang menyebabkan sulit untuk memasarkan produk lokal itu ialah karena ada ilmu ekonomi mainstream yang mengajarkan bahwa kita harus membeli produk yang berkualitas baik tetapi harga kompetitif dan sudah pasti produk lokal bukan merupakan produk tersebut karena umumnya produk lokal memiliki kualitas yang kurang dan harga yang cukup mahal.” Jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa jika daerah tersebut berani membeli produk yang berkualitas buruk, tetapi harga lebih mahal maka sudah pasti itu dianggap menyebabkan kerugian bagi negara. “Negara berkembang tidak akan pernah maju jika masih memiliki pikiran tersebut, karena tidak mungkin UMKM negara berkembang dapat bersaing dengan UMKM negara maju. Oleh karena itu kita untuk membeli, menggunakan dan mengonsumsi produk lokal dengan harga yang lebih mahal, tetapi hal tersebut tidak boleh dijadikan temuan oleh KPK, BPK, BPKP dan aparat penegak hukum demi mendapatkan biaya pembelajaran yang tentunya dapat membantu UMKM dan koperasi untuk menjadi lebih maju.” Tegasnya.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid berterima kasih pada apresiasi yang disampaikan oleh semua pihak atas program keberpihakan daerah pada pedagang kecil dan UMKM. Menurutnya hal ini menjadi sebuah kewajiban daerah untuk dapat membesarkan dan membuka peluang bagi pedagang kecil dan UMKM. Dengan adanya program ini diharapkan pedagang kecil dan UMKM dapat berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Barat.

“Keberpihakan kami pada pedagang kecil dan UMKM menjadi penting agar masyarakat menjadi sejahtera sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Lombok Barat. Program ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Perekonimian dan Kemaritiman menyampaikan harapan agar belanja pemerintah daerah dapat membantu bagi masyarakat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun untuk saat ini hal tersebut belum terealisasikan sepenuhnya yang disebabkan karena saat ini belanja pemerintah daerah masih didominasi oleh pembelian produk impor.

“Total APBN dan APBD yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa di Indonesia ialah sekitar 1.000 triliun dan jika sekitar 40% digunakan untuk membeli produk dalam negeri, maka diprediksi akan dapat menaikan pertumbuhan ekonomi sekitar 1,7%. Oleh karena itu dimohon agar dapat mempermudah penerbitan SNI atau persyaratan lainnya kepada UMKM serta mendorong UMKM berkualitas untuk masuk ke dalam e-katalog.” Jelasnya.

Salamat Simanulang juga menyampaikan bahwa sektor UMKM dan Koperasi serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini sedang mendapatkan perhatian dari Presiden yang diharapkan dapat meningkat pasca terpuruk akibat COVID-19 kemarin.

“Di NTB sendiri merupakan potensi dalam memproduksi garam dengan luas tambak garam sekitar 10 ribu hektar yang menghasilkan 180 ribu ton garam pertahunnya. Hasil produksi garam ini diharapkan dapat menggantikan 65% garam yang saat ini masih impor dan juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam itu sendiri.” Terangnya. (Diskominfotik/Fiyan/Dhea).

Mataram, Diskominfotik – Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengapresiasi langkah langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah maupun Aparat Keamanan dalam mengatasi keributan di desa Mareje Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat yang dipicu oleh kesalahpahaman akibat mercon atau petasan.

Menurutnya langkah aparat keamanan dan pemda baik Kabupaten Lombok Barat maupun Propinsi NTB sudah sangat tepat sehingga persoalan tersebut bisa cepat diselesaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Polpum Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Penanganan Konflik Sosial Di Desa Mareje Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan di ballroom Hotel Prime Park, Kota Mataram, Jumat (13/05/2022).

Dalam pemaparannya Dirjen Polpum Kemendagri DR Bahtiar, M.Si yang disampaikan oleh Perwakilan Dirjen Polpum Kemendagri secara virtual mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan menghargai langkah-langkah pemerintah daerah baik dari kabupaten Lombok Barat maupun provinsi dan aparat keamanan TNI/Polri yang mengatasi keributan tersebut dengan sangat tanggap dan cepat. Langkah yang dilakukan untuk mencegah keributan menjadi meluas sangat tepat sehingga keributan tidak berlangsung lama dan kondisi kembali aman dan kondusif dengan cepat.

“Tentunya upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan dan Pemda sudah sangat tepat sehingga keributan bisa cepat selesai dan kondisi kembali aman dan damai. Kami sangat menghormati dan mengapresiasi berbagai langkah dan keputusan yang diambil oleh pimpinan daerah baik itu dari TNI polri maupun Pemda sehingga permasalahan kesalahpahaman sangat cepat di selesaikan” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi upaya -upaya dari Bapak Gubernur dan Bupati Lombok Barat bersama jajaran Forkopimda yg membantu masyarakat sehingga situasi dan kondisi cepat pulih dan rukun kembali. Ia juga mengatakan bahwa langkah koordinasi dan komunikasi yang dibangun oleh aparat keamanan dengan para tokoh masyarakat menjadi sangat penting dalam mengatasi keributan yang dipicu oleh petasan ini.

Menurutnya dengan komunikasi tersebut dapat mencegah berbagai provokasi yang dilakukan oleh pihak pihak atau oknum yang ingin mengacaukan situasi dan kondisi di Desa Mareje. Ia juga meminta agar pihak Dinas Sosial segera melakukan upaya perbaikan terhadap rumah warga yang rusak akibat kesalahpahaman antar dua kelompok pemuda.

“Kami harap Dinas Sosial dapat segera menurunkan timnya untuk segera mengambil langkah-langkah dalam upaya membantu perbaikan rumah warga yang rusak akibat keributan di desa mareje “tandasnya.

Sementara itu Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam) Irjen Pol Armed Wijaya yang hadir secara langsung di Mataram mengatakan bahwa kedatangannya untuk mengetahui langkah langkah oleh pemerintah daerah dan Aparat keamanan dalam menangani keributan di Desa Mareje.

Ia mengatakan bahwa pihaknya juga akan turun dan melihat secara langsung kondisi dan situasi di Desa Mareje pasca keributan yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia juga menjelaskan bahwa Kemenkopolhukam telah membentuk satgas atau satuan tugas radikalisasi untuk melakukan berbagai upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik dan penanganan pasca konflik.

“Tentu yang perlu diperhatikan langkah langkah pemulihan pasca konflik atau keributan di desa Mareje agar tetap aman dan kondusif” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa konflik yang berkepanjangan akan menyebabkan pembangunan menjadi terhambat. Hal ini seperti yang terjadi di Indonesia beberapa waktu silam. Karenanya hal ini menjadi atensi dari Menteri Polhukam agar masalah di mareje tidak berkepanjangan.

Dari beberapa laporan dan pemaparan yang kami terima, kami melihat dan yakin bahwa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Propinsi maupun kabupaten bersama aparat keamanan sudah sangat baik dan tepat dalam mengatasi masalah di desa mareje. Dari hasil pantauan kami bahwa sudah ada langkah-langkah koordinasi dan komunikasi yang baik dalam menangani masalah di Desa Mareje. Sehingga pihaknya nantinya akan turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi serta untuk memastikan sejauh mana langkah yang sudah dilakukan oleh provinsi maupun kabupaten dalam. Mengatasi masalah ini sebagai bahan laporan kepada presiden.

“Dari hasil pantauan kami bahwa sudah ada langkah-langkah koordinasi sehingga kami datang ke sini ingin memastikan sejauh mana langkah yang sudah dilakukan oleh provinsi maupun kabupaten sebagai bahan laporkan kami kepada presiden. Tentu kami juga akan terus memantau perkembangan yang ada dan kami harapkan situasi tetap aman dan kondusif” ujarnya.

Sementara itu Gubernur NTB yang di wakili oleh Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Aryadi mengatakan bahwa Gubernur berhalangan hadir karena masih mendampingi kegiatan Latihan Integritas Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara ke 42. Dalam kesempatan ini Pemprov mengucapkan terimakasih kepada aparat dan semua pihak yang sudah bekerja secara maksimal sehingga situasi dan kondisi di mareje aman dan kondusif sehingga masyarakat bisa kembali ke rumah masing masing.

Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban masyarakat Kemenkopolhukam Irjen Pol Armed Wijaya, Gubernur NTB yang diwakili Sekda NTB, Kapolda NTB Diwakili Irwasda, Danrem 162/WB diwakil Kasi Intel Korem 162/ WB, Kejati NTB, Kakanwil Kemenag NTB, Kabankesbangpol NTB Lalu Abdul Wahid , kepala Pelaksana BPBD NTB H. Sahdan.Kepala Dinas Sosial NTB H. Ahsanul Halik, Bupati Lombok Barat yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Lombok Barat DR H. Baihaqi, Dandim 1606/Mataram yang diwakili Pasi OPS Kodim 1606/ Mataram, Kapolres Lobar AKBP Wirasto Adi Nugroho, Kepala Badan Kesbangpol Lobar Syahrudin, ST. (Diskominfotik/Ria/dea)

Giri Menang, Diskominfotik – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun didampingi asisten l Setda Lobar beserta pimpinan OPD terkait mengikuti apel siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak secara daring di ruang rapat Jayengrane, Kamis (12/05/2022).

Apel ini, dipusatkan di Alun-alun Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang juga dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Moeldoko, Deputi III Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kepala BKKN Hasto Wardoyo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan diikuti secara virtual oleh Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Pemerintah kabupaten Lombok Barat melalui wakil Bupati Hj. Sumiatun menyatakan komitmennya bahwa di pemerintah kabupaten Lombok Barat, pertama : memberikan tambahan anggaran sebesar Rp. 3 Milyar untuk posyandu Keluarga. Kedua : Lombok Barat sudah 100 % jadi Posyandu Keluarga. Ketiga : jumlah Sasaran calon pengantin 5000 , ibu hamil15000 dan ibu bersalin 15000 siap mendukung penurunan stunting.

Dalam laporannya, Deputi APDIN BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso menyebut jika apel siaga ini untuk menumbuhkan semangat pada pendamping khususnya pada pendamping keluarga.

“Apel ini dihadiri oleh 514 Kabupaten dan Kota di Indonesia ini serta 600 ribu kader, yang siap berkomitmen untuk mensukseskan pencegahan stunting di Indonesia,” ujarnya

Sementara itu, Kepala BKKN Pusat, Hasto Wardoyo, mengatakan, sistem pelayanan kesehatan di desa memiliki peran penting. Tim pendamping Keluarga Nusantara Bergerak yang terdiri dari bidan, Penyuluh KB, dan TP PKK merupakan tokoh penting dalam percepatan penurunan stunting.

Menurutnya, pencegahan stunting dimulai dari persiapan pembuahan. Dirinya mengatakan, sperma harus disiapkan 75 hari sebelum membuahi sel telur.

“Sperma harus disiapkan 75 hari sebelum membuahi sel telur, harus percaya karena itu spesialis saya,” ujar Hasto.

Ia juga mengatakan, ada tiga hal akibat stunting yang harus diantisipasi. Hal tersebut adalah kekerdilan, kurang berkembang nya intelektualitas, serta mudah sakit-sakitan. Untuk itu, dirinya mengajak agar seluruh masyarakat memahami dan melakukan pencegahan secara bersama-sama.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut dilaksanakan berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga seperti Dasboard Keluarga Beresiko Stunting, Poktan GenRe (Generasi Berencana), bazar hingga pelayanan vaksinasi.

Turut hadir dalam Kegiatan Tersebut  Asisten l Setda Lobar, Staf Ahli, Anggota Forkopimda, Kepala OPD, dan para Camat se kabupaten Lombok Barat. (Bid.Ikp)